Ditemukan 349 data
85 — 181
tidak pernah melihat akta pendirian yayasan Budiniah ;49Bahwa setahu saksi ada rumah di depan MTS yang dtempati nenak Magati dan adarumah didepan STM yang ditempati Bu Ani dan Budi/Tergugat ;Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti P19 ;Bahwa saksi pernah melihat bukti P20 dulu ada dibawah pohon mangga ;tapi kedudukannya sebagai apa saksi tidak tahu ;MUSTOFA KAMIL :Bahwa saksi adalah karyawan/PNS di Departemen Agama yang bertugas definitivedi Tsanawiyah Darul Falah Yayasan Budiniah ;Bahwa sebagai PNS di Depatemen
1.HERWANTO WIBOWO
2.HERMAN TAMBAYONG
3.HERMAWAN TANUDJAJA
4.Y. DEDDY A. MADONG, SH. & ASSOCIATES
Tergugat:
1.Ahli Waris Alm BOHAR SANDJAJA, JULIANTO
2.Ahli Waris (Alm) BOHAR SANDJAJA
Turut Tergugat:
1.THOMAS LUNDI HALIM
2.Ahli Waris ADIWIBAWA HALIM
3.NENENG LILIS HENDRAWAN, S.H.,
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT
5.Notaris dan PPAT NENENG LILIS HENDRAWAN, SH.
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMINISTRATIF JAKARTA BARAT
117 — 49
Fotocopy sesuai asli Bukti Pembayaran Pedaftaran Tanah,Depatemen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Daftar Isian 306 dari YAPBOK TO tertanggal 11 September 1966, diberi tanda Bukti T12 ;11. Fotocopy sesuai asli Surat Tanda Setoran Pembajaran PadjakPendapatan dari Yap Bok To Djl. Kantor Pos No.81 A Palmerah tertanggal17 Dec 1966, diberi tanda Bukti T13 ;12.
67 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
,sebagai Pegawai Negeri Depatemen Agama Kabupaten Sidoarjoyang merupakan Anggota dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia(KPRI) Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo, di dakwa telahmenyalahgunakan kewenangannya sehingga KPRI DepartemenAgama Kabupaten Sidoarjo mengalami kerugian dan dalam RapatPengurus KPRI Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo telah dibuatdan disepakati laporan pertanggungjawaban dari Para Pengurus danHasil Pemeriksaan Pengawas KPRI Depag Kabupaten Sidoarjodalam rapat Anggota Tahunan
71 — 48
Asli dan Foto copy Permohonan Hak Pakai atas nama Ir.Eliser S Siahaan bertindakuntuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Depatemen PerhubunganPropinsi Maluku Utara tanggal 20 September 2000, Selanjutnya pada foto copybukti tersebut diberi tanda T14;. Asli dan Foto copy Gambar Penunjukan Batas Nomor 14/T.pr/1989, tanggal 4Agustus 1989, Selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T15;.
356 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kehutanan Kabupaten untukmensahkannya karena terhitung tanggal 31Desember 2006 tugas P2LHPKB telahberakhir, di mana hal tersebut sesualidengan SuratEdaran Departemen KehutananNo.5.632/V1/DIKPHH3/07 tanggal 6 Pebruari2007, sedangkan keterangan ahli faktanyadi sidang adalah "bahwa benar, kayu bulatmilik Koperasi Mandau Talawang' tersebutseharusnya secara normatif disahkan olehP2LHPKB di TPN/TPK, Bahwa untuk kayubulat Koperasi Mandau Talawang' tersebutmenjadi stock tahun 2006 sesuai denganSurat Edaran Depatemen
97 — 12
yaitu :1 Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Pakai Nomor 1595 atas nama PemerintahPropinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak, diberi tandabukti TH1;Bukti surat telah diberi materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sahdipersidangan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat III telahmengajukan buktibukti surat, yaitu :1 Fotofopy tidak ada aslinya Berita Acara Serah Terima Satuan Kerja, Personil danPeralatan Instansi Vertikal dari Depatemen
35 — 10
