Bahwa sesuai dengan SPMK kegiatan tersebut dimulai sejak tanggal 26 Agustus2016 selama 100 hari kerja kalender dan saksi selaku PPK hanya menerimalaporan dari pengawas PPTK serta memberikan atensi selama proses kegiatanberlangsung sebagaimana diatur dalam tugas pokok PPK. Bahwa sumber dana kegiatan tersebut dari APBD (DAU) TA. 2016, selainmenjabat sebagai PPK adalah saksi juga menjabat sebagai KPA, dan yangmenjabat sebagai PA adalah Drs. HERI PURNOMO, M.Pd selaku Kepala Dinassaat itu.

Jupri Riyadi, S.Pd., S.H., selakuPPK, selama 100 hari kerja kalender hanya menerima laporan dari pengawasPPTK serta memberikan atensi selama proses kegiatan berlangsungsebagaimana diatur dalam tugas pokok PPK;0200024) Bahwa Saksi NURUL FATTILAH, SE. MM. sebagai PPK (Pejabat PenatausahaanKeuangan) yang memiliki tugas dan tanggung jawab memverifikasi administrasipengajuan pencairan atau SPM dari pelaksana kepada PPTK Saksi AKHMADROJI'UN.

Hal ini sebagaimana keteranganAHMAD MARZUQI sebagaimana tercatat dalam Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2019/PN Smg (vide putusan halaman 79),2) Bahwa setelah pertemuan dengan AHMAD MARZUQI, kemudian Ketua PNSemarang mulai menaruh atensi atas rencana praperadilan yang diajukan olehHal 22 dari 39 hal, Put No. 10/PID SUSTPK/2019/PT SMG.AHMAD MARZUQI ke Pengadilan Negeri Semarang, hal tersebut terbukti dalampersidangan sebagaimana Keterangan Terdakwa dan diterima sebagai faktapersidangan dalam putusan halaman

bekerja dan bertugas sebagai Pegawai NegeriSipil pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat kuranglebih 20 tahun dan telah meraih beberapa macam penghargaan danprestasi ketika menjalankan tugasnya ; Bahwa seberapa banyak dan seberapa tinggi pun prestasi danpenghargaan yang telah diraih oleh Penggugat selama menjalankan tugasnamun pada akhirnya Penggugat telah melakukan perbuatan yang sangattercela dan merupakan perbuatan yang sangat merugikan masyarakat,bangsa dan Negara sehingga menjadi atensi

sebagai berikut:1) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplinmaupun pidana.2) Tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh dinassebagai operator BMN sehingga atasan langsung Terdakwadalam hal ini Kepala Dinas Perbekalan Angkatan Laut(Kadisbekal) membuat surat permohonan keringanan hukumandengan surat Nomor: B/1091/IX/2016 tanggal 27 September2016.3) Atasan Terdakwa dalam hal ini Saksi Letkol Laut (S) SoniDigdo Waluyo NRP 12162/P dan Saksi Letkol Laut (S) SuhartoNRP 12526/P sangat memberikan atensi

Secara De Facto :1) Terdakwa1 sudah mengetahui tentang masalah gula yang tidak dilengkapidokumen dari Saksi4 Lettu Cpm Purwantoro karena Saksi4 pernahmenjelaskan kepada Terdakwa1 pada tanggal 24 Oktober 2012 diSanggau Gula dari Malaysia sekarang menjadi Atensi atau sorotan dariberbagai pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat begitu jugaTerdakwa2 sebagai anggota Pomdam XII/Tpr pernah melaksanakanperintah Satuan melakukan Razia di daerah Tajur Entikong namun waktuitu saat Terdakwa2 melaksanakan

menolak Permohonan Pemohon Keberatandikarenakan Pemohon Keberatan tidak mempunyai dasar menurut hukumuntuk menghitung besaran dan/atau menetapkan nilai ganti kerugian,dengan alasan hukum dan sekaligus mohon atensi Majelis Hakim, yaitusebagai berikut:a) Berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang No. 2 tahun 2012Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum (Undangundang Nomor 12 Tahun 2012) pada intinyamenyatakan bahwa kewenangan penghitungan nilai harga tanah adapada appraisal / penilai

jawaban ataspertanyaan ADIPURNA SUKARTI tentang SP2HPBARESKRIM POLRI ;Fotocopy Surat Bareskrim POLRI Direktorat Tindak PidanaEkonomi dan Khusus no:B/87/IX/2015/Dittipideksus, tanggal8 September 2015 perihal Pemberitahuan PerkembanganHasil Penyidikan (P2HP) yang ditujukan kepada ADIPURNASUKARTI selaku Pelapor ;Fotocopy Surat KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional)no: B/1535/Kompolnas/9/2015, tanggal 14 September 2015yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia ,perihal:Permohonan atensi

