Ditemukan 319 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : presiden president perdiden peresiden prsiden persidenã persien persidang
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-07-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 19-K/PMT-II/AL/VII/2011
Tanggal 11 Oktober 2011 — Laksamana Pertama TNI (Purn) H.R.Sulistyadi, S.IP, MM
150 — 66
  • Bahwa saat itu /lbu Nunun lagi sibuk dalamrangka persiapan kampanye pemilihan Persiden,mendukung Ibu Mega dan Hasyim Mujadi.t: Bahwa pada tanggal 8 Juni 2004 sekira pukul10.00 wib Saksi menerima telepon dari seseorangyang menyatakan saya mau mengambil yang merahSaksi menanyakan bapak siapa, orang tersebuttidak mau memperkenalkan dirinya danmengatakansaya tunggu di restoran bebek Bali diTaman Ria Senayan, dengan menggunakan jaket dantopi, yang kemudian diketahui orang itu) bernamaDudhie Makmun Murod
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 08-03-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 02-10-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 37/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 11 September 2012 — 1.Senat Universitas Indonesia,2.Paguyuban Pekerja Universitas Indoneesia (PPUI);1.Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,2.Tim Transisi Universitas Indonesia, DKK
111 — 107
  • Intv. 13: Berita Internet tentangperintah Persiden agar dituntaskan dan diselenggarakansegera status hukum eks PPT. BHMN, (fotocopy darifotocopy) ; 13 Bukti P2.
Pengadilan PA KARANGANYAR Perdata Agama
Register : 08-05-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 529/Pdt.G/2020/PA.Kra
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
433 — 179
  • Bahwa benar disaat meninggalnya Ratoe Pembajoen Negaramemberikan ucapan Bela Sungkawa Melalui Persiden Soeharto padasaat itu.; Bahwa benar pemberangkatan jenazah Ratoe Pembajoen kePemakaman IMOGIRI, melalui Protokol Resmi; Bahwa benar Penetapan nomor 0132/Pdt.P/2016/PA.KRA,dipergunakan untuk menguasai / mengambil tanah yang terletak diKulon Progo saat ini dipergunakan untuk Bandara baru di kulonProgo,Surat tersebut atas nama Moersoedarinah; Bahwa benar Sertipikat (Egendom) no, 674, nomor pajak :
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 27-11-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 262/B/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 Mei 2013 — 1.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA; 2.TIM TRANSISI UNIVERSITAS INDONESIA; 3.REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA; 1.SENAT UNIVERSITAS INDONESIA; 2. PAGUYUBAN PEKERJA UNIVERSITAS INDONEESIA (PPUI);
123 — 61
  • Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor : 16/Men/2012,(fotocopy dari fotocopy) ;: Anggaran dasar Paguyuban Pekerja Universitas,(fotocopy dari fotocopy) ;Anggaran Rumah Tangga Paguyuban PekerjaUniversitas, (fotocopy dari fotocopy) ;: Daftar Anggota Paguyuban Pekerja Universitas,(fotocopy dari fotocopy) ; Keputusan Majelis Wali amanat Nomor007/SK/MWAUI/2006, tentang KebijakanKetenagakerjaan Universitas Indonesia, (fotocopy darifotocopy) ;Berita Internet tentang perintan Persiden
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2774 K/PID.SUS/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — Drs. KENEDI, Dk
92 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusannya pada halaman 174alenia 1 yang mengatakan Bahwa berdasarkan Keputusan PresidenNomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaanbarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan peraturan persiden Nomor 95 Tahun 2007 Jo Perpresnomor 54 tahun 2010 bagian ketiga Prinsip Dasar pasal 3 Huruf a, bdan e, berbunyi bahwa Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkanprinsipprinsip1.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2013 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA
Tanggal 6 Maret 2014 — Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum : H. Mik’un Sijabat, S.Pd Bin Alm H. Angkat Sijabat
80 — 42
  • retensi/pemeliharaan tersebutdikarenakan apa bila uang tersebut tidak ditarik maka uang tersebutdikembalikan Ke Negara dan kantor KPU/KIP Subulussalam tersebut tidak bisadilanjutkan pembangunannya, gedung tidak dapat difungsikan sehinggamenjadi terlantar, sementara kantor tersebut sangat dibutuhkan KIP KotaSubulussalam sampai dengan saat sekarang dikarenakan saat itu dengan waktuyang sangat singkat Pemerintah Kota Subulussalam akan mengadakanPemilihan Umum, Legislatif, Pemilu Kada dan Pemilihan Persiden
