Ditemukan 409 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-01-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bpp Tanggal 23 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 24
55 — 24
M E N G AD I L I :
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di persidangan;
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu bernama I GUSTI AGUNG PUTU SUWECA di BALIKPAPAN dengan Buku Nikah Nomor:BPP/03/IX/PHDI/2002 dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 03/477/WNI-HB
Putus : 23-05-2018 — Upload : 01-08-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 38/Pdt/2018/PT.DPS Tanggal 23 Mei 2018 — 1. MADE NATA;
2. NYOMAN SUWINE;
3. KOMANG PEDOMAN
sebagai PARA PEMBANDING ;
M e l a w a n
1. I MADE SUDANA YOGA sebagai TERBANDING I ;
2. PUTU PUSPAJANA, SH sebagai TERBANDING II;
Dan
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG sebagai TURUT TERBANDING
27 — 11
27 — 11
telah dengan rinci diuraikanperalihan haknya sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hematMajelis Hakim Pengadilan Tinggi bukti surat bertanda P.8 berupa BukuTanah Hak Milik No. 127/Desa Suana atas nama Nang Pasek tidak lagimempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti hak milik atas tanahsengketa;Bahwa dalam memori banding Para Penggugat/Para Pembandingmelampirkan tambahan bukti berupa surat keterangan pernikahan No.030/PHDVDS.KK/1/1996 tanggal 13 Pebruari 1996, surat keteranganpernikahan No. 23/PHDI
/DS.KK/1/1996 tanggal 15 Juni 1996, dan suratketerangan pernikahan No. 016/PHDI/DS.KK/1/1996 tanggal 6 September1996, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati seluruh buktitambahan tersebut, tidak satupun alat bukti tambahan yang menerangkanbahwa Luh Sisiye hadir sebagai saksi pernikahan pada tanggal 28 Agustus1996 pada saat dilakukannya jual beli atas tanah sengketa sehinggaseluruh bukti tambahan tersebut patut dikesampingkanMenimbang, bahwa mengenai alasan memori banding yangselebihnya
Register : 22-04-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 381/Pdt.P/2020/PN Dps Tanggal 6 Mei 2020 — Pemohon:
Bayu Surya Mahendra
26 — 7
Bayu Surya Mahendra
26 — 7
Gusti begitu juga mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dankewajiban secara purusa; Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawanyang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lainsebagainya, begitu juga perlu diketahul oleh otoritas agamayaitu PHDI
Register : 08-04-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 350/Pdt.P/2020/PN Dps Tanggal 27 April 2020 — Pemohon:
Diah Permana Tirtawati
31 — 15
Diah Permana Tirtawati
31 — 15
keahliwarisanlainnya dan kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti Bagus atau I Guti Ayu atau Gusti Agung dari otoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk suratpernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yang berwenangatau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perludiketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI
Register : 07-03-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 103/Pdt.G/2016/PN Sgr PENGGUGAT
MELAWAN
TERGUGAT
15 — 10
15 — 10
Fotokopi SUDHHI WADANI No. 33/PHDI/X/08, tanggal 29 Juli 2008,tertanda P2;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8813/Ist/2008 tanggal 1 Agustus2008 atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT,tertanda P3;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8814/Ist/2008 tanggal 1 Agustus2008 atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT,tertanda P4;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3834/WNI/2012 atas nama NIANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanda P5;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108012202130002 atas nama
Register : 11-02-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 116/Pdt.G/2020/PN Sgr Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 37
64 — 37
Bahwa Rudolf Marinus Van Ginkel (Almarhum) telah melakukan UpacaraSuddhiWadani (memeluk Agama Hindu Dharma) berdasarkan permohonansendiri) pada tanggal 26 Juni 2009, hal ini berdasarkan Sertifikat SuddhiWadani Nomor : 05/PHDI/Krbt/VII/2009 yang diterbitkan oleh Parisada HinduDharma Indonesia (Majelis Tertinggi Agama Hindu) Kabupaten Tabanantertanggal 3 Juli 2009;3.
aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihakPenggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 28 Mei 2020sedangkan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 4Juni 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagianyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti buktisurat di persidangan, masing masing berupa :P1 Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat SuddhiWadani Nomor05/PHDI
Register : 13-01-2010 — Putus : 11-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pdt.G/2010/PN. Dps. Tanggal 11 Maret 2010 — Penggugat
Melawan
Tergugat
36 — 24
36 — 24
Foto copy Piagam tanggal 10 Juli 2001No.35/VII/SWGAM/PHDI KD/2001, diberi tanda PMenimbang, bahwa kuasa penggugat selain mengajukanbukti surat, juga mengajukan 2 orang saksi , = yangmemberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut18Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena bertetangga, tapi tidak ada hubungankeluarga dan saksi pernah menjadi pembantu dirumahmereka lebih kurang ada 8bulan.
