Ditemukan 60824 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Informasi publik Akuntan publik Keterbukaan publik Kebijakan publik Keterbukaan informasi publik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-02-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 48/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 23 Agustus 2017 — JEFRI SIMANJUNTAK ; DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)
63 — 32
  • JEFRI SIMANJUNTAK ; DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)
    Pasal 5 Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik RadioRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Disiplin Pegawai LembagaPenyiaran Publik Radio Republik Indonesia, disebutkan bahwa :Pegavai LPP RAI dilarang:1.
    Bahwa selain itu Tergugat juga sudah sesuai dengan PeraturanDirektur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2013, tentang Peraturan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil(PBPNS) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pasal 33ayat (4) jo. Pasal 40 huruf (a), (b) dan (c), dan juga telah sesuai denganSurat Perjanjian Kerja Nomor 458/DIR.AK/SPKSDM/201 0 Pasal 3 ayat (2).
    Pasal 32 Peraturan DirekturUtama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2013, tentang Peraturan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil(PBPNS) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
    Bahwaselain itu Tergugat juga sudah sesuai dengan Peraturan Direktur UtamaLembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2013, tentang Peraturan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS)Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pasal 33 ayat (4)jo. Pasal 40 huruf (a), (b) dan ( c ), dan juga telah sesuai dengan SuratPerjanjian Kerja Nomor 458/DIR.AK/SPKSDM/2010 Pasal 3 ayat (2).
    Radio Republik Indonesia sebagai PejabatTata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberian sanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil kepadaPenggugat berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-04-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1154 K/Pdt/2020
Tanggal 9 April 2020 — MURNI VS KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ANDI ISWITARDIYANTO & REKAN, dkk.
138 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MURNI VS KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ANDI ISWITARDIYANTO & REKAN, dkk.
    KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ANDIISWITARDIYANTO & REKAN, berkedudukan di Jalan RayaKalimalang, Komplek Pusbinal PU, Nomor C1, KelurahanPondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,yang diwakili oleh Andi Iswitardiyanto, S.E., M.Ec.Dev.,MAPPI (Cert) selaku Pimpinan Rekan (Pusat) KJPP AndiIswitardiyanto & Rekan, dalam hal ini memberi kuasakepada Faisal Wan, S.H., dan kawan, Para Advokat padaKantor Law Office Faisal Wan, S.H., & Rekan, beralamat diJalan T. Imam Bonjol, Nomor 12A Lt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA ; H. Indar, S.Sos
110 — 551 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
  • khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001adalah pertimbangan yang keliru oleh karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagaiPegawai Negeri atau penyelenggara Negara/pejabat publik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2021 — Upload : 16-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3779 K/Pdt/2021
Tanggal 21 Desember 2021 — JABARUDDIN, dk vs KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN
88 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JABARUDDIN, dk vs KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN
    ., dan kawankawan, Para Advokat padaLembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan StudiHukum Sulawesi Tenggara (LBHKasasiSultra), beralamatdi Perdos Kampus Lama Unhalu, Blok A, Nomor 4,Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, KotaKendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 30 April 2021;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan;1.Lawan:KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DANREKAN, berkedudukan di Gedung AEKI Indonesia,Jalan R.P.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Perjanjian
Register : 11-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 26-04-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Pmn
Tanggal 20 Februari 2017 — Abu Sofyan S.H - lawan - Pimpinan Cabang Kantor Jasa Penilaian Publik Muttaqin
249 — 51
  • Abu Sofyan S.H- lawan -Pimpinan Cabang Kantor Jasa Penilaian Publik Muttaqin
    Pimpinan Cabang Kantor Jasa Penilaian Publik Muttagin,bertempat tinggal di Jalan Palembang No. 11 AKecamatan Padang Utara, Kota Padang , dalam hal inimemberikan kuasa kepada Rezki Kristian, S.Kom.,Staff Teknik pada Kantor Jasa Penilai Publik MBPRUcabang Padang dan Seprino Hendra, ST, Supervisorpada Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin BambangPurwato Rozak Uswatun(MBPRU) Cabang Padang,selanjutnya disebut sebagai Termohon ;2.
    Termohon 2 menyampaikan bahwa uang ganti Kerugian yangtelah ditetapbkan Penilai Publik akan dititipbkan ke Pengadilan NegeriPariaman;.
    Bahwa untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian kepadapemilik lahan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat melaluisurat No. 120/584.b/Pem2016 tanggal 22 November 2016,menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Razak Uswatun & Rekan guna melakukan penilaianterhadap harga objek pengadaan tanah.d. Bahwa hasil penilaian ganti kerugian tersebut kemudian dilaporkanoleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekanmelalu' surat NO.
