;Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkusplastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dan 1 (satu) buah timbangandigital;Bahwa terhadap' serbuk kristal bening tersebut telah diadakanpemeriksaan dan hasilnya adalah positif mengandung zat metamfetaminedengan berat 0.5 gram;Bahwa terhadap urine Terdakwa juga telah diadakan pemeriksaan danhasilnya adalah positif mengandung zat metamfetamine;Bahwa zat metamfetamine terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61Lampiran Undangundang Repulik

Lab: 1482/NNF/VV2015, tanggal 23 Juni2015, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor4479/2015/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbukkristal bening dengan berat netto 0,2720 gram adalah positifmengandung metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan NomorUrut 61 Lampiran Undangundang Repulik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa bentuk kristal putin tersebut adalah merupakanNarkotika Golongan dengan

bernilai ekonomis namun nilai ekonomis dari barang bukti aquo tidaklah berpengaruh dalam hal kepentingan Negara;oleh karena itu, dengan mengacu pada pertimbanganpertimbangan tersebutmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sudahsepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalahmaka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undangundang Repulik

penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalahagar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON menjadi PEMOHON ASLI;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

untukmemeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon dan Termohon tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Pemohon dan Termohon telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalam mengajukanpermohonannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

lima puluh ribu rupiah); Penggugat Il sebesar 10 bulan x Rp2.095.000,00 (dua puluh jutaSembilan puluh lima ribu rupiah) tuntutan tersebut berdasarkan ketentunhukum yang telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah KonstitusiNomor 37/PUUIX/2011 tanggal 19 September 2011 dengan Amarputusan : mengadili, menyatakan;Ayat 2: frasa belum ditetapkan dalam Pasal 155 Ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan LembaranNegara Repulik

Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap.Ayat 3: frasa belum ditetapkan dalam Pasal 155 Ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan LembaranNegara Repulik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukumtetap*;6.

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon

yang tak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalahagar ditetapkan perubahan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon yang dalam AktaNikahnya nama Pemohon tertulis PEMOHON B lahir di Kediri menjadi PEMOHON A lahir diPasuruan;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

tak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon I tertulisPEMOHON B lahir tanggal 30 Juni 1973 menjadi PEMOHON A lahir tanggal 23 Nopember 1980;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik

penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulis NAMASALAH menjadi NAMA BENAR;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik

tanggal 18022002, sebagaiwenn n wanna none nnn nnn onan nae (Bukti : P.5);Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 114/Um.DS/2003, bahwa pada tanggal22042003, di Denpasar, telah lahir seorang anak Perempuan yang bernamaCLAUDIA CCRISEWLI GREGOR, anak ke 4 (empat), dari pasangan suamiistriGREGORIUS LIU, SH dengan NINIK YULIA yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 0752003, sebagaioe (Bukti : P.6);Foto copy Surat Catatan Memperoleh Kewarganegaraan Repulik

, benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secarasah menurut agama Katholik sebagaimana pada bukti P2 Akta Perkawinan, No. 151/1993antara GREGORIUS LIU, SH dengan LIEM PIK FANG yang dilangsungkan di Kab.Badung Denpasar pada tanggal 28 April 1993, yang di keluarkan oleh Kantor CatatanSipil Kabupaten Dati II Badung pada 22 Mei 1993 ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan surat bukti P.7 dan P.8 nama Penggugatyang awalnya LIEM PIK FANG telah Memperoleh Kewarganegaraan Repulik

Memerintahkan kepada Pengurus untuk mengumumkanpengakhiran PKPU ini dalam Berita Negara Repulik Indonesia dan 2(dua) surat kabar nasional;4. Menetapkan biaya PKPU ini sebesar Rp 68.750.100, (enam puluhdelapan juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus rupiah) dan imbalanjasa Pengurus sebesar Rp 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)yang harus dibayar dari harta Debitor;5.

ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalahagar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON menjadi NAMA ASLI PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, paraPemohon dibebani biaya perkara;Mengingat pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Repulik IndonesiaNomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, serta peraturan perundangundangan lainyang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Menyatakan Pengadilan Agama Pamekasan tidak berwenang memeriksa permohonanpara Pemohon;2.

