Menyatakan batal Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kls.IA Khusus,No31/PDT.EKS/2020/HT/PN.Bdg, tanggal 23 November 2020, mengenai Lelangekseksul terhadap objek jaminan ; 4. Menyatakan Para Pembantah mempunyai hutang sebesar sebesar Rp.5.156.666.500, kepada Terbantah ; 000 neon nce none eensHalaman 9 dari 40 Putusan No.24/PDT.Bth/2021/PN.Bdg.5.

A Khusus untuk dilakukan lelang dimuka umum berdasarkan PenetapanNO.31/PDT.Eks/2020/HT/PN.

Surat dari Pengadilan Negeri bandung Kelas IA Khusus kepada Kepala kantorPelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bandung di BandungNomor.W11.U1/7002/HT.02.02/XI/2020 Tanggal.24 November 2020 PerihalMohon Penetapan Waktu Pelaksanaan Lelang Eksekusi Dalam Perkara Nomor31/Pdt.Eks/HT/2020/PN.Bdg. Tanda bukti T . 48 ;49. Perincian Utang Perkara Nomor 31/Pdt.Eks/HT/2020/PN.Bdg. dari PengadilanNegeri Bandung Kelas IA Khusus , Tanda bukti T . 49 ;50.

Pengumumam Lelang Eksekusi ke 1 No.31/PDT.EKS/HT/2020/PB.BDG.tanggal.23 November 2020, Tanda bukti T . 50 ;51. Pengumumam Lelang Eksekusi ke II No.31/PDT.EKS/HT/2020/PB.BDG.tanggal.23 Desember 2020, Tanda bukti T . 51 ;52. Pengumumam Lelang Eksekusi ke III No.31/PDT.EKS/HT/2020/PB.BDG.tanggal.21 Januari 2021, Tanda bukti T . 52 ;53. Surat Pemberitahuan Pinjaman atas nama Tomtom Dabbul Qomar Nomor.581/354PDA.BPR Tanggal. 02 Juni 2020, Tanda bukti T . 53 ;54.

Bahwa, benar telahterjadi kKesepakatan antara bagian satuan tugas khusus dan salah satu direksi akantetapi dalam pelaksanaan dilapangan sulit terlaksana bahkan ada indikasimenghalang halangi penjualan, dan akhirnya pihak Terbantah mengajukanpermohonan lelang ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus untuk dilakukanlelang dimuka umum berdasarkan Penetapan NO.31/PDT.Eks/2020/HT/PN.

hal tersebut pelawan mohon kepadaPengadilan Kudus dapatlah menangguhkan eksekusi yang diajukanterlawan;Bahwa risalah lelang No.1196/ 2013 tidak sah dan batal demi hukummaka terlawan wajib untuk mengembalikan kedudukan haktanggugan seperti semula;Bahwa karena pelaksanaan lelang melanggar ketentuan undangundang yang berlaku, sedangkan pelawan sudah berusahamenempuh jalan untuk membayar tapi diabaikan oleh terlawan makadengan ini pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Kudusmembatalkan eksekusi No.6/PDT.Eks

Kudus yangdimohonkan terlawan atau setidaktidaknya menunda eksekusi;Bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas dengan di dukung fakta sertabukti yang kuat maka dengan ini pelawan mohon kepada majelis hakimPengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara inimenjatuhkan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISI:1.2.Mengabulkan permohonan provisi dari pelawan untuk seluruhnyaMenyatakan menangguhkan eksekusi pengosongan eksekusi No.6/PDT.Eks/14/PN.Kds atas tanah rumah sebagaimana SHM No. 1870desa

DanamonTok Jakarta Cabang DSP Bitingan Kudus (pemegang haktanggungan) maka dengan ini pelawan mohon kepada PengadilanNegeri Kudus membatalkan eksekusi No.6/PDT.Eks/14/PN.

Menyatakan batal dan tidak sah Risalah Lelang No. 1196/2013atas tanah SHM No.I870/Desa Jepang atas nama Watiah BintiMatsirat;3 Menyatakan eksekusi No.6/Pdt.Eks/14/PN.Kds batal demi hukum;4 Menghukum terlawan membayar biaya yang timbul dalam perkaraini atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (Ex aequeo et bono);Menimbang, bahwa, terhadap perlawanan tersebut, TerlawanMusa Dharma Setiawan telah mengajukan Jawabannya denganmengemukakan halhal sebagai berikut:DALAM

Sehingga sudah sepatutnyaMajelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan ini tidak dapatditerima karena kabur/ tidak jelas (obscuur libel);Bahwa maksud dan tujuan dari gugatan perlawanan No. 48/Pdt.Plw/2014/PN.Kds yang diajukan oleh KATEMI, pada pokoknyaadalah untuk menunda pelaksanaan eksekusi No. 6/Pdt.Eks/2014/PN.Kds, yang didasarkan atas alasan bahwa Risalah Lelang No.1196/2013 (yaitu atas lelang tanah SHM No. 1870/Desa Jepang a.n.WATIAH binti MATSIRAT) adalah tidak sah.

