Ditemukan 3581 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-10-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 27-12-2011
Putusan PTA JAKARTA Nomor 119/Pdt.G/2011/PTA.JK Tanggal 14 Nopember 2011 — PEMBANDING VS TERBANDING
52 — 22
52 — 22
G/2011/PTA.JKsemata mata demi kepentingan terbaik anak;bahwa oleh sebab masing masing orang tua, baik Penggugatmaupun Tergugat, mempunyai potensi dan hak sebagaipemegang hadanah, maka Pengadilan harus memilih orangtua mana yang lebih dominan bagi kepentingan anakuntuk diserahi tanggung jawab sebagai pemegang hadanahtanpa mengesampingkan hak dan tanggung jawab orang tuayang lain untuk memberikan kasih sayangnya danmemenuhi kewajiban kewajiban lainnya bagi kepentingananak anak tersebut; bahwa dalam
untuk mengasuh dan memelihara tiga orang anaktersebut sehingga keadaan yang selama ini telahberjalan dengan baik dan untuk kepentingan dankemaslahatan anak, maka pengasuhan dan pemeliharaananak oleh Penggugat tersebut dapat dipertahankan,sampai anak tersebut mencapai usia 12 tahun penuh(mumayis) dan dapat menentukan sendiri untuk memilihikut ayah atau ibunya; bahwa majelis hakim berpendapat, bahwa untuk mencapaikemaslahatan anak, masing masing pihak perlumengendalikan dirinya; pihak yang tidak diserahi
Register : 12-02-2015 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 22/Pid.B/2015/PN Unr Tanggal 23 Maret 2015 — TERDAKWA : ASFIM SEPTIAN Bin SODIKIN
30 — 6
30 — 6
ISG terdakwa diserahi uang dari Sdr.Maryono hasil penjualan celana tersebut sebesar Rp. 80.000, (delapan ribu rupiah) ;Pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakqwamengambil 2 (dua) pcs celana jean Merk Lois warna biru bersama Sdr. MARYONOmengawasi di Pos depan bila sewaktu waktu kepala Satpaqm DARMINTO datang,dihari yang sama sekitar pukul 20.00 WIB, 2 (dua) pcs celana yang diambiltersebut diserahkan kepada Sdr.
Asfim diserahi uang oleh Sdr.
Register : 19-11-2014 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 238/G/2014/PTUN.JKT Tanggal 2 April 2015 — DRS. FATAHILLAH, S.H., MM;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
45 — 41
45 — 41
., NIP 195902241987031001, pangkat Pembina Tingkat I, golonganruang IV/b pada Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember(Bukti T1); Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara sesuai dengandefinisinya adalah mereka yang setelah memenuhi syaratsyarat yangditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, diangkatoleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatannegeri, atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkanHalaman 9 dari
Register : 18-06-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Gpr Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.LESTARI, SH.
2.TOMY MARWANTO, SH
Terdakwa:
VIKI LESTARI Als KENDIL Bin KADIYANI
20 — 3
1.LESTARI, SH.
2.TOMY MARWANTO, SH
Terdakwa:
VIKI LESTARI Als KENDIL Bin KADIYANI
20 — 3
dahulu kepada Sdr.SULISTIYO HADI alsGANDEN Bin KADIYANI jika ada Sdr.ANDI WAHYU WIJAYANTO als KANCILAKAN DI KABARI;Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr.SULISTIYO HADI als GANDEN BinKADIYANI yang merupakan kakak kandung Terdakwa untuk menanyakan apakahmempunyai Pil Jenis LL dan dijawab ada, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa adateman terdakwa yaitu Sdr ANDI WAHYU WIJAYANTO als KANCIL ingin membeli Pil JenisLL sebanyak 100 (seratus) butir kKemudian oleh Sdr.SULISTIYO HADI als GANDEN BinKADIYANI diserahi
kepada Sdr.SULISTIYO HADI alsGANDEN Bin KADIYANI jika ada Sdr.ANDI WAHYU WIJAYANTO als KANCILAKAN DI KABARI;Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr.SULISTIYO HADI als GANDEN BinKADIYANI yang merupakan kakak kandung Terdakwa untuk menanyakan apakahmempunyai Pil Jenis LL dan dijawab ada, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa adateman terdakwa yaitu Sdr ANDI WAHYU WIJAYANTO als KANCIL ingin membeli Pil JenisLL sebanyak 100 (Sseratus) butir kKemudian oleh Sdr.SULISTIYO HADI als GANDEN BinKADIYANI diserahi
Register : 20-02-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PA MALANG Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Mlg Tanggal 5 April 2017 — SUGIARTI binti SUKARMAN(PEMOHON)
10 — 9
10 — 9
