Ditemukan 472 data
27 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; dan Soegiri, S.H., menyatakan : " ..... walaupunhukum acara perdata adalah merupakan ketentuanketentuan hukumpublik, dalam beberapa segi masih dapat disimpangi berlakunya olehsesuatu persetujuan yang diciptakan oleh kedua belah pihak ...... aSangat jelas dan nyata bahwasanya Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbanganhukumnya tersebut, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada MajelisHakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan PengadilanPajak No.Put. 25618/PP/M.IV
29 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; dan Soegiri, S.H., menyatakan:walaupun hukum acara perdata adalah merupakan ketentuanketentuan hukumpublik, dalam beberapa segi masih dapat disimpangi berlakunya oleh sesuatupersetujuan yang diciptakan oleh kedua belah pihak...."Sangat jelas dan nyata bahwasanya Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbanganhukumnya tersebut, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepadaMajelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan PutusanPengadilan Pajak No.
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; dan Soegiri, S.H., menyatakan:walaupun hukum acara perdata adalah merupakan ketentuanketentuan hukumpublik, dalam beberapa segi masih dapat disimpangi berlakunya oleh sesuatupersetujuan yang diciptakan oleh kedua belah pihak...."Sangat jelas dan nyata bahwasanya Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbanganhukumnya tersebut, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepadaMajelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan PutusanPengadilan Pajak No.
ENDANG MARDININGSIH
Tergugat:
1.KSP SAHABAT MITRA SEJATI
2.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DJKN KANTOR WILAYAH CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ. KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
121 — 25
Ki MangunSarkoro No. 141 Surakarta, dalam hal ini siwakilioleh kuasa hukumnya Andi Soegiri dkk,berdasarkan surat kuasa khusus no. SKU61/MK.6/WKN.09/2020, tanggal 9 Juni 2020,sebagai Tergugat II;3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kantor Atr Badan PertanahanNasional Pusat Jakarta cq. Kantor Atr BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah cq.Kepala Kantor Atr Badan Pertanahan KotaSurakarta, bertempat tinggal di Jin.
231 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; dan Soegiri, S.H., menyatakan :...walaupun hukum acara perdata adalah merupakan ketentuanketentuan hukum publik, dalam beberapa segi masih dapat disimpangiberlakunya oleh sesuatu persetujuan yang diciptakan oleh keduabelah pihak....Sangat jelas dan nyata bahwanya, Majelis Hakim telah keliru dalampertimbangan hukumnya tersebut, karenanya Pemohon PeninjauanKembali mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara iniuntuk membatalkan Putusan Pengadilan PajakNo.Put.25621/PP/M.IV/04/2010 tertanggal
1.RIMIN,SH
2.EKO VITIYANDONO, S.H.
3.DWI DARA AGUSTINA, S.H
Terdakwa:
EDDY SAPUTRA Bin KARMAN
118 — 3
Soegiri Lamongan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam Nopol : S-2298-LE;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam;
- 1 (satu) buah jaket merk Boss Clasiic warna biru;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Season warna biru;
Dikembalikan kepada terdakwa EDDY SAPUTRA Bin KARMAN;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
40 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; dan Soegiri, S.H., menyatakan:walaupun hukum acara perdata adalah merupakan ketentuanketentuan hukumpublik, dalam beberapa segi masih dapat disimpangi berlakunya oleh sesuatupersetujuan yang diciptakan oleh kedua belah pihak...."Sangat jelas dan nyata bahwasanya Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbanganhukumnya tersebut, karenanya Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepadaMajelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan PutusanPengadilan Pajak No.
43 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan Soegiri, S.H., menyatakan:Halaman 14 dari30 halaman. Putusan Nomor 51 /B/PK/Pjk/2012"walaupun hukum acara perdata adalah merupakan ketentuanketentuanhukum publik, dalam beberapa segi masih dapat disimpangi berlakunyaoleh sesuatu persetujuan yang diciptakan oleh kedua belah pihak....
65 — 50
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL) SURAKARTA, yang beralamat di JI.Ki Mangun Sarkoro No. 141, Sumber, Banjarsari, KotaSurakarta, Jawa Tengah;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Soegiri,S.H.
Pembanding/Penggugat II : SUNARDI Diwakili Oleh : Joko Priyadi, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CENTRAL ASIA , TBK KANTOR CABANG SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESI CQ DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH IX DJKN CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN
71 — 83
MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQDEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQDIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ KANTORWILAYAH IX DJKN CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAANHalaman 1 Putusan Nomor 516/Pdt/2020/PT SMGNEGARA DAN LELANG SURAKARTA, yang beralamat di Jalan KiMangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta, dalam hal ini memberikankuasa kepada Andi Soegiri (Kepala KPKNL Surakarta), Edy Suyanto(Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKN Jawa Tengah dah DIY), EdiMuwasin (Kepala Seksi Hukum dan Informasi
33 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; dan Soegiri, S.H., menyatakan:" walaupun hukum acara perdata adalah merupakan ketentuanketentuanhukum publik, dalam beberapa segi masih dapat disimpangi berlakunyaoleh sesuatu persetujuan yang diciptakan oleh kedua belah pihak...."
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK RAKYAT INDONESIA Tbk Pusat Jakarta. Cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Cabang Karanganyar.
