Ditemukan 432 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1557/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KERRY SAWIT INDONESIA,
2731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1557/B/PK/PJK/2016pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel yang merupakan Barang Kena Pajak.
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1651/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TAPIAN NADENGGAN
2610 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
Putus : 19-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
3015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini tidak bisadikatakan bahwa ada penyerahan TBS Sawit di dalam unit usahanyakarena hasil akhir (produk akhir) Pemohon Banding adalah Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel (PK);Bahwa dalam jalur produksi Pemohon Banding dapat dikatakan bahwaTBS yang merupakan hasil unit/divisi perkebunan merupakan produksetengah jadi yang diolah lebih lanjut dalam unit/divisi Pengolahanmenjadi barang jadi yaitu Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (Pk),Halaman 15 dari 49 halaman.
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1364/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HARI SAWIT JAYA
2212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 2ayat (1) PMK78 dan penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan PMK575, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka: Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1536 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
18165 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak setuju dengan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp51.340.197,00 sebagaimana dimaksudTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karenapenyerahan produk akhir yang Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) lakukan adalah penyerahan Crude PalmOil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO) dan hasil olahan lainnya yangmerupakan BKP yang penyerahannya diwajibkan memungut PPNatau terutang PPN, sehingga pengkreditan
Putus : 10-05-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329/B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MERIDAN SEJATISURYA PLANTATION
299 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel dan menyertakan faktafakta dan buktibuktiyang dapat menggugurkan dalildalil Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A dan Pasal 1angka 4 serta Pasal 4
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1023/B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMP PLANTATION
2820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyatakan pendapat yang berbeda (dissentingopinion) yaitu, Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkkan, dapatdibenarkan oleh Majelis Hakim Agung, bahwa melakukan pengolahanterpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yangpada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yangbersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian daripada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude PalmOil
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1285/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION
2410 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.8.3.
Register : 16-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 956 B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMP PLANTATION;
3423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;3.8.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan baranghasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.8.3.
Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2061 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PERDANA INTISAWIT PERKASA
23074 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;b. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;c.
Register : 17-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1962 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA;
50178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kegiatan TermohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding melakukan pengolahanterpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yangpada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yangbersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian daripada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yang merupakan Barang Kena Pajak.Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalihanya menyerahkan Crude Palm
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
5521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel dan menyertakan faktafakta dan buktibuktiyang dapat menggugurkan dailildalil Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon PK) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 1A UndangUndang Pajak PertambahanNilai juncto Pasal
Register : 10-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1893 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERDANA INTISAWIT PERKASA;
3527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1893/B/PK/PJK/2017bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian daripada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yang merupakan Barang Kena Pajak.
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
MISNAN ALIAS ANAN BIN KARYO
5222
  • Setelah sudah siap, makaSaksi langsung mengkonfirmasi kepada security agar memanggil masukSopir Truk untuk dilakukan penimbangan dan pemuatan Minyak Crude PalmOil (CPO), selanjutnya Sopir Truk pengangkut Minyak Crude Palm Oil (CPO)masuk ke bagian timbangan untuk dilakukan penimbangan saat Truk dalamkeadaan kosong lalu dilakukan penyesuaian data yang ada di bagiantimbangan.
    Kemudian Truk masuk ke bagian pemuatan Minyak Crude PalmOil (CPO) untuk dilakukan pemuatan dan setelah selesai dilakukanpemuatan, selanjutnya operator pengisian memasang Locis (Segel) padarantangan penutup Tangki CPO (Inlet=masuk dan Outlet=keluar) danselanjutnya dilakukan penimbangan terhadap Truk tangki yang sudahbermuatan CPO dan setelah sampai di Timbangan, Operator Timbanganmenyesuaikan dengan Nomor Polisi Truk yang masuk dengan yang keluardan setelah dinyatakan sesuai, Operator akan mengeprint
Register : 08-06-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 746 B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — PT. SARANA TITIAN PERMATA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , yang dilanjutkan dengan dilakukannyaKoreksi Negatif atas seluruh Pajak Keluaran yang harus dipungutsendiri sejumlah Rp. 251.153.018,00 yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak) tersebut di atas, kesimpulan MajelisHakim Pengadilan Pajak yang beranggapan bahwa penyerahanyang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah Tandan Buah Segar (TBS) sematamata karena Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak (tanpa) berusaha melakukan penjualan Crude PalmOil
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
3022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diatur dalam Pasal 2ayat (1) PMK78 dan penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (3)UU PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan PMK78, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka: Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil
Register : 17-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1978 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DASA ANUGRAH SEJATI;
5215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel); danbahwa dalam hal ini Majelis
Putus : 27-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 676/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. VICTORINDO ALAM LESTARI
14530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu menetapkan kembali SPK PBK NomorKEP59/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 adalah tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan cacat hukum;b Bahwa alasan permohonan PK dalam perkara a quo berupa berupa Crude PalmOil (CPO) sebanyak 4.350 Ton yang diberitahukan dalam PEB Nomor 005445tanggal 31 Desember 2010 dan Tanggal Perkiraan Ekspor 6 Januari 2011 semuladengan Pos Tarif 1511.10.00.00, Tarif Bea Keluar 15% Harga Ekspor USD1.010/MT (Kurs 1 USD = Rp9.044,00), ditetapkan
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
3922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;3.5.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.5.3.
Putus : 19-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
3622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibebaskan dari pengenaan PPN,sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan KMK575, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yangterpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka:> Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil