Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah " ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum,oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan

Bahwa atas pertentangan ketentuan Pasal 144 huruf a dan Pasal 144huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016tentang Desa terhadap ketentuanketentuan yang disebutkan dalamangka 5 dan angka 6, Pemohon mengajukan uji materiil atas Pasal 144huruf a dan Pasal 144 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten NganjukNomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;IV. Keberatan terhadap Pokok Permohonan;A.

Tidak ada pertentangan antara Pasal 144 huruf a Peraturan DaerahKabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dengan Pasal118 ayat (5) dan Pasal 120 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, Pasal 250 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan alasan sebagaiberikut:1.

Putusan Nomor 52 P/HUM/2017Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa terdapat kesamaan,yaitu Samasama membatasi hingga usia 60 (enam puluh) tahun,sehingga tidak ada pertentangan antara ketentuan Pasal 144 huruf aPeraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentangDesa dengan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, sedangkan Pasal 118 ayat (5) UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai kaitan/nubunganerat dengan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun

Tidak ada pertentangan antara Pasal 144 huruf b Peraturan DaerahKabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dengan Pasal118 ayat (6) dan Pasal 120 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, dengan alasanalasan sebagai berikut:1:Ketentuan Pasal 144 huruf b termasuk dalam Bab XIIl KetentuanPeralinan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1Tahun 2016 tentang Desa, yang menyebutkan Sekretaris Desayang berstatus PNS tetap menjalankan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang

Tidak ada pertentangan antara Pasal 144 huruf b Peraturan DaerahKabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dengan Pasal118 ayat (6) dan Pasal 120 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa;Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Pemerintah bukan termasuk salah satu dariJenis dan hierarki peraturan perundangundangan;Permintaan Pemohon dalam Permohonan bertentangan denganketentuan dalam peraturan perundangundangan;Jawaban Termohon II:.

rumahtangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islam didalam Kitab AtTolak Fi Syariatil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;a Ee Hee a U8 eee eH ot ee he ms ia ND De IR IN TINS iNArtinya: "Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan

Hal ini adalah aniaya yangbertentangan dengan semangat keadilan";Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr.Musthafa As Sibai dalam Kitab Al Marah bainal Figh wal Qanun halaman 100sebagai berikut Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahayayang serius terhadap pendidikan anakanak dan perkembangan mereka, dan tidakada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.

Putusan No.618/Pdt.G/2019/PA.TgtMenimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islam didalam Kitab AtTolak Fi Syariatil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;FEV ON NMRA A 1D = VAWN KNa van oe OVP QED PIU ae oSoe G TTD ee IR IN TING WNArtinya: "Bahwa sebabsebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajatuntuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlakdan timbulnya rasa benci di antara suamiistri

Hal ini adalah aniaya yangbertentangan dengan semangat keadilan";Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alin pendapat Dr.Musthafa As Sibai dalam Kitab Al Marah bainal Figh wal Qanun halaman 100sebagai berikut Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahayayang serius terhadap pendidikan anakanak dan perkembangan mereka, dan tidakada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci.

Bahwapada mulanya rumah tangga Penggugatdan Tergugatrukun dandamai, Namun bulan Desember 2012 rumah tangga Penggugat danTergugat mulai terjadi perselisihan faham, pertentangan danpertengkaran yang disebabkan :a. Tergugat tidak dapat memenuhi ekonomi keluarga sehinggaPenggugat yang selalu mencari penghasilan untuk mencukupikebutuhan ekonomi keluarga;b. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baiksebagai suami istri sehingga sering terjadi pertengkaran;c.

Bahwa puncak perselisihan faham, pertentangan dan pertengkaranterjadi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2016 yangdisebabkan Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan agarkebetuhan ekonomi terpenuhi dan Penggugat selalu menasihatiTergugat agar lebih giat lagi untuk mencari pekerjaan. Akan tetapiTergugat makin malas untuk pekerjaan akhirnya Penggugat yang selaluberusaha untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

1 Agustus2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehPelawan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikutDALAM EKSEPSITerbukti Perlawanan A Quo Mengandung Obscure Libel Karena TerdapatPertentangan Dalildalil Dalam PositanyaPerlawanan PELAWAN nyatanyata mengandung unsur obscuure lible, karenaterdapat pertentangan

kredit dari Pelawan.Namun dalam dalil posita sebelumnya pada halaman 3 alenia terakhir, secarategas PELAWAN menyatakan ; Bahwa, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2016alangkah terkejutnya Pelawan dan keluarganya yang mana tibatiba TerlawanIl mengirimkan Surat Pemberitahuan Pra Lelang atas Agunan Kredit No.047/BLUI/Lgl/I/2016 yang isinya bahwa agunan milik Pelawan tersebut akandilakukan pra lelang dan selanjutnya dilaksanakn proses lelang eksekusi olehTerlawan Il;Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan

YahyaHarahap yang menegaskan bahwa petitum harus bersesuaian ataukonsisten dengan dasar hukum dan faktafakta yang dikemukakan dalamposita tidak boleh terjadi saling pertentangan atau kontroversidiantaranva.

