berpisah tempat tinggal dan sekarangPenggugat telah pergi ke Sumatera Selatan menjadi buruh sadap karet ;11.Bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerustersebut, mengakibatkan kahidupan rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidakada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;12.Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil ;13.Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat a dan f Jo.PP

Memperhatikan butir 1 di atas dan PP Nomor 6 Tahun 2007 jo.PP Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 133 huruf f perusahaan dapatdikenai sanksi berupa pencabutan izin sebagai akibatpelaknggaran Pasal 75 ayat (1) huruf j oleh karena itu kepadaPenggugat disampaikan Surat Peringatan III;c.

Memperhatikan butir 1 di atas dan PP Nomor 6 Tahun 2007 jo.PP Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 133 huruf f perusahaan dapatdikenai sanksi berupa pencabutan izin sebagai akibatpelaknggaran Pasal 75 ayat (1) huruf oleh karena itu kepadaPenggugat disampaikan Surat Peringatan III;c. Sehubungan halhal tersebut di atas, Tergugat minta agarPenggugat memberikan tanggapan atas Peringatan III dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada MenteriKehutanan.

Menyatakan TerdakwaNyoman Nila telah teroukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Judi sesuai dakwaanKedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke2 KitabUndangundang Hukum Pidana jo pasal 2 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang PenertibanPerjudian jo.PP No.9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan PenertibanPerjudian;2.

Keputusan Menteri PU No. 39/KPTS/1994 tentangPenetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/MilikHalamanildari18 Putusan Nomor 554/PDT/2018/PT BDG.Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Perum Otorita JatiluhurinCcasu Perum Jasa Tirta Il jo.PP No. 7 Tahun 2010 tentang PerumJasa Tirta Il jo.

Keinginan salah satu pihak adalah merupakan keinginan sepihak yangtidak sejalan dengan keinginan pihak lainnya;Karena ketentuan hukum UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo.PP Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur dengan jelas alasanalasan perceraian.Sehingga jika alasanalasan perceraian yang diatur dalam ketentuan perundangundangan telah terbukti dan terpenuhi, maka wajib untuk dikabulkan;Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan/atau tidakmenerapkan sebagaimana mestinya, karena

Niet ontvankelijk verklaard ;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telahmemberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;Bahwa Penggugat menolak semua dalildalil eksepsi Tergugat ;Bahwa secara yuridis formal maupun materiel dari undangundangPerkawinan maupun Peraturan / ketentuan lainnya yang mengaturperceraian Pegawai Negeri Sipil, maka semua dalil eksepsi dariTergugat tertanggal 30 Desember 2013 bukanlah merupakan ranaheksepsi ;Bahwa menunjuk ketentuan PP 10 tahun 1983 jo.PP

BlimbingNo. 1 Pekalongan yang tercatat dalam daftar pencatatan perkawinanmenurut Stbl 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 dan UU No. 1 Tahun 1974 Jo.PP No. 9 Tahun 1975 pada Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan padatanggal 24 Mei 2006 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta PerkawinanNo. 38/2006 tertanggal 24 Mei 2006 adalah putus karena perceraian;Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 198/Pdt.G/2018/PN Smn4.

Pasal 18 ayat (1)PP Nomor 19 Tahun 1999, dan Pasal 61 ayat (10) UU Nomor 32 Tahun 2009 jo.PP Nomor 38 Tahun 2007; sepatutnya menggunakan Pasal 61 ayat (10) UUNomor 32 Tahun 2009, Pasal 14 ayat (1) huruf j dan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor32 Tahun 2004 karena PP Nomor 19 Tahun 1999 mengacu pada UU Nomor 23Tahun 1997 yang telah dicabut dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor38 Tahun 2007 mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2004; Him.9 dari 26 him. Put.

Pasal 57 s/d Pasal 72 Jo.PP Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran atas Tanah bukan langsung mengambil kesimpulan dan menyatakan cacattanpa diuji terlebih dahulu. Apatahlagi dengan mempertimbangkan bukti kepemilikanP4 saja yang hanya merupakan perjanjian bukan merupakan dokumen kepemilikan atastanah obyek sengketa;Hal. 13 dari 17 Hal.

No. 634 PK/Pdt/20111982 Tentang Perumahan dan Pemukiman Pasal 12 ayat (6) jo.PP No.44Tahun 1994 Pasal 21 ayat (1) telah mengatur tentang sewa menyewasecara tertulis maupun tidak tertulis tanoa batas waktu yang telahberlangsung sebelum berlakunya undangundang ini dinyatakan telahberakhir dalam waktu 3 tahun setelah berlakunya undangundang ini. Olehkarenanya Pembantah tidak dalam kualitas untuk mengajukan bantahan ini ;6.

Maka demikian tindakan eksekusi yang dilakukan tergugat melalui debcollector dapat dikualifikadsikan sebagaiperampasan dan bertentangan dengan hukum.Bahwa dikatakan tindakan eksekusi yang di lakukan tergugat melaluidebcollector dapat dikualifikadsikan sebagai perampasan danbertentangan dengan hukum karena tidak ada perjanjian antaraPenggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan Notaris sesualketentuan UU RI Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo.PP RI Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Tata

Bahwa dari uraian diatas permohonan talak Pemohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU NO.1 Tahun 1974 jo.PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Bapak Ketua PengadilanAgama Kendal c.q.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMER :1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon ;2.

Bahwa oleh karena itu, menurut Tergugat, angka 7 gugatan Penggugatyang menggunakan UU Negara Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Jo.PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f sebagai alas hukum untukmengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja, danmemohon agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan hukum, bahwaPerkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karenaperceraian, adalah sangat keliru dan bertentangan dengan UndangUndang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan

Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 jo.PP Nomor 24 Tahun 1997 dimana ditegaskan Peralihan Hak Atas Tanahharuslah terjadi di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) undangundangHal. 11 dari 16 hal.

Keputusan Menteri PU No. 39/KPTS/1994 tentangPenetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/MilikNegara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Perum Otorita Jatiluhurincasu Perum Jasa Tirta Il jo.PP No. 7 Tahun 2010 tentang PerumJasa Tirta Il jo. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BarangMilik Negara/ Daerah dan telah tercatat sebagai kelompok aset serahOperasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(dh. Departemen Pekerjaan Umum) kepada Perum Jasa Tirta II(dh.

An.MASMURAH yang diterbitkan secara sah dan telah sesuaiprosedur Tata Cara Pemberian Hak yang telah memenuhi ketentuan UU No.5 Tahun1960 tentang UUPAJo.PP No.10 Tahun 1960 Jo.PP No.24 Tahun 1997 tentangPendaftaran TanahJo.Permenag Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 danPermendagri No.6 Tahun 1972 Jo.Permenag Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1999,Permendagri No.5 Tahun 1973 yang diganti dengan Permenag Agraria No.9 Tahun1999 .DALAM REKONVENSI :1.

An.MASMURAH yang diterbitkansecara sah dan telah sesuai prosedur Tata Cara Pemberian Hak yang telahmemenuhi ketentuan UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPAJo.PP No.10Tahun 1960 Jo.PP No.24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanahJo.Permenag Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 danPermendagri No.6 Tahun 1972 Jo.Permenag Agraria/Kepala BPN No.3Tahun 1999, Permendagri No.5 Tahun 1973 yang diganti dengan PermenagAgraria No.9 Tahun 1999.

