Menteri Riset Dan Teknologi Cq. Deputi Jaringan Penyedia dan Pengguna Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Cq. Asisten Deputi Jaringan Penyedia dan Pengguna PENGGUNA IPTEK KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI (Kepala Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi/ PUSPITEK) Serpong, alamat Jln. Raya Muncul Puspitek Serpong, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;III.

Menteri Riset Dan Teknologi Cq.Deputi Jaringan Penyedia dan Pengguna Iptek Kementerian Riset danTeknologi Cq. Asisten Deputi Jaringan Penyedia dan PenggunaPENGGUNA IPTEK KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI(Kepala Pusat Penelitian IImu Pengetahuan dan Teknologi/ PUSPITEK)Serpong, alamat JIn. Raya Muncul Puspitek Serpong, Kelurahan Setu,Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING II semula TERGUGAT II;Il. SURYATIN WIRIADIDJAYA, (inperson), alamat Puspitek Loka JIn.

Internet Hasil Nilai Keseluruhan Mahasiswaatas nama Henry Foord J; Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri PendidikanNasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008, tanggal29 Oktober 2008 Tentang Pengangkatan dan PemberhentianDosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan PimpinanFakultas; n0n enon nnn n nnn nnn nnn ncnnncnneFoto copy sesuai dengan Internet Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tanggal 24 Juni1999 Tentang Pendidikan Tinggi; Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri

Riset, Teknologi,Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun2015 Tanggal 21 Desember 2015 Tentang Standar NasionalPendidikan Tinggi; Foto copy dari foto copy Transkrip Nilai Sementara atasnama Henry Foord Jebss; 00 ne nonoFoto copy sesuai dengan asli Berita Acara Perbaikan NilaiDan Ujian Susulan Mata Ujian Fisika Dasar atas namaHenry Foord JebSs nnnn nnn nnn nnn nnn nnnFoto copy sesuai dengan asli Berita Acara Perbaikan NilaiDan Ujian Susulan Mata Ujian Fisika Dasar Il atas namaHenry

Bahwa Tanpa hak dalam pasal ini bermakna Terdakwa tidak memilikidokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan,Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM untukmembeli narkotika golongan bagi diri sendiri. Perouatan melawan hukumdalam pasal ini adalah Terdakwa membeli narkotika tidak berkaitan denganpengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi.

Bukti P16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Menteri Riset,Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata CaraPenyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugatmengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupunfotokopinya, serta diberi meterai cukup,sehingga sah sebagai alat bukti yang diberitanda T1 sampai dengan T34, dengan perinciannya sebagai berikut:1.

dilibatkan terkaitpelepasan amanah Sdr.Sudirman; Bahwa saksi selama aktif di UMI, pernah melihat Statuta Tahun 2012 namun isinyatidak hafal: Bahwa pemberian amanah sampai dengan pelepasan amanah kepada Penggugatyang dikeluarkan oleh Tergugat, seharusnya memakai Statuta UMI Statuta Tahun2012: Bahwa Pada saat pelepasan amanah kepada pihak Penggugat yang dikeluarkanoleh Tergugat bisa saja menggunakan Statuta terbaru tergantung kapan statutabaru itu berlaku; Bahwa saksi mengetahui mengenai hal Peraturan Menteri

Riset, Teknologi, DanPendidikan Tinggi Republik Indonesia, mengenai hal jika ada Statuta terbaru yangakan dikeluarkan oleh perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swastaharus di unggah dulu di Website Kementerian Riset Dikti; Bahwa setahu saksi pada saat Tergugat membuat Statuta terbaru belum dikirim diWebsite Kementerian Riset Dikti. dan selalu berubahubah;Keterangan Saksi Husnul Mubarak, :Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor: 49/G/2020/PTUN.

Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUNJKT.IGCSE, ditujukan kepada Sdri Princess Janf, (fotokopi sesuaidengan aslinya) ;46.Bukti P 33 : Salinan Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan PendidikanTinggi R.l No. 44 Tahun 2015, Tentang Standar NasionalPendidikan Tinggi, (fotokopi dari fotokopi) ;47.Bukti P 34 : Notula hasil diskusi antara Princess Janf dengan Dr.