Pengadilan PN KENDARI Perdata Wanprestasi
Register : 11-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Kdi
Tanggal 5 Juli 2021 — JABARUDDIN, dk LAWAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
91 — 30
  • JABARUDDIN, dkLAWAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
    Kantor Jasa Penilai Publik Rachmat MP dan Rekan, yang beralamatGedung AEKI Indonesia jalan R.P Soeroso No. 20 Kel. Cikini,Kec.Menteng Jakarta Pusat (Kota) DKI Jakarta. Selanjutnya disebutsebagai Tergugat I.2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahaan NasionalRepublik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahaan Nasional Republik Indonesia ProvinsiSulawesi Tenggara, berkedudukan Jalan Abunawas No. 17,Pondambea, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
    Adalah sebagaiberikut:>Bahwa Tergugat (Kantor Jasa Penilai Publik Rachmat MP danRekan) dalam menentukan jumlah pembebasan lahan terlalu rendah,tidak objekltif dan tidak profersional;Bahwa secara fakta hukum, tanah milik Para Penggugat, berdasarkanhasil penilaian Tergugat nilai harga satuan tanah maupun bangunanberbedabeda, padahal tanah milik Para Penggugat berdekatan;Bahwa dalam penilaian dari Tergugat masih banyak property ataulahan yang belum di masukkan dalam penilaian tersebut terhadaptanah
    untuk perdagangan/usaha dimana pekerjaan ataulahan untuk mencari nafkah bagi Para Penggugat hanya pada bidangperdagangan/usaha saja;Bahwa Para Penggugat tidak akan mampu lagi memiliki tanah danbangunan / rumah tinggal / kios / usaha yang terletak dipinggir jalanporos, apabila nilai ganti kerugian yang diberikan sangat rendah.Dikarenakan harga bahan bangunan dan ongkos kerja tukang sangattinggl;Bahwa Para Penggugat merasa di rugikan dengan nilai ganti kerugianyang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik
    Rachmat MP danRekan selaku TIM Penilai Pengadaan Tanah Proyek jalan PariwisataKendariToronipa tidak relefan dengan prinsip Pemerintahansekarang yaitu amanat dari President Republik Indonesia Bapak Ir.Joko Widodo, mengatakan untuk pembebasan lahan dimasyarakat demi pembangunan bukan nilai dengan cara gantirugi melainkan dengan cara penggantian yang seimbang ;Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP dan Rekanyang telah di tuangkan dalam surat tentang penilaian harga ternyatasangat merugikan
    Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, terhadappenilaian besarnya nilai ganti kerugian dilaksanakan olehPenilaiPertanahan atau Penilai Publik yang melakukan penilaian secaraindependen dan profesional yang telah mendapatkan izin praktikpenilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapatkanlisensi dariLembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaantanah.Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon Keberatan merasakeberatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-09-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 638 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 24 September 2018 — SURURI, SH
1200 — 634 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan korupsi karena telah menerima tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, perjalanan dinas tetap dan BPOP pada anggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004. ... [Selengkapnya]
  • Putusan MahkamahKonstitusi tersebut menunjukkan bahwa BPKP, BPK, APIP,Akuntan Publik yang mempunyai keahlian melakukan pemeriksaanHal. 18 dari 21 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1575 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — ., vs PIMPINAN CABANG KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK MUTTAQIN, dkk
171 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., vs PIMPINAN CABANG KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIKMUTTAQIN, dkk
    ., StaffSupervisor pada Kantor Jasa Penilai Publik Muttagqin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan Cabang Padang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017;2. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT, berkedudukandi Jalan Sudirman, Kota Padang, dalam hal ini memberikankuasa kepada Devi Kurnia, S.H., M.M., dan kawan, ParaPegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27Januari 2017;3.
    Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 sesuai dengan janji PemohonKeberatan sewaktu rapat tanggal 20 Desember 2016 dimana PemohonKeberatan diberi waktu untuk berpikir sampai tanggal 23 Desember 2016.Pemohon Keberatan bertemu kembali dengan Termohon Keberatan 2 yangdiwakili oleh Darmansyah dan staf di Kantornya Jalan Sudirman Padang.Termohon 2 menyampaikan bahwa uang ganti Kerugian yang telahditetapkan Penilai Publik akan dititipnkan ke Pengadilan Negeri Pariaman;.
    Bukti P.8.Pemohon Keberatan adalah harga tanah pada tahun 2016 dengankisaran harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untukpermeterNya;Foto copy Surat Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswatun & Rekan, Nomor LAP: 027PEM/ PNLP/MBRPRUPDG/MRR/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016 perihalPenilaian Harga Tanah dan Bangunan Pembebasan Lahan UntukKepentingan Umum. Tanah Pemohon Kasasi/Keberatan denganluas 6.000 m?