Bahwa perbuatan Tergugat yang melanggar prinsipprinsip dasar Koperasisebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,sehingga hal ini mendapat atensi dari Pemerintah Indonesia melalui KoperasiIndonesia dengan mengeluarkan Surat Berharga Kedaulatan KeuanganNegara (SBKKN/Paper Banking) No. 1001.05.06/7437.01/10.16/NKRItertanggal 19 Oktober 2016 yang intinya bahwa Hutang Penggugat kepadaTergugat telah LUNAS dan Tindakan Tergugat adalah BATAL DEMI HUKUM;5.

Fotokopi surat Laporan Atensi dan i Pomal Lantamal V Nomor:R/09/Lapat/I/2019 tentang Tuduhan Tindak Pidana KDRT yang didugadilakukan oleh Mayor Laut (P) Shodikin, S.E., M. Tr. Opsla. (Pemohon) tidakterbukti tanggal 29 Januari 2019 bermeterai cukup cocok dengan aslinya (buktiP5);6. Fotokopi surat laporan Khusus dan i Danpuspomal tentangPenggerebekan Sdri.

Sedangkan kontribusiuntuk kepentinganCSR/TJSL, Tergugattergugat sejak lama sudahmemberikan atensi pada kewajiban TJSL/CSR, denganmemberikandukungan finansial secara rutin melaluiLPM, sebagai Lembaga Masyarakatyang dikukuhkanoleh Pemerintah Kota. Selanjutnya, LPMmewujudkanprogram CSR = dalam bentuk pemeliharaan lingkungandanpembangunan fasiltas umum untuk dimanfaatkan bagi kepentinganmasyarakat setempat. Disamping itu,para penggugat keliru menarikketentuan pasal 108 PP No.23 Tahun 2010.

Bahwa terkait kontribusi untuk kepentingan CSR/TJSL,TergugatTergugat sejak lama sudah memberikan atensi pada kewajiban CSR/TJSLini dengan memberikan dukungan finansial secara rutin melalui LPM (LembagaPemberdayaan Masyarakat), dimana LPM lalu mewujudkan program CSR dalambentuk pemeliharaan lingkungan dan pembangunan fasilitas umum untuk kemudiandimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat setempat.

SukhawatiLoka Funeral, tetapi selama+ 2 (Dua) bulan tidak mendapat respon,sementara atensi dari pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemhan perluuntuk segeraditindaklanjuti. Sehingga dilakukan langkahlangkahberupa memberikan peringatan dan melakukan pemutusan kerjasamapemanfaatan Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto, yaitu :Puts.

Bahwa Tergugatll telah memberitahukan kepada Penggugat perihalperjanjian kerjasama Nomor SPK/087/XIV2006 tanggal 1 Desember2006 harus diperbaiki dengan membuat addendum perjanjiansebagaimana surat Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor B/1546/V/2015tanggal 21 Mei 2015 tentang temuan pemeriksaan BPK RI ataspemanfaatan BMN di lingkungan TNI AD, ftetapi selama + 2 (Dua) bulantidakmendapat respon, sementara atensi dari pemeriksaan BPK RIdanItien Kemhanperluuntuk segeraditindaklanjuti.

SukhawatiLoka Funeral, tetapi selama+ 2 (Dua) bulan tidak mendapat respon,sementara atensi dari pemeriksaan BPKRI dan Itjen Kemhan perluuntuksegeraditindaklanjuti.

Fotokopi surat Laporan Atensi dan i Pomal Lantamal V Nomor:R/09/Lapat/I/2019 tentang Tuduhan Tindak Pidana KDRT yang didugadilakukan oleh Mayor Laut (P) Shodikin, S.E., M. Tr. Opsla. (Pemohon) tidakterbukti tanggal 29 Januari 2019 bermeterai cukup cocok dengan aslinya (buktiP5);6. Fotokopi surat laporan Khusus dan i Danpuspomal tentangPenggerebekan Sdri.

