REG. 182/48 / 35.73, st /20 19.le ga I csnsnsnentntnemenginget sumpah jabatan serta berdasarkan peraturan Daerah Kota Malangi Negeri Sipil menyatakan bahwa pada hari ini, OMVIB telah mengadakan pemeriksaan di Tanda tanganSs BARANG BUKTISBerang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari PERATURAN DAERAH YANG DILANGGARPat S450 14. 7A t.SS a nw GtennLAS Memermamtar tesange2 tersebut di atas untukmengtadap te Pengadiien Negen yang Gieksanakan diee Kao.eaDemikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya

UU No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1)menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negen tempat pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksudpermohonan Pemohon tersebut, terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahPengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa permohonan ini (vide Pasal52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmenyebutkan

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negen tempat pemohon);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai PermohonanPenetapan tentang perubahan nama yang diajukan dan ditanda tangani diatas kertasbermaterai cukup oleh Pemohon, sebagaimana surat permohonannya tertanggal 13Februari 2019, serta permohonan tersebut diajukan dan dialamatkan kepada KetuaPengadilan Negeri Sleman yang daerah hukumnya meliputi alamat/tempat tinggalPemohon, yakni di Gejagan Jitar Dukuh

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakamsejak tanggal 12 Desember 2015 s/d 09 Februari 2016 ;Pengadilan Negen tersebul), ~

ss(ii;C CS ~~ BASAL YANG DILANGGAR : Nama: , Umur Th, Pasal :Pekerjaan Polr, Agama Suku :/ Tentang : f* Menerangkan : Alamat :jfe See"BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian RELAS : dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk setuju / membenarkan keterangan yang diberikan menghadap ke pengadilan Negen Bale Bandung dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat pada haritanggal 2021 seperti ini untuk tersangka membubuhkan tanda Pukul SCS Wid.tangang

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, tanggal 01 Mei 2013, terhitungsejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ; Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi olehPenasihat HUKUM ; n noon nnn nnn cnn cnn nnn cnc ncn ncn ncn ccs ncnPutusan Nomor: 210/Pid.B/2013/PN.Srg Halaman 1 dari 15 halamanPengadilan Negen tersebut ; Setelah membagd :

Pohjentrek Kec.Purworejo Kota Pasuruan, dan selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON; Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara; Setelah memeriksa surat bukti dan keterangan saksi; Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal26 Juni 2013 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negen Pasuruan yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut:* Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama DZURROTUNNASIHAH pada tanggal 13 Januari 1994 berdasarkan

dengan nama yang tertulis di Kutipan Akta,Nikah Pemohon; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di kota Pasuruan, makapermohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisiliatau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan untukdisidangkan; Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negen

Musi BanyuasinSelanjutnya disebutsebagai PEMOHON ;Pengadilan Negen tersebutSetelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor1053/PDT/P/2012/PN.SKY tanggal 12 Juli 2012 tentang penunjukan hakim tunggal yang memeriksa danmengadili perkara permohonan ini;Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;Setelah memeriksa surat surat bukti dari Pemohon;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Pemohon dipersidangan;Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesarRp. 191.000, (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikianlah ditetaakan pada hari KAMIS tanggal 19 JULI 2012 oleh kamiRAHMAT SANJAYA, SH,.M.H sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negen Sekayu, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengandibantu oleh HUZAIRIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu dan dihadiri oleh Pemohon; PANITERA PENGGANTI

Pid.Band/2018/PN.Pyh. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januar 2018 ;Menimbang, bahwa memon banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 5Februar 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negen Payakumbuhpada tanggal 5 Februan 2018 itu juga, dan salinan memon banding mana telahdiberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februar 2018 ;Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan kontra memonbandingnya sampai perkara ini diputus oleh Hakim

ARI Bin BASTIAN dengan pidana penjara selama 4(Empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjaradikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapandan penahanan sementara;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim TingkatBanding mempelajan denganseksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negen PayakumbuhNomor 183/Pid.Sus/2017/PN Pyh tanggal 15 Januari 2018 serta memori bandingdari Jaksa Penuntut Umum, Majelis

bersalah dan dijatuhipidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang HukumAcara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan ;Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotka dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negen

UU No. 24 Tahun 2013 tentangPerubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1)menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negen tempat pemohon;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksudpermohonan Pemohon tersebut, terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahPengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa permohonan ini (vide Pasal52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmenyebutkan

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negen tempat pemohon);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai PermohonanPenetapan tentang perubahan nama yang diajukan dan ditanda tangani diatas kertasbermaterai cukup oleh Pemohon, sebagaimana surat permohonannya tertanggal 18Februari 2019, serta permohonan tersebut diajukan dan dialamatkan kepada KetuaPengadilan Negeri Sleman yang daerah hukumnya meliputi alamat/tempat tinggalPemohon, yakni di Nologaten Rt 05/02

tertanggal 08032015;Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3515072601092049 tertanggal 08072014;Kutipan Akta Kelahiran No. 626180 tertanggal 22011980;Surat Tanda Tamat Belajar SMK No. 04 Mk 228 048133 tertanggal 23051998;e Bahwa oleh karena tempat lahir Pemohon pada Paspor tersebut terdapat kesalahanatau kekhilafan, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkanPenetapan jjin untuk diadakannya pembetulan dalam Paspor PemohontersebutMaka permohonan ini terlebin dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negen

selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apaapa lagidan mohon Penetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segalasesuatu yang teradi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita AcaraSidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam paspomyatersebut, Pemohon terlebin dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negen

Bertentangan dengan angka 9 penielasan umum Undangundang HakTanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan agar adakesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketertuan tersebut, makaditegaskan lebih lanjut dalam Undangundang ini, bahwa sebelum adaPeratuan PerundangUndangan yang mengatumya, Maka Peraturanmengenai Eksekusi Hyohotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadapEksekusi Hak Tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan lelangmelalui Pegawai Umum Pengadilan Negen

Sehingga TDAK SAH, Sehingga PelaksanaanParate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negen;Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.SusBPSKkK/2016/PN Dum6) Bertentangan dengan Undangundang Nomor: 12 tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki PeraturanPerundangundangan adalah :1 Undangundang Dasar tahun 1945;2 Ketetapan MPR;3 Undangundang /Perpu;4 Peraturan Pemerintah;5 Peraturan Presiden;6 Peraturan Daerah Provinsi;7 Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri

Pelaksanaan atau hukumacaranya dari Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal224 HIR258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melaluiFiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalu Perantara Kantor Pelayanandan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); Bahwa menurut Yursprudensi Mahkamah Agung Republik Ihdonesia Nomor3210.K/PDT1/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa PelaksanaanPelelangan yang tidak dilaksanakan atas PenetapanFiat Ketua Pengadilan Negen

menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Dumai);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa PelaksanaanPelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapar/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri,Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG.Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui FiatKetua Pengadilan Negen

,sebagai Hakim Ketua Majelis, Elvin Adrian, SH., MH dan Firman Khadafi Tjindarbumi,SH. masing masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalamsidang yang terouka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 oleh HakimKetua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota Majelis tersebutserta dibantu oleh Zainah selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negen Dumai dan dihadinioleh Pemohon Keberatan dan dihadiri oleh Termohon Keberatan;HAKM HAKM ANGGOTA HAKM KETUA

Lis le f J"BAP Cepat inf telah selesai dibuat, kemudian RELAS:*.dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuksetuju / membenarkan keterangan yang diberikan menghadap ke pengadilan Negen Bale Bandung dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat pada hani tanggali 2021seperti ini untuk tersangka membubuhkan tanda Pukul Wib fangan Demikian BAP Cepat dibuat dengan sebenarbenarnya atas kekuatan sumpah batanTersangka Ri J

SULIANI RACHMAN, dan untuk teri administrasi,Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam KutipanAkta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor: 3509LT260920110075 tanggal 26September 2011, atlas nama BAGAS SATRIA FATHUR RACHMAN yang diterbitkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KotawaringinTimur, akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapandari Pengadilan Negen

Mengenai adanya perubahan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipildilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negen;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap selamapemeriksaan di persidangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonanPemohon adalah beralasan dan sah secara hukum, oleh karena itu maka permohonanPemohon tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuaidengan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang

Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negen Rengat tertanggal 04 Juli 2013 Reg.Perkara No.: PDM17/Ep.2/RENGA/0713 ;5. Berkas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga NomorPerkara BP/04/VI/2013/Resktim atas nama Terdakwa HENDRO SULISTIYO BinSUWARDI dart Kepolisian Sektor Batang Cenaku Tertanggal 10 Juni 2013 ;6. Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Rengat Nomor 236/Pid.B/2013/PN.RGT. atasnama Terdakwa HENDRO SULISTTYO Bin SUWARDI ;7.

Indragirt Hulu, atau setidak tidaknya di suatu tempat tertentu yang masthtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negen Rengat; Dengan kekerasan atau ancamankekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang manaperbuatan tersebut tidak terselesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karenakehendaknya sendiri; Perbuatan mana terdakwa HENDRO SULISTIYO Bin SUWARDIlakukan dengan cara antara lain sebagai berikut; Dtimana pada mulanya pada haru Rabu tanggal 22 Mei

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Majelis Hakim Pengadilan Negen Sidoarjo;Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal8112010 Nomor 175/Pdt.P/2010/PN.Sda tentang Penunjukkan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Nomor 175/Pdt.P/2010/PN.Sda;Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Nopember 2010yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah Register perkaraNomor 175/Pdt.P/2010/PN.Sda atas nama Pemohon:KUSNADI, Lahir

berwenang mengadili sengketa aquo adalah ARBITRASESINGAPURA;Bahwa dapat dibuktikan, dalam hal ini telah adanya kekeliruan yang dilakukan olehpihak PENGGUGAT, karena ketidaktelitian terhadap gugatan tersebut, yangseharusnya Penggugat mengajukan gugatanpada Badan Arbitrase Singapurabukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa sebagai referensi dalil TERGUGAT IV dapat dilihat dalam Pasal 3Undangundang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa, menjelaskan bahwa;Pengadilan Negen

tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yangtelah terikat dalam peranyjian arbitrase.Selanjutnya di Pasal 11 (1) dan (2) juga dijelaskan, bahwa :(1)Adanya suatu peranjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untukmengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalampenanyjiannya ke Pengadilan Negen.(2)Pengadilan Negen wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalamsuatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecualidalam halhal

Hal. 28Pengadilan Negen tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yangtelah terikat dalam peranyjian arbitrase.Selanjutnya padapasal 11 ayat (1) dan ayat (2) juga dijelaskan, bahwa :(1)Adanya suatu peranjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untukmengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalampenanyjiannya ke Pengadilan Negen.(2)Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalamsuatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui

Hal. 30Bahwa dapat dibuktikan, dalam hal ini telah adanya kekeliruan yang dilakukan olehpihak PENGGUGAT, karena ketidaktelitian terhadap gugatan tersebut, yangseharusnya Penggugat mengajukan gugatanpada Badan Arbitrase Singapurabukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa sebagai referensi dalil TERGUGAT IV dapat dilihat dalam Pasal 3Undangundang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa, menjelaskan bahwa ;Pengadilan Negen tidak berwenang untuk mengadili sengketa

para pihak yangtelah terikat dalam penanjian arbitrase.Selanjutnya di Pasal 11 (1) dan (2) juga dijelaskan, bahwa :(1)Adanya suatu penyanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untukmengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalampenanyjiannya ke Pengadilan Negen.(2)Pengadilan Negen wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalamsuatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecualidalam halhal tertentu yang ditetapkan dalam undangundang

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negen Negara, sejak tanggal 12 Januari 2017sampai dengan 12 Maret 2017;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negen Negara, Nomor170/Pen.Pid/2016/PN.Nga., tanggal 13 Desember 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 13Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:Bahwa terdakwa PUTU AGUS OKTARIANTA Alias NYANYUT, pada hariRabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaktidaknya padasuatu hari dalam tahun 2016, bertempat di kamar tidur rumah milik saksi korban PUTU ANOM SUPERTAMA di Dusun Baluk Il Desa Baluk Kecamatan NegaraKabupaten Jembrana atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasukdi dalam daerah Hukum Pengadilan Negen

,MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterobuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi ParaHakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE CISTA DEWI, SH., PaniteraPengganti pada Pengadilan Negen Negara, serta dihadin oleh IVAN PRADITYAPUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,M. HASANUDDIN HEEFNI, SH., MH. DAMERIA F.

Permohonanuntuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negen, yang di daerahhukumnya daftardaftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan danuntuk itu Pengadilan Negen akan mengambil keputusan setelah mendengarkejaksaan dan pihakpihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dandengan tidak mengurangi kesempatan banding:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 berupa ljazah danketerangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pengadilanberpendapat bahwa permohonan

Pelaksana yangmenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) han sejakditerimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk,Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan perubahan tempat lahirPemohon, berdasarkan Pasal 56 dan Penjelasan Pasal 56 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya yang ditetapkan olehPengadilan Negen

alPekerjaanAlarrvatJENIS PELANGGARANPELAKU USAHA PERORANGANTidak ada banner Ticivk mengqungkanPoncegahan Govide1f maskor Tidak ada tempal eucilangen Tidak adapengukuran thermogunTidak mencucl langanmolakukean: jarak = di Tidakpembatasanlompat WMTBerkerumun/berkumpuldengan jarak kurangdart 1 (satu) moterPERKARA :alaalaun ofTidak ada pengaturanjaga jarakPogawal ticlakrrenggunakan laceahlold/pelindung muka Tidakkeborsihanusahamenjaga tampattalah melakukan penindakan uc Ama tTAaNansolaku Penyldik Pegawai Negen

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Hakim Pengadilan Negen Klas IA Khusus Sidoarjo;Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 02Mei2012, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sidoarjo pada tanggal 16Mei2012 dibawahRegister Nomor : 659/Pdt.P/2012/PN.Sda., yang diajukan secara cumacuma (Prodeo) oleh:ACHMAD WIDIANTO, Warga Negara Indonesia, lahir di Sidoarjo tanggal 24Desember1986, jenis kelamin Lakilaki, agama Islam,bertempattinggal di Desa Wonoayu RT.005