    Diperlinatkan kepada saksi tentang Bukti P.6.Foto Copy Surat KantorJasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan,Nomor LAP: 027PEM/PNLP/MBRPRUPDG/MRR/XII/2016, tanggal 9 Desember2016 perihal Penilaian Harga Tanah dan Bangunan Pembebasan Lahan UntukKepentingan Umum. Tanah Pemohon Kasasi/Keberatan dengan luas 6.000 m?,nilai pengganti wajar Rp667,200,000, nilai per meternya Rp111.000,00 (seratussebelas ribu rupiah).
    Diperlinatkan kepada saksi tentang Bukti P.6.FotoCopy Surat Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun & Rekan, Nomor LAP :027PEM/PNLP/MBRPRUPDG/MRR/XII/2016,tanggal 9 Desember 2016 perihal Penilaian Harga Tanah dan BangunanPembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum. Tanah Pemohon Kasasi/Keberatan dengan luas 6.000 m?, nilai pengganti wajar Rp667.200.000,00 nilaiper meternya Rp111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-11-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 29-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 216/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 19 Maret 2014 — MULIARDI CHAIDIR, MM;DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
43 — 32
  • MULIARDI CHAIDIR, MM;DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIKINDONESIA
    Objek GugatanBahwa, adapun Objek Gugatan dalam Gugatan yang diajukan olehPenggugat adalah Surat Keputusan Direktur Utama LembagaPenyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor. 930 Tahun 2013,Tentang Pemberhentian Masa Jabatan Kepala RRI Jayapura LembagaPenyiaran Publik Radio Republik Indonesia, tertanggal 18 Oktober2013, (selanjutnya disebut Objek Gugatan) ; B.
    Objek Gugatan berisi tindakan hukum Tata UsahaNegara, yang dalam hal ini adalah tindakanmemutuskan Dan menyampaikan keputusan secaratertulis, Tentang Surat Keputusan Direktur UtamaLembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaNomor. 930 Tahun 2013, Tentang PemberhentianMasa Jabatan Kepala RRI Jayapura, LembagaPenyiaran Publik Radio Republik Indonesia, tertanggal18 Oktober 2013.
    Objek Gugatan bersifat konkret,individual dan final, dimana dalam surat tersebut telahdituangkan dalam bentuk Surat Keputusan DirekturUtama Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia Nomor : 930 Tahun 2013, TentangPemberhentian Masa Jabatan Kepala RRI JayapuraLembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia,tertanggal 18 Oktober 2013. Diberikan tidak kepadaumum, tetapi kepada subjek hukum tertentu(Penggugat), serta telah definitif/final.
    Publik Radio Republik Indonesia Nomor. 930Tahun 2013, Tentang Pemberhentian Masa Jabatan Kepala RRIJayapura Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia,tertanggal 18 Oktober 2013 ; 0 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnnnMemerintahkan kepada Tergugat, untuk mencabut Surat KeputusanDirektur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaNomor. 930 Tahun 2013, Tentang Pemberhentian Masa JabatanKepala RRI Jayapura, Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia, tertanggal 18 Oktober 20183 ; Membebankan
    2013, Tentang Pemberhentian Masa Jabatan Kepala RRI18Jayapura Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia,tertanggal 18 Oktober 2013 dan petitum angka 3 yang menyatakanmemerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanDirektur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik IndonesiaNomor. 930 Tahun 2013, Tentang Pemerhentian Masa JabatanKepala RRI Jayapura Lembaga Penyiaran Publik Radio RepublikIndonesia, tertanggal 18 Oktober 2018 ; Oleh Karenanya gugatan Pengguat harus di tolak
Pengadilan PN KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Kdi
Tanggal 6 Juli 2021 — BAHARUDDIN, dkk LAWAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
86 — 0
  • BAHARUDDIN, dkkLAWAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 06-09-2022 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 405/Pdt.G/2022/PN Smg
Tanggal 12 Juli 2023 — Penggugat:
PT PABRIK BESI BETON RAJA BESI (disingkat PT RAJA BESI)
Tergugat:
1.KHO ING KEE/KHOENDARTO KUSUMA
2.RICKY KHOENDARTO
3.IKE SAMANTHA KOENDARTO
4.Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
5.DANANG RAHMAT SURONO, AK, CA, CPA., dari Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
6.SURYO HADIBROTO, dari Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
7.DEDY ISWANI, dari Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
8.DJAMIN HARTONO, dari Kantor Akuntan
97 — 51
  • Penggugat:
    PT PABRIK BESI BETON RAJA BESI (disingkat PT RAJA BESI)
    Tergugat:
    1.KHO ING KEE/KHOENDARTO KUSUMA
    2.RICKY KHOENDARTO
    3.IKE SAMANTHA KOENDARTO
    4.Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
    5.DANANG RAHMAT SURONO, AK, CA, CPA., dari Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
    6.SURYO HADIBROTO, dari Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
    7.DEDY ISWANI, dari Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
    8.DJAMIN HARTONO, dari Kantor Akuntan
    Publik JOJO SUNARJO & REKAN
    9.LODANG PRAMANA WIDYA SARANA, dari Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
    10.KUN KURNIA.
