Hadjon (dalam Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, 2005), mengatakan bahwa setiap tindakanpemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yangsah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi,delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskanmelalui pembagian kekuasaan negara oleh undangundang dasar,sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenanganyang berasal dari pelimpahan.

berlaku dan berdasarkanPenjelasan Pasal 1 angka 1 UndangUndang nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan jika yangdimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yangbersifat eksekutif;Menimbang bahwa Bupati atau Kepala daerah didalammelaksanakan kegiatankegiatan yang terkait dengan pelaksanaanpemerintahan terkadang melahirkan suatu Keputusankeputusanyang merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara (hukumPublik) dan tindakan hukum perdata (Privat);Menimbang bahwa Philipus M Hadjon

(Philipus M Hadjon, PengantarHukum administrasi Indonesia, Gadjah Mada UniversityPress, Yogyakarta, 1997, halaman 139140);Menimbang bahwa lebih lanjut Philipus M Hadjon menyatakandengan perbedaan tersebut, tanggung gugat sehubungan dengansSuatu perbuatan hukum publik adalah pada Pejabat (ambtsdrager),sedangkan tanggung gugat sehubungan suatu perbuatan hukumprivat yang dilakukan pemerintah adalah badan hukum publik,sehingga gugatan sengketa dalam Tata Usaha Negara ditujukankepada Pejabat yang membuat

Hadjon, SH adalah berdasarkan Pasal 21ayat (3), (4), (5) UndangUndang No.1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara sebagai berikut Pasal 21 UndangUndang No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara ayat :(3). Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uangpersediaan yang dikelolanya setelah :a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan olehPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ;b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran ;c.

Hadjon, S.H., dkk GadjahMada University Press, cetakan kesebelas,Yogyakarta, 2011, halaman 55 (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Halaman 102 dari 149 halaman. Putusan Nomor : 112/G/2016/PTUN. JKT39. Bukti T 3940. Bukti T 4041. Bukti T 4142. Bukti T 4243. Bukti T 4344. Bukti T 4445.

Hadjon, S.H.

Hadjon(Guru Besar Universitas Trisakti) menjelaskan antara lain:bahwa sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 (Bukti T25)mengatur : (Ahli membaca isi Pasal 25) yakni : ayat (1)Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancamanhukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)Halaman 140 dari 149 halaman. Putusan Nomor : 112/G/2016/PTUN. JKTdan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

Hadjon maka Majelis Hakim menilai bahwasecara prosedural dan substansial telah tepat dan berdasarkanhukum langkahlangkah yang ditempuh Tergugat dalam menerbitkanobyek sengketa Bukti P1 = T1, dan Majelis Hakim menilai tidakterdapat cacat juridis dalam penerbitan obyek sengketa, dengan demikianatas gugatan Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan ditolakuntuk seluruhnya.

yangbelum dibagi, namun dibantah oleh Turut Terbanding V/Tergugat dengan dalilbantahan bahwa tanah sawah ini adalah tanah warisan yang sudah dibagi yangmerupakan bagian dari Turut Terbanding VTergugat ; yang mana untukkepentingan dalil gugatan terkait dengan obyek tanah sawah ini, ParaTerbanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi yaitu : Bukti Surat P. 6 a berupa Sertifikat hak Milik No. 3, tertanggal 15 Oktober1977 yang masih tercantum atas nama Henderina Heloana; Saksi Hetty Hadjon

telah menetapkanTergugat sebagai curator/oengampu dari Rudi Arnol Thobias Nalle;Menimbang, bahwa selain dalil gugatan Penggugat intervensi tersebutdiakui oleh Turut Terbanding V/Tergugat didukung dengan bukti surat PT. yang sama dengan T s/d Ill 2 berupa Akta Perdamaian yang telahberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa selain itu dalil gugatan Penggugat intervensi tersebutdiatas juga didukung oleh keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaTerbanding/Para Penggugat yang terdiri dari saksi Hetty Hadjon

Saksi Hetty Hadjon Manoe : Bahwa tanah sengketa adalah sebagian dari tanah milik MarkusHeloana dan Hana Heloana Loak (yaitu ayah dan ibu dariHenderina Nalle Heloana dan Mariana Welkis Heloana) yang manasebagian diberikan kepada Mariana Heloana / Mariana WelkisHeloana (sebelah barat), sedangkan tanah sengketa diberikankepada Henderina Heloana / Henderina Nalle Heloana (sebelahtimur);b. Saksi Ameli M.