Jadi mahasiswapun harustunduk pada aturan SKDGI tersebut ;Bahwa, betul baik dosen dan mahasiswa itu harus mengikuti pedoman yang terdapatdalam SKDGI ;Bahwa, yang harus dicapai oleh fakultas maupun mahasiswa dalam standar nasionalpendidikan tinggi, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Riset Teknologidan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.

Karena dalam undangundangnya mengatur harus beruruturutan;Bahwa, sebuah prodik harus mengikuti Standar Nasional Perguruan Tinggi sesuaidengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun2015;Bahwa, kalau ada yang melanggar ditegur institusinya;Bahwa, iya sebuah pendidikan kedokteran, wajib melakukan penilaian yang akuntabel,transparan objektif ;Bahwa, kalau tidak melakukan penilaian, diberi penjelasan kepada institusi.

Menteri Riset, Teknologi &Pendidikan Tinggi Bapak Prof. Drs. H. Muhammad Nassir,M.Si,AK.,Ph.D.,C.A, 2. Badan Akreditasi NasionalPerguruan Tinggi Bapak Prof. Dr. Mansyur Ramly, 3.Koordinator Kopertis Wilayah III Ibu Dr. Illah Sailah, M.S.;Hal: Permasalahan Dosen Tetap Fakultas TeknikUniversitas Krisnadwipayana, Tanggal 28 Oktober 2016 ; 16.

administratif Penggugat harus mengajukan permohonan izin ceraike instansi dimana Penggugat bekerja yaitu Universitas Sebelas MaretSurakarta.Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Penggugat mengajukan permohonanizin cerai ke Universitas Sebelas Maret Surakarta, tempat dimanaPenggugat bekerja.Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 telah keluar surat izin untuk melakukanperceraian yaitu Surat Keputusan Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiNo. 15/RHS/UN27/KP/2018 Tentang Pemberian Jjin Untuk MelakukanPerceraian Menteri

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yangditandatangani a.n Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi KepalaBiro Keuangan dan Umum Universitas Sebelas Maret AriadhieNursasongko, yang merupakan pemberian izin terhadap Penggugat untukmengajukan perceraian.Putusan No.626/Pat.G/2019/PA.

Fotocopy Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RINomor: 658/KPT /U2017 Tanggal 19 November 2017, diberitanda P6;7. Fotocopy Surat Teguran dan Somasi, diberitanda P7;aoe fs8. Fotocopy Surat Anjuran Disnaker, diberitanda P89. Fotocopy Surat Panggian Untuk Tergugat, diberitanda P9;10.Fotocopy Pembukuan Gaji Tergugat Sampai dengan Terakhir,diberitanda P10;Halaman 14 dari 32 halamanPutusan Nomor 36/Padt.

SebagaiPemimpin Universitas Tritunggal Surabaya yang merupakan PerguruanTinggi Swasta (PTS) maka Pemohon juga mempunyai fungsi dalampenetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan perguruan tinggi untukdan atas nama Menteri (sekarang Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi), sebagaimana hal tersebut ditentukan menurut Pasal 29 ayat (1)Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 216/P/FP/2015/PTUN JKT.huruf b PP No. 4 Tahun 2014.

kepasitassecara Tegas terhadap tata letak dan lokasi apakah menjadi bagian dari arealpatung dr Siwabessy, sehingga Majelis Hakim berpendapat dari keterangansaksi Tergugat tersebut tidak dapat membuktikan objek sengketa adalahmerupakan Dusun Musor;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.1 Lembaran Negara Repulik Indonesia dan bukti T6 tentangPutusan Nomor 199/Pdt.G/2014/PN Amb antara Hans Hateyong,Dkk selakuPara Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri

Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Cq Rektor Universitas Pattimura sebagaiTergugat/Tergugat Intervensi V melawan Jacobus Hatulesila sebagai PenggugatIntervensi, T.l15 Tentang Surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional yang menjelaskan bekas pemilik eigendom verpondingnomor 1054 yang telah diganti rugi dan telah di jual kepada Pemerintah yangsekarang adalah Universitas Pattimura Ambon, terhadap bukti P5 tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa didalam bukti Surat tersebut