Apabila suatu kerugian Negara dinyatakan terlebin dahulubaru kemudian diminta melakukan penghitungan terhadap kerugianNegara tersebut, maka secara yuridis formal telah terjadi maladministrasi;Sehingga penghitungan tersebut dapat dikatakan batal mutlak(absolute nietig) atau batal demi hukum (absolute nietig van rechtwege);Disamping itu apabila Pemeriksa melalaikan asas atensi dalammelakukan pemeriksaannya, menurut Undangundang Nomor 15Tahun 2004 dapat dipidana 5 (lima) tahun dan secara etika jugamelanggar

Asli surat atensi temuan hasil operasional audit program pembangunan kawasan transmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013 Nomor: 278/IJ/ AHP/II/2014 tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara.27.

Dipa 026.06.4.179036/2013 tanggal 5 Desember 2012 kepada Dirjen P2KTKemenakertrans;Ash surat atensi temuan hasil operasional audit program pembangunan kawasantransmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013Nomor: 278/IJ/ AHP/II/2014 tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas SosialTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi SulawesiUtara;Ash dokumen perjanjian kontrak Nomor: 566/135/DSTKT/

Dipa 026.06.4.179036/2013 tanggal 5 Desember 2012 kepada Dirjen P2KTKemenakertrans.Asli surat atensi temuan hasil operasional audit program pembangunan kawasantransmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013Nomor: 278/IJ/ AHP/II/2014 tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas SosialTenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi SulawesiUtara.Ash dokumen perjanjian kontrak Nomor: 566/135/DSTKT

Pengadilan Tinggi Bandung, oleh karena ituPembanding mohon kepada Yth Majelis Hakim Tinggi Bandung dalamperkara ini untuk berkenan menerima bukti Surat tersebut sebagai buktitambahan dalam perkara ini sebagai dasar untuk mempertimbangkankembali peletakan sita jaminan atas tanah milik Budi Santoso/Terbanding,SHM No. 163/ Desa Padaasih sehingga gugatan yang diajukan olehPembanding tidak sia Sia.Bahwa peletakkan sita jaminan atas tanah Terbanding dalam perkara inisangat penting sekali, MOHON MENJADI ATENSI

,M.M. tentang orang minta atensi dijawab siap PakMenteri oleh Sdr Jaya(Fotokopi dari fotokopi);Bukti WhastsApp. Tanggal 2 Mei 2019 Bpk. Sofyan Jalil meneleponkepada sdr. Jaya, S.H.,M.M. namun tidak terangkat karena sinyalkurang bagus .(Fotokopi dari fotokopi);Bukti WhastsApp. Tanggal 11 Desember 2020 Bpk. Sofyan Jalilmemberikan foto surat seseorang yang meminta atensi danmeminta kepada kepada sdr. Jaya, S.H.,M.M.(Fotokopi darifotokopi);Bukti WhastsApp. Tanggal 12 Desember 2020 Bpk.

Pada saatdikonfirmasi, nasabah menyanggah percobaan transaksi yang terjadi padatanggal 21 dan 22 Juli 2019 di wilayah Kota Mataram, Provinsi NusaTenggara Barat; kejadian tersebut kemudian menjadi atensi Pihak BankMandiri sehingga akhirnya dilakukan analisa oleh tim Bank Mandiri kantorpusat, dan kemudian ditemukan adanya dugaan pencurian data nasabahdi ID ATM S1AW16UVKantor Pos Labuan Bajo; kemudian, pada hariJumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 wita saksi ACOMAN selakuHalaman 11 dari 80

Pada saatdikonfirmasi, nasabah menyanggah percobaan transaksi yang terjadipada tanggal 21 dan 22 Juli 2019 di wilayah Kota Mataram, Provinsi NusaHalaman 37 dari 80 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN LbjTenggara Barat; kejadian tersebut kemudian menjadi atensi Pihak BankMandiri sehingga akhirnya dilakukan analisa oleh tim Bank Mandiri kantorpusat, dan kemudian ditemukan adanya dugaan pencurian data nasabahdi ID ATM S1AW16UVKantor Pos Labuan Bajo; kemudian, pada hariJumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar

Menteri dan/atauproduk yang dibuat oleh Ka.kanwil, itulah Kewenangan yang dimiliki Menteri;Kemudian ada kewenangan yang di berikan kepada Ka.Kanwil yaitu produkproduk SK hak atas tanah dan sertifikat yang diterbitkan, apakah pengakuan,konversi atau penegasan hak, yang diterbitkan olen Kepala Kantor Pertanahan.Tetapi dengan catatan bahwa dapat saja Menteri melaksanakan pembatalanatas kewenangan yang ada di Kanwil, yaitu terhadap halhal khusus yangdijelaskan oleh Peraturan No.11 Tahun 2016: Pertama, atensi

Jadi persoalan tanah itu menjadi atensi publik; Kedua, ada perintah dari aparat Kepolisian atau Kejaksaan supaya itu dibatalkan oleh Menteri; Ketiga, faktor nilai, biasanya di lapangan semakin mahal maka semakinpotensi bermasalah;Jadi, tiga kriteria ini sebagai hal knusus, sebagai karakterkarakter khusus yangmembuat Menteri dapat membatalkan sebuah sertifikat;Tetapi pada dasarnya didalam pemberian hak ada batasanbatasankewenangan Kantor Pertanahan, baik pertanian non pertanian.

penilaian kerja danapabila ternyata tidak memenuhi sasarannya , maka konsekuensinyatergugat pada akhirnya melakukan evaluasi khusus terhadap kinerjapenggugat yang tidak memenuhi target yang dibuatnya ;Menimbang, terhadap hal tersebut berdasarkan keterangan saksitergugat yakni Jhon Muller ,Yuyun dan Darma Setiawan bahwa posisipenggugat sebagai manajer kebun merupakan posisi yang vital berkaitanlangsung dengan inti / core bisnis usaha Tergugat dan ternyata terhadapperforma kinerja penggugat menjadi atensi

HS, M.Si menyampaikan bahwa sudah bertemudengan AGUNG PURNO SARJONO (Ketua PAN), AGUNGPRYAMBODO (Ketua Partai GOLKAR) dan SUHARIYANTO (KetuaPartai GERINDRA) dan sudah bersepakat bahwa partai akan membantumelaksanakan pembahasan RAPBD Tahun Angaran 2012 menjadi APBDTahun 2012, nanti akan ada bantuan atau atensi dari Pemerintah KotaSemarang untuk anggota DPRD Kota Semarang sebesar Rp. 4 milyar.Pada tanggal 10 November 2011, Terdakwa merealisasikan permintaananggota DPRD Kota Semarang melalui AGUNG

Ajudan Walikota Semarang untuk mendampingi Walikota Semarang untukmenemui pimpinan DPRD Kota Semarang yaitu DJUNAEDI, AHMADI, 162 SRIYONO di ruang VIP Walikota Semarang, dan pada saat itu membahasmengenai unjuk rasa dari warga masyarakat yang sakit gagal ginjal;Bahwa pada saat itu Walikota Semarang juga menyampaikan kepada pimpinanDPRD Kota Semarang yaitu DJUNAEDI, AHMADI, dan SRIYONO bahwa dalamrangka untuk memperlancar pembahasan RAPBD tahun anggaran 2012 pihakPemkot Semarang akan memberikan atensi

(Walikota Semarang), menyampaikan bahwa sudah bertemu dengan AGUNGPURNO SARJONO (Ketua Partai PAN), AGUNG PRIYAMBODO (Ketua PartaiGOLKAR) dan SUHARIYANTO (Ketua Partai GERINDRA) dan sudah bersepakatbahwa partai akan membantu melaksanakan pembahasan RAPBD TahunAngaran 2012 menjadi APBD Tahun 2012, nanti akan ada bantuan atau atensi 193 dari Pemerintah Kota Semarang untuk anggota DPRD Kota Semarang sebesarRp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) ;Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi AHMADI (Wakil

Ketua Il DPRD KotaSemarang/Ketua Partai PKS) langsung menemui terdakwa dan mengatakanbahwa bantuan atau atensi yang disampaikan oleh Walikota Semarang tersebutkarena terkait dengan Pembahasan APBD tahun 2012, saksi meminta agar untukPartai PKS tidak usah dberi bantuan apapun dan dikeluarkan dari kesepakatantersebut;Bahwa atas permintaan saksi AHMADI (Wakil Ketua ll DPRD KotaSemarang/Ketua Partai PKS) tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksiAHMADI, bahwa sebenarnya terdakwa sudah menyampaikan kepada