No. 146/Desa Labuan Bajo, bertanggal 22 Februari 1982, yangmenurut hukum bukti kongkrit sebagai legalitas tertinggi dan terkuat atas hakkepemilikan tanah sepanjang tidak dinyatakan cacat yuridis dan dibatalkanoleh Kantor BPN atas putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).Hal 6 dari 10 hal. Put.

bendanya (dalam hal iniTanah); berubah pemilik/oemegang SHM = bukan masalah; hak tanggunganini bersifat beban yang melekat dan baru, hilang/lepas jika semuahutang/kewajiban telah dilunasi; Hak tanggungan ini bersifat privelege dalam arti diutamakan/diistimewakansemisal dapat dilakukan pelelangan kapan saja dalam hal terjadiwanprestasi/kredit Macet; 2222222 n nne TENTANG SERTIFIKAT TANAH.1.Bahwa tentang SHM No. 2736 yang dibebani/dilekati hak tanggungan,sertifikat ini dinilai Sempurna, otentik, terkuat

Telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa rincik bagimasyarakat adat sebelum berlakunya UndangUndang Pokok Agariamerupakan bukti tertulis yang terkuat bagi masyarakat adat.

Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik sah objek sengketa sebagaimanadalam Sertifikat Hak Milik Nomor 91/Uentanaga Bawah/2009 seluas 250 m2,sertifikat mana merupakan bukti terkuat dan otentik. Dan ketika dimohonkanjuga sertifikat olen Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah ada keberatanbaik dari Tergugat Il maupun Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Hal. 9 dari 11 hal. Put.

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap obyeksengketa maka seharusnyalah Penggugat dilindungi oleh undangundangsebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undangundang No.5 Tahun1960 yang menyatakan Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, sehingga sangat beralasanhukum bagi majelis hakim untuk memerintahkan para Tergugat atau siapa sajayang menguasai obyek sengketa agar diserahkan kembali kepada Penggugat ;12.

/Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2018/PN Pbuwon nnn nana nn Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilaiapakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya MajelisHakim akan mendefinisikan terlebin dahulu halhal sebagai berikut:Tanpa hak: Tanpa alas hak yang sah dan berdasarkan hukum, (in casudalam perkara a quo) tanpa izin dari pihak yang berwenang;Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat, teroenuh dandapat diturunkan (in casu keabsahan obyek kepemilikkan bukan

Vollmar juga menjelaskan: adalah sangat mungkin danmemang sangat lazim untuk membebani lapanganlapangan yang terletakpada jalanjalan tertentu dengan pengabdian pekarangan untuk kemanfaatanjalanjalan itu (misalnya suatu servituut untuk melarang mendirikan bangunan),Bahwa dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) juga mengatur hakhak atas tanah diantaranya dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1): Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orangatas tanah, dengan mengingat ketentuan

dalam Pasal 6;Pernyataan diatas mengandung makna betapa penting dan berharganyamenguasai tanah dengan title Hak Milik yang secara hukum memilikikedudukan terkuat dan terpenuh sehingga pemilik hak dapat mempertahankanhaknya terhadap siapapun.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 dan Peraturan MenteriDalam Negeri No. 5 Tahun 1973, yang menegaskan antara lain sebagai tandabukti hak atas tanah yang terkuat pembuktian yuridisnya adalah Sertifikat hakatas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional,satu lain halmendasarkan Yurisprudensi MARI No.34/K/SIP/1960 tanggal 10 Februari 1960Jo.

Terakhir karenamerupakan salah satu alasan terkuat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonanini;Bahwa pada sekitar bulan Juli Agustus 2011, Termohon membawa semua barangbarang miliknya dari rumah dan pergi bersama dengan seorang lakilaki bernama AdiPratama. Termohon memutuskan pergi dari kediaman bersama dengan meninggalkanPemohon dan anaknya bernama XXXX untuk tinggal di Kosnya di Jalan BratangGede 6E Nomor 34, Surabaya.