RIA SARIFUJIARTI, SH, ketiganya berhubungan sebagaisepupu dengan Mursalin Bin Tepole, berdasarkanPenetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri KendariNo.02/Pen.Pdt.G/2015/PN.Kdi tanggal 30 Januari2015, jo Surat Kuasa No.23/Pdt.G/II/2015/PN.Kditanggal 30 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING, semula PENGGUGAT;Lawan:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA (dahulu)dan sekarang MENTERI RISET TEKNOLOGI DANPENDIDIKAN TINGGI Cq REKTOR UNIVERSITASHALU

MENTERI RISET, TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (DAHULU MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI), Cq. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA, Berkedudukan di Jl. Ir. M.

MENTERI RISET, TEHNOLOGIDAN PENDIDIKAN TINGGI (DAHULU MENTERI PENDIDIKAN DANHalaman 1 dari 95 Putusan Nomor :199/Pdt.G/2014/PNAmbKEBUDAYAAN Ri), Cg. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,Berkedudukan di Jl. Ir. M.

PKI, proyekFakultas Teknik Ambon yang semula merupakan kerjasama antaraPemerintah Republik Indonesia cq Menteri Riset, Teknologi DanPendidikan Tinggi (Dahulu Kementerian Pendidikan dan KebudayaanHalaman 5 dari 95 Putusan Nomor :199/Pdt.G/2014/PNAmbRepublik Indonesia) dan Pemerintah Rusia kemudian berakhir danselanjutnya selurun Aset dari Fakultas Teknik Ambon (FTA) tersebutdiserahkan kepada TERGUGAT, termasuk bidang tanah yang pernahdisepakati pembeliannya oleh Fakultas Teknik Ambon (FTA) denganPENGGUGATI

Menteri Riset Teknologi danPendidikan Tinggi, Cq. Rektor Universitas Pattimura Ambon beralamat di Jl.Ir. Putuhena, Kampus, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, PropinsiMaluku ;Selanjutnya disebut sebagai ............: eee Tergugat Intervensi VAdapun alasanalasan gugatan intervensi ini adalah sebagai berikut :1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah pemilik sah atas tanah Dati yangbernama Dati Tihu yang terletak di Negeri Rumah Tiga, Kecamatan TelukAmbon, Kota Ambon, Propinsi Maluku.2.

Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, alamat GedungllBPP Teknologi Lt. 16 s/d 24, Jl. MH. Thamrin No. 8Jakarta 10340, disebut sebagai Turut Tergugat.Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PN TglTurut Tergugat, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor34/M/SKU/XII/2015 bertanggal 10 Desember 2015, memberikan kuasakepada; Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si., Polaris Siregar, S.H, M.H.

Biaya yang telah dikeluarkan selama menjadi mahasiswa daritahun 2007 sampaidiberhentikan untuk pembayaran registrasidan lainlainnya selama perkuliahantidak kurang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).Jadi jumlah keseluruhannya = Rp. 10.220.000.000 (sepuluh miliardua ratus dua puluh juta rupiah).Bahwa TURUT TERGUGAT/ MENTERI RISET, TEKNOLOGI danPENDIDIKANTINGGI juga memiliki kewajiban hukum terkait dengantanggung jawab PARATERGUGAT atas perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh TERGUGAT III

04 perihalPenyampaian Usulan Anggaran Biaya Tambahan BAPETENyang ditujukan kepada Deputi Bidang PendanaanBAPPENAS tanggal 11 Mei 2004 ;Surat BAPETEN Nomor : 0830/ KU.00.01/KA/ 04 perihalPenyampaian Usulan Anggaran Biaya Tambahan BAPETENyang ditujukan kepada Direktur Jenderal AnggaranDepartemen Keuangan RI tanggal 11 Mei 2004 ;Fotokopi Legalisir Surat BAPETEN Nomor : 0406/KU.00.01/K/II 04 tanggal 26 Februari 2004 perihalPenyampaian Usulan Anggaran Biaya Tambahan BAPETENyang ditujukan kepada bapak Menteri