    L, dari Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
    11.CATHERINE ANGGRAENNY, dari Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
    12.DJATI PERMANA, dari Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO & REKAN
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 31-01-2022 — Putus : 15-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Krg
Tanggal 15 Agustus 2022 — HOTEL ANOMSOLO SARANATAMA
2.Kantor Akuntan Publik GIFAR dan AMBRI dan atau AKUNTAN PUBLIK Bachman Gifar.M.For.Accy.CPA
117 — 55
  • HOTEL ANOMSOLO SARANATAMA
    2.Kantor Akuntan Publik GIFAR dan AMBRI dan atau AKUNTAN PUBLIK Bachman Gifar.M.For.Accy.CPA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2021 — Upload : 17-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3778 K/Pdt/2021
Tanggal 21 Desember 2021 — BAHARUDDIN, dkk vs KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
79 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAHARUDDIN, dkk vs KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DAN REKAN, dkk
    ., dan kawankawan, Para Advokat padaLembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi Dan StudiHukum Sulawesi Tenggara (LBHKASASISULTRA),beralamat di Perdos Kampus Lama Universitas Haluoleo(Unhalu), Blok A, Nomor 4, Kelurahan Lahundape,Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021;Para Pemohon Kasasi;1.Lawan:KANTOR JASA PENILAI PUBLIK RACHMAT MP DANREKAN, yang diwakili oleh Pimpinannya, Ir. RachmatManggala Purba, S.E., M.M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-09-2007 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192K/TUN/2002
Tanggal 27 September 2007 — KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. HERMAN JUWONO & REKAN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR AKUNTAN PUBLIK Drs. HERMAN JUWONO &REKAN ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 PK/Pdt/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) VS MARAH HALIM HARAHAP, dkk
78 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (LPP TVRI) VS MARAH HALIM HARAHAP, dkk
    PUTUSANNomor 562 PK/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIKINDONESIA (LPP TVRI), berkedudukan di Jalan GerbangPemuda, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat KuasaKhusus dengan Hak Substitusi dari Direktur Utama LPPTVRI, Ir.
    Nomor 562 PK/Pdt/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIKINDONESIA (LPP TVRI) tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kemballidari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kemball ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIKINDONESIA (LPP TVRI) tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 K/Pdt/2022
Tanggal 7 Februari 2022 — HIDAYAT, dk vs KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK RENGGANIS, HAMID DAN REKAN, dkk
153 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HIDAYAT, dk vs KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK RENGGANIS, HAMID DAN REKAN, dkk
    ., ParaAdvokat pada Kantor Hukum Yosep Parera, beralamat diJalan Semarang Indah, Blok D 15, Nomor 32, KotaSemarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21Oktober 2020;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;1.LawanKANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK RENGGANIS,HAMID DAN REKAN, beralamat di Griya ManunggalMukti, Blok B1B, RT 24, RW 16, Condongcatur, Depok,Sleman, yang diwakili oleh Dira Priadi Poerwoko;FERRY SANTOSO, bertempat tinggal di JalanDiponegoro, Nomor 70/76, RT 02, RW 01, KelurahanGowongan,
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PT PALU Nomor 14/PDT/2021/PT PAL
Tanggal 7 April 2021 — Pembanding/Penggugat : IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
Terbanding/Tergugat : Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
90 — 38
  • Pembanding/Penggugat : IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
    Terbanding/Tergugat : Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
    Palu Selatan KotaPalu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagaiPenggugat ;Lawan:Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu, berkedudukan di jalan Kartini No. 39Kompleks Kantor LPP RRI Palu, Kelurahan Lolu UtaraKecamatan Palu Timur Kota Palu, dalam hal ini memberikankuasa khusus tanggal 18 Maret 2020 kepada Sucipto, SH.,MH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-02-2009 — Upload : 06-04-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408 K/TUN/2009
Tanggal 23 Februari 2009 — LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,;DODO SUGIHARTO; HERNI ALI HT, S.E., M.M., dkk.
38 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,;DODO SUGIHARTO; HERNI ALI HT, S.E., M.M., dkk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-05-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/PID.SUS/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — ERMI AGUSTININGSIH
681 — 501 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie ... [Selengkapnya]
  • No. 27 K/Pid.Sus/2018UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkankepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara negara/pejabat publik maupun swasta;Demikian pula halnya unsur melawan hukum adalah unsur mutlaksetiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung padanilai kKerugian negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatanyang dilakukan Terdakwa;Menimbang bahwa putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwaterbukti
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 29-04-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 61/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Juli 2013 — MULIARDI CHAIDIR, MM;DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)
38 — 17
  • MULIARDI CHAIDIR, MM;DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)