Hadjon sahnya suatu Ketetapan/KeputusanPejabat Tata Usaha Negara adalah didasarkan adanya kewenangan olehPejabat Tata Usaha Negara tersebut dan tidak ada cacat yuridis terhadapKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, cacat yuridis tersebutterjadi karena adanya tindakan (cacat kehendak) berupa dwang, dwallingatau bedrog, di mana salah satu hal yang dapat membatalkan suatuperizinan adalah adanya tipu muslihat (bedrog), Termohon PeninjauanKembali terbukti telah melakukan tindakan tipu muslihat

Hadjon, dkk., Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, cetakan kesembilan, 2015, halaman 316, tidak setiap keputusan tata usahanegara (KTUN) dapat langsung digugat melalui peradilan tata usahanegara;Tentang hal ini dapat dicermati dalam ketentuan Pasal 48 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikutiplengkap sebagai berikut:(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaradiberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan

Hadjon, dkk, Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, cetakan kesembilan, 2015, halaman 274, asas kecermatan mengandung arti,bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengancermat.

Hadjon,dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada UniversityPress, Jogjakarta, cetakan ke sembilan, 2015, halaman 274) karenaPenggugat saat itu dalam status dosen nonaktif;Maka salah satu pertimbangan dalam Keputusan Rektor yang menjadiobjek sengketa adalah status Penggugat sebagai dosen nonaktif.Terbitnya Keputusan Rektor yang menjadi objek sengketa adalah upayaTergugat untuk kembali pada Dasar Fakta yang Teguh sebagailandasan dalam menerbitkan suatu kKeputusan tata usaha negara yangsudah

Hukum administrasidapat dikatakan sebagai Hukum Antar" (Philupus M Hadjon,dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction tothe Indonesian Administrative Law, Hal. 456) . MenurutPhilipus M Hadjon, Penerapan sanksi secara bersamasamaantara hukum administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadiyakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. KumulasiEksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secarabersamasama dengan sanksi lain seperti sanksi pidana atausanksi perdata.

Hadjon, S.H.Menimbang, bahwa saksi Mei Abeto Harahap, S.H.M.H dipersidangan telahmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut :Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat berawal dari adanya temuan dariBPK terhadap audit keuangan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dariPenanganan asset terpidana Hendra Rahardja;Bahwa Jaksa Agung membentuk Tim Ad Hoc gabungan yang diketuai JaksaAgung Muda Pembinaan untuk menyelesaikan Penanganan asset terpidanaHendra Rahardja;bahwa dalam inspeksi

Philipus Mandiri Hadjon, S.H., dipersidangantelah memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut : Bahwa antara saksi dan terlapor berbeda.

Philipus Mandiri Hadjon, S.H.

Hadjon.

Hadjon, et. al., dalam bukuyang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gadjah MadaHalaman 5 dari 82 halaman Putusan Nomor : 173/G/2014/PTUNJKTPAGEUniversity Press, tahun 2005, halaman 323324 yang menyatakanBerdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatanadalah : $= === == === ===a bagi pihak yang dituju dengan sebuah KTUN (pihak II): 90 hari sejaksaat KTUN itu diterima ; b bagi pihak Ill yang berkepentingan: 90 hari sejak saat KTUN itudiumumkan , Yang menjadi masalah

Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Gajah Mada University Press, 2005, halaman 274) ;Bahwa dalam penerbitan KEPUTUSAN a quo, Tergugatterbukti tidak memasukan semua kepentingan yangrelevan kedalam pertimbangannya, hal ini terlihat dengandi berikannya kewenangan kepada CV.

Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Gajah Mada University Press, 2005, halaman 275) ;Bahwa Keputusan TERGUGAT tidak menyebutkan alasanmengapa keputusan tersebut dikeluarkan , Penggugathanya memberikan alasan bahwa KEPUTUSAN tersebutdikeluarkan karena ada Perjanjian Kerjasama Penambangandengan CV. BAA, dan CV.

Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.Halaman 25 dari 94 halaman.

pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah adaoleh badan atau pejabat TUN yang telah memperoleh wewenangpemerintahan secara atribusi kepada Badan atau Pejabat TUN lainnya.Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Hadjon* yang mengatakan kitaberbicara tentang delegasi dalam hal ada pelimpahan atau penyerahan suatukewenangan yang ada;Bahwa berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan Presidendapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,dan pemberhentian

Hadjon. 1993. Pemerintahan menurut Hukum (Weten Rechtmatig Bestuur).Surabaya: Yuridika.hlm. 130.Halaman 27 dari 94 halaman.

Hadjon, SH., bahwa cacat hukum dalamsuatu Keputusan TUN dapat berupa cacat wewenang, cacat prosedurdan cacat substangi (Philipus M. Hadjon, Klasifikasi dan IdentifikasiCacat Yuridis Dalam Bidang Tata Usaha Negara, Makalah) ;Hal. 22 dari 114 hal: Putusan No. 316/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim,)Bahwa lebih lanjut dari makalah tersebut dapat disimpulkan bahwaPhilipus M. Hadjon, pada pokoknya menyatakan : Bahwa cacat wewenang berkenaan dengan ketidak absahanwewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan.

Hadjon sahnya suatu Ketetapan/KeputusanPejabat Tata Usaha Negara adalah didasarkan adanya kewenangan olehPejabat Tata Usaha Negara tersebut dan tidak ada cacat yuridis terhadapKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, cacat yuridis tersebutterjadi karena adanya tindakan (cacat kehendak) berupa dwang, dwallingatau bedrog; di mana salah satu hal yang dapat membatalkan suatuperizinan adalah adanya tipu muslihat (bedrog), Termohon Kasasi terbuktitelah melakukan tindakan tipu muslihat dengan memasukkan

Hadjon dkk., 1994 : 284). Tidakdiinformasikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 56/PMK.011/2011oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada Pemohon pada saat pengurusan suratPemberitahuan Impor Barang (PIB) pada Instansi Sea Cukai menimbulkankerugian pada Pemohon, dengan demikian Peraturan Menteri Keuangantersebut pembentukannya tidak memenuhi "asas keterbukaan".

Hadjon, S.H., dkk dalam bukunya"Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah MadaUniversity Press Yogyakarta Cetakan ke empat Tahun 1995 halaman324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata)mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungankausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugatdengan kerugiannya atau kepentingannya;Bahwa memperhatikan dasar dari penerbitan sertipikat perkara a quo,maka tidak ada lagi kepentingan dari Penggugat untuk

Cermat sebelum Keputusan dan/atauTindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.Bahwa lebih lanjut terhadap unsurunsur yang terdapat dalam pengertianasas kecermatan tersebut di atas, menurut pendapat Safri Nugraha danPhilipus M Hadjon adalah sebagai berikut :a.

Asas kecermatan (carefulness)sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambilkeputusan untuk senantiasa selalu bertindak hatihati, yaitu dengancara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenapaspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagiwarga masyarakat.Begitupula dalam pandangan Philipus M Hadjon dkk., PengantarHukum Administrasi Negara, Gajahmada University Press, Cet.

Bahwa karena perpanjangan SHGB No. 1090 pada Kantor BPN Surabaya memerlukan biaya, TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT melalui kuasahukumnya PITER HADJON, SH, MH penambahan uang muka yang akandiperhitungkan pada saat pelunasan sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah).

Hadjon, S.H., asas legalitas dalamsuatu pembentukan peraturan perundangundangan berkedudukan sebagai batuuji keabsahan suatu peraturan perundangundangan tersebut. Lebih lanjutmenurut Prof. Dr. Philipus M.

Hadjon, S.H., agar suatu peraturan perundangundangan sah, maka berdasarkan asas legalitas peraturan perundangundanganyang dibentuk tersebut harus memenuhi ketiga unsur berikut:e Substansi: Secara substansi peraturan perundangundangan tersebut harus:1 Sesuai dengan jenis hierarki, dan materi muatan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi di atasnya baik secara langsungyang menjadi dasaran produk perundangundangan tersebut, maupuntidak langsung;2 Isinya berdasar pikiran analisa yang logis dan