Jalan KyaiSaleh Nomor 10, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 September 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi: Membatalkan atau setidaktidaknya menangguhkan pelaksanan PenetapanEksekusi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 07/Pdt.Eks

Memerintahkan dan menyatakan untuk mengangkat kembali dandinyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor07/Pdt.Eks/2013/PN Smg., tanggal 6 Maret 2013, tentang Perintah UntukMelaksanakan Eksekusi Pengosongan Tanah dan Rumah di JalanWotgandul Barat Nomor 30, Kota Semarang tanggal 6 Maret 2013;5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebin dahulu meskipun adaupaya hukum banding atau kasasi;6.

Membatalkan atau setidaktidaknya menangguhkan pelaksanan PenetapanEksekusi Pengadilan Negeri Semarang Nomor 07/Pdt.Eks/ 2013/PNSmg., tanggal 6 Maret 2013;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar;3. Menyatakan secara hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarangtanggal 11 Desember 2006 dalam perkara Nomor 123/Pdt.G/2006/PNHalaman 3 dari 6 hal. Put.

Memerintahkan dan menyatakan untuk mengangkat kembali dandinyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor07/Pdt.Eks/2013 PN Smg., tanggal 6 Maret 2013 tentang Perintah UntukMelaksanakan Eksekusi Pengosongan Tanah dan Rumah di JalanWotgandul Barat Nomor 30, Kota Semarang;5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebin dahulu meskipun adaupaya hukum banding atau kasasi;6.

Bahwa pokok perkara dalam perlawanan a quo adalah mengenaikekuatan hukum Penetapan Eksekusi Nomor 07/Pdt.Eks/2013.PN Smg.,tanggal 6 Maret 2013, yang menurut Pemohon Kasasi adalah cacathukum karena itu harus dinyatakan batal;Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 959 K/Pdt/20182.

/2017/PN.BylHal 10 dari 39 hal Putusan Perdata Nomor 5/Pdt.Bth/2018/PN Byl10.11.11tanggal 06 Juli 2017;Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor :10/Pdt.Eks/2017/PN.Byl tanggal 26 Aprii 2017, Pelawan selaku TermohonEksekusi telah diberi tegoraniaanmaning;Bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan sita eksekusi berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 10/Pdt.Eks/2017/PN.Byltanggal O5 Juni 2017 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor10/BA.Pdt.Eks/2017/

Foto Copy Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor Perkara10/Pdt.Eks/2017/PN.Byl tertanggal 9 Mei 2017, yang telah dicocokkansesual dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberitanda bukti T.16a; 7. Foto Copy Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor Perkara10/Pdt.Eks/2017/PN.Byl tertanggal 17 Mei 2017, yang telah dicocokkansesual dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberitanda bukti T.I6b; 8.

Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor10/Pdt.Eks/2017/PN Byl tanggal 6 Juli 2017, yang telah dicocokkan sesuaidengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.ll3 4. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor10/Pdt.Eks/2017/PN Byl tanggal 5 Juni 2017, yang telah dicocokkan sesuaidengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda buktiT.Il 4;5.

bukti T.II8; Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 414/0193309/X1/2017 tanggal 29 November 2017, yang telah dicocokkan sesuai denganaslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda buktiT.II9;Foto copy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Nomor10/Pdt.Eks/2017/PN Byl tanggal 14 November 2017, yang telah dicocokkansesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tandabukti T.I10; Foto copy Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Nomor 10/Pdt.Eks/2017/PNByl

Pemberitahuan lelang Eksekusi perkara Nomor:10/Pdt.Eks/2017/PN Byl, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dantelah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti T.I13;14.

akan dilakukan Sita Eksekusiperkara perdata No. 45/Pdt.Eks/2013/PN.Smg. tersebut;3.

Yang kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarangditerbitkanlah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No. 45/Pdt.Eks /2013/PN.Smg. tertanggal 12 Februari 2014 mengenai sita eksekusi,dan selanjutnya mohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Tabanan untukmelaksanakan sita eksekusi tersebut (kKonform dengan surat mohon bantuandari Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 04 Februari 2014 No.W12.U1/389/Padt.04.01/2/201 4);7.

BALIVILLAS berkedudukan di Denpasar, terletak di Desa Beraban, KecamatanSelemadeg, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;Menyatakan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 254/Pdt.G/2013 / PN.Smg. tertanggal 3 Oktober 2013 dan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Semarang No. 45/Pdt.Eks/2013/PN.Smg. tanggal 12 Februari 2014 tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi (Non Eksekutable).Memerintahkan untuk mengangkat Sita Eksekusi Nomor : 45/Pdt.Eks/ 2013/PN.Smg. tertanggal 12 Pebruari 2014.Menyatakan

(vide bukti copyterlampir).Bahwa pada point 7 yang mengatakan tidak sah* putusan No. 254/Pdt.G/2013/PN.Smg, serta penetapan No. 45/Pdt.Eks/2013/PN.Smg adalah terlaluberlebihan mengingat Pelawan bukanlah pemilik sah dari obyek tanahtanahtersebut (vide bukti foto eksekusi terlampir);9.