Apabila terjadi saling pertentangan mengakibatkan gugatanmengandung cacat formil, sehingga dianggap kabur (obscuur libel) (vide M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cetakan Keenam, hal. 66).Berdasarkan penjelasan fakta tersebut diatas, TERLAWAN I memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dalildalil gugatanatau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard

Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalilyang satu dengan dalil lain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak memilikilandasan dasar hukum yang jelas mengakibatkan gugatan mengandung cacatformil, sehingga dianggap kabur ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan Majelis berpendapatbahwa gugatan pelawanan Pelawan sudah jelas antara posita yang satudengan yang lainnya sehingga tidak membuat gugatan Pelawan kabur danmengenai Terlawan ll yang mengirimkan Surat Pemberitahuan Pra

Bahwa keputusan Tergugat selain bertentangan dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan sebagaimana di jabarkan pada poin 5 huruf a,b,c,d,e,f jugasekaligus bertentangan dengan asasasas Umum pemerintahan yang baiksebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme, adapun pertentangan dimaksud akan dijelaskan sebagai berikut : a.

Putusan No: 114 /G/2013/PTUN.Mks.Tim seleksi Anggota KPU 20132018 dimaksud adalah suatu bentukketidakcermatan, tidak teliti utamanya dalam menjabarkan ketentunan Pasal 21ayat 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 TentangPenyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga berakibat terjadinya pembentukankeputusan yang sifatnya prematur dari Tergugat selaku penyelenggara Negaratindakan ini juga berakibat terjadinya pertentangan norma dan disharmonisasiperaturan perundangundangan yang satu dengan

No.601/PDT/2014/PT.DKIe Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi sangat keberatanterhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halam 87alinea 2 putusannya yang mengemukakan sebagai berikut :Menimbang, bahwa tentang pertentangan isi posita gugatan dan tidakkonsistensi prtitum gugatan bukan merupakan materi eksepsi tetapi telahmasuk dalam materi pokok perkara .B.

Kredit Nomor 98/239tanggal 21 september 1998 (T3a) dibuat atas kehendak dari pihakTergugat sedangkan pihak Penggugat tidak punya kKemampuan unutkmenolak kehendak dari pihak tergugat sebgai Kreditor (the powerfull)karena penggugat berada dalam kedudukan sedang debitor yang telahmenunggak pembayaran utangnya.e Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi sangat keberatanterhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halam 95alinea 1 dan 2 putusaannya yang pada intinya menyatakan bahwaterdapat pertentangan

PUTUSANNomor 1652/Pdt.G/2019/PA Sr.ZzoNzN+ zlg IS emgs al Ud Gras 32 Qu arg 5/l asMlyh ail ais Lolo aro acy ailodyslSesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkanbahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak dan perkembanganmereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang salingmembenci.

Bahwa pada tahun 1998 antara PENGGUGAT dan TERGUGATpernah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat karenaperselisihnan terus menerus yang diakibatkan sifat TERGUGAT yangtemperamental, seringkali melakukan kekerasan fisik maupun psikisterhadap PENGGUGAT, dan adanya pertentangan dari TERGUGATdengan keluarga PENGGUGAT yang mengakibatkan hubungan yangtidak harmonis antara TERGUGAT dengan keluarga PENGGUGAT.5.

Bahwa meskipun telah menikah kembali dan dikaruni 2 (dua) oranganak kembar ternyata tidak mengubah sifat TERGUGAT yangtemperamental, pertentangan dari TERGUGAT dengan keluargaPENGGUGAT yang mengakibatkan ketidakharmonisan, kembalimelakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT, bahkan seringkalibertengkar dengan anak pertama dan anak kedua PENGGUGAT danTERGUGAT. Adapun semenjak bulan September 2020 antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang meskipun tinggaldalam rumah bersama.8.

Nomor 4089/Pdt.G/2020/PA.Badg2.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telahdikarunial Seorang anak, yang bernama nama anak.Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugatdan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisinan danpertengkaran,disebabkan pertentangan dalam menentukan tempattinggal bersama, dimana Penggugat menginginkan supayaTergugat ikut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tuaPenggugat sedangkan

Caringin Lumbung No.15 RW.006 RW.003Kelurahnan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, KotaBandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah kakak kandung Penggugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telahdikarunial Seorang anak, yang bernama nama anak.Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan danpertengkaran, disebabkan pertentangan

PN.Sbw.dan/atau warisan peninggalan orang tua Penggugat I, Penggugat Il, danPenggugat III yang bernama Haruna bin Cacu;Menimbang, bahwa di samping itu juga di dalam petitum keenamnya, ParaPenggugat meminta agar menyatakan tanah obyek sengketa 6 adalah milik dariPenggugat IV yang berasal dari hasil jual beli dari ahli waris almarhum HANAWATIHARUNA yang bernama WAWAN ARIASTA PRATAMA;Menimbang, bahwa apa yang didalilkan antara posita dengan petitum olehPara Penggugat tersebut di atas terdapat suatu pertentangan

dimintakan pengembaliannya, padahaldiketahui dalam posita gugatan Para Penggugat menerangkan bahwa obyeksengketa 5 termasuk ke dalam 6 (enam) obyek sengketa yang dipersengketakan;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yangdilakukan oleh Majelis Hakim dengan dihadiri para pihak yang berperkara, ParaPenggugat sendiri menyatakan bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan obyeksengketa 6 seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat,sehingga hal tersebut juga menimbulkan pertentangan

, bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari seluruh saksiyang dihadirkan oleh Para Penggugat sendiripun juga tidak ada yang dapatmenerangkan secara detail komposisi dari obyek sengketa, dimulai dari obyeksengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 6, dimana para saksi yang dihadirkanPara Penggugat hanya bisa menjelaskan bahwa obyek sengketa dulunya terdiridari 2 (dua) petak sawah dan sebidang tanah datar;Menimbang, bahwa dengan adanya pertentangan antara posita danpetitum tersebut, maka berdasarkan

, bahwa selanjutnya di dalam Posita ketujuh gugatanmenerangkan apabila 2 (dua) petak sawah dan sebidang tanah datar yangsebelumnya dibeli oleh almarhum Haruna bin Cacu dan selanjutnya menjadi obyeksengketa dalam perkara ini, kemudian dibagi waris secara lisan oleh almarhum,dimana para ahli waris, yaitu Penggugat , Penggugat Il, dan Penggugat Illmendapatkan bagian sesuai dengan amanat dari almarhum Haruna bin Cacu;Menimbang, bahwa apa yang didalilkan dalam posita ketujuh ini kKemudianmendapatkan pertentangan

dari posita gugatan kesepuluh, dimana dijelaskandisana kalau obyek sengketa 6 berasal dari kepemilikan ahli waris HanawatiHaruna yang bernama Wawan Ariasta Pratama yang dibeli olen Penggugat 4;Menimbang, adanya pertentangan antar posita tersebut selanjutnyamenimbulkan ketidakjelasan atau ketidaksempurnaan mengenai asalmuasalobyek sengketa, dimana sebelumnya Para Penggugat menerangkan kalau obyeksengketa dibagi waris kepada Penggugat , Penggugat II, dan Penggugat III, akantetapi dalam posita berikutnya

ditandai dengan kode P.Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula alat buktikesaksian dengan memperhadapkan dua orang saksi yaitu :1SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya adalahsebagai berikut :Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon,Bahwa Saksi kenal Termohon;Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah hidup bersamadengan rukun dan damai, tetapi belum mempunyai anak,Bahwa perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertentangan

tidak pedulikehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon danTermohon;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;2 SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon.Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, tetapi belum melahirkananakBahwa perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertentangan

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan damai, Namun sejak akhir tahun 2017 Penggugat danTergugat mulai terjadi perselisihan faham dan pertentangan, yangdisebabkan : Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain(selingkuh); Antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkarandan cekcok secara terusmenerus; Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalinkomunikasi yang baik sebagai pasangan suami dan istri6.

Bahwa puncak perselisihan faham dan pertentangan antaraPenggugat dan Tergugat terjadi pada awal Januari 2018 yang disebabkan Tergugat telah memiliki wanita lain (Selingkuh) dan terjadipertengkaran antara Penggugat danTergugat;Halaman 2 dari 10 halaman,Putusan Nomor 0817./Pdt.G/2018/PA. Tnk7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluargabesar Penggugat dan Tergugat untuk menasehati Tergugat, tetapi tidakberhasil;8.

Adanya pertentangan hukum yang satu dengan yang lainnya;2. Adanya Bukti Baru (novum) berupa 1 (satu) Akta Nomor 33 tanggal 16Agustus 1995 diberi tanda PK.1 dan 1 (satu) Akta Nomor 34 tanggal 16Agustus 1995 diberi tanda PK.2;3. Hakim Peninjauan Kembali melakukan tindakan hukum yang fatal danmenabrak asas hukum retro aktif:Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon Peninjauan Kembalimemohon putusan sebagai berikut:1.

