Ditemukan 1471 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tingkatnya tangkapannya tinggalannya
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Putus : 06-08-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN JOMBANG Nomor 239/Pid.Sus/2015/PN.Jbg.
Tanggal 6 Agustus 2015 — EDY SUPRAPTO
50 — 11
  • untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut wajar atau tidakdengan cara membandingkan antara pilihan perbuatan pelaku dengan orang lain dalamkedudukan yang sama dan dalam kondisi yang sama pula untuk dapat mengkategorikansebagai kelalaian berat (culpa lata) dan selain itu membandingkan perbuatan pelakudengan orang yang lebih ahli untuk dapat mengkategorikan sebagai kelalaian ringan (culpalevis).Menimbang, bahwa apabila pilihan perbuatan oleh pelaku ternyata sama denganorang lain baik itu yang sama tingkatannya
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 30-09-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 250/PDT/2016/PT MKS
Tanggal 28 Nopember 2016 — Pembanding/Penggugat : HASNAH Binti SITANA
Terbanding/Tergugat I : MARINA
Terbanding/Tergugat II : RIANG
Terbanding/Tergugat III : Hj. ZAENAB
Terbanding/Tergugat IV : Hj. DINE
Terbanding/Tergugat V : HARTATI
Terbanding/Tergugat VI : USMAN
Terbanding/Tergugat VII : Hj. HANA
Terbanding/Tergugat VIII : SUHARI
Terbanding/Tergugat IX : BADAN PERTANAHAN NASIONAL
26 — 14
  • Put. 250/PDT/2016/PT.MKS.tidak jelas dasar hukumnya atau membuat rancu/gaduh dan sangat anehmenurut HUKUM ACARA PERDATA, alasan hukumnya ialah:Bahwa tidak ada dasar hukum PENGADILAN TINGKAT dan TINGKAT II incasu Pengadilan Negeri Enrekang dan Pengadilan Tinggi Makassar dapat menilaidan membatalkan kembali putusan Pengadilan yang tingkatannya Lebih Tinggiyang telah berkekuatan hukum tetap, in casu Putusan Pengadilan Negeri Enrekang,Pengadilan Tinggi Makassar dan Putusan mahkamah Agung RI yang telahberkekuatan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 14-06-2012 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43121/PP/M.XV/16/2013
Tanggal 4 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
114 — 36
  • terbukti bahwa penyerahan jasa perdagangan yang dilakukanoleh Pemohon Banding merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PajakPertambahan Nilai berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;bahwa Terbanding berpendapat bahwa penerapan jasa yang dikenakan PPN di dalam SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tidak dapatberdiri sendiri dan harus tetap mengacu pada UU PPN yang berlaku sebagai peraturan yanglebih tinggi tingkatannya
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 10-07-2012 — Putus : 12-09-2012 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 42/PDT/2012/PT TJK
Tanggal 12 September 2012 — Pembanding/Tergugat : RITA BUSTAM, SH Diwakili Oleh : PIETER TASSO, S.H.
Terbanding/Penggugat : PT GULA PUTIH MATARAM Diwakili Oleh : IAN SIREGAR, SH.
Terbanding/Penggugat : PT INDOLAMPUNG DISTILLERY Diwakili Oleh : IAN SIREGAR, SH.
Terbanding/Penggugat : PT SWEET INDOLAMPUNG Diwakili Oleh : IAN SIREGAR, SH.
Terbanding/Penggugat : PT INDOLAMPUNG PERKASA Diwakili Oleh : IAN SIREGAR, SH.
Turut Terbanding/Tergugat : MARUBENI CORPORATION Diwakili Oleh : LUCAS, SH & PARTNERS
Turut Terbanding/Tergugat : BENNY SETIAWAN SANTOSO Diwakili Oleh : DEFRIZAL DJARMARIS, SH. Dkk
Turut Terbanding/Tergugat : HIROTAKA YONEDA Diwakili Oleh : LUCAS, SH & PARTNERS
Turut Terbanding/Tergugat : ANTHONY SALIM Diwakili Oleh : DEFRIZAL DJARMARIS, SH. Dkk
Turut Terbanding/Tergugat : KANTOR PERTANAHAN LAMPUNG TENGAH Diwakili Oleh : OCTOLIN H. HUTAGALUNG, SH., MH.
