Hijriah S Russeng, KewarganegaraanIndonesia,Pekerjaan Karyawan Swasta.Beralamat di Perum Jatijajar Blok E 12 No.RT/RW.005/014, Kelurahan Jatijajar ,;KecamatanTapos, Kota Depok, Povinsi Jawa Barat.Bertindak dalam Jabatannya selaku DirekturPT.BERKAH BERSAMA KONTRAKTOR,berdasarkan Akta Pendirian Perseroaan TerbatasNo.14 tanggal 30 November 2012 yang dibuatdihadapan Notaris Andi Gustar,SH., dan telahdisahkan Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU09977.AH.01.01.

Atasan pejabat yang menetapkan keputusan atau.c. atas putusan Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat danjawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta buktibukti tertulis danketerangan saksi yang diajukan didalam persidangan, maka terdapat faktahukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagaiberikut :Bahwa Penggugat adalah sebuah perseroan terbatas (PT) yang didirikanberdasarkan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas Nomor: 14 tanggal30 November 2012

Padang MediaTelevisi Tanggal 31 Mei 2012 No. 69 yang dibaut dihadapan Notaris Megawaiti,SH Mkn telah diberi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinyadiberi tanda P.1;10.11.12.Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU32549.AH.01.02Tahun 2012 tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Perseroaan tertanggal 14 Juni 2012, telah diberibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya diberi tanda P.2;Foto copy surat pernyataan Keputusan

Bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroaan Terbatas, pemilik atau pemegang saham suatuperseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yangdibuat oleh Perseroan, yang apabila dikutip adalah sebagai berikut :Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;.

SINAR KATOAN tanggal 12 Oktober 2012 yang didalamnya terlampir :a. 1 ( satu ) Lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomot : 1 129642 7603 2 006, tanggal 13 April 2012b. 1 ( satu ) Rangkap CAkta Notaris Perseroaan Komanditer CV.

SINARKATOANj 1 (satu ) Bundel Copy Dokumen Pembuktian Kualifikasi CV.SINAR KATOAN tanggal 12 Oktober 2012 yangdidalamnya terlampir :~1 (satu ) Lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomot :1 129642 7603 2 006, tanggal 13 April 2012b 1 (satu ) Rangkap CAkta Notaris Perseroaan Komanditer CV.

SINARKATOANj 1 (satu ) Bundel Copy Dokumen Pembuktian Kualifikasi CV.SINAR KATOAN tanggal 12 Oktober 2012 yangdidalamnya terlampir :a 1 (satu ) Lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomot :1 129642 7603 2 006, tanggal 13 April 2012b 1 (satu ) Rangkap CAkta Notaris Perseroaan Komanditer CV.

SINAR KATOAN tanggal 12 Oktober 2012 yang didalamnya terlampir :a. 1 ( satu ) Lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomot : 1 129642 7603 2 006, tanggal 13 April 2012b. 1 ( satu ) Rangkap CAkta Notaris Perseroaan Komanditer CV.

SINARKATOANj. 1 (satu ) Bundel Copy Dokumen Pembuktian Kualifikasi CV.SINAR KATOAN tanggal 12 Oktober 2012 yangdidalamnya terlampir :1 (satu ) Lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomot :1 129642 7603 2 006, tanggal 13 April 2012b 1 (satu ) Rangkap CAkta Notaris Perseroaan Komanditer CV.

MamSINAR KATOAN tanggal 12 Oktober 2012 yangdidalamnya terlampir :1 (satu ) Lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomot :1 129642 7603 2 006, tanggal 13 April 20121 (satu ) Rangkap CAkta Notaris Perseroaan Komanditer CV. SINAR KATOAN Akta Tanggal 23 Oktober 2007Nomor : 02, Yang diterbitkan Oleh NOtaris DARULADAM, SH.3 ( tiga ) Lembar Bukti Penerimaan Surat Yang diterbitkanOleh Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan,Barat dan Tenggara An.

SINARKATOANj 1 (satu ) Bundel Copy Dokumen Pembuktian Kualifikasi CV.SINAR KATOAN tanggal 12 Oktober 2012 yangdidalamnya terlampir :a 1 (satu ) Lembar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomot :1 129642 7603 2 006, tanggal 13 April 2012b 1 (satu ) Rangkap CAkta Notaris Perseroaan Komanditer CV.

PERJUANGAN ADIYATMA NUSANTARA. 84) 1 (satu) lembar Daftar Nama Perusahaan perseroaan terbatas Nomor : TDP 15.02.1. 45 / TDP 15.15.02.145.00036, nomor agenda pandaftararn : 97 / 15.02 / III / 2003 tanggal 24 Maret 2003 nama perusahaan PT. PERJUANGAN ADIYATMA NUSANTARA.85) 1 (satu) lembar surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) besar Nomor No. 01 / Taperindak / D.2 / SIUP B / III / 2003. 86) 1 (satu) lembar bukti pendaftaran wajib pajak PT.

PERJUANGAN ADIYATMANUSANTARA.1 (satu) lembar Daftar Nama Perusahaan perseroaan terbatas Nomor : TDP 15.02.1.45 / TDP 15.15.02.145.00036, nomor agenda pandaftararn : 97 / 15.02 / HI / 2003tanggal 24 Maret 2003 nama perusahaan PT. PERJUANGAN ADIYATMANUSANTARA.1 (satu) lembar surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) besar Nomor No. O1 /Taperindak /D.2 /SIUP B/ HI/ 2003.1 (satu) lembar bukti pendaftaran wajib pajak PT.

PERJUANGAN ADIYATMANUSANTARA.1 (satu) lembar Daftar Nama Perusahaan perseroaan terbatas Nomor : TDP 15.02.1. 45 /TDP 15.15.02.145.00036, nomor agenda pandaftararn : 97 / 15.02 / HII / 2003 tanggal 24Maret 2003 nama perusahaan PT. PERJUANGAN ADIYATMA NUSANTARA.1 (satu) lembar surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) besar Nomor No. 01 / Taperindak /D.2/ STUP B/ Il / 2003.10310486.87.88.89.90.91,92.93.94.93;1 (satu) lembar bukti pendaftaran wajib pajak PT.

Bahwa pendapat Majelis Hakim pada halaman 35 paragraf 1 (pertama)tentang kepemilikan saham dan kontrak karya bukan merupakan harta gonogini hal tersebut akan menyimpang dari ketentuan perseroaan terbatas,akan tetapi majelis mengabulkan tuntutan penggugat /Terbanding berhakatas barang barang bergerak milik PT.

Bukti T.I8Fotocopi sesuai dengan asli Akta tanggal 18 Pebruari2009 No.10, Perubahan Anggaran Dasar PT.BINAARDI ABADI yang dibuat oleh RITA IMELDAGINTING, SH Notaris dan PPAT daerah kerja Kotamadya Jakarta Timur;Fotocopi dari fotocopi surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia RI No.AHU26881.AH.01.01Tahun 2009 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroaan, tanggal 17 Juni 2009 ;Fotocopi sesuai dengan asli Kesepakatan PemegangSaham, tanggal 13 Oktober 2009 ; Fotocopi dari fotocopi Notulen Rapat

penggantian hak 15 %xRp.12.090.000,00= Rp. 1.813.500,00 Uang berjalan 5 X Rp.2.015.000,00 = Rp. 10.075.000,00Jumlah Rp. 23.978.500,00Sehingga Total keselurunan Hakhak normatif yang harus dan wajibdibayarkan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepada Para Penggugat secarasekaligus dan tunai adalah sebesar 6 orang X @ Rp. 23.978.500,00 = Rp.143.871.000,00;Menimbang, bahwa bantahan Para Tergugat atas dalil gugatan ParaPenggugat dalam Jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa Tergugat adalah suatu Perseroaan

Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkantiap pihak untukmemberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.wonne onan Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkanPasal 1314 KUH perdata di atas pihakpihak yang melakukan perjanjian dalamHuukoopvereenkomst atau Perjanjian SewaBeli tertanggal 1 Desember 1962antara Para Penggugat dengan N.V Vogelkoop atau Perseroaan TerbatasKepala Burung sebagimana bukti P1/P2 masingmasing memiliki prestasiyakni

Managermaupun Pengusaha/Tergugat sendiri selaku President & General dariPerseroan Tately NV, namun tidak pernah memperoleh perhatian dan tindak lanjutdari Pengusaha/Tergugat untuk segera membuat: "Perjanjian Kerja (Baru)" yangmengikat Perseroaan Pengusaha/Tergugat dengan Pekerja/PenggugatselakuTenaga Kerja Asing yang bekerja wajib berdasarkan Rencana Penggunaan TenagaKerja Asing. disingkat dan selanjutnya disebut: RPTKA ~ untuk = izinmemPekerjakan Tenaga Kerja Asing, disingkat dan selanjutnya disebut

diadakan oleh Titi Sumanti.Termohon sebagai Perseroan melanggar asaskepatutan, dimana dengan dipergunakannya Termohonsebagai Perseroan oleh pihak lain dengan imbalansejumlah uang, padahal Termohon sebagai Perseroantidak menjalankan segenap kemampuan dengan modalyang dimiliki oleh Perseroan untuk pengadaaan tersebut.SehinggaTermohon sebagai Perseroan dapat diibaratkansebagai kendaraan yang bisa disewa oleh orang laindengan imbalan sejumlah uang.Termohon sebagai Perseroan melanggar prinsip tatakelola perseroaan

Bahwa Tergugat adalah suatu Perseroaan Terbatas yang melakukan Risetpenelitian yang terdiri atas Kantor Direksi dan Pusat Penelitian LingkupTergugat yang selanjutnya disebut Perusahaan sebagaimana pasal 1angka 4 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanggal 12 Februari 2013;2.

Kereta Api Indonesia (Persero) yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun1998 Tentang Pengalihnan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) KeretaApi menjadi Perusahaan Perseroaan ( Persero ), jadi sangat jelasTergugat sebagai pemegang Hak Pakai yang sah atas tanah danbangunan yang sekarang ditempati Penggugat, yang tercantumdalam Sertifikat Hak Pakai No. 41/ Kel.

Bahwa sejak tahun 1998 ada pengalihan bentuk dari PerumKereta Api menjadi Perusahaan Perseroan ( Persero ) yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun1998 Tentang Pengalihnan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) KeretaApi menjadi Perusahaan Perseroaan (Persero), jadi sangat jelasPenggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Pakai yang sah atastanah dan bangunan yang sekarang dikuasai Tergugat Rekonvensi;7.

Kereta Api Indonesia ( Persero ) yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum)Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroaan ( Persero ), jadi sangatjelas Tergugat sebagai pemegang Hak Pakai yang sah atas tanahdan bangunan yang sekarang ditempati Penggugat, yang tercantumdalam Sertifikat Hak Pakai No. 43/ Kel.

Bahwa sejak tahun 1998 ada pengalihan bentuk dari PerumKereta Api menjadi Perusahaan Perseroan ( Persero ) yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum)Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroaan ( Persero ), jadi sangatjelas Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Pakai yangsah atas tanah dan bangunan yang sekarang ditempati TergugatRekonvensi;Halaman 16 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mad7.

Dalam SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959tanggal 19 Januari 1959 telah dirinci halhal yang perlu dimuatdalam SuratKuasa Khusus, antara lain identitas para pihak yang berperkara ;Bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran DasarPenggugat (Akta Pendirian No.2 tanggal 9 April 2008) secara jelas dantegas menyatakan :(1) Direksi berhak mewakili perseroaan didalam dan diluar pengadilantentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroanHal. 26 dari 46

Kereta Api Indonesia ( Persero ), yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum)Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroaan ( Persero ) jadi sangatjelas Tergugat sebagai pemegang Hak Pakai yang sah atas tanahdan bangunan yang sekarang ditempati Penggugat, yang tercantumdalam Sertifikat Hak Pakai No. 43/ Kel.

Bahwa Sejak tahun 1998 ada pengalihan bentuk dari PerumKereta Api menjadi Perusahaan Perseroan ( Persero ) yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun1998 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum)Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroaan ( Persero ), jadi sangatjelas Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Pakai yangsah atas tanah dan bangunan yang sekarang ditempati TergugatRekonvensi;7.

Kereta Api Indonesia (Persero) yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun1998 Tentang Pengalihnan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) KeretaApi menjadi Perusahaan Perseroaan (Persero), jadi sangat jelasTergugat sebagai pemegang Hak Pakai yang sah atas tanah danbangunan yang sekarang ditempati Penggugat, yang tercantumdalam Sertifikat Hak Pakai No. 43/ Kel.

Bahwa sejak tahun 1998 ada pengalihan bentuk dari PerumKereta Api menjadi Perusahaan Perseroan ( Persero ) yang diaturdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun1998 Tentang Pengalinan Bentuk Perusahaan Umum ( Perum) KeretaApi menjadi Perusahaan Perseroaan ( Persero ), jadi sangat jelasPenggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Pakai yang sah atastanah dan bangunan yang sekarang ditempati Tergugat Rekonvensi;7.

Dalam analisa Z Score (nilai kebangkrutan perusahaan)ditunjukan nilai yang semakin menurun, dibawah 1,8yang diartikan perseroaan memiliki kemungkinankebangkrutan yang besar. Bahwa dari saham jaminannya sempat dikenakanSuspend karena harga saham naik secara tidak wajar,yang dapat diartikan harga sahamnya adalah hargabuatan dan bukan karena performa perusahaan. Bahwa selain tidak dapat direkomendasikan, Tim Divisi INFdapat memastikan PT.

Dalam analisa Z Score (nilai kebangkrutan perusahaan)ditunjukan nilai yang semakin menurun, dibawah 1,8yang diartikan perseroaan memiliki kemungkinankebangkrutan yang besar. Bahwa dari saham jaminannya sempat dikenakanSuspend karena harga saham naik secara tidak wajar,yang dapat diartikan harga sahamnya adalah hargabuatan dan bukan karena performa perusahaan. Bahwa selain tidak dapat direkomendasikan, Tim DivisiINF dapat memastikan PT.