Manggala Sutera ada membeli tanah sengketa serta telahmemberikan down payment ;Menimbang bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil sangkalannyaTerlawan dan Terlawan Il mengajukan bukti surat berupa :1.Fotocopy Berita Acara Eksekusi tanggal 27 Februari 2014 No. 45/Pdt.Eks/2013/PN.SMG. (bukti TIIl. 1., sesuai dengan aslinya) ;. Fotocopy foto yang memperlihatkan ada 2 orang yang sedang melihatdokumen asli sertifikat.

No. 02/BA/Pdt.Eks/2009/PN.Sky tanggal 6 Maret2009 dilaksanakan berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan NegeriSekayu tanggal 17 Februari 2009 No.

No. 02/BA/Pdt.Eks/2009/PN.Sky tanggal 6 Maret 2009;5 Bahwa tanah yang dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Reg.

No. 02/BA/Pdt.Eks/2009/PN.Sky tanggal 6 Maret 2009 yang dilaksanakan berdasarkanpenetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Februari 2009No.

No. 02/BA/Pdt.Eks/2009/PN.Sky tanggal 6 Maret 2009dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Februari2009 No.

No. 02/BA/Pdt.Eks/2009/PN.Sky tanggal 6 Maret 2009 dan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Negeri Sekayu tanggal 17 Februari 2009 No.

Bahwa berdasarkan pengumuman pertama penjualan umum/lelangeksekusi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IAKlaten tanggal 10 Oktober 2018 Nomor : 31/Pdt.Eks/2017/PN.

Bahwa kemudian Terlawan mengajukan Lelang terhadapjaminan Melalui Pengadilan Negeri Klaten dengan RegisterPermohonan Lelang Eksekusi No.31/Pdt.Eks/2017/Pn.KIn.10.

Bahwa selanjutnya Lelang terhadap Jaminan Hutang tersebuttelah terlaksana berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriKlaten Tertanggal 10 Oktober 2018 No.31/Pdt.Eks/2017/Pn.Kin tentangperintah melaksanakan penjualan dimuka umum yang dimohonkan olehPT.BPR Klaten Sejahtera berkedudukan di Klaten telah terlaksana padatanggal 13 Februari 201911.

Fotokopi penetapan Nomor : 31/Pdt.Eks/2017/PN.KIin tentangtegoran/aanmaning, selanjutnya pada bukti Surat tersebut diberi tandaTII4 ;5, Fotokopi Berita Acara Teguran/aanmaning ! Nomor31/Pdt.Eks/2017/PN.KIn tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya padabukti Surat tersebut diberi tanda TII5 ;6. Fotokopi Berita Acara Teguran/aanmaning Nomor31/Pdt.Eks/2017/PN.KIn tanggal 7 Maret 2018, selanjutnya pada buktisurat tersebut diberi tanda TII6 ;7.

Fotokopi Penetapan Nomor : 31/Pdt.Eks/2017/PN.KIn tentangperintah sita eksekusi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberitanda TII7;8. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi, selanjutnya pada buktisurat tersebut diberi tanda TII8 ;9. Fotokopi Penetapan Nomor : 31/Pdt.Eks/2017/PN.KIn tentangperuntah lelang eksekusi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberitanda TII9 ;Halaman 14 dari 21, Putusan Nomor 165/Pdt.BTH/2018/PN Kin10.

Bahwa dengan Pelawan I dan Pelawan II tidak dilibatkan sebagai peserta Lelang atasbarang yang semula miliknya yang diagunkan di PT BANK BRI (Persero) TbkCabang Ponorogo, maka Proses Lelang oleh Pejabat Lelang kelas I KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cabang Madiun tertanda RETNO PUJILAKSONO, SE adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga cacathukum dan tidak sah. 4 Bahwa perlu kami jelaskan Barang yang akan dieksekusi oleh Pengadilan NegeriPonorogo dengan nomor Penetapan 01/Pdt.Eks

KADEMIN dan mempunyai landasanhukum pemilikan tersebut maka mohon Pengadilan Negeri Ponorogomengangkatkan sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan NegeriPonorogo Nomor 01/Pdt.Eks/2012/PN.Po khususnya asset milik Pelawan hartawarisan berupa sebidang tanah dan rumah diatasnya di Desa Sambit KecamatanSambit Kabupaten Ponorogo seluas 425 M seperti yang tersebut pada sertifikat HakMilik No. 142 a.n.

danbangunan berdiri di atasnya.2 Bahwa sita eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2012 Nomor01/Pdt.Eks/2012/PN.Po khususnya terhadap asset milik Pelawan harta warisanberupa sebidang tanah dan rumah diatasnya di Desa Sambit Kecamatan SambitKabupaten Ponorogo seluas 425 M seperti yang tersebut pada sertifikat Hak MilikNo. 142 a.n.

Pdt.Eks/2012/PN.Po ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 20Maret 2012 telah terjadi sita eksekusi terhadap barangbarang milik terlelang/termohoneksekusi berupa tanah yang diatasnya berdiri 2 buah bangunan rumah Bata Sertifikat HakMilik No. 142 tanggal 10 Maret 1994 Gambar Situasi nomor 1047 atas nama 1.

KADEMIN dan mempunyailandasan hukum pemilikan tersebut maka mohon Pengadilan Negeri Ponorogo mengangkatsita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 01/Pdt.Eks/2012/PN.Po khususnya asset milik Pelawan harta warisan berupa sebidang tanahdan rumah diatasnya di Desa Sambit Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo seluas 425M seperti yang tersebut pada sertifikat Hak Milik No. 142 a.n.

Objek Sengketa segeradijual oleh PENGGUGAT/PELAWAN sendiri tetapi harus koordinasidengan TERGUGAT/TERLAWAN;Bahwa sejak adanya pernyataan TERGUGAT/TERLAWAN agar ObjekSengketa segera dijual sendiri oleh PENGGUGAT/PELAWAN tersebut,kemudian PENGGUGAT/PELAWAN mulai menawarkan penjualan ObjekSengketa ke pihak lain dan sampai saat ini belum ditemukan calonpembeli yang potensial dan berminat dengan Objek Sengketa;Bahwa kemudian PENGGUGAT/PELAWAN menerima RisalahPanggilan Untuk Ditegur (Aanmaning) No.01/Pdt.Eks

(dua milyar rupiah) kemudian berbeda dengan tagihan di dalam SuratPemberitahuan tertanggal 22 September 2014 Nomor:296/TAS/EXT/14 perihal : PEMBERITAHUAN PERMOHONAN LELANG yangmenyebutkan bahwa jumlah hutang PENGGUGAT/PELAWAN adalahsebesar Rp 2.201.111.676, (dua milyar dua ratus satu juta seratussebelas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) kemudian berbedapula dengan tagihan di dalam Risalah Panggilan Untuk Ditegur(Aanmaning) No.01/Pdt.Eks/2015/PN.Cms per tanggal 27 Februari2015 yang menyebutkan

Menyatakan bahwa batal dan tidak mengikat menurut hukum terhadapSurat Penetapan tertanggal 26 Februari 2015 No.01/Pdt.Eks/2015/PN.Cms dan Berita Acara Teguran (Aanmaning) tertanggal 04 Maret2015 No.1/Pdt.Eks/2015/PN.Cms tersebut;.

/2015/PN.Cms, tangga 27 Februari 2015, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8;Foto copy Berita Acara Teguran (Aanmaning) No. 01/Pdt.Eks/2015/PN.Cms, tangga 4 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P9;10.Foto copy Buku tabungan Bank Panin Nomor Rekening : 2802107872a/n.

/2015/PN.Cms dan Berita AcaraTeguran (aanmaning) tertanggal 4 Maret 2015 No.1/Pdt.Eks/2015/PN.Cmsadalah sangat jelas;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut yang tercantum dalam duplikterlawan, maka majelis berpendapat bahwa menurut hukum acara perdatayang berlaku di Indonesia bahwa mengenai gugatan adalah harus memenuhisyarat materiil dan syarat formil dimana gugatan harus ditandatangani olehpenggugat atau kuasanya, gugatan harus berisi mengenai posita (dasargugatan) dan petitum (pokok tuntutan),

Sumatera Selatan;14.Bahwa terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor:1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan PenetapanSita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo.4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg, pihak Kepaniteraan PN Pangkalan Balai telahmelakukan peletakan sita pada tanggal 1 Agustus 2019;15.Bahwa terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor:2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg, Terlawan telahsalah dalam menunjukan letak tanah sebagaimana Sertifikat HGB Nomor : 478

Jo.4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg, secara hukum Pelawan s.d.

Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi Nomor:1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg dan PenetapanSita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo.4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan NegeriPangkalan Balai;5. Menghukum Terlawan (Terlawan Penyita), Terlawan II (Terlawan Tersita) danTerlawan Ill secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;6.

Bahwa benar sesuai dalil Perlawanan Pelawan angka 11, Pengadilan NegeriPalembang telah meminta kepada Pengadilan Pangkalan Balai untukmelakukan sita eksekusi tambahan sebagaimana Penetapan Sita EksekusiNomor: 1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg danPenetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN.Pkb Jo.Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.Bth/2019/PN Pkb4/Pdt.Eks/2017/PN.Plg.

AMEN MULIA;: fotocopy Surat Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor1/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN Pkb jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN Plgtanggal 23 Juli 2019;: fotocopy Surat Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor2/Pen.Pdt/Sita.Eks/2019/PN Pkb jo. 4/Pdt.Eks/2017/PN Plgtanggal 23 Juli 2019;: fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 1/BA.Pdt.G/2019/PNPkb jo. Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Plg jo. Nomor64/PDT/2016/PT Plg jo. Nomor 87 K/Pdt/2017 jo.

Menyatakan tidak sah dan mengangkat atau mencabut ataumembatalkan Sita Eksekusi No. 5/Pdt.Eks/2019/PA/Ckrsebagaimana termuat dalam Berita Acara Eksekusi tanggal 13Januari 2021.6.

/2019/PA.Ckr tanggal 13 Januari 2021 yang di jalankan oleh JuruSita Pengadilan Agama Cikarang telah sesuai dengan Penetapan KetuaPengadilan Agama Cikarang Nomor : 5/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr tanggal 23Hal. 27 dari 75 hal., Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.CkrJanuari 2020, maka sudah sepatutnya Berita Acara Sita Eksekusi Nomor :5/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr tanggal 13 Januari 2021 dinyatakan sah danberkekuatan hukum;Maka berdasarkan uraianuraian tersebut diatas Pemohon Eksekusi memohonkepada Majelis Hakim yang mulia

Menyatakan tidak sah dan mengangkat atau mencabut atau membatalkanSita Eksekusi No. 5/Pdt.Eks/2019/PA/Ckr sebagaimana termuat dalamBerita Acara Eksekusi tanggal 13 Januari 2021.Hal. 37 dari 75 hal., Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Ckr6.

H.Acum Budiono saat penyerahan surat wasiat, telahbermeterai cukup dan dinazzegelen, yang oleh Ketua Majelis telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6bdan diparaf;Fotokopi Penetapan Aanmaning Nomor 5/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr tanggal 16Desember 2019, telah bermeterai cukup dan dinazzegelen, yang olehKetua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberitanggal, diberi tanda P.6c dan diparaf;Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pelawan/ atau Termohon Eksekusi tidaksatupun dapat dibuktikan adanya Hak pihak ketiga yang telah dilanggardalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 5/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr tanggal13 Januari 2021 yang di jalankan oleh Juru Sita Pengadilan AgamaCikarang telah sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan AgamaCikarang Nomor : 5/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr tanggal 23 Januari 2020, makasudan sepatutnya Berita Acara Sita Eksekusi Nomor5/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr tanggal 13 Januari 2021 dinyatakan

Clp juga masih dalam proses Banding di PengadilanTinggi Semarang sehingga cukup beralasan apabila PELAWANmengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (DERDEN VERZET) terhadapPenetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap denganRegister Nomor : 3/Pdt.Eks/2018/PN. Clp ; 5.

Bahwa oleh karena objek tanah yang dijaminkan tersebut akan dieksekusi oleh Pengadilan negeri Cilacap yang teregister dengan nomor :3/Pdt.Eks/2018/PN.Clp, agar Pelawan tidak merasa dirugikan akibatadanya putusan dan penetapan Eksekusi tersebut maka PutusanProvisionil sangat diperlukan, maka kepada Majelis hakim yangmemeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan kiranya mengambilPutusan Provisionil yang Isinya : Menunda pelaksanaan eksekusi seSuai dengan PenetapanPengadilan Negeri Cilacap Nomor : 3/

Pdt.Eks/2018/PN.

Clp sehingga cukup memberi alasan kepadaPelawan untuk mengajukan Perlawan Pihak Ketiga (Derden Verzet)terhadap Penetapan lEksekusi yang terdaftar dengan nomor3/Pdt.Eks/2018/PN. Clp ; 222222 2 one nnn nnn nee nee10.

Bahwa perlawanan ini Pelawan ajukan dengan berpedoman pada ketentuanPasal 195 HIR, yaitu Karena penetapan eksekusi No. 03 / Pdt.Eks/ 2017 / PNPwr menimbulkan kerugian terhadap kepentingan atau hak Pelawan;. Bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik, untuk itumohon untuk mendapatkan perlindungan hukum;Halaman 4 Putusan Nomor 141/Pdt/2018/PT SMG.4.

Menangguhkan pelaksanaan / eksekusi penetapan No. 03/Pdt.Eks/2017/PNPwr sampai dengan putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap;Subsidair:Mohon putusan seadil adilnyaB. DALAM POKOK PERKARA:Primair:1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan;2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik;3.

Perubahan pada tanggal dibuatnya gugatan Perlawanan yang semulatanggal 26 April 2017 dirubah menjadi tanggal 11 September 2017sehingga gugatan yang disampaikan merupakan gugatan perlawananbaru;Bahwa jawaban gugatan perlawanan dari Para Terlawan masihmendasarkan pada gugatan perlawanan terdahulu sebelum perubahan;Bahwa Perlawanan yang dilakukan Para Pelawan adalah PerlawananTerhadap Penetapan Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2017/PN Pwr adalahPerlawanan yang mengadaada karena perkara perdata Nomor 3/Pdt.Eks

/2017/PN Pwr belum ada penetapan eksekusi oleh PN Purworejo;Bahwa dalam gugatan PERLAWANAN TERHADAP PENETAPANEKSEKUSI Nomor 3/Pdt.Eks/2017/PN.Pwr Para Pelawan menyebutkanbahwa obyek sita eksekusi tanah tanah jaminan hutang Pelawan berupa :a.

