Ditemukan 3056 data
68 — 9
Triatmo untuk melengkapi data administrasi seperti nomor Suratbadan Usaha, Nomor NPWP, Dokumen Pajak, Surat Ijin Jasa UsahaKonstruksi, Tanda Daftar Perusahaan, Suratijin Usaha Perusahaan, Aktenotaris pendirian Perusahaan dan dokumendokumen lain yangberhubungan dengan PT. Dipo Mulyomas. Lalu salah satu staf PT. DipoMulyomas atas perintah sdr. Triatmo mengirimkan datadata perusahaantersebut kepada Saksi melalui email.
124 — 17
DUDIFATHUL JAWAD, M.Pd mewakili Kementrian Negara Koperasi danUsaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentangPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Himpunanpengusaha Pribumi Indonesia Sukabumi.Bahwa Suratijin terkait KOHIPPI :e Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor503/391/PK/XI/KPMPT tanggal 14 Nopember 2011 yangditandatngani oleh saudara RUDI JUHAYAT, SH selaku KepalaKantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabuni.e
125 — 22
DUDIFATHUL JAWAD, M.Pd mewakili Kementrian Negara Koperasi danUsaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 1987/BH/PAD/KOPERINDAG/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 tentangPengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Himpunanpengusaha Pribumi Indonesia Sukabumi.Bahwa Suratijin terkait KOHIPPI :e Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor503/391/PK/XI//KPMPT tanggal 14 Nopember 2011 yangHalaman 45 dari 173 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2017/PN.
79 — 24
BPR) KabupatenBandung Cabang Banjaran dalam menjalankan usahanya berdasarkan surat ijinusaha dari Direktur Jendral Moneter Nomor : KEP.991/DJM.III.3/1973, suratijin usaha dari Menteri Keuangan R.I.
384 — 792
berada di dobo, di Tual, di NIT dan dimanapun perusahaan ituhanya satu manajemen dan satu tanggungjawab, kalau memangjabatannya pengganti tidak mudah untuk menjadi jabatan penggantinyaHalamani39dari219 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul.karena harus meminta ijin terlebih dahulu dengan Hukum dan Ham tidakmudah orang mengganti Jabatan Direktur itu dan diberikan waktu 14hari yang terdapat di pasal 49 UndangUndang PT ketika akan memintaseseorang menggantikan posisinya sebagai Direktur harus ada suratijin
63 — 17
BPR) KabupatenBandung Cabang Banjaran dalam menjalankan usahanya berdasarkan surat ijinusaha dari Direktur Jendral Moneter Nomor : KEP.991/DJM.III.3/1973, suratijin usaha dari Menteri Keuangan R.I.
50 — 10
dengan masa kerja 120 (seratusdua puluh) hari kalender ; Bahwa benar pada saat itu mekanisme Pendaftaran Lelang tersebutadalah saksi datang ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu SungaiSelatan dengan membawa potongan pengumuman dari surat kabar danmenanyakan kegiatan tersebut di bagian cipta karya yang kemudianselanjutnya mendaftar dengan mengisi blanko pendaftaran danmenunjukkan beberapa dokumen syarat yakni dokumen asli SertifikatBadan Usaha (SBU), Akta Pendirian Perusahaan, Surat Minat, dan SuratIjin
149 — 81
perbuatan yang dilakukan oleh perusahaannya, jadi cabangyang berada di dobo, di Tual, di NIT dan dimanapun perusahaan ituhanya satu manajemen dan satu tanggungjawab, kalau memangjabatannya pengganti tidak mudah untuk menjadi jabatan penggantinyakarena harus meminta ijin terlebih dahulu dengan Hukum dan Ham tidakmudah orang mengganti Jabatan Direktur itu dan diberikan waktu 14hari yang terdapat di pasal 49 UndangUndang PT ketika akan memintaseseorang menggantikan posisinya sebagai Direktur harus ada suratijin
97 — 48
KHOIRIYAH) sedang menjalani cuti melahirkan berdasarkan suratijin cuti alasan penting Nomor 851/15069/Pegum tanggal 29 Nopember2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi JawaBarat dr Hj. ALMA LUCYATI, M.Kes., MSi, MH.Kes. pada point bdinyatakan seluruh kewenangan dr.
148 — 52
Biodata perusahaan yang didalamnya terdapat legalitas usaha seperti SITU(Surat Ijin Tempat Usaha) , SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) , NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) , SIUJK(Sertifikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi), Anggota REI, IMB.d Neraca keuangane Aspek agunan / jaminane Untuk Kredit Kontruksi syarat Utama atara lain :Akte Perusahaanb Pengesahan Menteri dan HAM terhadap akte perusahaan.c Biodata perusahaan yang didalamnya terdapat legalitas usaha seperti SITU (SuratIjin
121 — 34
.* Bahwa kurang lebih sekitar tanggal 2627 Agustus 2013 keluar suratijin penambahan pembayaran untuk pendistribusian KPSdari KepalaArea Operasi VI Semarang keluar , kemudian pada tanggal 30Agustus dicairkan dana tersebut di Kantor Pos Pati.Bahwa benar sehubungan dengan perintah kepala Area Operasi VISemarang saksi Antoni Y Sianturi untuk menyisihkan sisa dana KPSkepada para Ka.MPC, Ka.UPO dan MCO, saksi menyisihkan sebagiandana tambahan KPS tersebut sebesar Rp. 11.000.000, yang mana danatersebut
120 — 78
Ambdec Biodata perusahaan yang didalamnya terdapat legalitas usaha seperti SITU(Surat Ijin Tempat Usaha) , SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) , NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) , SIUJK(Sertifikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi), Anggota REI, IMB.d Neraca keuangane Aspek agunan / jaminane Untuk Kredit Kontruksi syarat Utama atara lain :Akte PerusahaanPengesahan Menteri dan HAM terhadap akte perusahaan.Biodata perusahaan yang didalamnya terdapat legalitas usaha seperti SITU (SuratIjin
64 — 17
BPR) KabupatenBandung Cabang Banjaran dalam menjalankan usahanya berdasarkan surat ijinusaha dari Direktur Jendral Moneter Nomor : KEP.991/DJM.III.3/1973, suratijin usaha dari Menteri Keuangan R.I.
70 — 16
BPR) KabupatenBandung Cabang Banjaran dalam menjalankan usahanya berdasarkan surat ijinusaha dari Direktur Jendral Moneter Nomor : KEP.991/DJM.III.3/1973, suratijin usaha dari Menteri Keuangan R.I.
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Ir. RACHMAT MUSA
142 — 45
Rancang Rencana Indonesia (padahari yang berbeda) dansaya melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen berupa :Akta Pendirian, Badan Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), SuratIjin Gangguan Usaha (SIGU),Tanda Daftar Perusahaan (TDP), NomorWajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan tersebut, Pajak 3 bulan terkhirsejak pelaksanaan tender, SPT Tahun 2014, Sub Bidang Usaha (SBU),Pengalaman Perusahaan, Iljasah Tenaga Ahli/Daftar RiwayatHidup/Pengalaman Pekerjaan;Bahwa dalam pembuktian kualifikasi
IMAM ROESLI PRINGGA JAYA, SH
Terdakwa:
DRS TOTOK SURANTO, Msi
173 — 200
Kasi Lalu lintas dan kepelabuhan berkaitandengan LK3 (laporan kedatangan dan keberangkatan kapal menerbitkannota tagihan jasa labuh;Bahwa ada beberapa perusahaan agen yang sering mengurus jjin SuratIjin Berlayar (SPB), LK3, Bongkar muat dan ship to ship yang salahsatunya adalah PT.
107 — 50
Surat edaran,maupun suratijin operasionalterrnasuk piagam. Buku registersurat tugas. Buku register surat keterangan. Buku register kepegawaian.81 Buku register keuangan. Bahwa benar berkaitan dengan pemberian nomor untuk Surat Keputusan dan jugaPIAGAM serta surat ijin operasional tersebut di catat di dalam buku register SKdan termasuk pemberian nomor juga dari buku ristre SK tersebut, dimana nomoritu diambil sesuai nomor urut pada saat pencatatan di dalam buku register SK itu.
116 — 32
;e Bahwa saksi Zulkifli Assagaf menandatangani dan menyerahkan SuratIjin Penggunaan Dana Tambahan yang diajukan oleh masingmasingKepala Area Operasi pada tanggal 24 Agustus 2013 masih di pertemuanyang dilaksanakan di Hotel Bilique, Lembang. Untuk Area Operasi XMakassar melalui Surat No. 54/Proyek/KPS/KP/0813 tanggal 24 Agustus2013 perihal Persetujuan Alokasi Biaya KPS Area X, sebesar Rp1.507.000.000.
120 — 41
perusahanc Biodata perusahaan yang didalamnya terdapat legalitas usaha seperti SITU(Surat jin Tempat Usaha) , SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) , NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) , SIUJK(Sertifikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi), Anggota REI, IMB.d Neraca keuangane Aspek agunan /jaminane Untuk Kredit Kontruksi syarat Utama atara lain :Akte Perusahaanb Pengesahan Menteri dan HAM terhadap akte perusahaan.c Biodata perusahaan yang didalamnya terdapat legalitas usaha seperti SITU (SuratIjin
154 — 74
Lin Dai Yu, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orangyang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja di wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanandibidang pengankutan ikan tanpa memiliki surat ijin usaha perikanan dan suratijin kapal pengangkut ikan;2.