Eksepsi Kewenangan Absolut.Eksepsi Kewenangan abslolut merupakan bantahan Tergugat mengenaiPenggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan yang tidakberwenang mengadili perkara yang bersangkutan sebagaimana dalampasal 134 HIR yaitu : Jika perselilisihan itu adalah suatu perkara yangtidak masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sebarang waktu dalampemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinyaHalaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 83/PDT/2021/PTKPG.tidak berkuasa

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134HIR yang berbunyi:Jika perselisinan itu adalah suatu perkara yangtidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktudalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakimmengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pulamengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa.Untuk itupantaslah Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara ini untukmenghentikan perkara ini dalam tahapan putusan sela nantinya.DALAM POKOK PERKARA:1.

Mutia Simahu, Sdri Pepina Wiliana, Sdri EloraKempa, diperoleh faktafakta sebagai berikut :1.Bahwa Saksi2 Aprilia Nansya Huwae alias Putri, Saksi4 Mesya Faderdan temantemannya pada saat sedang mandi di sungai, Terdakwadatang dari arah hulu sungai menuju ke hilir dengan menggunakansepeda motor melalui pinggiran sungai yang berada di sebarang aliransungai tempat Saksi2, Saksi4 dan temantemannya mandi.

perjanjian tanggal 10September 2015;Hal 27 dari 50 halaman, Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2018/PN Kis13)Bahwa, segala perbuatan yang diawali dengan adanya suatuperjanjian masuk dalam bidang perikatan yang notabeneadalah bidangnya perdata bukan masuk dalam lingkup pidana;14)Bahwa,oleh karena yang menjadi dasar pemeriksaanPemohon sebagai saksi, penetapan Pemohon sebagaitersangka dan/atau pemanggilan Pemohon sebagai tersangkaadalah surat perjanjian tanggal 10 September 2015 makaTermohon tidak memiliki sebarang

Sertifikat Hak atas Tanah yang berhakmengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), BPNmerupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga jika terjadi sengketaterhadap Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak memeriksa danmengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR yangberbunyi: Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masukkuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalampemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku

Sertifikat Hak atasTanah yang berhak mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional(BPN), BPN merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga jika terjadisengketa terhadap Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak memeriksa danmengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi:Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkaraitu, boleh diminta supaya hakim mengaku

David, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa Saksi merupakan Wali Jorong Suduik Nagari Sumpur; Bahwa Saksi menjabat sebagai Wali Jorong Suduik sejak tanggal 20Julli2014 hingga saat ini; Bahwa Jorong Suduik Nagari Sumpur memiliki batasbatas sebagaiberikut: Sebelah utara berbatasan dengan Jorong Sebarang Air Taman(Seberta); Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Padang LawehMalalo; Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Batipuh Baruah; Sebelah timur berbatasan

ditandatangani oleh Saksi selaku Wali NagariSumpur; Bahwa gelar Datuk Bungsu berkembang di Suku Koto JorongSeberang Air Taman Nagari Sumpur; Bahwa pada Jorong Sudut terdapat pusaka tinggi kaum DatukPutin dari Suku Koto dan kaum Datuk Marajo dari Suku Sumagek;Halaman 76 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2020/PN Pdp Bahwa Sukmawati berasal dari anggota Kaum Datuk TanPahlawan; Bahwa Jorong Suduik Nagari Sumpur memiliki batasbatas sebagaiberikut: Sebelah utara berbatasan dengan Jorong Sebarang

Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, dengan iniTergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa danmengadili perkaraaquo untuk memberikan Putusan Sela/Terdahuluterhadapeksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 HIR yang berbunyi :Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaanperkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasadan

KONPENSIDALAM EKSEPSIl TENTANGKEWENANGAN MENGADILIKewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan,sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenangmengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salahalamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengankewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan;Sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR yangberbunyi:Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masukkuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang

Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Majelis Hakim denganHalaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 768/Pid.B/2018/PN Dpsmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaansebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang memiliki unsurunsur sebagaiberikut:1;seBarang

Bahwa Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Wahyu Sanjaya, SEbarang berupa Hard Cover (plastic) Interior bagian kiri dan kanan, dengan hargaRp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah ) belum termasuk ongkos kirimsambil Terdakwa mengirimkan gambar foto Hard Cover (plastic) Interior bagiankiri dan kanan kepada saksi Wahyu Sanjaya, SE dan pada saat itu saksi WahyuSanjaya, SE kembali percaya dan tertarik dengan penawaran dari Terdakwakembali lagi terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.4.500.000

putusan mengenai hak ingkar ke dalamputusan dalam waktu selambatlambatnya 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal putusan ini;Dengan demikian, masalah dalam perkara a quo padadasarnya adalah Putusan TERGUGAT No. 5/PUUXV/2017,sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenanguntuk mengadili perkara a quo.5) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HerzienInlandsch Reglement (HIR) yang menyatakan:"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masukkuasa pengadilan negerl, maka pada sebarang

