Ditemukan 3026 data
208 — 147
Pasal 1.6 Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatanmelepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atau tanah dengantanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasarmusyawarah;e Pasal 1.10 Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung prosessaling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat,serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk danbesarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatanpengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan
115 — 49
sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum, berbunyi Musyawarah adalah kegiatan yangmengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerimapendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk danbesarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaantanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan
113 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkanalasanalasan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam memutus perkaratersebut sudah tidak menerapkan asas kesetaraan di dalam hukum /Persamaan di hadapan hukum (EQUALITY BEFORE THE LAW) dimanasetiap individu bersamaan kedudukannya di dalam hukum tanpa adapengecualian, dalam hal ini mempunyai kesempatan yang samadalam pembuktian ;Bahkan ketidakseimbangan perlakuan juga sudah dialami oleh Terdakwasejak pelimpahan dari Penyidik kepada Penuntut Umum sebagaimanaterungkap di persidangan dan tertuang
2.AGUS DARMAWIJAYA, S.H., M.H.
3.HERU SANDIKA TRIYANA, S.H.
4.I NYOMAN SUGIARTHA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Hj.ROHYANA DEWI Als Hj.YANA
2.H. SARIMAH IBNU SEDAH, S.IP.
3.JUMEDHAN
151 — 0
Kepala Keluarga CADIRUDIN;
Terbanding/Terdakwa : ADANG SUGANDA, S.AG
124 — 121
operasional sekolah di lingkungan dinas pendidikan kabupaten sukabumi tahun anggaran 2018
1 (satu) rangkap surat keputusan bupati sukabumi nomor 420/kep. 362-disdik/2021 tentang tim bantuan operasional sekolah kabupaten sukabumi tahun 2021
1(satu) rangkap salinan surat keputusan bupati sukabumi nomor 900/kep. 324-disdik/ 2022 tentangn tim bana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dana bantuan operasional sekolah, dan dana bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan
920 — 721
Ketentuanketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepadaKontrak serta menganut prinsip kesetaraan;Bahwa apabila dalam dokumen lelang tidak ditentukan masalahsubkontraktor, maka secara tertulis dapat dikatakan bahwa pekerjaantersebut tidak boleh ada subkonitrak;Bahwa yang dimaksud penyedia barang/jasa spesialis tersebut misalnyaPT.