Ditemukan 3306 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN AMURANG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 13-05-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN AMURANG Nomor 42/Pid.B/2016/PN Amr
Tanggal 28 September 2016 — Pidana - an Tdw. Ben Hendrik Sampul
118 — 49
  • tersebutkarena sebelumnya Sheila sempat mengatakan kepada saksi bahwa ia hanya menitipkanmobil tersebut selama seminggu ; Bahwa sebelum diambil oleh Sheila, saksi sempat meminjam kepada Sheila dan memakaimobil tersebut kerumah sakit dan saksi sempat melihat bagian laci mobil ada dompet danbukti setoran mobil namun saksi tidak memperhatikan atas nama siapa ; Bahwa saksi masih ingat ciriciri mobil tersebut yaitu berwarna putih namun jenisnyasaksi sudah lupa, pada kaca depan mobil mempunyai stiker yang tulisannya
Pengadilan PN AMURANG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 13-05-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN AMURANG Nomor 41/Pid.B/2016/PN Amr
Tanggal 28 September 2016 — Pidana an. Tdw. 1. OLGA GOLONGI an. Tdw. 2. HENDRIK LUAS Alias UNGKE
114 — 86
  • tersebutkarena sebelumnya Sheila sempat mengatakan kepada saksi bahwa ia hanya menitipkanmobil tersebut selama seminggu ; Bahwa sebelum diambil oleh Sheila, saksi sempat meminjam kepada Sheila dan memakaimobil tersebut kerumah sakit dan saksi sempat melihat bagian laci mobil ada dompet danbukti setoran mobil namun saksi tidak memperhatikan atas nama siapa ; Bahwa saksi masih ingat ciriciri mobil tersebut yaitu berwarna putih namun jenisnyasaksi sudah lupa, pada kaca depan mobil mempunyai stiker yang tulisannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-03-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/PID.SUS/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — H. AMANG SURATMAN UMAR
109 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2 K/PID.SUS/201413.Maharani, tanda terimanya selembar kertas semacam kwitansitapi bukan kwitansi (tulisannya diketik computer).Bahwa saat saksi mengambil uang di Hotel Maharani, yanghadir di tempat tersebut adalah saksi, pak Edison Hamid, SE,Kusnadi dan Santoso (saksi mengetahui bahwa ornag tersebutSantoso atas informasi dari Pak Kusnadi).Bahwa seingat saksi yang tertera dalam tanda terima adalahbahwa sudah terima dari Kusnadi uang sebesarRp750.000.000,00 yang ditandatangani oleh Bapak Sarjono.Bahwa
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 21-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 23 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.SYAHRUL ARIF HAKIM. SH
2.LEONARD S. SIMALANGO,SH
3.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
DEWI PRIYATNI, SP., MP alias NENENG Binti HUPAKDIMANMASAL
111 — 37
  • Bina Sejahtera A 7 tersebut dari media yangmengabarkan bahwa Kepala Desa Bina Sejahtera A 7 tersebut terindikasikorupsi dan selanjutnya kami melakukan penyelidikan; Bahwa pada waktu itu tidak ada orang lain yang diamankan selaindari Terdakwa dan dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas; Bahwa amplop yang berisi uang pecahan Rp 50.000, (Lima puluhribu rupiah) dan Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) tersebut pada waktuTerdakwa diamankan berada di atas meja makan; Bahwa di amplop tersebut tidak ada tulisannya
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2019 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 11 Mei 2020 — Penuntut Umum: 1.GAMA PALIAS, SH 2.ACHMAD FAUZI, SH 3.GALIH MARTINO DWI C, SH 4.FITRIAN YURISTYAWAN. SH Terdakwa: APRILIA JOHIKE DECHRISY
274 — 136
  • ., namun saksi NURHODA KAREPESINAmenyatakan tidak pernah menerima dana belanja konsumsi kegiatan ramahtamah paskibraka, kwitansi yang ditandatangani saksi tersebut adalah untukkegiatan Pekan Olahraga Daerah tahun 2018 dan pada saat saksi NURHODAKAREPESINA menandatangani kwitansi tersebut belum ada tulisannya,sedangkanterdakwa menyatakan uang konsumsi ramah tamah tersebut diserahkan melaluisaksi OKTOVIANUS, dan selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apakah saksiOKTOVIANUS menyerahkan uang konsumsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. IRPAN,, DKK VS PT. ADHYAKSA DHARMASATYA
291 — 495 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., (Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi Rl) dalam tulisannya dengan judul PergeseranPermasalahan Mogok Kerja Menjadi Perselisihan Pemutusan HubunganKerja pada halaman 15, disebutkan bahwa :8 heeeees bahwa mogok kerja tidaklah berdiri sendiri, tetapi sebagai akibatadanya perselisihan hubungan industrial.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 31 Mei 2017 — MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH, DK
84 — 49