Riset danTeknologi;Fotokopi Legalisir Surat BAPETEN Nomor : 1995/KS.00.01/BP/X 04 tanggal 15 Oktober 2004 perihalPermohonanrevisi DIP Proyek PKS yang ditujukankepada Direktur Jendral Anggaran dan PerimbanganKeuangan ;1 (satu) lembar asli Surat PT Hoemar No. 04ADM/MW/01/XI1 ;1 (satu) bendel bukti setoran dan tarik ATM BCA ;1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Jabar ;1 (satu) exemplar Sertifikat Tanah No. 794169 ;1 (satu) bendel Perjanjian Perikatan Jual BeliRaffless Hills Cibubur ;5 (lima) lembar

Riset danTeknologi;Fotokopi Legalisir Surat BAPETEN Nomor : 1995/KS.00.01/BP/X 04 tanggal 15 Oktober 2004 perihalPermohonan revisi DIP Proyek PKS yang ditujukankepada Direktur Jendral Anggaran dan PerimbanganKeuangan ;1 (satu) lembar asli Surat PT Hoemar No. 04ADM/MW/01/XI1 ;1 (satu) bendel bukti setoran dan tarikKATM BCA ;1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank Jabar ;1 (satu) exemplar Sertifikat Tanah No. 794169 ;Hal. 38 dari 58 hal.

SUSIANTO, SH,MHum,CA
4.BUDHY PAKARTI
5.ARIO HARDICKDO, SH
6.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Cq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
7.MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
8.LEMBAGA LAYANAN PERGURUAN TINGGI LLDIKTI WILAYAH VII

Foto Copy S Keputusan Menteri Riset Teknologidan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 658/KPT/I/2017tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Dehasen Bengkulu diBengkulu dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dehasen di Bengkulu keUniversitas Dehasen Bengkulu di Kota Bengkulu yang diselenggarakanoleh Yayasan Dehasen, telah bermaterai cukup, Sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi Tanda P6;7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Terguran / Somasisatu kepada Dwi Wulandari, S.Kep,.

Tri Harsoberdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Nasional ( buktiT.1.2.3.34); Dalam Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah Dan Kuasa,dalam surat ini disebutkan Prof.Dr. Ir.

Alona ;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat bukti surat T1 tentang Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171KW090220180003 tanggal 9 Pebruari 2018, T2 tentang Fotocopy KutipanAkta kelahiran Nomor : 8171LU171220180005 atas nama Chrezllyn AlyonaHalaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Padt.G/2019/PN.Amb.tanggal 17 Desember 2018, T3 tentang Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :8171011712180001 tanggal, 17 Desember 2018, T4 tentang Fotocopy SuratKeputusan Menteri

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor3654/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 28Pebruari 2019, dan T5 tentang Fotocopy Surat Keterangan Nomor :1459/PL13/KL/2019 tanggal 8 Juli 2019, serta saksisaksi yang pada pokoknyamenerangkan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut:1.

(Sertifikat Akreditasi) No.089/BANPT/Akred/S/III/2015, tanggal 14 Maret2015, (fotokopi dari hasil scan);: Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 707/L3/KP/SKNPNS/2010, Tanggal 30 September 2010,(fotokopi sesuai dengan asli);: Penyampaian Salinan Putusan Menteri Riset,Tehnologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor27/M/KP/III/2015, tanggal 20 Maret 2015,(fotokopi dari fotokopi);: Nota Dinas Dekan FISIPOL UKI Nomor003/ND/Dekan/2015 tanggal 13 November 2015,(fotokopi dari fotokopi);: UndangUndang

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor: B/124/M/HK.04.00/2019, tanggal 20 Maret2019, Perihal Penjelasan Pemblokiran SABH Yayasan Trisakti.(Fotokopi sesuai dengan asli);Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor:0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979, Tentang PenyerahanPembinaan dan Pengelolaan Universitas Trisakti KepadaYayasan Trisakti.