Ditemukan 432 data
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 721/B/PK/PJK/2016mata karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak (tanpa) berusaha melakukan penjualan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel (PK) kepada pihak lain, dan PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) belummempunyai Pabrik/Unit Pengolahan TBS (Pabrik Kelapa Sawit),adalah merupakan kesimpulan yang salah dan keliru denganmengabaikan faktafakta dan buktibukti ada di dalam persidanganbanding di Pengadilan Pajak.Padahal, faktafakta dan buktibukti kebenaran
143 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu menetapkan kembali SPK PBK NomorKEP59/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 adalah tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan cacat hukum;b Bahwa alasan permohonan PK dalam perkara a quo berupa berupa Crude PalmOil (CPO) sebanyak 4.350 Ton yang diberitahukan dalam PEB Nomor 005445tanggal 31 Desember 2010 dan Tanggal Perkiraan Ekspor 6 Januari 2011 semuladengan Pos Tarif 1511.10.00.00, Tarif Bea Keluar 15% Harga Ekspor USD1.010/MT (Kurs 1 USD = Rp9.044,00), ditetapkan
14 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun hasil perkebunan kelapa sawit PemohonBanding ini tidak dimaksudkan untuk dijual, tetapi seluruhnyadiolah lebih lanjut menjadi produk minyak kelapa sawit/Crude PalmOil (CPO) dan Inti sawit/Palm Kernel (PK). CPO dan PK yangdihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain danmerupakan pendapatan bagi Pemohon Banding;Halaman 7 dari 49 halaman. Putusan Nomor 1136/B/PK/PJK/2016 Perkebunan Karet mulai dari pengolahan lahan, menanam,memelihara, membangun dan memanen Getah Karet.
29 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel); danBahwa dalam hal ini
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
sekarang Termohon Peninjauan Kembalimelakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkanTandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakanBarang Kena Pajak (BKP) Tertentu. yang bersifat strategis yangdibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, TandanBuah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO)dan Palm Kernel (PK) yang merupakan Barang Kena Pajak.Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalitidak melakukan penyerahan TBS hanya menyerahkan Crude PalmOil
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;3.5.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;3.5.3.
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibebaskan dari pengenaan PPN,sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan KMK575, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yangterpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka:> Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil
23 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1139/B/PK/PJK/2016Banding ini tidak dimaksudkan untuk dijual, tetapi seluruhnyadiolah lebih lanjut menjadi produk minyak kelapa sawit/Crude PalmOil (CPO) dan Inti sawit/Palm Kernel (PK). CPO dan PK yangdihasilkan inilah yang kemudian dijual kepada pihak lain danmerupakan pendapatan bagi Pemohon Banding; Perkebunan Karet mulai dari pengolahan lahan, menanam,memelihara, membangun dan memanen Getah Karet.
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 771/B/PK/Pjk/2017memanen TBS dari kebun sendiri yang kemudian diolah menjadi Crude PalmOil (CPO), Inti Sawit, Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Meal (PKM) dipabrik milik sendiri;Bahwa Pemohon Banding hanya melakukan 1 (satu) kegiatan usahayaitu melakukan penyerahan yang terhutang pajak yaitu menyerahkan/menjualCrude Palm Oil (CPO), Inti Sawit, Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Meal(PKM) dan tidak menjual TBS hasil kebun milik Pemohon Banding kepada pihaklain, sehingga Pajak
64 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan PMK78, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka: Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), Inti Sawit, Palm Kernel Oil (PKO) dan PalmKernel Meal (PKM), dapat
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagi pula Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude PalmOil (CPO) dan Palm Kernel dan menyertakan faktafakta dan buktibuktiyang dapat menggugurkan dalildalil Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A UndangUndang Pajak Pertambahan
157 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Pasal 2ayat (1) KMK575 dan penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (3)UU PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan KMK575, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka: Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil
174 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2012;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak setuju dengan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp29.916.824,00 sebagaimana dimaksudTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karenapenyerahan produk akhir yang Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) lakukan adalah penyerahan Crude PalmOil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO) dan hasil olahan lainnya yangmerupakan BKP yang penyerahannya diwajibkan memungut PPNatau terutang PPN,
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil (CPO), dapat dikreditkan;b. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan baranghasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapat dikreditkan;c.
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan :Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan fterintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Karmel), danBahwa dalam hal ini
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
MISNAN ALIAS ANAN BIN KARYO
52 — 20
Setelah sudah siap, makaSaksi langsung mengkonfirmasi kepada security agar memanggil masukSopir Truk untuk dilakukan penimbangan dan pemuatan Minyak Crude PalmOil (CPO), selanjutnya Sopir Truk pengangkut Minyak Crude Palm Oil (CPO)masuk ke bagian timbangan untuk dilakukan penimbangan saat Truk dalamkeadaan kosong lalu dilakukan penyesuaian data yang ada di bagiantimbangan.
Kemudian Truk masuk ke bagian pemuatan Minyak Crude PalmOil (CPO) untuk dilakukan pemuatan dan setelah selesai dilakukanpemuatan, selanjutnya operator pengisian memasang Locis (Segel) padarantangan penutup Tangki CPO (Inlet=masuk dan Outlet=keluar) danselanjutnya dilakukan penimbangan terhadap Truk tangki yang sudahbermuatan CPO dan setelah sampai di Timbangan, Operator Timbanganmenyesuaikan dengan Nomor Polisi Truk yang masuk dengan yang keluardan setelah dinyatakan sesuai, Operator akan mengeprint
286 — 148
B.XV74/PI.US.15 tanggal01 April 2003 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Bagiandari Hak Pengelolaan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia diPelabuhan Dumai, dimana TURUT TERGUGAT IV menguasailahan objek perjanjian dimaksud berdasarkan Sertifikat HakPengelolaan No. 01 tanggal 13 Juni 1994;3.Kerjasama dengan PT Nagamas Palmoil Lestari (ic. TURUTTERGUGAT Ill) sesuai perjanjian No.
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangpada pokoknya menyatakan:Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) adalah perusahaan terintegrated yang melakukankegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yangterdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barangberupa TBS (Tandan Buah Segar), dan unit atau kegiatanyang menghasilkan barang yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan Nilai berupa CPO (Crude PalmOil) dan PK (Palm Kernel); danBahwa dalam hal ini Majelis
27 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
diatur dalam Pasal 2ayat (1) PMK78 dan penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (3)UU PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan PMK78, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka: Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaitu Crude PalmOil