  • saksi tersebut tidak pernah dipinjam oleh seseorang;Bahwa pernah ada seseorang isterinya Kepala Desa yang membelipakaian olahraga warna hijau pupus secara cash, tetapi saksi lupa berapastel yang dibelinya;Bahwa waktu itu ada dibuatkan nota pembeliannya tetapi saksi lupaberapa nilainya;Halaman 84 dari 158 Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2017/PN Pik Bahwa kepada Saksi diperlihatkan nota pembelian dari toko Saksi danSaksi membenarkan tandatangan dalam nota pembelian tersebut sebagaitandatangannya tetapi tulisannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
332 — 272 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam tulisannya yang berjudul: "Beberapa Catatan Tentang Kontrak Bisnis Intemasional,Penyelesaian Sengketa", sebagaimana dimuat dalam Varia Peradilan TahunXIIl Nomor 145 Oktober 1997, halaman 137138 (Bukti T.VI/T.VII8):suatu kontrak bisnis bisa juga menjodi kontrak bisnis internasional jika sejakdari awal mulanya pihakpihak yang terikat mengadakan pilihan hukum yangakan mengatur, menguasai atau berlaku bagi kontrak bisnis internasionaltadi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
210 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muslin Muhsin(mantan Wakil Ketua Pengadilan Pajak) dalam tulisannya yang berjudulMemahami Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak (Pengganti UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan PenyelesaianSengketa Pajak), Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, 5 Juni 2002, him.1516 (Bukti PK4c) yang menguraikan bahwa Hakim pada PengadilanPajak hanya memeriksa dan memutus persoalanpersoalan yang menjadisengketa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1588 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
199 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MuslihMuhsin (mantan Wakil Ketua Pengadilan Pajak) dalam tulisannya yangberjudul Memahami UndangUndang No. 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (Pengganti UU No. 17 Tahun 1997 tentang BadanPenyelesaian Sengketa Pajak), Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, 5Juni 2002, him. 1516 (Bukti PK4c) yang menguraikan bahwa Hakimpada Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus persoalanpersoalan yang menjadi sengketa.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-02-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO lawan 1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN 2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi 3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan 4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
418 — 245
  • LAICA MARZUKI, S.H.dalam tulisannya yang berjudul "Pemberlakuan UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan DalamKonteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha NegaraRI" menyatakan bahwa:"Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyaberkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum(onrechmatige overheidsdaad) menurut Pasal 1365 BW Ind tidak lagimenjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi tela1 menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 20-08-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 18 / Pid.Sus / Tipikor / 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 20 Agustus 2014 — ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR
94 — 39
  • gedung senilai Rp.400.000, sesuai Perda KabupatenBalangan Nomor : 04 tahun 2009 tentang Retribusi pemakaian KekayaanDaerah.Bahwa pada tahun 2010 pihak BNK Balangan pernah menggunakanfasilitas Pemda berupa gedung sebanyak 2 (dua) kali namun saksi lupagedung mana saja dan dibulan apa saja.Bahwa dapat saksi jelaskan juga bahwa didalam ketiga kwitansi tersebuttanda tangan saksi namun saksi lupa kapan saksi tandatangan,dan padasaat saksi menandatangani kwitansi tersebut dalam keadaan kosong tidakada tulisannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Maret 2019 — Pidana korupsi - EDY SAPUTRA SURADJA
945 — 551
  • barang bukti yang diperlihatkan penuntut umumnomor 211 berupa 1 (satu) buah tas jinjing kain warna hitam bertuliskancentury 21 ambasador yang didalamnya berisikan 1 buah kantong kresekberwarna silver (abuabu) 24 bundle @100 lembar uang pecahan Rp100.000 atau total senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh jutarupiah);Bahwa terkait barang bukti tersebut saksi baru diperlinatkan oleh penyidikpada pemeriksaan ketiga dan pada saat OTT sepenglihatan saksi tasjinjing tersebut terbalik sehingga tulisannya
    ditanggal 26 September 2018 ;Bahwa semua anggota Komisi B berangkat semua ke Jakarta kecualiBORAK MILTON yang ada kegiatan lain sehingga tidak ikut kunjungan keJakarta;Bahwa terhadap PT Agro Indomas tidak jadi di lakukan kunjungan karenaPT Agro Indomas tidak siap menerima anggota Komisi B DPRDKalimantan Tengah, saat itu YANSON yang mendapatkan informasiterkait dengan hal tersebut ;Bahwa kantor PT BAP yang saksi datangi bersamasama dengan anggotaKomisi B lainnya adalah berada di perkantoran yang ada tulisannya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 01-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 632/Pid.B/2020/PN Pbr
