Ditemukan 292 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-11-2018 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 4 Nopember 2019 — .BETSY SUJANTO dan TONY HARTONO 2.CLEMENTINE SRI SWASTI 3.DEWI YUSMINA 4.Dra. LOIDE SINAGA 5.MISTIANI SOEHARTO, dkk 6.IR. LINDA MULYANI 7.M. S. SAKLARICA MULWANTO 8.NURHAYATI 9.SYIRIAWATI 10.SUSI SUSANTI 11.TRIYANTI LITANINGSIH 12.ZULAIKHA WIRTADJAJA 13.ADJI D. SOENDJOTO, dkk 14.GDE JAYA USADHA 15.HESTHITOMO, dkk 16.ISSLAMET POERNOMO 17.KUSMANHADJI 18.ABDUL LATIF FAKIH MELAWAN 1.Sdr. Drs. Muchdan Bakrie 2.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA KOPELINDO Gubernur Jawa Barat Kementrian Pekerjaan Umum Antasar
349869
  • kalaudata yuridis dan buktibukti benar sepert dikuasai turun temurun, bayar PBBmaka dapat diterbitkan sertifikat tanah;Bahwa kalau pemilik tanah tidak mau menerima gant rugi, setelahdiumumkan tidak segera menyerahkan tanahnya sampai tanggal yangditentukan maka tanahnya dianggap diserahkan kepada pemerintah;Bahwa menurut ahli tanah yang terkena absente pada umumnya tidak bisadiperjual belikan, tapi dalam prakteknya dapat diperjual belikan, mengenaikesahnya tergatung menteri agraria atau dulu disebut diren
Putus : 02-04-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 634/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Utr
Tanggal 2 April 2014 — DRS. FX. MERHASIM TASLIM
7934
  • di RumahDuka Atmadjaja (RDA) antara Yayasan Atmadjaja dengan Naa Sakti, tetapisekarang baru membacanya;Saksi menerangkan mengenai uang muka managemen fee dibayarkan setelahachier bulan ketahuan berapa baru dibayarkan, dasar pembukuan dari uang petimati;Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa;5214 Saksi Rohmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik dan terhadap berita acarapemeriksaan tetap tidak ada perubahan;bahwa saya bekerja di Diren
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5837 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada artikel Putusan MA Dinilai tidak berdasar yangdimuat di Harian Media Indonesia tertanggal 13 Juli2013, menyatakan pendapatnya yang PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut:Atas putusan kasasi MA itu, mantan Diren AdministrasiHukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAMmenilai terjadi error in persona atau suatudakwaan/gugatan dialamatkan kepada orang yangsalah.
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1745 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada artikel Putusan MA Dinilai tidak berdasar yangdimuat di Harian Media Indonesia tertanggal 13 Juli2013, menyatakan pendapatnya yang PemohonPeninjauan Kembali kutip sebagai berikut:Atas putusan kasasi MA itu, mantan Diren AdministrasiHukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAMmenilai terjadi error in persona atau suatudakwaan/gugatan dialamatkan kepada orang yang salah.Oleh karena itu, menurut Romli, aset perusahaan tidakboleh disita karena tidak terkait;Romli menambahkan, putusan MA tersebut nonexecutable
Register : 05-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 64/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 8 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY dahuluberbadan hukum PERUSAHAAN DAERAH PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dahulu DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : DEWO ISNU BROTO I.S., SH., dkk.
Terbanding/Penggugat : SULCHA PRIHASTI, SE. MM
190101
  • Dalam surat tersebuttidak disebutkan atas dasar apa si pejabat memberikan pendapat tafsiranPeraturan Menteri Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan tersebutkepada pejabat setingkat Diren, Distribution of power bukan berartipemberian wewenang sehingga Pejabat setingkat Dirjen tetap tidak diberikanwewenang untuk menafsirkan peraturan yang dibuat menteri, sehinggaMajelis Hakim memberikan pendapat surat tersebut tidak ada konsekuensiyuridis sehingga tindakan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilansudah
Register : 02-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 190/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : SUSIATI
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
10368
  • GANDAREKSA MULIA yang berasal dari ruilslag dengan tanahTERGUGAT III yang diperoleh secara cacat hukum serta melawanhukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Halaman 97 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNb)d) Bahwa perbuatan TERGUGAT IV menerbitkan Surat Izin MenteriKeuangan RI cq Diren Kekayaan Negara No.
Register : 02-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 190/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : SUSIATI
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
130186
  • GANDAREKSA MULIA yang berasal dari ruilslag dengan tanahTERGUGAT III yang diperoleh secara cacat hukum serta melawanhukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Halaman 97 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNb)d) Bahwa perbuatan TERGUGAT IV menerbitkan Surat Izin MenteriKeuangan RI cq Diren Kekayaan Negara No.
Register : 18-07-2016 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 26 September 2017 — - KURSANI - CHEVRON INDONESIA - SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas)
243105
  • AhliPumama Tioria Sianturi, yang memberikan pendapat pada pokoknya: Bahwa jabatan ahlidi Diren Minyak dan Gas Bumi adalah kepala bagian hukum; Bahwa menurut ahli sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuanganNegara yang atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa :a. Uangb.
Register : 29-03-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9395149
  • HAFAR INDOTECH KW 08 DSP 076 tertanggalDesember 2008;Namun demikian, pada faktanya Tergugat II Intervensi telah memiliki izinuntuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah Mandiodo jauhHalaman 134 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUNJKT110.lebih dahulu daripada IUP Eksplorasi Para Penggugat, yaitu sejak tahun1999 dan 2000 sebagaimana dibuktikan dengan KP Penyelidikan Umumsebagai berikut: SK Diren Pertambangan Umum No. 849K/23.01/DJP/1999tertanggal 26 Oktober 1999, perihal Pemberian
Register : 07-05-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.JP
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16346
  • Nomor 669/Padt.G/2019/PA.JPMenimbang, bahwa bukti T.31 berupa fotocopy Kartu Tanda Pendudukdengan NIK : 3171062609810002 atas nama Ary Diputra merupakan aktaotentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan bahwa Ary Diputra beralamat di Jalan Belitung IVNO.105,RT 006RW 008 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Diren Sawit Jakarta Timur,sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti
Register : 16-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
SUHERI TERTA
21061219
  • melaluiTata Ruang yang baru, bisa juga melalui permohonan parsial yangdiusulkan oleh Bupati;Bahwa terkait SK.673 adalah Tata Ruang yang 5 tahunan, bukan yangparsial;Bahwa (dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa BAP saksi Nomor 12huruf e dan f : Dapat saya jelaskan bahwa benar luas daerah perubahanPutusan No. 26/Pid.SusTPK/2020/PN/.Pbr halaman 147 dari 334halaman peruntukan, fungsi dan penunjukkan kawasan hutan sesuai SK.673/MenhutII/2014 tersebut merupakan hasil pembahasan akhir olehKemenhut (Diren
Register : 22-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 9 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : LIE PUTRA SETIAWAN
Terbanding/Terdakwa : IDRUS MARHAM
276195

  • 39 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari Diren kepada Dirdan Nomor: 00068/REN.06.01/DIRREN/2017 tanggal 07 Juni 2017 perihal Pengadaan Proyek Pembangkit IPP Tahun 2017.
    40 1 (satu) bundel memorandum of understanding antara China Huadian Engineering Co. Ltd as CHEC dengan PT Samantaka Batubara as SBB.
    41 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.