Ditemukan 3328 data
90 — 42
Harifin A Tumpa, Juni 2007, hal 24)Menimbang, bahwa pandangan akhir akhir ini telah berkembang dimanaperbuatan melawan hukum dan wanprestasi tidak lagi dipandang sebagai suatuyang saling bertentangan dengan tajam dan berkenaan dengan hal tersebutAtjo Sondjaja berpendapat bahwa gugatan seperti itu merupakan gugatan yangcukup jelas sebab perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawanhukum hanya spesies saja , karena wanprestasi menimbulkan hak dankewajiban hukum karena perikatan, sedangkan perbuatan
179 — 37
Harifin A.Tumpa, SH. MH dalam acara Penutupan Rakerda Pengadilan Tinggi Sumuttanggal 30 Nopember 2012, uang paksa (dwangsom) merupakan upaya paksatidak langsung yang bertujuan untuk memaksa secara psychis kepadaterhukum agar bersedia melaksanakan isi putusan hakim.Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakan dalam hal terhukumdihukum untuk melakukan suatu perbuatan.
238 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.Untuk SalinanMahkamah Agung RIAn PaniteraPanitera Muda Perdata KhususRAHMI MULYATI, SH., MH.NIP: 040.049.629Hal 41 dari 41 hal. Put.No.350 K/Pdt.Sus/201 1
626 — 1235 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA SH. MH. HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,PROF. REHGENA PURBA SH. MS. Dan H. M. HATTA ALI SH.MH. Hakimhakim Agung sebagai Anggota memutuskan dengan amar putusan :MENGADILIHal. 31 dari 37 hal. Put. No. 144 K/Pdt/201232e Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding : PT.PERTAMINA EP dan Pemohon Banding Il : PT.
52 — 11
yangmenyebutkan "adanya pemberian jaminan nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatunkan putusan yangmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama";65.3 Bahwa dalam Gugatan Penggugat memohon agar hakim memutuskanyang amarnya bersifat "condemnatolt, "constitutie dan "decl/aratoir,6768.padahal hukuman "uang paksa" (dwanasom tidak dapat diterapkanuntuk putusan yang bersifat "constitutier dan "declaratoir;(Harifin
HartonoChandrawidjaja, antara lainmenyatakan sebagai berikut:"Uang paksa (dwangson) tidak berlaku terhadap tindakan untukmembayar uang"(Harifin A. Tumpa, SH, "Uang Paksa (Dwangsom)" Jilid , Jakarta:Mahkamah AgungRl, 1992, halaman 27):a. Pasal 611 a ayat (1) Rv (Regement of de Rechtsvordering)menentukan bahwa "dwangsom' dapat dijatuhnkan oleh hakim,kecuali penghukuman pembayaran sejumlah uang.b.
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dirwoto, SH., dan H. Abbas Said, SH. HakimHakim Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untukHal. 43 dari 44 hal. Put. No. 312PK/Pdt/2009 umum pada hari itu) juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir, SH.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belahpihak.Hakim Hakim Anggota : Ket u a,ttd./ H.
41 — 4
Setelah terdakwa berhasil menguasai barangbarang milik saksi Heri dansaksi Samsul tersebut kemudian Kamera Video MD 10.000 Panasonic dan 3 (tiga) buahlampu flash Canon dijual oleh terdakwa melalui internet seharga Rp. 9.000.000, danuangnya dipergunakan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Samsul dan saksi Heri.Bahwa karena percaya dengan sikap dan katakata terdakwatersebutmengakibatkan saksi Samsul Hadi Harifin menderita kerugian lehih kurang Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan saksi Heri Setiawan
88 — 32
Harifin Tumpa., S.H.
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.30UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Pidana,MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.NIP. 040 018 310 Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 755 K/Pid/2010
LISNAWATI
Tergugat:
1.ASNUL FAJRI
2.OYONG SRI
3.Kerapatan Adat Nagari KAN Balai Naras
4.Kepala Desa Balai Naras
5.Kantor Pertanahan Kota Pariman
201 — 49
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan dalildalilPenggugat serta dalildalil bantahan Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat B,Tergugat C dan Tergugat D dihubungkan dengan buktibukti yang diajukandipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajibanuntuk membuktikan hal tersebut di atas;Menimbang, bahwa Harifin A.
28 — 18
pemiliksengketa, maka tidak perlu lagi membuat surat pernyataan bahwa tanahdengan nomor AJB 057/KEC.CIJERUK/1992 adalah milik sah Penggugat,tidak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum kelimabelas yang menyatakanmenghukum kepada Para Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VII, IX, untukmembayar dwangsom/uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus JutaRupiah) per hari atas keterlambatan memenuhi bunyi putusan Pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa menurut Harifin
Arsyad Sanusi, SH tentang Dwangsom, dalambuku Uang Paksa (Dwangsom) Jilid Il oleh Harifin A.
143 — 59
Harifin A. Tumpa, SH, MH, dalambukunyaberjudulMemahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom)danlmplementasinya di Indonesia, PenerbitKencana, Jakarta, 2010halaman 37 bahwa menurut 611 a BRvdiatur bahwa hakim dapatmenjatuhkan dwangsom. Di sini dapat disimpulkan bahwa pasal initidak mengharuskan hakim untuk menjatuhkan dwangsom dalamsetiap kasus yang dihadapi. Hakim dalam hal ini semestinyamempunyai kearifan dankehatihatian dalam menjatuhakandwangsom.4.2. Selanjutnya dalam buku karangan Dr. Harifin A.
10 — 0
Guretno Putra Bin Riuntung selaku keponakan / ahli waris pengganti dari Riuntung Bin Warimin alias Paimin;
- Noer Rohma Afifa Putri Binti Riuntung selaku keponakan / ahli waris pengganti dari Riuntung Bin Warimin alias Paimin;
- Menetapakan ahli waris dari Suwarni alias Warni Binti Warimin alias Paimin yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2020 adalah :
- Soemarlin Binti Soetikno alias Sutikno selaku anak kandung perempuan;
- Moh Harifin
THEODORUS LABA KOLIN, SH
Tergugat:
AYUB BADHY WATUNG
181 — 74
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 1002 K/PDT/2010
Terbanding/Penggugat : PT. YOU TEX
83 — 37
Nomor 4039 K/Pdt/2001, dengan SusunanMajelis Hakim Agung: Bagir Manan (Ketua), Dirwoto dan Harifin ATumpa (masingmasing sebagai Anggota) Tanda Kursif oleh dan dariPenggugat2) Judex facti telah salah mengadili dengan menyatakan gugatanterhadap Tergugat tidak dapat diterima atas alasan, apa yangdiperkarakan samadengan Putusan PN Jakarta Barat Nomor135/Pdt.G/1986. Padahal tidak benar demikian, sebab baik para pihakmaupun objek gugatan tidak sama.
187 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa,SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar,SH., MCL HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Albertina Ho, SH.,MH PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota KetuaTtd./Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. Ttd,. Dr.
Harifin A Tumpa, SH.,MH.Ttd./Prof.Dr. Mieke Komar,SH..MCL. Biaya perkara : Panitera Pengganti1. Meterai .................. Rp. 6.000, ttd./ Albertina Ho, SH.MH.2. Redaksi.................. Rp. 1.000,3. Administrasi kasasi .... Ro. 493.000, Untuk SalinanJumlah ...................Rp. 500.000, Mahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanityera Muda Perdata KnususRAHMIMULYATI, SH.,MH.NIP.040 049 629 Hal. 87 dari 87 hal. Put. No. 01 K/KPPU/2007
98 — 32
Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 (Rujukan; Harifin A.Tumpa, MemahamiEksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 serta Mahkamah AgungR.1.,Direktorat Hukum dan Peradilan, Himpunan Kaidah Putusan Perkara DalamJurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
1.SUSILO
2.YUSTINAH
Tergugat:
1.PT BRI Persero Tbk Unit Adiwerna
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasioanal R.I dan Tata Ruang Kabupaten Tegal
2.Kantor Badan Pertanahan Nasioanal R.I dan Tata Ruang Kabupaten Malang
106 — 17
Harifin A. Tumpa, SH. MH dalamacara Penutupan Rakerda Pengadilan Tinggi Sumut tanggal 30Nopember 2012, uang paksa (dwangsom) merupakan upaya paksatidak langsung yang bertujuan untuk memaksa secara psychis kepadaterhukum agar bersedia melaksanakan isi putusan hakim.Uang paksa (dwangsom) tersebut hanya dapat dikenakan dalam halterhukum dihukum untuk melakukan suatu perbuatan.
145 — 52
Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIIIyang menguasai obyek sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 bahwasanya suatu gugatanperdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yangdikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihakTergugatnya adalah orangorang yang secara nyata benarbenarmenguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan anotasi dari Harifin
Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalahyang diberikan pada Pelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 padahalaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu diaharus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah dan bahkan banyakorang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yangharus membuktikan.