Register : 31-01-2011 — Putus : 20-12-2011 — Upload : 23-10-2012
Putusan PN AMLAPURA Nomor 6/Pdt.G/2011/PN.Ap. Tanggal 20 Desember 2011 — I NENGAH SUASTIKA (P) vs Ir. WAYAN RETI ADNYANA (T)
172 — 53
172 — 53
menjabat sebagai Sekretaris Majelis Desa Pekraman Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem ;Bahwa saksi pernah membaca bukti surat P.9 dan Desa Pekraman terdiri dari diantaranya Desa Pekraman;Bahwa ada 3 (tiga) jenis warga Krama, yaitu Krama Desa Murwa, Krama Desa Gumi, Krama Desa Tamiyu;Dilihat dari stuktur ketiga jenis Krama Desa tersebut memiliki hak yang hampir sama;Jika dikaitkan dengan penyewaan tanah Laba Pura seharusnya melibatkan MDPberdasarkan hasil Pesamuhan Agung tahun 2010; Bahwa MDP dan PHDI
PHDINomor:11/1994, tanggal 25 Januari 1994 tertuang bagaimana PHDI harus menjaga kesucian Pura termasuk didalamnya Pelaba Pura;42e Bahwa penyewaan Pelaba Pura seharusnya atas izin dari MDP dan PHDI jika tidakmaka proses perjanjiannya bermasalah dan kurang lengkap; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat, KuasaTergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan kesempatan
Register : 20-11-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 685/Pdt.G/2020/PN Sgr Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 15
29 — 15
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataancerai tanggal 19 Agustus 2020 yang disaksikan oleh Kelian DesaPakraman, Ketua PHDI Desa Penglatan, dan Perbekel Penglatan;. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin rasanyauntuk dipersatukan lagi, rasanya untuk bisa rujuk Kembali sebagai suami istritidak mungkin lagi, untuk itu dengan segala pertimbangan Penggugat inginmengakhiri perkawinan ini dengan jalan cerai melalui Pengadilan Negeri;10.
Register : 24-07-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 437/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 19 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 9
11 — 9
Oleh karena telah terjadi perpisahan terpaksa antara Penggugat denganTergugat membuat surat pernyataan Cerai dan telah menadatangani surattersebut bersama saksisaksi dan diketahui oleh Kelian Desa PakramanBanyualit, Kelian Banjar Dinas Banyualit, Ketua PHDI desa Kalibukbukserta Prebekel Kalibukbuk. 0nnencc nonoBahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugatdengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kePengadilanNegeriSingaraja.
Register : 03-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN TAIS Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tas Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
171 — 71
171 — 71
Tergugat yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 25 Juni2013, selanjutnya diberi tanda P1;2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705LT210620110001 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 21 Juni 2011,selanjutnya diberi tanda P2;3. 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Cerai Nomor 012/PHDISL/IV/2021 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan olehParisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI
Register : 06-12-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 226/Pdt.P/2017/PN Srp Tanggal 13 Desember 2017 — Pemohon:
I KETUT KALER
32 — 17
I KETUT KALER
32 — 17
telah menikah dengan NiKetut Arimini di Kabupaten Klungkung, tanggal 30 Maret 1996 yang dipuput olehPemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gede Ngurah, yang mana KetutKaler berkedudukan sebagai Purusa dan samasama beragama Hindu,sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah makaPerkawinan Pemohon haruslah sah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Putus : 30-01-2007 — Upload : 07-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178PK/PDT/2006 Tanggal 30 Januari 2007 — Jro Pasek I Ketut Warkadea; Jro Penyarikan I Ketut Mongol; Jro Mangku Dalem I Ketut Sumantra; Gede Kastawan; I Made Wirawan; I Nyoman Wijana; I ketut Wisata; Ni Luh Resdeni; I Made Pasma Putra; Pemerintah RI Cq. Menteri Kehutanan Dan Perkebunan RI Cq. Direktur Jenderal Perkebunan Cq. Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Bali Cq. Dinas Perkebunan Propinsi Bali Cq. Bagian Proyek Perkebunan Rakyat Terpadu Bali (Dinas Perkebunan Kepala Seksi Informasi Pasar) Cq. Kantor Unit Pelaksana Proyek Perkebunan dan Pengembangan Peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan Tanah Export (UPP-PPPRPTE) Kubutambahan; Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Cq. Gubernur Bali Cq. Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Bali Cq. Bupati Buleleng Cq. Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Buleleng Cq. Cabang Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Kutambahan Cq. Sekolah Dasar No. 6 Kubutambahan
75 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 178 PK/Pdt/2006 Kerama Subak Mekecatur = subak yakni Subak Umadesa, SubakTambahan, Subak Babakan, Subak Tukad Dalem; Unsur kelembagaan umat Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia(PHDI) Desa Kubutambahan; Unsur Kerama Desa Negak Kubutambahan;Bahwa para Tergugat/Pemohon PK sama sekali tidak pernah menguasaitanah sengketa objek perkara;Bahkan penguasaan/pemilikan tanah oleh Pura Desa Kubutambahansudah berlangsung cukup lama sejak tahun 1970 hingga saat ini.Perhatikan foto copy Sertifikat terlampir
Register : 06-12-2023 — Putus : 01-02-2024 — Upload : 15-02-2024
Putusan PN PURWOREJO Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Pwr Tanggal 1 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 18
34 — 18
,S.Pd) yang telah melangsungkan Wiwaha Samskara / Upacara Pengukuhan Perkawinan menurut hukum Agama Hindu pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2012, yang dilaksanakan oleh Pinandita : Dewa Sayang Diputra berdasarkan Surat Wiwaha Samskara No : Induk : 75/PHDI/SKW/IX/2012 tertanggal 8 Desember 2012 serta telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-18122012-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Putus Karena Perceraian Dengan
Register : 11-05-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Srp Tanggal 24 Mei 2018 — Pemohon:
1.I KETUT SUYASA
2.NI NENGAH SUKETI
28 — 12
1.I KETUT SUYASA
2.NI NENGAH SUKETI
28 — 12
dankepercayaannya itu;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahperkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum;Menimbang, bahwa Para Pemohon Ketut Suyasa dengan Ni NengahSuketi Samasama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untukdapat dinyatakan sah maka Perkawinan Para Pemohon haruslah sah secaraagama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Register : 13-03-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN Paringin Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Prn Tanggal 4 April 2019 — Pemohon:
1.BAUL
2.TUUH
18 — 13
1.BAUL
2.TUUH
18 — 13
Fotokopi Wiwaha Patra Surat Perkawinan Nomor IX tanggal 01 Juli 2014atas nama BAUL dan TUUH yang dikeluarkan oleh PHDI Dayak PitapKabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda P4;5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6311LT151220160003 tanggal23 Desember 2016 atas nama YANTO, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberitanda P5;6.
Register : 10-04-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 66/Pdt.P/2018/PN Srp Tanggal 23 April 2018 — Pemohon:
1.I WAYAN SILA ADNYANA
2.Ni Made Sriastini
20 — 5
1.I WAYAN SILA ADNYANA
2.Ni Made Sriastini
20 — 5
Gede Kediri Putra Keniten,yang mana Wayan Sila Adnyanaberkedudukan sebagai Purusa dan samasama beragama Hindu, dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ,sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan ParaPemohon haruslah sah secara agama Hindu; Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI
Putus : 22-11-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 521/Pdt.G/2016/PN Bks Tanggal 22 Nopember 2016 — perdata
- penggugat
NI NYOMAN SRI RAHAYU, S.T.,
tergugat
MADE ARDIANATA
34 — 9
34 — 9
berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Bekasi pada tanggal 04 Oktober 2016 dalam Register Nomor521/Pdt.G/2016/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa kami adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Juli 2009, dihadapan Pegawai Parisadha Hindu Dharma Desa Sidowaluyo,Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, tercatat dalamSurat Keterangan Nikah No.517/PHDI
Putus : 07-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 550 PK/Pdt/2009 Tanggal 7 Juni 2010 — I GEDE GATOT BINAWARATA, ; I MADE ASTI SUKARTIKA,
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
CendrawasihNo.7 Cakranegara dan bertemu seorang tokoh/panutan dan sekaligus Ketua PHDI IHal. 1 dari 25 hal. Put. No. 550 PK/Pdt/2009Provinsi Nusa Tenggara Barat (bidang agama) yang bernama I KETUT DRANA, SH,yang pada pertemuan tersebut orangtua Penggugat memberikan mandat penuh untukrencana investasinya di Lombok kepada Bapak I Ketut Drana, SH di hadapan saksi saksi : 1. I Wayan Sudarma, anggota Kepolisian yang bertugas di Polda NTB ; 2.
sejak gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Mataram sampai uang tersebut dibayar lunas kepadaPenggugat;Pertimbangan hukum tersebut sungguh jauh dari kata layak apalagi rasa adil, dansangat kontradiktif dengan fakta hukum maupun saksisaksi Penggugat yang sangatmenentukan, oleh karena:1.1.1.2.1.3,1.4.Bahwa sesuai mandat yang diberikan oleh orang tua Pemohon (almarhum IKETUT SUKARATA alias SRI SUKRAT/Guru Spiritual Bali saat itu) kepadaSaksi I KETUT DRANA,SH (yang saat itu selaku Ketua PHDI
Register : 15-04-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 365/Pdt.P/2020/PN Dps Tanggal 6 Mei 2020 — Pemohon:
Jaya Ishwari
40 — 19
Jaya Ishwari
40 — 19
PHDI(Parisadha Hindu Dharma Indonesia) dan Kantor Catatan Sipil sebagai otoritasNegara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa lebih lanjut dipertimbangkan apakah Hakim bisamemberikan ijin mengubah nama Pemohon yang sedemikian;Menimbang bahwa dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangundangNomor: 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menentukan tentangganti nama seseorang dan yang dimaksud oleh ketentuan tersebut adalahpenggantian nama biasa atau pada umumnya yang menjadi wewenang PengadilanNegeri