Turut Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI qq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Diwakili Oleh : AGUS SUBANDRIYO, S
110 — 65
  • . : 2447 K/Pdt/2009 (vide T.21b) , dimanadalam putusan tersebut telah dinyatakan tidak ada rekayasa atasperjanjian jaminan, oleh karenanya terbukti bahwa perjanjianjaminan hak tanggungan fidusia dan jaminan lainnya diperjanjikanadalah sah mengikat ; Bahwa karena putusanputusan a quo adalah putusan yangtingkatannya lebih rendah, maka putusannya tidak boleh bertentangan dengan putusan yang lebih tinggi tingkatannya ( putusankasasi ) dengan demikian putusan a quo menimbulkan ketidakpastian hukum; Bahwa
    Marubeni Corporation ;Bahwa oleh karenanya Pengadilan lebih rendah (Pengadilan Negeri)tingkatannya, yang memberi status berbeda dengan Mahkamah Agungmenimbulkan ketidak pastian hukum ;Bahwa Pembanding keberatan atas putusan hakim tingkat pertama yangmenyatakan cacat hukum dan batal, atas perjanjianperjanjian : Contract for undertaking guarantee (indemnity) tanggal 17 Juli 1993 (CUG.1 dan CUG.2) Disbursement request dan AcknowledgemendAgreement tanggal 27 Oktober 1999;Bahwa keberatan Pembanding, terkait
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 11-06-2013 — Upload : 18-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 11 Juni 2013 — Dra. Hj. MAESYAROH,MM binti FAOZAN
68 — 36
  • Pasal8 ayat (8) :Keuangan Partai Persatuan Pembangunandipertanggungjawabkan oleh Bendahara kepadaPengurus Harian sekurangkurangnya 3 (tiga) bulanhal 30 dari 65 hal Put.No.37/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgsekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnyaPengurus Harian melaporkannya kepada rapat plenoDewan Pimpinan sesuai tingkatannya. Pasal9 ayat (1) :Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secarakolektif.
    Pasal8 ayat (8) :Keuangan Partai Persatuan Pembangunandipertanggungjawabkan oleh Bendahara kepadaPengurus Harian sekurangkurangnya 3 (tiga) bulansekali dalam rapat Pengurus Harian dan selanjutnyaPengurus Harian melaporkannya kepada rapat plenoDewan Pimpinan sesuai tingkatannya. Pasal9 ayat (1) :Pengurus Harian di setiap tingkatan bekerja secarakolektif. Oleh karena itu, semua kebijakan yangditetapbkan harus didasarkan atas keputusan RapatPengurus Harian.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 01-12-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100PK/TUN/2008
Tanggal 1 Desember 2008 — PARTAI REPUBLIKU INDONESIA ; vs. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
61 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadapketentuan UndangUndang ini (UndangUndang No. 10 Tahun 2008) yangbukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yangdiatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;Selanjutnya dalam Pasal 249 UndangUndang No. 10 Tahun 2008 dinyatakanbahwa pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh Komisi PemilihanUmum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 12-04-2012 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 43123/PP/M.XV/16/2013
Tanggal 4 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
111 — 27
  • terbukti bahwa penyerahan jasa perdagangan yang dilakukanoleh Pemohon Banding merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PajakPertambahan Nilai berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku; bahwa Terbanding berpendapat bahwa penerapan jasa yang dikenakan PPN di dalam SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tidak dapatberdiri sendiri dan harus tetap mengacu pada UU PPN yang berlaku sebagai peraturan yanglebih tinggi tingkatannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 19-11-2012 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 539 /Pdt.G/BTH/2013/PN-JKT.PST
Tanggal 10 Juli 2013 — I S W A N T O >< SALEH TANUDJAYA
65 — 16
  • Pembantah , namun demikian Majelis Hakimdalam perkara incasu tidak berwenang membatalkan penetapanpenatapan dari Pengadilanyang setara tingkatannya, dimana menurut hemat Majelis bahwa yang berwenangmembatalkan penetapan aquo adalah pengadilan yang lebih tingkatannya dari PengadilanNegeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;n Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapatpetitum ke 4 patut ditolak ;~ Menimbang, bahwa tentang petitum Gugatan/Bantahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-04-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — BADAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN ADVOCATEN INDONESIA (BPP PAI) VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;
