/ 2017 pasal 5, wajibmemiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI) Asli, SKAT asli, SLO dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).Bahwa ZEE adalah wilayah yurisdiksi di kedaulatan terbatas sesuai Pasal1 (8) UU nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakanbahwa wilayah yurisdiksi adalah wilayah luar negara yaang terdiri atasZEE, landas kontinen dan zona tambahan.Bahwa hingga saat ini Pemerintah Indonesia dengan PemerintahVietnam belum menjalin kerja sama dan Indonesia

pemeriksaan Tersangka sertatelah ditanda tangani oleh Tersangka dan Penyidik, sehinggajuga dapat dijadikanBUKTI SURAT; Menimbang, bahwa dari 2 (dua) alat bukti yang Majelis Hakim maksud adalahketerangan saksi Asparudin dan saksi Sopiyandi, yang mememberikan keteranganbahwa terdakwa membawa mobil berjalan berbelokbelok ke kanan dan ke kiri,sedangkan mengenai Sket Kart Tempat Kejadian Perkara, terdakwa dalam BAPterdakwa Nomor 20 membenarkan sket Kart tempat kejadian perkara tersebut yangmana dalam skat

Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kapal tersebut saat diperiksa memilikiDokumen Perizinan Perikanan yang dikeluarkan oleh PemerintahIndonesia yaitu SIUP, SIPI (telan habis masa berlakunya), SuratKeterangan Aktivasi Transmitter (SKAT), dan Surat Keterangan Melaut(SKM).

jaring 60 meter, kantong jaring 3 meter, ada pelampung ditali ris atas dan rantai di sebagian tali ris bawah.Bahwa KM BT 92684 TS dan KM BT 93528 TS tidak memiliki dokumenapapun.Bahwa dokumen yang harus ada di atas kapal yang melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perairan Indonesiaberdasarkan UU nomor 45 adalah SLO (Surat Laik Operasi) danberdasarkan PerMen KP RI nomor 01/ PERMENKP/ 2017 pasal 5, wajibmemiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), Surat Ijin Penangkapan Ikan(SIPI) Asli, SKAT

melakukan penangkapikan wilayah perairan Republik Indonesia.Bahwa Dokumen yang harus ada di atas kapal berdasarkan UndangundangNomor 45 tentang Perikanan wajib memiliki Surat Laik Operasi (SLO) padasaat melakukan kegiatan penangkapan ikan dan berdasarkan PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Permen .01/PERMENKP/2017 pasal 5 bahwa untuk menangkap ikan di wilayah15pengelolaan perikanan Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP),Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, SKAT

kapalkapalperikananyang akan melakukan kegiatan penangkapan atau pengangkutikan tersebut bertujuan agar kapalkapal perikanan yang akanberoperasi tersebut terlebin dahulu memenuhi persyaratan administrasidankelayakantehknispada kapal penangkap ikan/pengangkutikan ;Bahwa Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah berupakelengkapan dan keabsahan dokumen diantaranya SIPI asli, tandapelunasan pengutan hasil perikanan asli, stiker barcode untuk kapalperikanan dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT, SKAT

jenis mesinkapal sesuai fisik mesin dan dokumen, jenis alat tangkap, namaperusahaan/pemilik kapal, nama kapal dan GT (grose tonnage) kapaltersebut, selanjutnya pemeriksaan alattangkap yang dilakukan meliputipemeriksaan jenis alat tangkap sesuai ijin, pengukuran alat tangkap(panjang dan lebar), pengukuran lebar mata jaring, kemudian dilakukanpemeriksaan VMS (Vessel monitoring sistem) transmitter yang adalahmeliputi pemeriksaan surat SKA (Surat Keterangan Aktivasi transmitter),pencocokan data pada SKAT

dengan fisik VMS (pencocokan nomor IDdan nama kapal), masa berlaku SKAT dan pemeriksaan saat VMSapakah hidup/dalam keadaan mati, selanjutnya dilakukan pemeriksaanabk yang dilakukan dengan cara melihat daftar abk yang ada di crew listyang dibuat oleh perusahaan, jumlah keseluruhan abknya berapa,berapa abk WNA dan berapa abk Indonesia dan kemudian pemeriksaanhasil tangkapan adalah melihat daftar hasil tangkapan yang diberikanoleh pihak perusahaan dan daftar tersebut diberikan oleh pihakperusahaan

