Ditemukan 3328 data
79 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH., MH.Untuk salinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n.PaniteraPanitera Muda Perkara PidanaMACHMUD RACHIMI, SH., MH.NIP. : 040 018 310Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 291 K/Pid/2011
77 — 24
Harifin A. Tumpa,SH.MH, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalammakalah yang diberikan pada pelatihnan Hakim Pengadilan Negeri tahun2002 pada halaman 26, menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkansesuatu dia harus membuktikan, kelihatannya asas tersebut mudah danbahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yangmenggugat maka ia yang harus membuktikan.
3363 — 3937 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A.Tumpa, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Hatta Ali, SH.MH.,dan Prof. Rehngena Purba, SH.MH., Hakimhakim Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Rabu tanggal 29 September 2010 pada tanggal 29 September2010 (Bukti PK 1). Amar dari putusan No. 300 K/Pdt/2010 tanggal29 September 2010 tersebut adalah sebagai berikut :MENGADILI : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PritaMulyasari : .
PT NEWPORT
Tergugat:
BADAN KERJA SAMA MUTIARA BUANA
141 — 96
Utr26 Februari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam pertimbangannya bahwasanyadwangsom (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayarsejumlah uang dikutip oleh Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi UangPaksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2004), h. 31.
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA., dan H.MOEGIHARDJO, SH., Hakimhakim Agung sebagai Anggota dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 30 Maret 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.
171 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 792/Sip/1972 tanggal 2621973, hal ini sesuai puladengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2331 K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli2009 (Rujukan; Harifin A.Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa(Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta, 2010 serta Mahkamah Agung R.I., Direktorat Hukum danPeradilan, Himpunan Kaidah Putusan Perkara Dalam JurisprudensiMahkamah Agung R.I.
Erni
Tergugat:
1.Agustina
2.H.Abdul Azis
139 — 101
Harifin A. Tumpa, SH. MH.
78 — 7
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. : Bahveadi dalam praktek maka timbulnya putusan yang tidak jelas atau tidak tegas biasanyadimulai dari Surat Gugatan Penggugat... (Lihat dan Bandingkan dengan: DR. HarifinA. Tumpa, S.H. M.H., 2004, Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata, dalamBunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Mahkamah Agung R.I.
55 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, S.H., MH, Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, MADE TARA, S.H. dan Prof. DR. H. MUCHSIN, S.H.,Hakim Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantuoleh H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.Hakim Hakim Anggota:Ketua Majelis,ttd./ MADE TARA, S.H. ttd.
68 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA S.H.,M.H.UNTUK SALINANMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata,SOEROSO ONO, S.H., M.H.NIP. 040 044 809Hal 38 dari 38 hal. Put. No. 3243 K/PDT/2010
RIBUT BUDI SANTOSO
Tergugat:
1.SUPRAYITNO
2.BARI
3.SUDADI
Turut Tergugat:
1.MUFRIADI JAZULI, S.H.
2.PT. INDRAPRASTA
123 — 62
Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., Penerbit : KencanaPrenada Media); Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2018/PN Sda9.
278 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., (mantan ketua MahkamahAgung, dan M. Hatta Ali, S.H., M.H., (Ketua Mahkamah Agung saatini) serta Prof. Dr. HM. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA masingmasingsebagai anggota memutuskan menolak gugatan H.M.
72 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inilah yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Mahkamah Agung RI(Harifin A. Tumpa) sebagai pemaksaan kehendak dari penegak hukum,demi untuk melindungi pelaku yang sesungguhnya, entah ada apa dibaliksemua itu. Ataukah karena aparat penegak hukum di negeri ini kurangmemahami arti penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan itu sendiri?Sesungguhnya kamipun sangat setuju dengan program pemerintah untukmemberantas korupsi di negeri ini, tapi bukan dengan lelucon hukum sepertiini.
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH.,MH. Hakim Agung yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Hal. 71 dari 43 hal. Put. No. 669PK/Pdt/2009M. Hatta Ali, SH.,MH. dan H. Muhammad Taufik, SH.,MH.Hakim Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terouka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutdan Retno Kusrini, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota Ketuattd/. M. Hatta Ali, SH.
123 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARIFIN A. TUMPA, SH.,MHUntuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPANITERA MUDA PERDATASOEROSO ONO, SH.MHNIP. 040 044 809Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 366 K/Pdt/2010
YUSMAWATI,SH
Terdakwa:
WAWAN PAJRI Bin ZAMAH SYARI
26 — 5
Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam buku Komentar danpembahasan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,Pecandunarkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotikadan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis,sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengajamenggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ataudiancam untuk menggunakan narkotika.
710 — 633 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A.Tumpa, S.H., M.H., Dr. H.
65 — 41
Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah AgungNomor 2331 K/Pddt/2008 tanggal 23 Juli 2009 rujukan); Harifin A.Tumpa, memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) danImplementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group,Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 19/PDT/2016/PT YYKJakarta 2010 serta Mahkamah Agung R.I., Direktorat Hukum danPeradilan, Himpunan Kaidaah Putusan Perkara DalamJurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969 2004, Tahun2005).
426 — 283 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harifin A. Tumpa, SH, MH. 41.1 (satu) Buah ID Card Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Kelas ABengkulu atas nama H. Toton, SH, MH Hakim ad hoc Tipikor. 42.1 (satu) bundel copy dokumen yang terdiri dari:a. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n Safri, S. Sos Bin H. Syafii Daud(alm) tanggal 3 Juli 2014.b. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n Safri, S. Sos Bin H.Syafi Daud (alm) tanggal 23 September 2014.c. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan a.n Safri, S.
93 — 49
Harifin A. Tumpa, SH.MH, Hakim Agungpada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam makalah yang diberikan padapelatihan Hakim Pengadilan Negeri tahun 2002 pada halaman 26, menyatakan bahwaasas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikan, kelihatannya asastersebut mudah dan bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yangmenggugat maka ia yang harus membuktikan.