gugatannya mengikuti ketentuan aturan yang berbedabeda mengikuti agama yang dianut, maka gugatan perkaraA Quo harus ditolak atausetidaknya tidak dapat diterimakarena hal ini berkaitan dengan kompetensiHalaman 8 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Rah.absolutedari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri berkaitan dengan sengketawaris;8)Bahwa hal ini juga diatur dalam :a)Pasal 134 HIR : Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masukkuasa pengadilan negen, maka pada sebarang

gugatannya mengikuti ketentuan aturan yang berbedabeda mengikuti agama yang dianut, maka gugatan perkaraA Quo harus ditolak atauHalaman 36 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 03/Pdt.G/2019/PN Rah.setidaknya tidak dapat diterimakarena hal ini berkaitan dengan kompetensiabsolutedari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri berkaitan dengan sengketawaris;8) Bahwa hal ini juga diatur dalam :a) Pasal 134 HIR : Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masukkuasa pengadilan negen, maka pada sebarang

PendapatanNasional Mereka naik menjadi 6000 USD/per orang (sekarang 8000USD).Bahkan sampai sebarang PEMBELAAN terhadap BUMIPUTERA yangMayorittas masih TERUS BERLANGSUNG. Di tengahtengahUNIVERSITAS INTERNASIONAL di Malaysia, selalu berdiriAPARTEMEN khusus untuk BUMIPUTERA yang diberikan GRATIS. ItuPERATURAN yang terbuka, NYATA dan TIDAK SEMBUNYISEMBUNYI. Ngarai ini, kata mereka MILIK MELAYU! Merekapendatang harus TUNDUK pada PERATURAN. Karmi adalah TUAN diNEGERI kami sendiri.

Di areal sebarang Blok L.84;Halaman 44 dari 92 Halaman Pts. No. 256/Pid. Sus LH/2020/PN Mpwb. Di dalam Blok L.84;c. Di ereal seberang Blok L.7484;d. Di ereal seberang Blok L.7172;e. Di ereal seberang Blok B.20;f.

Setiap Barak terdapat 10kamar, 5 (lima) kamar pada setiap sisinya dan terdakwa tingga sebarang dengansaksi namun berbeda kamar;Bahwa korban tidak tinggal di barak tetapi tinggal disebarang sungai dekat barak.Jarak rumah korban dari tempat korban ditemukan lebih dekat dari pada keBarak;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;Halaman 18 dari 53 Putusan Pidana Nomor:44/Pid.B/2017/PN.Tmt7.

Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, denganini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yangmemeriksadanmengadiliperkaraaquo untuk memberikanPutusan Sela/ Terdahulu terhadap eksepsi kewenangan absolutyang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasalHal 15 dari Hal 59 Put No.1030/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt134 HIR yang berbunyi :Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masukkuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalampemeriksaan perkara itu, boleh

David, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa Saksi merupakan Wali Jorong Suduik Nagari Sumpur; Bahwa Saksi menjabat sebagai Wali Jorong Suduik sejak tanggal 20Julli2014 hingga saat ini; Bahwa Jorong Suduik Nagari Sumpur memiliki batasbatas sebagaiberikut: Sebelah utara berbatasan dengan Jorong Sebarang Air Taman(Seberta); Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Padang LawehMalalo; Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Batipuh Baruah; Sebelah timur berbatasan

ditandatangani oleh Saksi selaku Wali NagariSumpur; Bahwa gelar Datuk Bungsu berkembang di Suku Koto JorongSeberang Air Taman Nagari Sumpur; Bahwa pada Jorong Sudut terdapat pusaka tinggi kaum DatukPutin dari Suku Koto dan kaum Datuk Marajo dari Suku Sumagek;Halaman 76 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2020/PN Pdp Bahwa Sukmawati berasal dari anggota Kaum Datuk TanPahlawan; Bahwa Jorong Suduik Nagari Sumpur memiliki batasbatas sebagaiberikut: Sebelah utara berbatasan dengan Jorong Sebarang

Bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan kapanpunselama proses pemeriksaan dimulai sampai dengan sebelumputusan dijatuhkan pada tingkat pertama (PN), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi:Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasapengadilan negeri maka pada sebarang waktu dalam pemenksaanperkara itu, boleh dimjnta supaya hakim mengaku dirinya tidakHal 25 dari 60 hal Putusan No. 570/Pdt.G/2016/PN.Tngberkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karenajabatannabahwa

Bahwa berdasar Pasal 134 HIR yang berbunyi :Jika perselisinan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilannegeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, bolehdiminta Supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajibpula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa.e.

negeri, sedang menurutyang ditentukan dalam Article 118, ia tak usah menghadap pengadilannegeri itu, bolehlah ia asal berlaku dengan segera pada permulaanpersidangan pertama, menuntut supaya hakim mengaku, bahwa ia tidakberkuasa, tuntutan itu tidak akan diperhatikan lagi, kalau si tergugat telahmencampurkan diri dalam sesuatu perlawanan lain";2 Pasal 134 HIR menetapkan sebagai berikut :"Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiadamasuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sebarang