setelah api membesar ;Bahwa setelah kejadian Terdakwa bertemu dengan Ilham dan Ilhambilang sudah mi saya bakar urmahnya lou Nurmin ;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan Nurmin hanya Terdakwamendengar cerita warga kalau lbu Nurmin mengalami luka di kepala ;Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti, itu adalah sisa dari hasilpembakaran rumah lou Nurmin ;Bahwa dalam rumah ada lou Nurmin lou Nurmin, Sayed, lbunya louNurmin, dan Yono ;Bahwa Terdakwa melihat dengan jelas karena rumah ibu Nurmin tidakada skat

direnovasi selurun bangunan ada 4 (empat)rukan menjadi 1 (Satu) rukan ;Bahwa saksi kenal dengan Ibu Yety Tjandra ;Bahwa yang menyusun Rencana Anggaran Belanja renovasi gedungadalah saksi sesuai dengan designer yang dibuat ;Bahwa schedule kerjanya dari bulan Agustus 2013 sampai bulanNopember 2013 ;Bahwa pekerjaan pembangunan/renovasi dihentikan karena designer/konsultan beberapa kali melakukan perubahan gambar;Bahwa ada 40% persen melakukan perubahan gambar ;Bahwa perubahan gambar yang dilakukan terdiri skat

Borneo ada batasnyaberupa Skat Kaca ;Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Tunas Alam Perkasa Indonesiaakan tetapi Terdakwa adalah isteri dari Tonny Tanoto (isteri pemilik rumah)yang mana rumah tersebut telah disewakan kepada Direktur PT. TunasHalaman 5 dari 29 Putusan Nomor 701/Pid.B/2021/PN LbpAlam Perkasa Indonesia atas nama Felix sehingga rumah tersebut telahdijadikan kantor PT.

Surat Persetujuan Berlayar, Nomor : 15-0054-005-VII-SPB-KP-2017 TANGGAL 15 Juli 2017;

(1 milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan) ;

Pada poin 10 Termohon menyatakan tidak benar dan terlalu mengadangadapuncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohonterjadi pada akhir Juli 2018, yang benar sejak tahun 2007 Termohon sudahpergi meninggalkan rumah selama 7 tahun baru Termohon kembali padatahun 2014, namun Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi dalam rumahyang ditempati sudah di skat..

Bahwa yang lebih mengkhawatirkan lagi tindakan Tergugat I, Tergugat IItelah melakukan pembatasan pembatasan berupa skat batu,pemalangan tutup pintu penghubung seakan akan pemisah rumah milikPenggugat menjadi rumah yang terpisah pisah sedangkan rumahdahulunya adalah satu kesatuan yang tidak terpisah ;.

Kaimana ;e Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena pada saat kejadiansaksi sedang berada dirumahnya bersamasama dengan anak mantunya dan anakanakkorban ;e Bahwa jarak antara rumah saksi dan korban tidak jauh, hanya dibatasi oleh skat/ dindingpemisah karena itu merupakan satu rumah ;e Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada suara semacam kursi jatuh dari rumah korbandan saksi langsung menuju kesebelah dan saat itu saya melihat Terdakwa keluar darirumah tersebut ;e Bahwa

BPRBKK KarangmalangCabang Tangen. 151Hasil Audit Tim Satuan 1 (satu) bendelKerja Audit Intern (SKAT)BPR BKK KarangmalangSragen tertanggal 21Pebruari 2012. 152Surat Pernyataan yang 1 (satu) bendelditandatangani oleh Sdri.Sriyatun tertanggal 07 Juni2011. 153Surat Pernyataan yang 1 (satu) bendelditandatangani oleh Sdri.Sriyatun tertanggal 08 Juni2011. 154Surat Pernyataan yang 1 (satu) bendelditandatangani oleh Sdri.Sriyatun tertanggal 04Oktober 2011. 155 Surat Pernyataan yang 1 (satu) bendelditandatangani

Seksi Kreditpada Cab tangen berdasarkankeputusan Direksi PD.BPRBKK Karangmalang150 Surat Keputusan Direksi 1 (satu) bendelBank Perkreditan RakyatBKK KarangmalangKabupaten Sragen Nomor :41/BPR BKK/VI/2011tentang Pemberhentian KerjaSementara (Skorsing) Sdri.Sriyatun, SE Karyawan PD.BPR BKK KarangmalangCabang Tangen.151 Hasil Audit Tim Satuan 1 (satu) bendelKerja Audit Intern (SKAT)BPR BKK KarangmalangSragen tertanggal 21 Pebruari2012.152 Surat Pernyataan yang 1 (satu) bendelditandatangani oleh Sdri.Sriyatun