Kaidah FikihOlS Lo le olS Lo sli, Lo VIArtinya : Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah adaMenimbang, bahwa posita angka 5 (lima) Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalamKutipan Buku Nikah Nomor 0447/18/XII/2017 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai tanggal 18 Desember2017, kemudian berdasarkan penjelasan Penggugat dan keterangan saksidibawah sumpahnya menyatakan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugatselama

;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa HakMilik adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwa semua hak atas tanahmempunyai fungsi sosial), demikian pula dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuanketentuan Mengenai PemberianHak Atas Tanah disebutkan bahwa Hak Milik adalah Hak atas tanah yang terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang dan

badanbadan hukum, sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 tahun 1960;Menimbang, bahwa dari konsep kepemilikan hak atas tanah sebagaimanadiuraikan diatas, pada pokoknya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hak Milik atastanah adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, Hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secarahakiki diakui keberadaannya, dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugatoleh siapapun

, pun demikian halnya dengan proses balik namayang dilakukan oleh Pejabat dari Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng dari atasnamaPenggugat ke atas nama Tergugat I adalah sah dan oleh karena proses balik nama dari atasnama Penggugat ke atas nama Tergugat I sah, maka pengikatan jual beli yang dilakukanantara Tergugat I dengan Tergugat III adalah sah menurut hukum, selanjutnya MajelisHakim berpendapat sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa Hak Milik adalahHak turun temurun terkuat

dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwa semua hakatas tanah mempunyai fungsi sosial), demikian pula dalam ketentuan Pasal2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentangKetentuanketentuan Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah disebutkanbahwa Hak Milik adalah Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang dan badanbadan hukum, sebagai yangdisebutkan dalam Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 tahun 1960;Bahwa Hak Milik atas

tanah adalah Hak turun temurun terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.

Pengadilan Negeri yang menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat Hak Guna BangunanNomor : 599 Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru KotaMedan, Surat Ukur tanggal 2451999 Nomor : 27/Petisah Hulu/1999Luas : 2.19 M2, Nama Pemegang Hak Surya Indriany Pardede (bukti P1) bahwa tanah yang merupakan objek perkara adalah atas namaPenggugat, sedangkan tergugat dalam pembuktiannya baik bukti suratsurat dan berdasarkan keterangan saksisaksi bukti P1 tersebut tidakdapat dipatahkan oleh bukti terkuat

maka dengan demikian bukti P1tersebut adalah bukti bukti terkuat dalam sistem hukum Indonesia, makaalasanalasan yang dikemukakan dalam gugatan rekovensinya sudahsepatutnya ditolak.Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut adalahKeliru karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidakmempertimbangkan bukti T7, T8,T9, T10, T11 dan T12, dimanabuktibukti tersebut adalah bukti yang membuktikan bahwa bangunanMotel Danau Toba International tersebut adalah salah satu usaha dariHalaman

pada halaman 68paragraf 1 yang menyatakan Menimbang, bahwa berdasarkanSertifikat hak Guna Bangunan Nomor:599 Kelurahan Petisah Hulu,Kecamatan Medan Baru Kota Medan, Surat Ukur tanggal 2451999Nomor:27/Petisah Hulu/1999 Luas: 2.198M2 ,Nama Pemegang HakSurya Indriany Pardede ( bukti P1 ) bahwa tanah yang merupakanObjek perkara adalah atas nama Penggugat, sedangkan tergugatdalam pembuktiannya baik bukti Suratsurat dan berdasarkanketerangan saksisaksi bukti P1 tersebut tidak dapat dipatahkan olehbukti terkuat

maka dengan demikian bukti P1 tersebut adalah buktibukti terkuat dalam sistem hukum Indonesia, maka alasanalasanyang dikemukakan dalam gugatan rekonvensinya sudah sepatutnyaditolakoleh karena itu mohon kehadapan Majelis Hakim Tinggi yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalildalil PembandingKarena tidak berdasar hukum;2.

Il Kohir 97 seluas + 0,240 hektar yangtercatat di Kelurahan Cicaheum dan Kecamatan Kiaracondong serta buktipenguasaan fisik yaitu Pernyataan Para Penggugat yang diketahui olehKelurahan setempat, tetapi buktibukti tersebut bukan alas hak yang dapatmembuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang nota beneHalaman 8 dari 22 halaman PutusanNomor 87 K/TUN/2013sudah terbit Sertipikat yang merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh.Oleh karena itu harus diuji terlebin dahulu mengenai kepemilikan

tetapi pada saat didaftarnya pendaftaran pertama kaliHalaman 9 dari 22 halaman PutusanNomor 87 K/TUN/2013tahun 1996 warkahwarkah tersebut ada, dan kemudian diumumkan danterbit Sertipikat Obyek Sengketa a quo sehingga telah dilalui sesuaiprosedur yang berlaku hanya saat ini pada saat ada gugatan ini warkahtersebut belum diketemukan tetapi datadata dan catatancatatan dalamdaftar hak buku tanah ada sehingga Sertipikat Obyek Sengketa a quotercatat dan terdaftar dengan status Sertipikat Hak Milik yang terkuat