402 — 1301 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 35 P/HUM/2019Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni Permenadalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundangundanganyang tingkatannya di bawah undangundang, sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP.Bahwa menurut Para Pemohon Keberatan terhadap Permenristekdiktinomor 5 Tahun 2019 tentang Program Provesi Advokat, ketentuana quo bertentangan dengan sejumlah UndangUndang yang lebihtinggi tingkatannya, sehingga merugikan hakhak Para PemohonKeberatan sebagai
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 20-12-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 21-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 246/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 27 Maret 2018 — Pembanding/Penggugat I : PAUZI A md Diwakili Oleh : REFRANTO LANNER NAINGGOLAN
Pembanding/Penggugat II : JOMANSUR Diwakili Oleh : REFRANTO LANNER NAINGGOLAN
Terbanding/Tergugat I : PT Gemilang Sawit Lestari
Terbanding/Tergugat II : RUSDIMAN
Terbanding/Turut Tergugat I : FRIALES TONI SIAHAAN
Terbanding/Turut Tergugat II : MUHAMMAD YUNUS
Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kapolri C q Kapolda Riau C q Kapolres Kuansing
72 — 39
  • denganPasal 28 UndangUndang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja /SerikatBuruh yang menyatakan Siapapun dilarang menghalanghalangi atau memaksapekerja/oburuh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atautidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/ataumenjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh;14.Bahwa dengan adanya pemutusan sepihak yang dilakukan Tergugat dan Turut15.Tergugat maka Penggugat melakukan kordinasi diatas tingkatannya
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 10-07-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 13-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 355/PDT/2014/PT SBY
Tanggal 14 Oktober 2014 — Pembanding/Penggugat : SUNARDI
Pembanding/Penggugat : KHOIRUL ANWAR, SE.
Pembanding/Penggugat : ABDUL MUIS CHOIRUL ULUM
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Kabupaten Ponorogo cq. Bupati Kabupaten Ponorogo. Diwakili Oleh : DR. Drs. AGUS PRAMONO, MM.
Turut Terbanding/Penggugat : TOTOK SUJATMOKO
55 — 13
  • Jika tatacara atau prosedur tersebut tidak ditaati, maka Peraturan PerundangUndangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu UndangUndang tidakboleh mengandung kaedah yang bertentangan dengan UUD, Perda tidakboleh bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang lebih tinggi ;6.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-10-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 170/PID/2020/PT TJK
Tanggal 5 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Apriyono, S.H
Terbanding/Terdakwa : M. Bastian Zailani Bin Yani Basir
69 — 32
  • keadaan memberatkan dan keadaan meringankanberfungsi menentukan berat ringannya pemidanaan sehinggafaktorkeadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini juga dapat dijadikansebagai pembanding antara putusan yang akan dijatuhkan terhadapseorang terdakwa dari terdakwa lainnya dalam perkara yang sejenis,dengan kesalahan yang hampir sama, akibat yang hampir sama, denganfaktor keadaan memberatkan dan meringankan yang juga hampir sama,seharusnya putusan dalam perkara kedua terdakwa tersebut juga hampirsama tingkatannya
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Umum Pembunuhan
Register : 22-04-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 44/PID.B/2014/PN.WKB
Tanggal 26 Juni 2014 — - LUKAS LUPU KAKA
75 — 21
  • oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas1314LUKAS LUPU KAKAbersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, makadengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.Ad. 2.Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain:Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahuluakan diuraikan pengertian dengan sengaja dan Menghilangkan nyawa orang lain ;Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya
Pengadilan PA LABUAN BAJO Perdata Agama
Register : 19-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Lbj
Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 6
  • Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya sepertitingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satusyarat itu tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 3 Februari2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajopada tanggal 19 Februari 2020 dengan Nomor: 11/SKKH/2020/PA.Lbj,yang isinya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 13-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/AG/2012
Tanggal 13 Juli 2012 —
16 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jangan garagaradianggap gugatan Penggugat kabur gugatan Penggugat tidak diterima,kenapa sejak semula gugatan tersebut sudah harus dinyatakan kabur,yakni sejak Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare memeriksa danmengadili tersebut paling tidak Pengadilan Agama Parepare sudahmenyatakan kabur, nanti di putusan banding kemudian membatalkanputusan Pengadilan Agama Parepare dengan mengadili sendiri denganmenyatakan gugatan kabur sehingga tidak menerima gugatan Penggugat,satu lembaga peradilan namun tingkatannya
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 06-10-2004 — Putus : 07-04-2005 — Upload : 21-04-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 80/G.TUN/2004/PTUN.SBY
Tanggal 7 April 2005 — Drs. H. LUTFI BAIHAQI melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI JAWA TIMUR
102 — 56
  • Bahwa memperhatikan Keputusan KPU No. 675 Pasal 9 ayat (1) Pengajuan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/ Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukanoleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya ; 3. Bahwa secara yuridis yang mempunyai hubungan hukum berkaitandengan masalah pencalonan Anggota DPRD Provinsi adalah PartaiPolitik Peserta Pemilu Tahun 2004, bukan orang perorang; 4.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG
Putus : 24-08-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 30/PDT/2016/PT TJK
Tanggal 24 Agustus 2016 —
42 — 17
  • Bahwa Tergugat mempunyai Hak Preferent atau Hak Istimewa, yaknisuatu hak yang oleh undangundang diberikan kepada seorangberpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada berpiutanglainnya sematamata berdasarkan sifatnya piutang.Bahwa langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai denganprosedur maupun hukum yang berlaku, yakni sesuai dengan :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 23-01-2017 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/TUN/2017
Tanggal 7 Maret 2017 — R.A. SRI DARIJAH SUNDARI VS ALIMAN HARISH DAN BUPATI BANGKALAN;
41 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masyarakat;Bahwa, Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayasama sekali tidak mempertimbangkan atau menyinggung peraturanperundangundangan di atasnya yaitu UndangUndang Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secarahukum aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan diatasnya sebagaimana dalam Asas Preferensi yang berlaku dalam konteksini adalah lex superior derogate legi inferior yakni peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — PT. KURNIA TUNGGAL NUGRAHA ( PT. KTN) VS SAHARI
63 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukum melakukan pelanggaran terhadap perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Factitidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang padapokoknya menyatakan bahwa Penggugat dipindahkan bekerja diluar yangdijanjikan yaitu semula dibagian produksi kemudian dipekerjakan kebagian yanglebih rendah tingkatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 04-05-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 PK/Pdt/2009
Tanggal 4 Mei 2010 — BAHARI EFENDI HASIBUAN, ; HUSIN HASIBUAN, JUBEIR HASIBUAN, FATIMAH HASIBUAN, dkk
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ummi ;Ketiga tiganya berada di Arab Saudi, dimana ketigatiganya tidak ikut digugat, sedangkan anak anak dari Pirmanikut digugat yang tingkatannya adalah sama dengan anak anakGundur tersebut ;Bahwa Hamidah mempunyai keturunan yang masih hidupyaitu. : 1. Ayumi, alamat Perumas Mandala Medan., 2. Elga,alamat Jalan Utama Panyabungan., 3. Sartini, Jalan TembungPasar 9 Medan ;Bahwa Tarusun mempunyai keturunan yang masih hidupyaitu.: 1.