BPR BKKKarangmalang CabangTangen.1 (satu) bendel 151 Hasil Audit Tim Satuan 1 (satu) bendel 164 Kerja Audit Intern (SKAT)BPR BKK KarangmalangSragen tertanggal 21Pebruari 2012.152 Surat Pernyataan yang 1 (satu) bendelditandatangani oleh Sdri.Sriyatun tertanggal 07 Juni2011.153 Surat Pernyataan yang 1 (satu) bendelditandatangani oleh Sdri.Sriyatun tertanggal 08 Juni2011.154 Surat Pernyataan yang 1 (satu) bendelditandatangani oleh Sdri.Sriyatun tertanggal 04Oktober 2011.155 Surat Pernyataan yang 1 (

BPR BKK KarangmalangCabang Tangen.1 (satu) bendel 151Hasil Audit Tim Satuan KerjaAudit Intern (SKAT) BPR BKKKarangmalang Sragentertanggal 21 Pebruari 2012.1 (satu) bendel 152Surat Pernyataan yangditandatangani oleh Sdri.Sriyatun tertanggal 07 Juni2011.1 (satu) bendel 153 Surat Pernyataan yangditandatangani oleh Sdri.Sriyatun tertanggal 08 Juni2011. 1 (satu) bendel 174 154 Surat Pernyataan yang 1 (satu) bendelditandatangani oleh Sdri.Sriyatun tertanggal 04 Oktober2011.155 Surat Pernyataan yang 1 (

pengelolaan pasarhewan dan pasar kuliner,telah diterbitkan /diberlakukan : PeraturanMenteri Perdagangan RINo. 42 / MDAG / PER /10 / 2010 tanggal 26Oktober 2010 tentangPengelolaan KegiatanPembangunan danPengembangan SaranaHalaman 13 dari 286 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2015/PN SmgDistribusi Melalui DanaTugas PembantuanDalam perjalananpengelolaannya, keduapasar tersebut dijumpaimasih ada kekurangansarana dan prasaranya /fasilitas sepertikurangnnya penambahandaya, fasilitas kanopi,perbaikan goronggorong, skat

pengelolaan pasarhewan dan pasar kuliner,telah diterbitkan /diberlakukan : PeraturanMenteri Perdagangan RINo. 42 / MDAG / PER /10 / 2010 tanggal 26Oktober 2010 tentangPengelolaan KegiatanPembangunan danPengembangan SaranaDistribusi Melalui DanaTugas Pembantuan.e Dalam perjalananpengelolaannya, keduapasar tersebut dijumpaiHalaman 39 dari 286 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2015/PN Smgmasih ada kekurangansarana dan prasaranya /fasilitas sepertikurangnnya penambahandaya, fasilitas kanopi,perbaikan goronggorong, skat

pengelolaan pasarhewan dan pasar kuliner,Halaman 65 dari 286 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2015/PN Smgtelah diterbitkan /diberlakukan : PeraturanMenteri Perdagangan RINo. 42 / MDAG / PER /10 / 2010 tanggal 26Oktober 2010 tentangPengelolaan KegiatanPembangunan danPengembangan SaranaDistribusi Melalui DanaTugas PembantuanDalam perjalananpengelolaannya, keduapasar tersebut dijumpaimasih ada kekurangansarana dan prasaranya /fasilitas sepertikurangnnya penambahandaya, fasilitas kanopi,perbaikan goronggorong, skat

SmgDisperindagkop danUMKM Kab.Banjarnegara)Sebagai dasar hukumdalam pengelolaan pasarhewan dan pasar kuliner,telah diterbitkan /diberlakukan : PeraturanMenteri Perdagangan RINo. 42 / MDAG / PER /10 / 2010 tanggal 26Oktober 2010 tentangPengelolaan KegiatanPembangunan danPengembangan SaranaDistribusi Melalui DanaTugas PembantuanDalam perjalananpengelolaannya, keduapasar tersebut dijumpaimasih ada kekurangansarana dan prasaranya /fasilitas sepertikurangnnya penambahandaya, fasilitas kanopi,perbaikan goronggorong, skat

Pembantuan;Bahwa kedua pasar tersebut yaitu pasar hewan petambakan dan pasarkuliner Kabupaten Banjarnegara sampai dengan saat ini belum dihibahkanatau diserahterimakan dari Kementrian Perdagangan RI ke PemerintahKabupaten Banjarnegara, jadi sampai dengan saat ini masih merupakanbarang milik negara dan bukan berstatus barang milik daerah.Bahwa kedua pasar tersebut masin ada kekurangan sarana danprasarananya / fasilitas seperti kKurangnnya penambahan daya, fasilitaskanopi, perbaikan goronggorong, skat

Sido Tambah Santoso03 tidak ada pergantian kapal,hanya papan nama, tanda selar dan transmitter VMS saja.Bahwa saksi mengetahui bahwa dokumen yang harus ada diatas kapalantara lain , SIP, SLO, SIB, SKAT VMS, Surat kelaikan, Surat Radio, PasBesar.

