Ditemukan 3106 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/PID.SUS/2017 Tanggal 7 Agustus 2017 — HILDA RIZQY
204 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
204 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) diperiksa pada mulanya untuk tindakpidana pencucian uang terkait tindak pidana narkotika di Jepara yangdiperiksa di Semarang, namun dalam proses perjalanan pemeriksaan tidakditemukan saksisaksi dan buktibukti yang terkait, namun bukannyamelepaskan Terdakwa (Pemohon Kasasi), baik penyidik BNN maupun jJaksapenuntut umum justru menggeser atau mengalihkan penyidikan danmenerapkan pasal lain yang yang terkesan dipaksakan;25.
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi
- ALEX USMAN
147 — 63
147 — 63
jasa apakah diatur, secara globalitu dibolehkan misalnya pasal 96, disebutkan harus menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, kolom penjelasannya itu bunyinya jelaskok yang dimaksud dengan jasa pelayanan adalah biaya perbankan, biayaekspedisi, biaya angkut, biaya asuransi;Bahwa didalam penyusunan harga kontrak itu kan ada biaya langsung, biayalangsung itu yang pertama adalah barangnya misalnya seperti itu, biayalangsung barang nya itu kan baru barang pada pabrikan dimana kita belli,untuk menggeser
Register : 14-01-2016 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg Tanggal 3 Juni 2016 — H. Zainir, ST. Gelar. Datuk Rangkayo Mulie ; Oyer Putra, ST. MT Panggilan Oyer
204 — 144
204 — 144
Marwan Effendi, SH, MM menyatakanbahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalah gunakan,sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertibandan keadilan. Hal ini penting mengingat konsekwensi logis dari delik formil, unsur449dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai salah satuunsure inti harus dibuktikan seperti halnya unsur inti lainnya.Menimbang bahwa menurut Prof.
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi
- FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
182 — 62
182 — 62
di RAPBDP akhirnya ad UPS dan Kemendagri tidakmengkoreksi;Bahwa penyampaian rapat paripurna pembahasan APBDP sekitar Juniawal 2014;Bahwa pembahasan antara komisi dengan mitra pada bulan Juni;Bahwa hasil pembahasan antara komisi dengan mitra diberikan kepadapimpinan dewan, pimpinan komisi, dan pimpinan fraksi;Bahwa setelah pembahasan ditingkat pimpinan, selanjutnya diberikankepada kementrian dalam negeri;Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertemuan pada tanggal 24 Juni2017;Bahwa Pimpinan Dewan bisa menggeser
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
111 — 25
111 — 25
Marwan Effendi, SH, MMmenyatakan bahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalahgunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukum didalammewujudkan ketertiban dan keadilan. Hal ini penting mengingat konsekwensilogis dari delik formil, unsur dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebagai salah satu unsure inti harus dibuktikan sepertihalnya unsur inti lainnya ;Menimbang bahwa menurut Prof.
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi
- SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
172 — 49
172 — 49
Pada saat aanwijzing tersebut walaupunhanya formalitas, tetapi karena saat itu belum ada saya selaku KetuaPanitia memberikan penjelasan untuk menggeser waktu pemasukanpenawaran dari yang awalnya tanggal 9 Februari 2011 menjadi tanggal11 Februari 2011 sampai spektek sudah diberikan kepada peserta.Namun ternyata sampai akhir proses pelelangan selesai tidak pernahada spektek.