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 09-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 11-10-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 21/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 7 Januari 2013 — PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM ; 2. KARMONO; 3. SUSANTI; 4. SURATNO/SUDIANTO; 5. ANI; 6. TIO JAN KHENG; 7. HERY WINARNO;
80 — 42
  • Wewenang ini diberikan berdasarkan Keputusan MenteriDalam Negeri No. 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah diDaerah Industri Pulau Batam, yang pada bagian pertama memutuskan danmenetapkan : Memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam sebagai pemegang hak satu satunya di PulauBatam dan telah juga dikukuhkan antara lain dengan Keputusan Persiden No.41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapakali dirubah, terakhir
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-07-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 43/Pdt.G/2016/PN sml
Tanggal 18 Juli 2017 — 1.ELIMELEK SOLARBESAIN 2.ADRIANUS NGILAMELE 3.PELIPUS LUTURYALI 4.ALEKSANDER REFUALU 5.METUSAEL LUANMASE 6.ASER FORDATKOSU 7.MELKIANUS DASMASELA 8.FRANS W. NANARIAIN Lawan 1.BUPATI KDH Tkt II KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 2.KEPALA DESA LATDALAM 3.PT. LINTAS YAMDENA
101 — 51
  • Bahwa menurut ketentuan UU No 32 Tahun 2004 PemerintahanDaerah, tidak lagi dikenal istilan Bupati KDH Tingkat Il KabupatenMaluku Tenggara Barat, hal mana merupakan penyebutan di era ordebaru pimpinan Persiden Soeharto, ketika Indonesia belum menerapkanotonomisasi, masih bersifat sentralistik yang semuanya terpusat padapemerintah pusat. Dengan demikian penyebutan nama pihak yangsalah menunjuk pada adanya kesalahan pihak atau error in persona(kekeliruan mengenai subjek) dalam kapasitas Tergugat.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2013 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bna
Tanggal 6 Maret 2014 — Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu
60 — 12
  • retensi/pemeliharaan tersebutdikarenakan apa bila uang tersebut tidak ditarik maka uang tersebutdikembalikan Ke Negara dan kantor KPU/KIP Subulussalam tersebut tidak bisadilanjutkan pembangunannya, gedung tidak dapat difungsikan sehinggamenjadi terlantar, sementara kantor tersebut sangat dibutuhkan KIP KotaSubulussalam sampai dengan saat sekarang dikarenakan saat itu dengan waktuyang sangat singkat Pemerintah Kota Subulussalam akan mengadakanPemilihan Umum, Legislatif, Pemilu Kada dan Pemilihan Persiden
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 01-03-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 10/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
QARYATI
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
158 — 69
  • Karenanya banding administratifdisampaikan Penggugat kepada Persiden; Bahwa langkah Penggugat untuk menyampaikan Banding Administratifkepada Presiden RI sebagai atasan Tergugat adalah sudah sesuai dengan aturanyang berlaku, karena hukuman disiplin yang penggugat terima adalah hukumandisiplin berat;Menimbang, bahwa kemudian Tergugat membantah dalil Penggugattersebut di atas melalui Dupliknya tertanggal 12 April 2019, yang disampaikan dalampersidangan 16 April 2019 yang menyampaikan pada pokoknya bahwa
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
AMIR SYARIFUDDIN Y, SH. Bin H.M.YUNUS RUKKA
78 — 35
  • Peraturan Persiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang telan beberapa kali diubah, terakhirHalaman 17 dari 104 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN.Mks.dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah :Pasal 1 butir 9 menegaskan bahwa Pejabat Pengadaan adalahPersonil yang ditunjuk melaksanakan Pengadaan Langsung,penunjukan langsung dan EPurchasing.Pasal 6 tentang Etika Pengadaan menegaskan bahwa para pihakyang terkait dalam pelaksanaan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
SAENAL ARIFIN, S.PD Bin H. MADDOLANGAN DG. BELLA
85 — 26
  • Peraturan Persiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah : Pasal 1 butir 9 menegaskan bahwa Pejabat Pengadaan adalahPersonil yang ditunjuk melaksanakan pengadaan langsung,penunjukan langsung dan EPurchasing.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 03-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
HENDRIK WIJAYA
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
264 — 169
  • Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LembagaPemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Persiden Nomor 64 Tahun 2005;halaman 5 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.Mks4.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — SISKA FUJIYANTI, SE.
70 — 95
  • kegiatan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2013 sertapemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden tahun 2014, telah menyalahikewenangan atau kesempatan yang didapat atas jabatannya selaku KasubagUmum yaitu. mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksana anggaran,perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaanurusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaanlogistik kepala daerah dan wakil kepala daerah, distribusi logistik pemilu anggaraDPR, DPD dan DPRD, Persiden
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 08-10-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 47-K/PMT-II/AD/X/2018
Tanggal 19 Desember 2018 — Bambang Suharyanto. Mayor Inf NRP 506387.
102 — 51
  • Terdakwa telah melakukan banyak tugas operasidan pengamanan sebagai berikut :1) Dalam negeri :a) operasi tempur pembebasansandera dan penyelundupan senjata dariNegara Papua Nugini ke Indonesia tahun1982 s.d. 1983.b) operasi tempur tim Candrasa diTimor Timur tahun 1983 s.d. 1984.C) operasi tempur tim Dampak XII diTimor Timur tahun 1983 s.d. 1984.d) pengamanan Presiden RI dimanaMayor Inf Bambang yang bertindak sebagaipengawal pribadi Persiden RI dalam acaraKTT Non Blok di Bali tahun 1986.Hal 143 dari
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana - Drs. H. THAIB ARMAIYN
118 — 35
  • RAHMIHUSENSYAWAL 41.496 /BKRp. 200.000.000BTT lainnya guna menunjangkegiatan Gubernur MalukuUtara di Jakarta.18 JUNI 2004RAHVAD MASAGUS 42.267 / PKRp. 1.880.000.Biaya pembelian alat alat listrikkebutuhan di kediaman SekdaPropinsi Maluku Utara18 JUNI 2004RACHVAT MASAGUS 43.83 / BKRp. 1.500.000.Bantuan dim rangkapengawalan Gub Malut gunaperesmian Dadaton Keratondan peletakan batu pertamaMesjid Mujahidin Tidore20 JUNI 2004RAMLI HALIL 4a,104/ BKRp. 1.000.000.Biaya makan minum dim rangkapersiapan pemilu persiden
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 17-01-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 11-07-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 17 Mei 2018 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
1.SROER ELISA, S.Sos.
2.ZETH SALMON AYAL
137 — 64
  • tersebut dari pemilik hak ulayat, dan akibatyang timbul dengan adanya pengeluaran dana dari kas daerah sejumlahRp.2.950.000.000 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah),namun tidak menghasilkan tanah sesuai dengan DPA SKPD dengan nomor1.20 03 44 03 5 2 yaitu pengadaan tanah sirkuit motor prix adalah negaraatau daerah Provinsi Papua Barat dalam hal ini Biro Pemerintahanmengalami kerugian sejumlah Rp.2.950.000.000 (dua milyar sembilanratus lima puluh juta rupiah ) Bahwa berdasarkan peraturan Persiden
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
137 — 24
  • Srg.atau Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau yang sipatnya langsungpejabat pengadaan;Bahwa kalau untuk KPA, PA untuk instansi pemerintah tidak diwajibkanmemiliki syarat sertipikasi;Bahwa tidak diperbolehkan, karena didalam Peraturan Persiden Nomor54 tahun 2010 tidak diperbolehkan pekerjaannya mengalihkanpekerjaannya kepada pihak lain;Bahwa kalau saja dalam penawaran sudah ditemukan tidak kwalipait,maka tidak boleh jadi pemenang, dan tidak boleh nanti tandatangankontrak;Bahwa kondisi itu sering
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 28-06-2022 — Putus : 11-01-2023 — Upload : 18-01-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 1032/Pid.B/2022/PN Tng
Tanggal 11 Januari 2023 — Penuntut Umum:
DESTI NOVITA, SH, MH
Terdakwa:
FABIANUS NYOSAPUTRA SUWIGNYO
78 — 21
  • Satu bundel Perjanjian Kerjasama Distributor No: 023/KFI/PKD/I/2019, tanggal 02 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Harris Sanusi selaku Persiden Direktur PT. Kino Food Indonesia dengan Fabianus selaku Direktur PT. Yasudaco
  • Satu lembar faktur penjualan nomor : 519011600590, tanggal 16 Januari 2019.
  • Satu lembar faktur penjualan nomor : 519011600589, tanggal 16 Januari 2019.