Hakim Tunggal yang mengatakan bahwa ParaPemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, olehkarena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu mengetengahkanFirman Allah SWT dalam surat ArRum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:Gl aaS55 8555 BSit assy gill gical LS Ig 5 ASwail Go 20 Gls Sl aul So 5Os Skat

Banjarnegara)Sebagai dasar hukumdalam pengelolaan pasarhewan dan pasar kuliner,telah diterbitkan /diberlakukan : PeraturanMenteri Perdagangan RINo. 42 /MDAG / PER/ 10 /2010 tanggal 26 Oktober2010 tentang PengelolaanKegiatan Pembangunandan Pengembangan SaranaDistribusi Melalui DanaTugas Pembantuane Dalam perjalananpengelolaannya, keduapasar tersebut dijumpaimasihn ada kekurangansarana dan prasaranya /fasilitas seperti kurangnnyapenambahan daya, fasilitaskanopi, perbaikan goronggorong, skat (pembatas

IDisperindagkop danUMKM Kab.Banjarnegara)Sebagai dasar hukumdalam pengelolaan pasarhewan dan pasar kuliner,telah diterbitkan /diberlakukan : PeraturanMenteri Perdagangan RINo. 42 /MDAG /PER/ 10/2010 tanggal 26 Oktober2010 tentang PengelolaanKegiatan Pembangunandan Pengembangan SaranaDistribusi Melalui DanaTugas Pembantuan.Dalam perjalananpengelolaannya, keduapasar tersebut dijumpaimasin ada kekurangansarana dan prasaranya /fasilitas seperti kurangnnyapenambahan daya, fasilitaskanopi, perbaikan goronggorong, skat

63/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg62Sebagai dasar hukumdalam pengelolaan pasarhewan dan pasar kuliner,telah diterbitkan /diberlakukan : PeraturanMenteri Perdagangan RINo. 42 /MDAG /PER/ 10/2010 tanggal 26 Oktober2010 tentang PengelolaanKegiatan Pembangunandan Pengembangan SaranaDistribusi Melalui DanaTugas Pembantuan.Dalam perjalananpengelolaannya, keduapasar tersebut dijumpaimasin ada kekurangansarana dan prasaranya /fasilitas seperti kurangnnyapenambahan daya, fasilitaskanopi, perbaikan goronggorong, skat

pengelolaan pasarhewan dan pasar kuliner,telah diterbitkan /diberlakukan : PeraturanMenteri Perdagangan RIHal 87 dari 275 Putusan Nomor 63/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg88No. 42 /MDAG / PER/ 10/2010 tanggal 26 Oktober2010 tentang PengelolaanKegiatan Pembangunandan Pengembangan SaranaDistribusi Melalui DanaTugas Pembantuan.Dalam perjalananpengelolaannya, keduapasar tersebut dijumpaimasih ada kekurangansarana dan prasaranya /fasilitas seperti kurangnnyapenambahan daya, fasilitaskanopi, perbaikan goronggorong, skat

TugasPembantuan;Bahwa kedua pasar tersebut yaitu pasar hewan petambakan dan pasar kulinerKabupaten Banjarnegara sampai dengan saat ini belum dihibahkan ataudiserahterimakan dari Kementrian Perdagangan RI ke Pemerintah KabupatenBanjarnegara, jadi sampai dengan saat ini masin merupakan barang milik negaradan bukan berstatus barang milik daerah.Bahwa kedua pasar tersebut masih ada kekurangan sarana dan prasarananya /fasilitas seperti kurangnnya penambahan daya, fasilitas kanopi, perbaikangoronggorong, skat

Indonesia berukuran 10GT sampai dengan 30 GT;oO Bupati/ Walikota diberikan kewenangan bagi kapal perikanan yangberukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;Bahwa Ahli menerangkan dokumen yang harus ada di atas kapalpenangkap ikan berdasarkan Undangundang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana diubah dan ditambah pada UU 45Tahun 2009 tentang perikanan bahwa untuk menangkap ikan di wilayahpengelolaan perikanan Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, SKAT