Karena Tergugat tidak bisamenjadi figur yang baik dengan tidak menyekolahkan anaknya yang seharusnyasekolah, kemudian berpacaran layaknya suami isteri dengan perempuan lain didepan anak, dan di mana Tergugat telah terlibat kasus Pidana hingga sedangmenjalani hukuman di LP Kerobokan Denpasar.Bahwa dapat kami terangkan dari kejadiankejadian tersebut diatas,berdasarkan Pasal 33 Undangundang Repulik Indonesia 1 tahun 1974 tentangPerkawinan bahwa suami dan isteri wajib saling mencintai, hormatmenghormati

setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepadaHal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 251/Pat.G/2017/PN Dps.13.14.15.16.17.yang lain, tidak dapat tercapai dan Tergugat sebagai kepala keluarga yangseharusnya mengayomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak Tergugatlakukan.Bahwa dari kejadian kejadian di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuanmulia dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yangbahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undangundang Repulik

sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ASEP SAEFUL ANWAR alias AGED bin NANOSUPRIATNO tidak terbukti telah tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat 1 Undangundang Repulik

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa ASEP SAEFUL ANWAR alias AGED bin NANOSUPRIATNO tidak terbukti telah tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau) menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat 1 Undangundang Repulik Indonesia Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika;Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair;Menyatakan Terdakwa ASEP SAEFUL ANWAR alias

AGED bin NANOSUPRIATNO bersalah telah tanpa hak atau) melawan hukummenggunakan Narkotika Golongan berbentuk kristal warna putih bagidiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127ayat (1) huruf a Undangundang Repulik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASEP SAEFUL ANWARalias AGED bin NANO SUPRIATNO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahandalam tahanan sementara;7.

Bahwa dalan ljazah Kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohondengan Nomor: DN03 Ma 0013439 yang dikeluarkan oleh KementerianHalaman 1 dari 4, Penetapan Nomor 628/Pdt.P/2019/PN.WsbPendidikan Nasional Repulik Indonesia tertanggal 26 April 2010, data tempatkelahiran Pemohon tertulis BANJARNEGARA ;6.

Dan Sumpah / Janji olen Pemohon ini di ucapkandi Pengadilan Negeri Palopo, dimana Pengadilan Negeri Palopo juga telahmenerbitkan Berita Acara Sumpah / Janji oleh Pemohon untuk menjadi WargaNegara Repulik Indonesia Bernomor 13 / PN. LW/ 1996 / PN.PLP, tertanggal12 April 19965. Bahwa Pemohon sebelumnya yaitu pada Tahun 1978 tepatnya 12 November1978 Pemohon sebagai Penganut Agama Kristen Katolik, Pemohondiserahkan oleh orang tua Pemohon untuk di Baptis di Gereja Paroki St.

mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah danpatut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguhsungguhdalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAMNEGERI REPULIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROPINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq PEMERINTAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA BARAT cq KECAMATAN KEBON JERUKcq KELURAHAN DURI KEPA, berkantor di Jalan Duri Raya No.1,Jakarta Barat,2.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAMNEGERI REPULIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROPINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq PEMERINTAH KOTAADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berkantor di Jalan RayaKembangan No.2 Jakarta BaratDalam hal ini Terbanding dan Terbanding I/Tergugat danTergugat Il memberikan kuasa kepada SITI SUMIYATI,SH., KENIMAH DAMAYANTILSH.M.AP., WUKIR PRABOWO, SH.MM., HILMYROSYIDA, SH.MM., DANA FIRLIANTHI, SH., dan EKO NUGROHOWIDIWUKIR PRABOWO, SH.MM., HILMY ROSYIDA, SH.MM., DANAFIRLIANTHI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAMNEGERI REPULIK INDONESIA cq PEMERINTAH' PROPINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkantor di Jalan MedanMerdeka Selatan No.89, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING Ill semula TERGUGAT Il.PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Januari 2017No. 783/PEN//PDT/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2.

himTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebutadalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya namaPemohon tertulis PEMOHON menjadi NAMA BENAR PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas olehpasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik