Ditemukan 432 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1657/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMP PLANTATION
2816 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
Register : 03-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 721 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 — PT. SARANA TITIAN PERMATA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 721/B/PK/PJK/2016mata karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak (tanpa) berusaha melakukan penjualan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel (PK) kepada pihak lain, dan PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) belummempunyai Pabrik/Unit Pengolahan TBS (Pabrik Kelapa Sawit),adalah merupakan kesimpulan yang salah dan keliru denganmengabaikan faktafakta dan buktibukti ada di dalam persidanganbanding di Pengadilan Pajak.Padahal, faktafakta dan buktibukti kebenaran
Putus : 27-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 676/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT. VICTORINDO ALAM LESTARI
14327 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu menetapkan kembali SPK PBK NomorKEP59/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 adalah tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan cacat hukum;b Bahwa alasan permohonan PK dalam perkara a quo berupa berupa Crude PalmOil (CPO) sebanyak 4.350 Ton yang diberitahukan dalam PEB Nomor 005445tanggal 31 Desember 2010 dan Tanggal Perkiraan Ekspor 6 Januari 2011 semuladengan Pos Tarif 1511.10.00.00, Tarif Bea Keluar 15% Harga Ekspor USD1.010/MT (Kurs 1 USD = Rp9.044,00), ditetapkan
Putus : 05-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1136/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. AGRO MUKO
148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun hasil perkebunan kelapa sawit PemohonBanding ini tidak dimaksudkan untuk dijual, tetapi seluruhnyadiolah lebih lanjut menjadi produk minyak kelapa sawit/Crude PalmOil (CPO) dan Inti sawit/Palm Kernel (PK). CPO dan PK yangdihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain danmerupakan pendapatan bagi Pemohon Banding;Halaman 7 dari 49 halaman. Putusan Nomor 1136/B/PK/PJK/2016 Perkebunan Karet mulai dari pengolahan lahan, menanam,memelihara, membangun dan memanen Getah Karet.
Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DASA ANUGRAH SEJATI;
299 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel); danBahwa dalam hal ini
Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1296/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SISIRAU
2212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sekarang Termohon Peninjauan Kembalimelakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkanTandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakanBarang Kena Pajak (BKP) Tertentu. yang bersifat strategis yangdibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, TandanBuah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO)dan Palm Kernel (PK) yang merupakan Barang Kena Pajak.Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalitidak melakukan penyerahan TBS hanya menyerahkan Crude PalmOil
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
3822 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;3.5.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.5.3.
Putus : 19-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
3620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibebaskan dari pengenaan PPN,sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan KMK575, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yangterpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka:> Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil
Register : 11-08-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1139 B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRO MUKO;
2324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1139/B/PK/PJK/2016Banding ini tidak dimaksudkan untuk dijual, tetapi seluruhnyadiolah lebih lanjut menjadi produk minyak kelapa sawit/Crude PalmOil (CPO) dan Inti sawit/Palm Kernel (PK). CPO dan PK yangdihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain danmerupakan pendapatan bagi Pemohon Banding; Perkebunan Karet mulai dari pengolahan lahan, menanam,memelihara, membangun dan memanen Getah Karet.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
2812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 771/B/PK/Pjk/2017memanen TBS dari kebun sendiri yang kemudian diolah menjadi Crude PalmOil (CPO), Inti Sawit, Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Meal (PKM) dipabrik milik sendiri;Bahwa Pemohon Banding hanya melakukan 1 (satu) kegiatan usahayaitu melakukan penyerahan yang terhutang pajak yaitu menyerahkan/menjualCrude Palm Oil (CPO), Inti Sawit, Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Meal(PKM) dan tidak menjual TBS hasil kebun milik Pemohon Banding kepada pihaklain, sehingga Pajak
Putus : 01-01-1970 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Januari 1970 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
64120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan PMK78, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka: Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), Inti Sawit, Palm Kernel Oil (PKO) dan PalmKernel Meal (PKM), dapat
Putus : 26-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1177/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PADANG PALMA PERMAI
2922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lagi pula Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel dan menyertakan faktafakta dan buktibuktiyang dapat menggugurkan dalildalil Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A UndangUndang Pajak Pertambahan
Putus : 31-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1360 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARI SAWIT JAYA
15739 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam Pasal 2ayat (1) KMK575 dan penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (3)UU PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan KMK575, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka: Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1540 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17467 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2012;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak setuju dengan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp29.916.824,00 sebagaimana dimaksudTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karenapenyerahan produk akhir yang Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) lakukan adalah penyerahan Crude PalmOil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO) dan hasil olahan lainnya yangmerupakan BKP yang penyerahannya diwajibkan memungut PPNatau terutang PPN,
Register : 09-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
2719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;b. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan baranghasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;c.
Putus : 30-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1654/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMP PLANTATION
2813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan fterintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 274/Pid.B/2020/PN Sak
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
MISNAN ALIAS ANAN BIN KARYO
5220
  • Setelah sudah siap, makaSaksi langsung mengkonfirmasi kepada security agar memanggil masukSopir Truk untuk dilakukan penimbangan dan pemuatan Minyak Crude PalmOil (CPO), selanjutnya Sopir Truk pengangkut Minyak Crude Palm Oil (CPO)masuk ke bagian timbangan untuk dilakukan penimbangan saat Truk dalamkeadaan kosong lalu dilakukan penyesuaian data yang ada di bagiantimbangan.
    Kemudian Truk masuk ke bagian pemuatan Minyak Crude PalmOil (CPO) untuk dilakukan pemuatan dan setelah selesai dilakukanpemuatan, selanjutnya operator pengisian memasang Locis (Segel) padarantangan penutup Tangki CPO (Inlet=masuk dan Outlet=keluar) danselanjutnya dilakukan penimbangan terhadap Truk tangki yang sudahbermuatan CPO dan setelah sampai di Timbangan, Operator Timbanganmenyesuaikan dengan Nomor Polisi Truk yang masuk dengan yang keluardan setelah dinyatakan sesuai, Operator akan mengeprint
Putus : 26-04-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN DUMAI Nomor 35/Pdt G/2015/PN Dum
Tanggal 26 April 2016 — YAYASAN RIAU MADANI, Badan Hukum, berdomisili di Pekanbaru, Jalan Repelita I No.25 A Tampan, Pekanbaru, didirikan berdasarkan Akta Notaris ,Nomor 29 tanggal 19 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi, S.H dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.3216.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani, yang mana dalam hal ini, yang maju ke persidangan 1. N a m a : SURYA DARMA Kewarganegaraan ` : Indonesia Pekerjaan : Ketua Umum Yayasan Riau Madani Alamat : Jl.Repelita I No.25 A Tampan Pekanbaru 2. N a m a : MATURIDI Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Ketua I Yayasan Riau Madani Alamat : Jl. Repelita I No.25 A Tampan Pekanbaru 3. N a m a : AHMAD JHONI Kewarganegaraan ` : Indonesia Pekerjaan : Sekretaris Umum Yayasan Riau Madani Alamat : Jl.Repelita I No.25 A Tampan Pekanbar 4. N a m a : RIO RIZAL Kewarganegaraan : Indonesia Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Riau Madani Alamat : Jl. Repelita I No.25 A Tampan Pekanbaru Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------PENGGUGAT Lawan 1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Provinsi Riau Cq Pemerintah Kota Dumai ( Wali Kota Dumai ) , beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Dumai di Jalan Perwira Kota Dumai, sebagai TERGUGAT 2. PT. Wilmar Nabati Indonesia, beralamat di Jalan Datuk Laksamana / Kawasan Pelabuhan Indonesia I Kota Dumai, sebagai TURUT TERGUGAT I 3. PT. Inti Benua Perkasatama, beralamat di Jalan Datuk Laksamana / Kawasan Pelabuhan Indonesia I Kota Dumai, sebagai TURUT TERGUGAT II 4. PT. Nagamas Palm Oil, beralamat di Jalan Datuk Laksamana / Kawasan Pelabuhan Indonesia I Kota Dumai, sebagai TURUT TERGUGAT III 5. PT. Pelabuhan Indonesia I ( PT. Pelindo I ) Cabang Dumai, beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim Kota Dumai, sebagai TURUT TERGUGAT IV
286148
  • B.XV74/PI.US.15 tanggal01 April 2003 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Bagiandari Hak Pengelolaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia diPelabuhan Dumai, dimana TURUT TERGUGAT IV menguasailahan objek perjanjian dimaksud berdasarkan Sertifikat HakPengelolaan No. 01 tanggal 13 Juni 1994;3.Kerjasama dengan PT Nagamas Palmoil Lestari (ic. TURUTTERGUGAT Ill) sesuai perjanjian No.
Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2117 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IVO MAS TUNGGAL
2912 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Kernel); danBahwa dalam hal ini Majelis
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
2722 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diatur dalam Pasal 2ayat (1) PMK78 dan penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (3)UU PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan PMK78, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka: Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil