TENAGA LESTARI (M) Sdn Bhd, dk vs.PT.SADIN MULTIAGRO SENTOSA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR;Drs. TOGAP MARPAUNG, PGD;

DALAM PENUNDAAN; Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim lanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 63/G/2017/PTUNJKT al 25 Juli2017 tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Terg . berupa SuratKeputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nu or 1596/K/XI1/2016tanggal 22 Desember 2016 tentang Per an Hukuman DisiplinPenurunan Pangkat Setingkat Lebih R Selama 1 (satu) Tahun AtasNama Drs. Togap Marpaung, PG prc ccncecnnsereseccnscsll. DALAM EKSEPSIIll.

DALAM POKOK PEFan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusanala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1596/K/XII/2016tanggal 22 Desember 2016 tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) TahunAtas Nama Drs. Togap Marpaung, PGD;a.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugatberupa Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga NuklirNomor 1596/K/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat LebihHal 3 dari 8 hal Put No.301/B/2017/PT.TUN.JKTRendah Selama 1 (satu) Tahun Atas Nama Drs. Togap Marpaung,4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dankedudukan serta nama baik Penggugat seperti semula;D.

Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga NuklirNomor1596/K/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang PenjatuhanHal 4 dari 8 hal Put No.301/B/2017/PT.TUN.JKTHukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1(Satu) Tahun Atas Nama Drs. Togap Marpaung, PGD. (obyek gugatan);3.

Menyatakan batal Surat keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga NuklirNomor 1596/K/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1(satu) Tahun Atas Nama Drs. Togap Marpaung, PGD. (Objek Gugatan);4.

GCL INDO TENAGA di Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dari Pemohon kepada Termohon yang bernama Kristin;

KOMPINDO WIRATAMA melawan KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK.

.& Partners beralamat di Jalan Teluk TominiNomor 33 Surabaya; Selanjutnyadisebut sebagaiPENGGUGAT ;Melawan :KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK ; Berkedudukan diJalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 233Gresik ; Dalam hal ini berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 560/581/ 403.58/2013, tanggal17 Oktober 2013, memberikan kuasa kepada :1. AGOES WINARSO, SH.MM ; Kepala BidangPengawasan ; 2. Dra. NINIK ASRUKIN, MM ; Kepala BidangBina Upah Minimum Syarat Kerja HubunganIndustrial psn.3.

KOMPINDO WIRATAMA VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK,

., Para Advokat dan Konsultan Hukumpada Kantor WHukum/Law Office RUMADHONO & PARTNERS,berkedudukan hukum di Jalan Teluk Tomini Nomor 33, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2014;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK, tempatkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 233, Gresik, dalamhal ini memberi kuasa kepada:1. Agoes Winarso, SH.,MM., Kepala Bidang Pengawasan;2. Dra.

Saudara segera melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresikperihal pelaksanaan Nota Pemeriksaan dan melampirkan pelaksanaanNota Pemeriksaan dalam tempo 7 (tujuh) hari;Individual.Artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Dalam hal ini telahnyatanyata dan jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dimaksudHalaman 3 dari 23 halaman.

Perusahaan saudara memiliki tenaga kerja sebanyak 218 tenaga kerjaterdiri dari tenaga kerja dengan status hubungan kerja PerjanjianKerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejumlah 83 dan Tenaga Kerjadengan status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)sebanyak 135 tenaga kerja, dari 135 tenaga kerja ada 65 Tenaga Kerjadengan sifat pekerjaan yang dilakukan bagian produksi, sifat pekerjaantersebut tidak sesuai Pasal 59:(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untukpekerjaan

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;2.Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Perihal: NotaPemeriksaan II yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pencabutan atas Keputusan TergugatNomor 560/1721/437.58/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Perihal: NotaPemeriksaan II yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresikdengan segala akibat hukumnya;.

Bahwa oleh karena perkara a quo adalah merupakan perkaraperselisihan antara Tenaga Kerja PT. Kompindo Wiratama denganHalaman 16 dari 23 halaman. Putusan Nomor 67 K/TUN/2015Penggugat selaku Direktur PTI.

Tuan Sugiyo P, M.Si;Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)

Putusan No. 54/G/2008/PTUNJKT.KEPALAber BADANPENGAWAS TENAGA NUKLIR ( BAPETEN ),kedudukan di Jalan Gajah Mada No. 16,Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakilioleh Kuasanya : WISNU HADI, SH.., M.Si. ;Drs SUKARDI. ;INDRA GUNAWAN, SH.., MH. ;DWIHARDJO RUSHARTONO, SH. ;ARDHIEN NISSA WIDHAWATI SISWOJO, SH.,LL.M.

;Bahwa dengan adanya Keputusan Pidana tersebut, Penggugatdikenakan sanksi oleh Tergugat selaku Kepala KantorBAPETEN, sehingga Tergugat mengeluarkan SuratKeputusan, yaitu) Menerbitkan Surat Keputusan berupaSurat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga WNuklirNo. 939/K/II1/2008 tertanggal 31 Maret 2008, tentangHal. 5 dari 32 hal.

Putusan No. 54/G/2008/PTUNJKT.yaitu terbitnya surat keputusan berupa KeputusanKepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)No. 939/K/III/2008 tanggal 31 Maret 2008, tentangPemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) ~ ;Keputusan Tergugat bersifat IndividualBahwa surat keputusan Tergugat bersifat individual,karena dengan jelas surat Tergugat tersebut tentangsurat keputusan berupa Surat Pemberhentian, yangditerbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31

Putusan No. 54/G/2008/PTUNJKT.Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, kiranya cukupalasan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara dariTergugat berupa: Surat Keputusan Kepala BadanPengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)No. 939/K/III/2008 tanggal 31 Maret 2008, tentangPemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang manaSurat Keputusan tersebut sangat bertentangan denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun1979, tentang Pemberhentian Pegawai

Msi :Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanKepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir(BAPETEN) Nomor : 39/K/III/2008, tanggal 31 Maret 2008tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai NegeriSipil Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir atas nama Sdr.SUGIYO. P.

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I vs MARTIN K, dk

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSINIGRASIREPUBLIK INDONESIA; PT. DOSON INDONESIA

SO PHEK BIE vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Bahwa kejadian berawal ketika Penggugat selaku pimpinan dari AsahanFood ada permasalahan dengan para tenaga kerja Asahan Food, padaakhir Tahun 2012, mengenai kekurangan gaji waktu libur mulai tanggal29 Desember 2012 sampai dengan 2 Januari 2013;2. Bahwa Tergugat mengeluarkan Nota Pemeriksaan Nomor560/0052/436.6.12/2013, tertanggal 8 Januari 2013, yang padapokoknya Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memperhatikanhalhal sebagai berikut:1.

Penggugat belum melaporkan ulang wajib lapor ketenagakerjaan diperusahaan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya,melanggar: UndangUndang Nomor 7 Tahun 1981 pasal 7 ayat 1 JoPasal 10;Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 444 K/TUN/20152. Penggugat belum mengikutsertakan lebih kurang 200 orang tenagakerja pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, melanggarUndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 pasal 4 ayat 1 Jo Pasal 29Jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 pasal 2 ayat 3;3.

Penggugat menggunakan instalasi listrik untuk kegiatan prosesproduksi tetapi tidak memiliki pengesahan pemakaian dari KantorDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, melanggar UndangUndangNomor 1 Tahun 1970 pasal 3 ayat (1) hrf a, q Kepmenaker Nomor75/Men/2002 pasal 2 ayat (1) Psl 4 Jo PUIL 2000(SNI.04.0225.2000) Sub.bag 2.2.2.2.

peringatan atauteguran terhadap penyimpangan peraturanperaturan yang telahditetapkan;Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI NomorSE.918/MEM/PPKSES/XI/2004 tentang Pelaksanaan PengawasanKetenagakerjaan di Propinsi dan Kabupaten/Kota (Romawi II angka 4),yang menyebutkan:Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan, pegawaipengawas ketenagakerjaan berkewajiban untuk:a.

Pihakpihaknya kurang atau tidak lengkap subyek hukumnya,seharusnya yang juga ikut Tergugat adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI karena Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RImelalui surat keputusannya menunjuk pegawai teknis berkeahliankhusus, dalam hal ini Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang diberitugas Mengawasi Pelaksanaan Peraturan PerundangUndanganketenagakerjaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor3 Tahun 1951 tentang tentang Pernyataan Berlakunya UndangUndangPengawasan

KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDERA SEJAHTERA (TKBM KOMURA);;

1.Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI),2Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia.(HIMSATAKI);Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

ASOSIASI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (APJATD,dalam hal ini diwakili oleh RUSDI BASALAMAH selaku pelaksanaharian Ketua dan YASIR YAMANI selaku Wakil Ketua, beralamat diJalan Buncit Raya Nomor : 126, Duren Tiga, Mampang Prapatan,Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebutSCDAZAL oo... eeeeceeeseceestecesneecesaeeceeaeeceeeeeceeeeeeteeeeeeteeeees PELAWANI ;Il.

HIMPUNAN PENGUSAHA JASA TENAGA KERJA INDONESIA(HIMSATAKI), dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umumnya : YUNUS M.YAMANI dan Sekretaris Jenderal : ALI RIDHO beralamat di JakartaTimur, Jalan Raya Condet Nomor : 27 B, Kelurahan Balekambang,Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebutSCDAZAL oo... eeeeeeseceesseceesteeeeteees PELAWAN I ;Dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa kepada : 1.

Sumber Tenaga Lestari tertanggal 8 Januari 2021 menjadi Perjanjian perdamaian antara PT. Sumber Tenaga Lestari dan Para Kreditornya (Homologasi);

Sumber Tenaga Lestari demi hukum berakhir;

SO PHEK BIE vs KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA

Welltekindo Nusantara;Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI cq. Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan cq. Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja cq. Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Putusan Nomor : 05/PLW20 11/PTUNJKTMELAWANMENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I. Cq. DIREKTORATJENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Cq.DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGAKERJA Cq. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI R.1.; Berkedudukan di Gedung Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi Lt.7 B, Jalan Jenderal GatotSubroto Kav.51, Jakarta Selatan 12950, dalamhal ini memberi kuasa kepada : 1.

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

gender, anti diskriminasi, dan antiperdagangan manusia;. bahawa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakansuatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagitenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak,yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat,martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum sertapemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yangsesuai dengan hukum nasional;bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia

di luar negeri perludilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusatmaupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukumguna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luarnegeri;. bahwa peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan yangada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenaipenempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;.bahwa dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dinyatakan penempatan

TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/ataumemiliki polis asuransi; danf.

Pengaturan yang bertentangan denganprinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja illegal yang tentunya berdampakkepada minimnya perlindungan bagi tenagakerja yang bersangkutan.Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri danbesarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasusperlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri.

Hal inidilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yangbersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri.Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhisyarat atau illegal untuk bekerja di negara penempatan.

Penggugat:
PT Tenaga Listrik Bengkulu
Tergugat:
Hudiono Liyanto

;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;

PetaLingkar Selatan),Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal13 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING ; LAWAN:MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA,sekarang berganti nama menjadi MENTERIKETENAGAKERJAAN REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di JI. Jend. Gatot SubrotoKav.51, Jakarta 12950, dalam hal ini memberikan kuasa1. DR. Dra. REYNA USMAN, M.M., Direktur JenderalPembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja ; 2. BUDIMAN, S.H, Kepala Biro Hukum ; 3. Ir.

,Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinan danPenempatan Tenaga Kerja ; 4. Ir. GUNTUR WITJAKSONO, M.Agric., DirekturPenempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, DirektoratJenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja7.10.11.12.5. BAMBANG ADI IB, S.H.,M.Pd., Kabag Penyuluhandan Bantuan Hukum, Biro Hukum ; 6. DIAR RIGA, S.H., Kabag Hukum dan Kerjasama LuarNegeri, Direktorat Jenderal Pembinaan danPenempatan Tenaga Kerja ; R.

., Kasubdit PerlindunganTenaga Kerja Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaandan Penempatan Tenaga Kerja ; =

ABUNI'MAH SEJAHTERA UTAMA ; MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Basuki Rachmat No. 21, Jakarta Timur,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2002,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;melawan:MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot SubrotoKav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.Sunarno, SH, Kabag, Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi Depnakertrans ;Sabeni Endik, SH, Kabag Penelaahan Hukum dan KonvensiInternational, Biro Hukum dan Organisasi Depnekertrans ;Suherman, SH

KEP.395/MEN/LN/BP/2000 tertanggal30 Juni 2000 ;Bahwa Tergugat pada tanggal 26 April 2002 mengeluarkan keputusanMenteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI (Kepmenakertrans Rl) Nomor : KEP76/MEN/2002 tentang Pembatalan SIUPPJTKI No. KEP.395/MEN/LN/BP/2000PT. Abunimah Sejahtera Utama/Penggugat ;Bahwa pertimbangan Tergugat mengeluarkan keputuSan a quo,sebagaimana diuraikan pada konsideran bagian Menimbang danMemperhatikan hanya surat dari PT.

Bank Syariah Mandiri Cabang JakartaHasanuddin Nomor 4/927/001 tanggal 27 Maret 2002 tentang dana jaminanyang berbentuk Deposito Bank atas nama Menteri Tenaga Kerja qq PT.Abunimah Sejahtera dengan Bilyet No. D009348 telah dibatalkan ;Bahwa timbulnya permasalahan dalam perkara ini diawali denganperubahan Kepmenaker RI No. KEP44/MEN/1994 tanggal 17 Pebruari 1994menjadi Kepmenaker RI No.

Dalam Permohonan Penundaan :Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanMenteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : KEP76/MEN/2002tanggal 26 April 2002 hingga ada putusan Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap ;I. Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 541 K/TUN/20032.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Tenaga KerjaDan Transmigarsi Rl Nomor : KEP76/MEN/2002 tanggal 26 April2002 tentang Pembatalan Surat ljin Usaha Penempatan PerusahaanJasa Tenaga Kerja Indonesia (SIUPPJTKI) PT. Abunimah SejahteraUtama ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Nomor : KEP76/MEN/2002 tanggal 26 April2002 tentang Pembatalan Surat ljin Usaha Penempatan PerusahaanJasa Tenaga Kerja Indonesia (SIUPPJTKI) PT.

SIRAJUDDIN, vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dkk

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Jalan TMP, Kalibata 17 Jakarta Selatan12750,2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.2 Jakarta Selatan 121103. BUPAT KEPALA DAERAH KABUPATEN' TANAH LAUT,berkedudukan di Jalan H.Boejasin Komplek Perkantoran Gagas.Pelaihari,4.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan Jend A.Yani Km. 6 No. 23. Banjarmasin 70249,6. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAHLAUT, berkedudukan di di Jalan A. Syairani, Komplek PerkantoranGagas, Pelaihari, 70814,Hal. 1 dari 29 hal. Put. No.587 K/Pdt/2012Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat sampai dengan VI/para Terbanding ;dan:1. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan diJalan Jend. Sudirman No. 4 Banjarmasin 70114,2.

Perkebunan dan Pengangkutan Sam Hoo yang menjualtanah secara tidak sah kepada Penggugat; Dengan demikian Penggugat yangmenjadikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Tergugat adalahsalah alamat, sehingga sudah sepatutnya harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;Eksepsi Tergugat Il :Bahwa Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalildalil parapenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui dengan tegas ;Kompetensi Absolut :a.

Perkebunan dan Pengangkutan Sam Hoo yang menjualtanah secara tidak sah kepada Penggugat ;Dengan demikian Penggugat yang menjadikan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi sebagai Tergugat V adalah salah alamat, sehingga sudahsepatutnya harus di tolak atau setidaktidaknya tidak dapat di terima (nietonvankelijke verklaard) ;Eksepsi Tergugat VI :Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas ;Bahwa dalam gugatan Penggugat subyek

AULA GRAHA;MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Maruli Apul Hasoloan, M.A, Ph.D (Sekretaris Direktorat JenderalPembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans) ;Roostiawati, SH, M.Sc (Direktur Penempatan Tenaga Kerja LuarNegeri, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan TenagaKerja Kemnakertrans) ;Budiman, SH (Kabag Penyuluhan dan Bantuan Hukum, BiroHukum Kemnakertrans) ;Reni Mursidayanti, SH, MH (Kabag Perancangan PeraturanPerundangUndangan Il, Biro Hukum Kemnakertrans) ;Diar Riga, SH (Kabag Hukum dan Kerjasama Luar Negeri,Direktorat Jenderal

Pembinaan dan Penempatan Tenaga KerjaKemmnakertrans) j ono nnn nen nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn on nenRaden Soes Hindharno, SH (Kasubdit Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan dan PenempatanTenaga Kerja Kemnakertrans) ;Umar Kasim, SH, MH (Kasubbag Pembelaan, Biro HukumKGITIMAKETIFANS): jennn nnn nnn mn nnn ncn nnn nnn nennnnnennnesOscar Abdurachman, S.Sos (Kasi Advokat dan Kepulangan,Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga KerjaKemnakertrans) 5 222222 nnn nnnn

nn nnn nnn nen nee ene nne =Hendry Wijaya, SH (Kasubbag Penempatan Tenaga KerjaIndonesia, Biro Hukum Kemnakertrans) ;Rima Pratiwi, SH (Staf Penyuluhan dan Konsultasi Hukum, BiroHukum Kemnakertrans) 5Ridhanto Saksono, SH (Staf Penyuluhan dan Konsultasi Hukum,Biro Hukum Kemnakertrans) ;2200 oo nn nnn nenHalaman 2 dari 45 Halaman.

,dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 9 Juli 2013,yang pada pokoknya mengemukakan alasanalasan sebagai berikut : GUGATAN PENGGUGAT jeessescsce ea emeanes un nnamenenssmarmmanannnonanmsnnaionOBJEK SENGKE TI, panama nanan ann ne re cece cence ceeeeeeceeeereeeeeeBahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Menteri Tenaga KerjaDan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 TentangPencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaPT Aula Graha,

AILASANSALASAN GUIGATIAN prenncccenernrecccee serene neceneenerennemeeenrenns1.Bahwa Tergugat pada tanggal 25 Maret 2013 telah menerbitkanKeputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 75 Tahun 2013 Tentang Pencabutan Surat lIzin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia PT AULA GRAHA, tertanggal 25Maret 2013, dengan diktum berbunyi sebagai berikut :MEMUTUSKAN:Menetap kai t=