Penetapan No. 0135/Padt.P/2017/PA.Mlgmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atauberdasarkan Undangundang;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 didalam salah satu pasalnya menyatakan perubahan yang menyangkut biodataharus dilakukan
Register : 23-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PA MALANG Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.Mlg Tanggal 5 April 2017 — DewiFirstikaNingsihbinti A.Moeljono(PEMOHON)
12 — 7
12 — 7
Penetapan No. 0160/Padt.P/2017/PA.MlgMenimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara volunter, dan perkara volunter yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atauberdasarkan Undangundang;Menimbang, bahwa
Register : 17-10-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 17-12-2017
Putusan PA MALANG Nomor 598/Pdt.P/2017/PA.Mlg Tanggal 1 Nopember 2017 — Yusuf Tri Ananta bin Saiful Syuhada(PEMOHON)
24 — 10
24 — 10
penjelasan Undangundang tersebutdapat ditafsirkan bahwa selain kewenangan yang tersurat masih ada bidanglain yang tersirat;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara volunter, dan perkara volunter yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentu annya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi
Register : 13-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PA MALANG Nomor 137/Pdt.P/2017/PA.Mlg Tanggal 5 April 2017 — Chairiyatin bin Sumaji(PEMOHON)
13 — 5
13 — 5
penjelasan Undangundang tersebutdapat ditafsirkan bahwa selain kKewenangan yang tersurat masih ada bidanglain yang tersirat;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara volunter, dan perkara volunter yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi
Register : 01-03-2012 — Putus : 02-04-2012 — Upload : 10-05-2013
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 10 /Pdt.P/2012 /PA Blk. Tanggal 2 April 2012 — BULA L
18 — 11
18 — 11
sudah termasuk dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonanpengesahan nikah dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa, Pemohon menikah dengan almarhum SUAMIPEMOHON pada tahun 1958 di Desa Bototiro, Kecamatan Bontotiro,Kabupaten Bulukumba, yang menikahkan adalah IMAM, selakuimam kampung karena dia yang diserahi
Register : 29-04-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 26-12-2013
Putusan PA GRESIK Nomor 0654/Pdt.G/2013/PA.Gs. Tanggal 13 Mei 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
59 — 0
59 — 0
Bahwa Pengasuhan anak tidaklah secara normatif, namun dalam Islam jelas dalam halPengasuhan Anak menganut Azas Manfaat ( Kemaslahatan ) sebagaimanaYURISPRUDENSI Mahkamah Agung RI No. 110/2010 dan YURISPRUDENSI MAtanggal 25 juni 1974 No. 906/K/SIP/1973 yang pada pokok intinya menerangkan : Kepentingan sianaklah yang harus dipergunakan selaku pathokan untuk menentukan siapadari orang tua yang diserahi pemeliharaan terhadap si Anak ;11.
Register : 26-01-2016 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PA PASURUAN Nomor 0035/Pdt.P/2016/PA.Pas Tanggal 24 Maret 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
7 — 0
7 — 0
berdasarkan penjelasan UndangUndang tersebut dapatditafsirkan bahwa selan kewenangan yang tersurat masih ada bidang lain yangtersirat,Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalahperkara volunter, dan perkara volunter yang dapat menjadi wewenang Pengadilanadalah yang diatur ketentuannya oleh peraturan perundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan : selaintugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasl 51,Pengadilan dapat diserahi
Register : 23-11-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 10-01-2013
Putusan MS PROP NAD Nomor 101/Pdt.G/2012/MS-Aceh Tanggal 19 Desember 2012 — PARA PEMBANDING VS TERBANDING
106 — 48
106 — 48
Pasal 1 ayat (4) : Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf;b. Pasal 6 ayat (3): Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar padaKantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan;2. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977,tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan;a.
Register : 28-11-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 05-11-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 310/PID/2014/PT SMG Tanggal 23 Desember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : P.WULANDARI,SH.
Terbanding/Terdakwa : SUTARJI Bin COKRO PAWIRO
55 — 17
Terbanding/Terdakwa : SUTARJI Bin COKRO PAWIRO
55 — 17
yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebutsecara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiDer ikUt : 22202 on nn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nen nen nnn nn cnn ne ncn ne nneeBahwa terdakwa Sutarji Bin Cokro Pawiro bekerja di rumah saksikorban Edy Gunawan di tempat seperti tersebut diatas sebagai tukangkebun dan bersihbersih rumah sejak 2 tahun sebelumnya, karena saksikorban Edy Gunawan sering keluar kota sehingga terdakwa diserahi
Register : 12-04-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PA MALANG Nomor 195/Pdt.P/2017/PA.Mlg Tanggal 26 April 2017 — NunukbintiSutarman(PEMOHON)
9 — 5
9 — 5
penjelasan Undangundang tersebutdapat ditafsirkan bahwa selain kewenangan yang tersurat masih ada bidanglain yang tersirat;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara volunter, dan perkara volunter yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi
Register : 25-09-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 105/Pdt.P/2014/PN.Bwi. Tanggal 14 Oktober 2014 — - NUNUK YOHANA sebagai Pemohon ;
30 — 20
30 — 20
PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah seperti terurai diatas ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakahmasalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasukwewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebutPengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UndangundangNo.8 Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangantersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi
Register : 14-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PA MALANG Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Mlg Tanggal 5 April 2017 — Sri UtamibintiDaim(PEMOHON)
12 — 5
12 — 5
penjelasan Undangundang tersebutdapat ditafsirkan bahwa selain kewenangan yang tersurat masih ada bidanglain yang tersirat;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutmasuk dalam kategori perkara volunter, dan perkara volunter yang dapatmenjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturanperundangan;Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No.7 tahun 1989 menyatakan:selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi
Register : 24-08-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 326/Pdt.P/2018/PN Byw Tanggal 30 Agustus 2018 — Pemohon:
SRI WINARSIH
26 — 3
SRI WINARSIH
26 — 3
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti terurai diatas ;Menimbang, bahwa terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahmasalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenangPengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negerimempertimbangkan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undangundang No.8Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalampasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi
Register : 06-12-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 14/PID.TPK/2017/PT.PLG Tanggal 16 Januari 2018 — Dr.Rani Arvita,S.H.,M.H Binti Zainal Arifin AY;
121 — 82
121 — 82
Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalahsetiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yangditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalamsuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digajiberdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (1)UndangUndang Nomor 8 Tahun1974 jo UndangUndang Republik IndoesiaNomor 43 Tahun 1999), Dalam Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang
,MH. adalah Warga Negara Indonesiamerupakan Pejabat yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkatoleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam Jabatan Negeri ataudiserahi tugas Negeri lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang menjalankan fungsi eksekutif, yaiatu sebagai KasubsiSengketa dan Konflik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional KotaPalembang, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan Nomor 2268/Kep16.2
Putus : 17-01-2012 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 672/Pdt.G/2011/PN.SBY Tanggal 17 Januari 2012 —
22 — 2
22 — 2
Maka Penggugat rnemberitahu kepada Tergugat (Pimpinan/Penanggung Jawab ERA GALAXY/pihak yang diserahi untuk menjualkanrumah dan tanah tersebut), denganpemberitahuan :1. Bahwa Penggugat berkeinginan membeli rumah dan tanah yangditawarkan oleh Tergugat tersebut tidak dengan uang tunai, melainkanhanya bisa dengan secara kredit/KPR (Kredit Pemilikan2.
Bahwa Tergugat (pihak yang diserahi menjualkan rumah dantanah tersebut menyatakan bisa menghubungkan Penggugat denganpihak Bank yang akan membantu pembayaran rumah dan tanahtersebut melalui fasilitas KPR (Kredit Pemilikan Rumah) ; Il.I Banwa Mevyyuvyat TEAaN YEVUVOUKKaAV LTLKAS BatkKvwa UVTUKUEUBEAL pLuUan Sav Ttavan wavy SttawapKav OAEN TEPyvyatTEpoEBuT :3.
Register : 10-04-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 198/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 6 Juni 2017 — Herlina Widjaja X Junaidi Setiawan
62 — 10
62 — 10
PN.Jkt.Pstperselisihnan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi keputusannya(Pasal 41).Bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ditegaskan bahwa kedua orang tuawajib memelihara dan mendidik anakanak mereka sebaikbaiknya (ayat 1),kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itukawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipunperkawinan kedua orang tua putus (ayat (2) ).Menimbang, bahwa dengan demikian dari ketentuan di atas, meskipunsalah satu pihak diserahi
Demikianpula pihak yang diserahi tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan orangtua sama sekali tidak mempunyai hak untuk melarang atau menghalangi pihaklainnya untuk memelihara dan mendidik anak yang semuanya harus diabdikanuntuk kepentingan anak.Menimbang, bahwa secara alamiah sudah menjadi realitas bahwa setiaporang tua pasti menyayangi anakanaknya dan sepanjang pemeriksaan perkaraini Majelis tidak memperoleh fakta yang membuktikan bahwa penggugat maupuntergugat tidak menyayangi ketiga anaknya