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ERIK RUSNANDAR, SH
Terdakwa:
DAVID KURNIAWAN Als DAVID Bin BENO
95 — 27
  • Saksi bersama Korban SYAMSUL BAHRI ALs SYAMSULpada tanggal 20 Februari 2020 sejak pukul 09.00 Wib untuk urusan usaha,bayar angsuran mobil di Jalan Subrantas, beli kKembang untuk sembayangSaksi dan minum kopi di kedai kopiku.Bahwa Korban SYAMSUL BAHRI ALS SYAMSUL datang seorang dirimenggunakan 1 (Satu) unit Mobil Merk Isuzu Panther warna Silver BM 1242NL dan memakai Baju kaos warna Putih ada tulisannya, celana warna Cream,memakai Tas sandang warna hitam berisikan uang tunai, membawa 1 (satu)unit Handphone
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
984 — 635 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • ,dalam tulisannya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum Dalam TindakPidana Korupsi Yang Bersumber Dari Hubungan Hukum Kontrak DalamHal. 149 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017Bentuk Production Sharing Contract (PSC) Dan Cost Recovery yangmenyatakan bahwa :Melawan hukum menjadi sifat umum dari suatu delik, maka tidakterpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatanmenunjukkan perbuatan itu bukan tindak pidana.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
288 — 129
  • ., dalam tulisannya yang membahas mengenaiKompetensi Peradilan TUN dalam Sistem Peradilan Indonesia, yang ketikatulisan tersebut dipublikasikan menjabat sebagai Wakil Ketua PTUN Palembang,menguraikan adanya pembatasan terhadap obyek sengketa Peradilan TataUsaha Negara, yaitu Pembatasan Langsung, Pembatasan Tidak Langsung, danPembatasan Langsung Bersifat Sementara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 7 Mei 2014 — DR. DRS. BAHASYIM ASSIFIE, M.Si bin KHALIL SARINOTO
389 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H (Mantan Hakim Agung RI)dalam tulisannya pada Harian Surat Kabar KORAN JAKARTA,terbitan hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012, pada halaman 2memberi komentar dan penguraian secara yuridis, bahwapenerapan hukum ketentuan Pasal 197 KUHAP / UU No.8Tahun 1981, yang mengatur tentang syarat pemidanaan adalahtidak bersifat kKumulatif melainkan bersifat alternatif / berdirisendiri, sehingga jika salah satu butir dari Pasal 197 termaksudtidak terpenuhi, maka mengakibatkan putusan batal demihukum
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-02-2011 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 223/Pid.B/2010/PN.Kdr
Tanggal 2 Februari 2011 — Ir. SUPANDJI, MP. Bin YAMIN
48 — 9
  • pemecah jagung ada 2 (dua) unit, alat perontok padi ada1 (satu) unit, mesin diesel ada 1 (satu) unit, bak air, hand sprayer dan terpal,namun penyerahan barangbarang tersebut baik yang pertama maupun yangkedua ada tanda penerimaannya ;e Bahwa terdakwa dalam kegiatan tersebut berperan sebagai apa, saksi tidak tahutapi mengertinya setelah salsi dipanggil kejaksaan kalau terdakwa sebagaibendahara P2SEM ; Bahwa saksi tanda tangan lebih dari 5 (lima) kali dan untuk nilai nominal,seingat saksi tidak ada tulisannya
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 24-06-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1805/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.RULLY MUTIARA, SH, MH
2.RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
Terdakwa:
Drs. Ec. HADI PURNOMO
106 — 35
  • berdasarkan list/daftarvendor yang akan dibayarkan diberikan kepada saksi, Pak Hadimemberikan beberapa bilyet giro sejumlah vendor ekspedisi tersebut danmeminta tanda tangan Saksi, kemudian bilyetbilyet giro tersebut kembaliSaksi serahkan kepada Pak Hadi untuk dilengkapi dan diberikan kepadavendor exspedisi yang bersangkutan untuk dikliringkan(dipindahbukukan) ke rekening milik vendor ekspedisi tersebut;Bahwa Bilyet giro tersebut sebelum saksi tanda tangani masih dalamkeadaan kosongan (tidak ada tulisannya
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2013 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 33/PID.SUS-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 20 Oktober 2013 — I KETUT RUMADI, SKM
62 — 16
  • ABDULLAH M KITTA s/d MOH.RAHMAT G merupakan tulisan 1 (satu) orang karena tulisannya sama semua danpada saat itu pengkaderan hanya dilaksanakan selama 1 (satu) namun dibuatkanpertanggung jawaban seolaholah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari;c. Kegiatan Rakor (Rapat Koordinasi) di Hotel Graha/Citra Mulia JI.
    Donggala sehingga menurutsaksi tidak ada sisa Dana yang dikembalikan ke Kas Negara;Bahwa Berdasarkan masingmasing daftar hadir, daftar penerima uang saku dan daftarpenerima uang transportasi dari beberapa Kegiatan yang diperlihatkan kepada saksi, olehmenyatakan bahwa terdapat tulisannya pada masingmasing daftar tersebut yangmerupakan namanama fiktif yakni Untuk:a. Penyuluhan di SMA Negeri 1 Banawa yang menggunakan dana APBN:e Daftarhadir dari point 41 an. ZULFA s/d poin 200 (dua ratus) an.