Nomor 550 PK/Pdt/2020Bahwa tidak terdapat pertentangan antara Putusan Nomor 1120K/Pdt/2018 dengan Putusan Nomor 693 PK/Pdt/2018.

TbhBahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II telah hidup bersamasampai dengan sekarang tanpa gangguan dan pertentangan darimasyarakat;Bahwa Pemohon dan Pemohon II selama berumah tangga telahmemiliki 2 (dua) orang anak;Bahwa setahu saksi Pemohon dan Pemohon II belum pernah berceraisejak menikah;.

Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan PemohonIl adalah Saksi dan SAKSI PERNIKAHAN;Bahwa pada saat pernikahan terjadi Pemohon ada memberikan maharkepada Pemohon Il, berupa uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Bahwa setahu saksi saat pernikahan terjadi Pemohon berstatus Bujangdan Pemohon II Gadis;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan darahmaupun hubungan sesusuan;Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II telah hidup bersamasampai dengan sekarang tanpa gangguan dan pertentangan

alatalat buktiyang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkanfakta hukumnya sebagai berikut;Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P1, P5, dan P6 sertaketerangan saksisaksi didapatkan fakta bahwa benar Pemohon bernamaHalaman 5 dari 9 Penetapan Perkara Nomor 179/Pdt.P/2019/PN SbrROHMI, yang lahir di Salatiga pada tanggal 10 Juli 1962 dan menikah denganSENO WINARTO pada tanggal 10 Mei 1983 serta memiliki anak bernamaPUPUT LISTIANI;Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 terdapat pertentangan

Oleh karenanya terhadap pertentangan tersebut perludipertimbangkan lagi oleh Pengadilan;Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 hingga P7 kesemuanyamerupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karenaitu bukti Surat tersebut tidak dapat saling meniadakan satu sama lain.

pekerjaan wiraswasta,tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu,sebagai Tergugat;Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhirisengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat,dengan jalan perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kepahiang pada hariRabu tanggal 27 Januari 2021 dan untuk halhal tersebut telah mengadakanpersetujuan sebagai berikut :Pasal 1Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhansegala pertentangan

Halaman 269);Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dalam keadaan daruratada tiga kemungkinan, pertama, pertentangan antara dua kepentingan hukum,tegasnya ada konflik antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yanglain, kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban, dan yangketiga ialah pertentangan antara dua kewajiban hukum (Eddy O.S. Hiariej, PrinsipPrinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2016. Halaman 270 jo.

maka Terdakwa terpaksalangsung mendorongkan penjolok coklatnya ke arah Saksi Sulaiman, dan SaksiSulaiman menangkisnya dan terkena di lengan kanannya berdasarkan VisumEt Repertum No: 800/1183/PKMSJ tanggal 23 Mei 2020 a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian persitiwa yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan yangdisebutkan dalam suatu keadaan darurat (noedtoestand) yang dihadapkandengan dua pertentangan

PUTUSANNomor 0270/Pdt.G/2019/PA Sr.ZW EN 4 Va egSelug oVoVl aus Gl, pocogitisl wsdl Go als Lesligh lS Labs gly ill laa Glad 4S LagosIS, jw Logic 2>lg IS emgs al bd Gras 32 Wu avg5/l asUelgaily as Lob aro au aioliSesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkanbahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak dan perkembanganmereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang salingmembenci.

Tentang Pertimbangan Hukum Judex Facti Saling Pertentangan atauKontradiktif;1. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengandung saling pertentangan antara satu pertimbangandengan pertimbangan yang lain, sehingga mengakibatkan putusan tidakjelas;2.

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara yang mengandung saling pertentangan antara satupertimbangan dengan pertimbangan yang lain dapat ditemukan dimanadisatu segi pada halaman 8 poin 4 dikatakan , Bahwa benar apabiladiurutkan terbitnya Sertifikat Hak Milik objek sengketa telah diterbitkanberdasarkan datadata fisik dan data yuridis yang benar denganprosedur yang benar, tetapi di segi lain pada halaman 8 poin 5dikatakan, ... sehingga demi kepastian hukum tidak dapat diujikeabsahannya

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara yang mengandung saling pertentangan antara satupertimbangan dengan pertimbangan yang lain dapat juga ditemukanpada Halaman 10 paragraf pertama dimana di satu segi judex factimengatakan: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum terurai di atas Majelis Banding berkesimpulanbahwa eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat Il IntervensiPembanding tentang Kompetensi Absolut pengadilan dibenarkan danberdasarkan hukum untuk

Bahwa selain pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara yang mengandung saling pertentangan antara satupertimbangan dengan pertimbangan yang lain, Putusan Judex Factijuga mengandung saling pertentangan antara pertimbangan denganputusan;6.