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor ATR atau Badan Pertanahan Kota Surakarta
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor ATR atau Badan Pertanahan kab. Magetan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL, Madiun
95 — 57
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL), KOTA SURAKARTA, beralamat di: Jl.Ki Mangun Sarkoro No. 141, Surakarta. dalam hal inimemberikan kuasa kepada ANDI SOEGIRI dkk.berdasarkan surat Kuasa KhusuS nomor SKU132/MK.6/WKN.09/2020 tertanggal 28 Agustus 2020; yangdidaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriKaranganyar No. 230S/HK/Wga/IX/ 2020/Pn Krgtertanggal 15 September 2020, selanjutnya disebutsebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat I.5.
175 — 78
., selaku anggota Majelis; dane Soegiri, SH., selaku anggota Majelis;dengan kaidah hukum sebagai berikut:Setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase dengan sendirinyaterkait kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihanyang timbul dari perjanjian yang bersangkutan. Klausula arbitrase tunduksepenuhnya pada Pasal 134 HIR dan merupakan undangundang bagi parapihak yang membuatnya dan harus mereka taati sepenuhnya.
., selaku anggota Majelis; dane Soegiri, SH., selaku anggota Majelis;dengan kaidah hukum sebagai berikut:Keberatan pemohon kasasi bahwa ketentuan mengenai dewan arbitrasesebagaimana disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture telahmengikat para pihak sebagai undangundang (Pasal 1332 BW) dan karenanyaputusan judex facti telah bertentangan dengan Pasal 615 Rv, dibenarkan.Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti dan menyatakan bahwaPengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara itu.c
357 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; dan Soegiri, S.H., menyatakan:Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 1567/B/PK/PJK/2017"....walaupun hukum acara perdata adalah merupakan ketentuanketentuanhukum publik, dalam beberapa segi masih dapat disimpangi berlakunya olehsesuatu persetujuan yang diciptakan oleh kedua belah pihak...."
35 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; dan Soegiri, S.H., menyatakan:walaupun hukum acara perdata adalah merupakan ketentuanketentuan hukumpublik, dalam beberapa segi masih dapat disimpangi berlakunya oleh sesuatupersetujuan yang diciptakan oleh kedua belah pihak...."
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; dan Soegiri,S.H., menyatakan:a valaupun hukum acara perdata adalah merupakanketentuanketentuan hukum publik, dalam beberapa segiHalaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 41/B/PK/PJK/2012masih dapat disimpangi berlakunya oleh sesuatu persetujuanyang diciptakan oleb kedua belah pihak .....
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR PUSAT JAKARTA CQ. PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK CABANG SOLO SUDIRMAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTACQ. KEPALA ATR BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR ATR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN OJK PUSAT JAKARTA CQ. OTORITAS JASA KEUANGAN OJK sURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN KEUANGAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DJKN KANTOR WILAYAH IX CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DJKN KANTOR WILAYAH IX CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
72 — 54
Andi Soegiri (Kepala KPKNLSurakarta), 2, Edy Suyanto (Kepala Bidang KIHI Kanwil DJKNJawa Tengah & DIY), 3. Edi Muwasin (Kepala Seksi Hukum danInformasi KPKNL Surakarta), 4. Dwi Yantini (Kepala SeksiHukum Kanwil DJKN Jawa Tengah & DIY), 5. Joko Hermono(Pelaksana Kanwil DJKN Jawa Tengah & DIY), 6. Eni Asmiyati(Pelaksana Kanwil DJKN Jawa Tengah & DIY), 7. Joko HadiSugondo (Pelaksana KPKNL Surakarta), 8. Didik Yasirul Hadi(Pelaksana KPKNL Surakarta), 9. Wisnu Herjuna (PelaksanaKPKNL Surakarta), 10.
Pembanding/Penggugat II : MELANA SETIYAWATI Diwakili Oleh : Dr. BURHAM PRANAWA , SH.MH., SARIDI, SH DAN RACHMAD DHARMAWAN, SH
Terbanding/Tergugat : PT. BANK CENTRAL ASIA BCA KANTOR CABANG UTAMA SOLO SLAMET RIYADI
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL KOTA SURAKARTA
69 — 40
Ki MangunSarkoro Nomor 141 Sumber Kecamatan Banjarsari KotaSurakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaAndi Soegiri Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbanding semula Turut Tergugat;Halaman 1 dari 34 halaman putusan nomor 214/Pdt/2021/PT SMGPengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara tanggal 24 Mei 2021 Nomor214/Pdt/2021/PT SMG dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut:TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa
213 — 198
SH dan SOEGIRI, SH (Hakim Anggota). serta PaniteraPengganti, H. AISJAH, SH Kaidah hukumnya " Sesuatu gugatan perdata yang diajukanke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dengan posita harus adahubungan satu sama lain dalam arti: Bahwa petitum haruslah didukung oleh positayang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelasdalam gugatannya.
30 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; dan Soegiri, S.H.,menyatakan:... walaupun hukum acara perdata adalah merupakan ketentuanketentuan hukum publik, dalam beberapa segi masih dapatdisimpangi berlakunya oleh sesuatu persetujuan yang diciptakanoleh kedua belah pihak...;Sangat jelas dan nyata bahwasanya Majelis Hakim telah keliru dalampertimbangan hukumnya tersebut, karenanya Pemohon PeninjauanKembali mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkaraini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.