Kaidah FikihOl bb le VIS Ls sla Lo VIArtinya : Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah adaMenimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalamBuku Kutipan Akta Nikah Nomor 176/10/IV/1994 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai tanggal 5 September 1994,kemudian berdasarkan penjelasan Penggugat dan keterangan saksi dibawahsumpahnya menyatakan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat

Bahwa tidak benar Tergugat pernah menawarkan penyelesaian damai denganPenggugat dan menawarkan sejumlah kompensasi kepada Penggugat, bahwa tidakada alasan bagi Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat, karenatanah yang dimiliki Tergugat dibeli secara sah menurut hukum dan telah terbit13sertifikat sebagai alat bukti yang terkuat dalam sistim hukum pertanahan yangberlaku di Indoneisa;2).

Bahwa sesuaidengan pasal pasal 20 ayat (1) UU NO 5 /1960 jo pasal 16 UU NO 5/1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria jo 32 ayat (1) dan ayat (2) PP NO 24 tahun1997 tentang pendaftaran tanah yang kaedah hukumnya menycbutkan bahwaSertifikat adalah bukti kepemilikan yang terkuat, terpenuh dan turun tcmurun,sehingga oleh karenannya adalah hak hukum Tergugat untuk melakukan kcgiatankegiatan diatas tanah Tergugat.

Bahwa jelas tindaktanduk dari para Tergugat diatas tanah milikPenggugat adalah sangat berakibat kepada Penggugat yaituPenggugat tidak dapat lagi menguasai atas tanah yang merupakanhak dari Penggugat sebagaimana mestinya.Bahwa Penggugat berkeyakinan, jika Tergugat beserta Tergugat lainnyaadalah tidak memiliki bukti kepemilikan yang terkuat, teroenuh dan turunmenurun atas tanah yang menjadi obyek perkara, sebagaimana buktikepemilikan dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) UUPA dan atau Pengugatberkeyakinan

pula jika Tergugat tidak memiliki hak eigendom atas tanahyang menjadi objek perkara tersebut seperti halnya bukti yang dimiilikioleh Penggugat, in casu sertifikat hak milik Penggugat yang merupakanbukti yang terkuat, terpenuh dan turun temurun, sehingga dengandemikian sertifikat Penggugat adalah bukti yang sempurna, baik lahir,formiil maupun materiil;Bahwa Penggugat berkeyakinan pula sebagai dasar dari Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana secara eksplisitdidalam posita Penggugat

Hadi Bustam dan atau Para Penggugat tidak ataubelum memanfaatkan objek sengketa sejak pembelian objek sengketadimaksud, namun menurut hukum hak atas objek sengketa dimaksud tidakakan hilang karenanya, mengingat kedudukan hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh, sebagaimana ketentuan Pasal 20 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi: Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangHalaman 5 dari 34 hal.Put.

Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah ada atas apa yangtelah ada.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan permohonanIsbatNikah Penggugat, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di bawahsumpah terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurutsyariat Islam antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan diSingojuruh pada tanggal 17 Juli 1992 yang menikahkan bernama Syamsuridan yang bertindak sebagai wali nikah ayah Penggugat bernama Over,terjadi pula ijab dan kabul

jaminan (conservatoir beslag) terhadap barangbergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat ;Bahwa guna menjamin putusan ini nantinya dapat dilaksanakanoleh Tergugat I, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukumuntuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugatsebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabilaTergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejakputusan berkekuatan hukum tetap;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan buktibukti dan faktafakta hukum yang terkuat

Kaidah Fikiholf b ale oS Lb sly Le VIArtinya : Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah adaMenimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat danketerangan saksi dibawah sumpahnya menyatakan bahwa Tergugatmeninggalkan Penggugat 4 tahun lamanya dengan tidak memberikan nafkahserta tidak ada harta benda satu pun yang ditinggalkan oleh Tergugat, MajelisHakim menilai bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan pembiaran(tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan hal