An.MASMURAH yangditerbitkan secara sah dan telah sesuai prosedur Tata Cara Pemberian Hakyang telah memenuhi ketentuan UU No.5 Tahun 1960 tentangUUPAJo.PP No.10 Tahun 1960 Jo.PP No.24 Tahun 1997 tentangPendaftaran TanahJo.Permenag Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997dan Permendagri No.6 Tahun 1972 Jo.Permenag Agraria/Kepala BPN No.3Tahun 1999, Permendagri No.5 Tahun 1973 yang diganti dengan PermenagAgraria No.9 Tahun 1999 tidak pernah dicabut/tidak pernah dibatalkan olehBadan Pertanahan Nasional (BPN

dapatkan diketahuiTergugat dan Tergugat II telah melakukan halhal sebagai berikut :a.Menjanjikan bunga pinjaman sebesar 0.33 % per bulan dan cask backyang akan dierikankepada depitur akan tetapi pada kenyataannya Paes Penggugatmenanggung bunga pinjaman sebesar 1.42 % tanpa cash Back bahkanketika melakukan pelunasan paa angsuran ke 6 dibebani bunga 13.79% perbulan;Membuat dan memberlakukan Perjanjian Pembiayaan fiducia No.02CF212070324 tgl.23 Juli 2012 tidak sesuai dengan eprintah UU No.42th.1999 jo.PP

cq.Majelis Hakim yangmengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang menyatakan;1.2.BeMenerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;Para Penggugat adalah pihak yang beritikat baik;Tergugat dan Tergugat adalah pihak yang tidak beritikat baik;Menetapkan Perjanjian Fiducia Nomor 02CF212070324 tertanggal 23 Juli2012 tidak sah dan oleh karena itu batal demi hukum dengan segala akibathukumnya karena dibuat tidak sesuai perintah UU No.42/1000 tentang jaminanfiduxi Jo.PP

O01 dan No. 02sesuai dengan UndangUndang No.5 tahun 1960 Tentang UUPA Jo.PP No. 40 tahun1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Jo. PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak ada tanahulayat dilahan HGU milik Penggugat Intervensi;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, maka tidakbenar dalildalil gugatan perkara pokok Tergugat IntervensiI padapoint (1) s/d. (6) dengan dalil bantahan sebagai berikut :25.1.

PP No.24 Tahun 1996 tentangHGU, HGB dan Hak Pakai Jo.PP No.24 tahun 1997 tentangPendaftaran tanah;Bahwa tanah objek sangketa seluas 4.732 Ha tersebut diatassebahagian berasal dari tanah adat masyarakat adat LuhatSimangambat yang sebahagian telah diganti rugi oleh TergugatIntervensi Il dan sebahagian lagi dikerjasamakan dengan masyarakatDesa Simangambat Julu, Desa Sigagan, dan Desa Ujung Gading Jaeserta Desa Simangambat Jae;Bahwa jika seandainya benar (quod noon) asli Sertifikat HGU No. 1dan No. 2

WonorejoPerdana/Tergugat Intervensi Il sesuai dengan Ketentuan dan peraturanperundangundangan yang berlaku yakni UU No.5 tahun 1960 tentangUUPA Jo.PP No.40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak PakaiJo.PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa benar Tergugat Intervensi Il menjadikan SHGU No. 1 dan No. 2sebagai Hak Tanggungan pada PT.

Bahwa Tergugat rekonpensi menolak perceraian dengan cerai tebus /khulu dikarenakan Tergugat rekonpensi mengajukan gugatan perceraiandengan alasan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo.PP No. 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam;3. Bahwa Tergugat rekonpensi akan membuktikan dalil gugatan konpensidalam persidangan ;4.

Bahwa sehubungan dengan poin 8 di atas dan Penggugat sudah tidak adaketerikatan dengan Tergugat sebab sudah pensiun kemudian karena padatahun 1997 Penggugat telah dinyatakan melanggar PP. 10 Tahun 1983 jo.PP. 45 tahun 1990 oleh Tergugat yang mana Peraturan Pemerintahdimaksud identik dengan pasal 279 KUH Pidana maka menurut hematPenggugat yang dapat memeriksa dan mengadili gugatan ini sehubunganTergugat diduga telah melanggar KUH Perdata pasal 1365 yaitu perbuatanmelawan hukum oleh penguasa maka sangat