Bahwa Para Terlawan menolak dalil pokok perkara poin 2 dan Para Pelawanjelas mengadaada karena belum dilaksanakan penetapan eksekusino.03/Pdt.Eks/2017/PNPwr yang menimbulkan kerugian terhadapkepentingan atau hak Pelawan sebaliknya Para Terlawan yang telahdirugikan oleh Para Pelawan karena sudah wanprestasi;.

13 Maret 2013 dihadiri oleh Drs.Muslih umur 53 tahun agama Islam,jabatan Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan, selanjutnya disebutTerlawan IT;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pelawan, Terlawan I dan Terlawan I;Putusan: 237/Pdt.G/2013/PA.MdnHal. 1 dari 41 hal.TENTANG DUDUK PERKARABahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi sitapengosongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Medan Nomor 477/Pdt.Eks

Putusan PengadilanTinggi Agama Medan No.3/Pdt.G/2009/PTA.Mdn tanggal 17 Februari 2009 jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.415 K/AG/2009 tanggal 4 September 2009adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sehingga dengan demikiandan oleh karena itu harus batal demi hukum;Bahwa terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Medan No.477/Pdt.Eks/2008/PA.Mdn tanggal 2 Januari 2013 sebagai Pelaksanaan Eksekusi SitaPengosongan atas Putusan Pengadilan Agama Medan No.477/Pdt.G/2008/PA.Mdn tanggal 27 Nopember

Pengajuan Perlawanan (derden verzet) Pelawan Terlambat (exceptio peremptoria).Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sebagai pihak ketiga diajukanpada tanggal 4 Februari 2013, bertujuan agar Judex Factie menyatakan bataldemi hukum Penetapan yang telah ditetapkan oleh Terlawan II Nomor 477/Pdt.Eks/2008/PA.Mdn tanggal 2 Januari 2013 tentang Eksekusi Pengosongan;Bahwa terhadap Penetapan Terlawan IJ Nomr 477/Pdt.Eks/2008/PA.Mdntanggal 2 Januari 2013 untuk melaksanakan pengosongan atas sebidang tanahdan

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Medan Nomor 477/Pdt.Eks/2008/6.PA.Mdn tanggal 2 Januari 2013 tidak lahir dengan sendirinya, tentu ada putusanyang mendahuluinya yaitu:e Putusan Nomor 477/Pdt.G/2008/PA.Mdn tanggal 27 Nopember 2008 (TingkatPertama );e Putusan Nomor 3/Pdt.G/2009/PTA.Mdn tanggal 17 Pebruari 2009 (TingkatBanding);e Putusan Nomor 415 K/AG/2009 tanggal 4 September 2009 (Tingkat Kasasi);e Terakhir dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Medan Nomor 477/Pdt.Eks/2008/PA.Mdn tanggal 2

Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan AgamaMedan Nomor 477/Pdt.Eks/2008/PA.Mdn tanggal 2 Januari 2013 tidak beralasan;2.

Bank Bukopin Semarang dengan CV Andila Medika (Terlawan Il)melalui pengurusnya saja dan Pelawan II tidak diikutsertakan sebagai pihakdalam permohonan tersebut, yang mana barang jaminan kredit 2 (dua)diantaranya adalah atas nama dari Pelawan II;Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, Pengadilan Negeri Kudus melalui JuruSita berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudustertanggal 5 Mei 2014 dalam Perkara Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2012/PNKds., telah melaksanakan Sita Eksekusi terhadap 2 (dua) bidang

201511.12.13.14.dan Sunarto Supardam yang terletak di Desa Bulungcangkring,Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus; Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3433/Bulungcangkring, Luas190 m* (seratus sembilan puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor116/BL Ckg/1999, Tanggal 18111999 atas nama Fandilah terletak diDesa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;Kedua bidang tanah tersebut di atas, untuk selanjutnya mohon disebutsebagai Objek Sengketa;Bahwa dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks

Menyatakan Permohonan Eksekusi dari Terlawan terhadap barang milikPelawan dan Il sebagaimana Permohonan Eksekusi dalam Perkara EksekusiNomor 01/Pdt.Eks/2012/PN Kds., adalah tidak lengkap dan cacat hukum;5. Menyatakan Sita Eksekusi terhadap tanah milik Pelawan dan Pelawan Ilyaitu ke2 (dua) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat HakMilik Nomor 3431/Bulungcangkring, Luas 524 m? (lima ratus dua puluhHalaman 5 dari 11 hal. Put.

Bahwa seperti dalam bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pelawan yaitubukti PI telah nyata dan jelas seperti dalam Berita Acara Sita EksekusiNomor 01/Pdt.Eks/2012/PN Kds., tertanggal 14 Mei 2012 tersebut,mengandung cacat formal karena dalam Berita Acara Sita Eksekusi padahalaman ke2 (dua) telah tertulis untuk dijual lelang sebagai pembayaranatas hutanghutangnya kepada pihak Bank/ PT Bank Internasional IndonesiaTbk Jakarta Cab. Kudus.

Bahwa benar sampai saat pembuktian di persidangan Berita Acara SitaEksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2012/PN Kds., tertanggal 14 Mei 2012 tersebut,belum dibetulkan dan belum dibenahi yang tembusannya tidak disampaikankepada Para Pelawan, dan antara Para Pelawan dengan Terlawan samasama membuktikan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 01/Pdt. Eks/2012/PNKds., tertanggal 14 Mei 2012 tersebut, dengan demikian menurut hemat kamiBerita Acara Sita tersebut di atas mengandung cacat formal dan tidak sah;6.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kudus tersebut telah jelas dan tegastidak mengabulkan dan tidak dipertimbangkan permohonan putusan yang diminta Penggugat/ Terlauan tentang sita sjaminan,Bahwa dengan tidak dikabulkan sita jaminan benda tidak bergerak sebidangtanah SHM No.2192 atas nama MAMIEK PRASETYO yang terletak dihalaman 2 dari 22 Putusan Nomor 43/Pdt.Plw/2016/PN Kds.Dukuh Conge, Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, makasecara yuridis sita jaminan No.10 / Pdt.Eks / 2015 / PN.

Bahwa kami membantah semua isi surat gugatan perlawanan sita eksekusinomor 10/Pdt.Eks/2015/PN.Kds yang diajukan oleh BUDI SUPRIYANTO,SH. MH, C.L.A dan H. AGUS SUPRIYANTO, SH, tertanggal 15 Agustus2016 sebagai kuasa dari H. PRASETYO bin SUROYO (Alm) dan Hj.MAMIEK PRASETYO binti MUHAMMAD SUPAR (Alm) ;2.

Kds. adalah perlawanan atas sita ekskusi No.10 /Pdt.Eks / 2015 / PN. Kds. yang diajukan Pemohon Sita Eksekusi / Terlawan (Suyanto bin Suhartono. alm.), sedangkan sita ekskusi No.10 / Pdt.Eks /2015 / PN. Kds. diajukan atas putusan perkara Nomor : 01 / Pdt. G/2015/PN. Kds. sebagai Penggugatnya adalah Terlawan yang mana putusantersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap;2. Bahwa dalam perkara Nomor : 01 / Pdt. G/ 2015 / PN.

Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian.e Bahwa sita eksekusi atas sebidang tanah SHM No.2192 atas nama MAMIEKPRASETYO yang terletak di Dukuh Conge, Desa Ngembalrejo, KecamatanBae Kabupaten Kudus telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kudustertanggal 24 Maret 2016 No. 10/Pdt.Eks/2015/PN.Kds.

/2015/PN.Kds. tanggal 24 Maret 2016 haruslah tidak dapatdilaksanakan, sedangkan Terlawan dalam jawabannya menyangkal daliperlawanan para pelawan dengan alasan: adanya sita eksekusi yangdilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016 No. 10/Pdt.Eks/2015/PN.Kds. adalahuntuk pemenuhan pelaksanaan putusan pengadilan berupa sejumlah uang yangtidak dilaksanakan oleh para Tergugat (dalam hal ini termasuk Pelawan sebagai Tergugat Il dan Pelawan Il sebagai Tergugat Ill);Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di

Menyatakan sita eksekusi yang telah dilaksanakan atas Sebidang berupa tanah seluas sekitar 1.300 M2 beserta rumah dan mes tempat pengelola cucian mobil dan kandang ayam diatasnya, yang terletak di Kampung Cikoleang Rt. 02 Rw. 04 Desa Sukamulaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, telah dilakukan eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 03 Maret 2021 Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Cbn Jo.

Nomor. 75/Pdt.G/2019// PTA.Bdg; Yang dilaksanakan oleh Juru sita Pengadilan Agama Cibinong dengan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 03 maret 2021 Nomor 04/Pdt.Eks/2021/PA.Cbn berdasarkan Jo.No..75/Pdt.G/2019/PTA.Bdg; adalah sah dan berharga;

4. Membebankan kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.180.000 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Pukul 09.00 WIBmenerima Risalah Panggilan AANMANING yang memanggil KakeknyaPONIDI yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember tahun2013 (Sudah Almarhum), berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Kediri tertanggal 7 Januari 2016 Nomor13/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr, guna diberi teguran (Aanmaning) agar dalamHalaman 4 dan 29 Putusan Nomor 51.