tanopa sepengetahuan dan seijindari Saksi Novita, sedangkan yang bertanggung jawab atas barangberupa 1 (satu) roll 80Gsm BL BAG KRAFT 610mm EX MARUSUMIjenis ABO80061002 dan 1 (satu) roll 78 gsm BR KRAFT RWHC 120zEX OuJl jenis BBO78037001 (kertas roll) yang disimpan di areagudang adalah saksi sendiri dan terdakwa mengambil dan memuatbarang tersebut ke atas truck tanoa sepengetahuan dan seijin saksi.Bahwa terdakwa adalah karyawan tetaop PI D&D PackagingIndonesia yang bekerja dibagian supir Forklif di depatemen
93 — 32
Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 7, 8 , 9 dan 10 halaman 4 yangmenyebutkan bahwa...perusahaan menutup Depatemen MatenalPrepasation (GMP) dst...., mengingat sampai saat ini pekerjaan bagian GMPatau (giling barang Reject) tersebut masih ada dan tetap beroperasi,mengingat bagian GMP tersebut merupakan sebuah bagian yang sangatpenting/pokok sifatnya di dalam perusahaan tersebut, dan tidak mungkinberjalan/beroperasi perusahaan tersebut tanopa ada pekerjaan GMP (gilingbarang Reject), sehingga
Terbanding/Tergugat I : TAN KOK ING
Terbanding/Tergugat II : Ny. RENY TRISNAWATY JONG
Terbanding/Turut Tergugat : HAMONANGAN LAUTAN
107 — 223
Notaris di Medan, beralamat di Jalan Ampel 123 Medan,sebagaimana ternyata di dalam Akte Pendirian No. 43 tertanggal 21Pebruari 1989 dan telah mendapat pengesahan dari Depatemen KehakimanRI (Sekarang Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI) tertanggal 16Juli 1991 ;Bahwa disamping itu, anak TergugatII juga diangkat sebagai Wakil Direkturdi PT.
62 — 16
diajukan ke sekertaris daerah untuk di koreksi olehBupati baru diajukan ke DPRD ;Bahwa seluruh APBD tahun 2002 dan APBD tahun 2003 telah dikeluarkanpenjabaran APBD oleh Bupati;Bahwa benar dalam penjabaran tahun 2002 dan tahun 2003 hanya tertulisdana asuransi anggota DPRD;Bahwa benar nota kesepahaman bupati tentang SKO No. 2004R 2003 danSPMU 378 SPMU 2003 diparaf oleh Bupati Herman Koedoeboen ;Bahwa pada tahun anggaran tahun 2005/2006 saksi pernah megikuti bintekdi Jakarta yang mana diadakan oleh Depatemen
196 — 116
Notaris di Jakarta dan telahmendapat persetujuan dari Depatemen Kehakimandengan No. C16564 HT,01,04HT99 tanggal 17September 1999.20. Bukti T1 s/d T5 20 : Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri JakartaSelatan No.223/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 13Nopember 2008 yang menolak permohonan pene tapankuorum yang diajukanj Tergugat I berkaitan dengankepentingan untuk menyeseuaikan Ang garan DasarTergugat I dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas.21.
5.ERWIN SIANIPAR
6.R. PARMA SITOHANG
7.JAHARMA SIBATUARA
8.MAHALEN SIMANJUNTAK
Tergugat:
BUPATI BENGKALIS
Intervensi:
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI dalam hal ini diwakili oleh RAKHMAD TUNGGAL AFIFUDDIN
174 — 87
Mitratel,Tbk adalah 900 MHz, maka menurut pendapat Laboratorium TelekomunikasiRadio dan Gelombang Mikro Depatemen Teknik Elektro Institut TeknologiBandung (ITB) frekuensi dimaksud tidak akan mengganggu frekuensi station TVmaupun station radio AM/FM (vide bukti: T3);halaman 76 dari 84 halaman Putusan Nomor : 8/G/2018/PTUN.PBRMenimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalahTergugat telah menerbitkan objek gugatan yaitu: Surat Izin Bupati BengkalisNomor : 061 / DPMPSPPzn/IMB/X1/2017/16,
94 — 25
MPH.Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan serta masih bertetapdalam keterangan di BAP Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Inspektur I pada Depatemen Kesehatanpada bulan Pebruari tahun 2010 Nopember 2001 dan sejak bulan Nopember 2010saksi menjabat Inspektur Jenderal pada Departemen Kesehatan RI.e Bahwa setelah saksi menjabat Inspektur Jenderal pada Departemen KesehatanRI.
164 — 71
RambayPanji Bersama Jaya, (Sesuai DenganAslinya);Foto Copy Surat Kepala Balai, KantorWilayah Depatemen Kehutanan PropinsiKalimantan Timur, Balai Inventarisasi danPerpetaan Hutan Wilayah IV, Nomor 67/IVPP/1996, tanggal 6 Mei 1996, yangditujukan kepada Kepala Dinas KehutananPropinsi Dati Kalimantan Timur,Perihal Pengesahan Berita Acara danLampirannya, ( Sesuasi DenganAslinya);Foto Copy Surat Camat Sekatak, tanggal28 April 1999, yang ditujukan kepadaDirektur PT.
65 — 24
Saksi JULKARNAIN ;Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap 5(lima) unit truk bermuatan kayu yang berasal dari wilayah Beringin Jaya karenawilayah tersebut merupakan wilayah kerjanya;Bahwa Saksi diangkat menjadi Polisi Kehutanan Tahun 1997 dipekerjakan diKanwil Depatemen Kehutanan NTB, Semenjak Tahun 1998 bertugas di DinasKehutanan Kabupaten Dompu sampai dengan sekarang wilayah kerjanyamenyeluruh di dinas tersebut yang meliputi Kawasan hutan wilayah Dompu Padatanggal 2
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pid.Sus/2010*Bahwa dengan adanya proposal dari saksi Ferianto Soemarli tersebut,dibuatkan Nota Dinas dari Asisten Tata Praja Nomor : 511.23/247Huk tanggal12 Juli 2004 tentang penyampaian konsep surat penataan Pedagang KakiLima ditujukan kepada Walikota Bandung yang isinya antara lain : dalamrangka penataan dan pembangunan Kota Bandung serta persiapan Hari UlangTahun Konferensi Asia Afrika ke50 pada tahun 2005, adalah dilakukannyapenataan Pedagang Kaki lima yang direncanakan memanfaatkan bangunanRia Depatemen
470 — 441
Depatemen Kehutanan;Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2003 keluarSurat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 60/KPTSII/2003tanggal 28 Pebruari 2003 tentang Pembatalan KeputusanMenteri Kehutanan Nomor : 9872/KPTSII/2002 tanggal 24Oktober 2002 tentang pencabutan Keputusan. MenteriKehutanan Nomor : 935/KPTSII/ 1999 tentang pemberianHPHTI seluas kurang lebih 109.497 Ha atas nama PT.
119 — 27
secukupnya, yang diberi tandaT/PR.10 ;Keterangan No 05/SK/WN FEB/2006 yang telahditerbitkan Wali Nagari Pagaruyung tanggal 25 Februari2006, dan telah diberi materai secukupnya, yang diberitanda T/PR.11 ;copy Surat Perjanjian Yang Diper tuankan GadihPagaruyung Tuan dengan orang Jawa Bekas Romusha padatanggal 21 April 1952, telah disesuaikan denganaslinya dan telah diberi materai secukupnya, = yangdiberi tanda T/PR.12 ;copy Surat Perjanjian antara Puteri Aminah Tuan GadihPagayurung dengan ikatan Keluarga Depatemen
158 — 52
Fotocopy Surat Depatemen pertanian Dirjen Perkebunan Nomor 526/TU.210/E1.1/08/2009 (diberi tanda T.IV37);38. Fotocopy Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1947/A.8/PMA/2012 (diberi tanda T.IV38);39. Fotocopy Surat Keputsan Bupati Bulungan Nomor 522.1/09/EK/ILIV/2013 (diberitanda T.IV39);40.
276 — 254
;bahwa Saksi menjelaskan bahwa Fernando, Yuliana Darwin dan Handinataketiganya tidak pernah dipecat atau diberhentikan oleh PT PKAB danPT PKG;bahwa saksi menerangkan setelah adanya pihak keluarga saksi untukmeneruskan rapat Dewan Komisaris yang bertujuan untuk memberhentikanShintia dan Seiichi Aurianto;bahwa saksi menerangkan bahwa RUPS LB kehadiran kuorum dan adabeberapa diwakilkan oleh kuasa hukum;bahwa Saksi menjelaskan dalam RUPS tersebut Shintia menandatanganiSK Menkumham dan disahkan oleh Depatemen