Pesantren, Kota Kediri sekarang atas namapemegang hak PUTUT WIDODO,TENTU SAJA orang yang sudahmeninggal dunia tidak dapat memenuhi panggilan Aanmaning pada hariKamis tanggal 31 Maret 2016 Pukul 09.00 WIBTersebut, dan menuruthukum di Indonesia Hubungan Hukum apapun dengan PONIDI(Almarhum) PUTUS dan BERAKHIR;Bahwa Para Pelawan sangat Keberatan atas Tindakan KetuaPengadilan Negeri Kediri yang dalam hal ini disebut TERLAWAN dikarenakan sebagaimana ttertulis pada Risalah PanggilanAANMANING dengan Nomor : 13/Pdt.Eks

Aquoadalah milik kakek Pelawan Il yang bernama PONIDI (Alm) yang tidakdapat dikenakan Penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaanyang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang KekuasaanKehakiman;Bahwa Para Pelawan juga sangat Keberatan atas TindakanTERLAWANI yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan NegeriKediri yang akan melakukan Pelaksanaan Eksekusi PerkaraNo.13/Pdt.Eks

Bahwa Pemohon Eksekusi Perkara No.13/Pdt.Eks/2015/PN.Kdryangmengaku bernama PUTUT WIDODO (lc.

tanda TI4;Fotokopi Berita Acara Aanmaning (Teguran) Perkara Perdata No13/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr. tanggal 19 Januari 2016, diberi tanda TI5;Fotokopi Berita Acara Aanmaning (Teguran) Perkara Perdata No13/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr. tanggal 28 Januari 2016, diberi tanda TI6;Fotokopi Berita Acara Aanmaning (Teguran) Perkara Perdata No13/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr. tanggal 31 Maret 2016, diberi tanda TI7;Fotokopi Penetapan Nomor : 13/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr. tanggal 31 Agustus2016, diberi tanda TI8;Menimbang, bahwa buktibukti

. : 05/Pdt.Eks/2018/PN. Pwr.,atas Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No.: 26/Pdt.G/1992/PN. Pwr.,tanggal 3 Juni 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. :552/Pdt.G/1993/PT.Smg., tanggal 23 Jui 1994.Bahwa dalam Perkara Perdata Pelaksanaan Putusan/Eksekusi No.05/Pdt.Eks/2018/PN. Pwr., telah berjalan dan dilakukan aanmaning/tegurankesatu dan aanmaning/teguran kedua kepada PEMBANTAH.Adapun sejak awal dalam sidang insidentil aanmaning/teguran tersebutPEMBANTAH menyampaikan :a.

Berdasarkan segala hal tersebut di atas menjadi wajar, adil, dan sesuaihukum pula apabila ketua Pengadilan Negeri Purwerejo untuk menetapkanpenghentian perkara permohonan eksekusi dari TERBANTAH (dahuluPemohon Eksekusi) sebagaimana Perkara Perdata PelakasanaanPutusan/Eksekusi No. : 05/Pdt.Eks/2018/PN. Pwr.B.

. : 05/Pdt.Eks/2018/PN. Pwr., atas PutusanPengadilan Negeri Purworejo No.: 26/Pdt.G/1992/PN. Pwr., tanggal 3 Juni1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. : 552/Pdt.G/1993/PT.Smg., tanggal 23 Jui 1994; untuk dihentikan.Bahwa berdasarkan segala hal di atas, PEMBANTAH bermohon kepadaPengadilan Negeri Purworejo untuk menerima, memeriksa dan memutusperkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :DALAM PROVISI :1.

. : 05/Pdt.Eks/2018/PN. Pwr., diPengadilan Negeri Purworejo sampai dengan Putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (/nkracht van gewlsde);2. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan perkara aquo.DALAM POKOK PERKARAPRIMAIR :1. Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar;3. Menyatakan secara hukum Perkara Perdata PelakasanaanPutusan/Eksekusi No. : 05/Pdt.Eks/2018/PN.

Menghentikan pelaksanaan putusan/eksekusi Perkara No.05/Pdt.Eks/2018/PN. Pwr;5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara;SUBSIDAIR :Ex aequo et bono, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pihak Pembantah tersebut,Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.

O2/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 12 Januari 2005 jo Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bukittinggi No. O2/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 5 Oktober2005 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No.

O3/PDT.EKS/2006/PN.BT tanggal 4 Juli 2006 yang berkepala "DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA yang mempunyai kekuataneksekutorial, yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi kepadaTergugat II untuk dilaksanakan lelang ulang;Bahwa sebelum pelaksanaan lelang pada tanggal 16 Agustus 2006terhadap objek perkara a quo telah disita oleh Jurusita Pengadilan NegeriBukittinggi Sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. 02/PDT.EKS/ 2004/PN.BTtanggal 15 September 2004 guna memenuhi Penetapan

Ketua PengadilanNegeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 10 September 2004yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA, dan Termohon Eksekusi in casu Penggugat dan Penggugat IIsebelumnya telah diberi teguran dengan Berita Acara Aanmaning (Teguran)lanjutan No.

O2/PDT.EKS/2004/PN.BT tanggal 29 Agustus 2005 yangmerupakan tindak lanjut dari permohonan eksekusi PT. Bank Bukopin CabangSyariah Bukittinggi No. 522/SBTPIM/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005,dengan demikian pelaksanaan lelang eksekusi tersebut telah sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku;Hal. 11 dari 19 Hal. Put.

No. 48 PK/AG/2009Bahwa lelang eksekusi tersebut ditetapkan jauh sebelum UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diberlakukan, dan ketentuan peraturanperundangundangan tidak dapat diberlakukan surut sehingga ketentuan Pasal49 UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat diberlakukanterhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 02/PDT.EKS/2004/PN.BT