GAM
2.Bupati Kabupaten Kutai Timur
3.Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
4.Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur
5.Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur
6.Menteri Perhubungan CQ Dinas Perhubungan
7.Camat Karangan Kabupaten Kutai Timur
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

di Samarinda, Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur

Pemohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Termohon:
Hj. NORHANI

29222 nn nnn n nn nnn nnn nnn nen en n=KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Jenderal AhmadYani Nomor 22, Kelurahan Melayu, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, dengan ini memberi kuasa kepada:1. RESDY ANGGI YUNIARTI, S.E;2. DEDY SETYO IRAWAN, S.TR.;3.

DIAUMA DENGGANNI YUGIA, S.H;Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahankabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Ahmad Yani Nomor:22, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 127/Sku64.02.MP.02.02/II/2020,tertanggal 24 FebruariaSelanjutnya disebut sebagai PEMOHON;MELAWANHalaman 1 Putusan Nomor : 9/G/KI/2020/PTUN.SMDHj.

NORHANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, beralamat RT.005, Desa Kampung Lama,Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikankuasa kepada : HERMON YARI KADAMA, S.H.

,Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum,Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan GerbangDayaku, RT.08/02, Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan,Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2020;Selanjutnya disebut sebagal TERMOHON;Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor : 9/PENMH/2020/PTUN.SMD tanggal 30 Maret2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa

Bukan kah Kepala BadanPertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai PemohonKeberatan adalah suatu jabatan Badan Publik, yang harusmenjunjung prinsif keterbukaan, transparansi, serta prosedurkerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayananmasyarakat. Bahwa sehubungan dengan informasi yang menjadisengketa ini adalah merupakan informasi mengenaidokumen/warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan no. 02 tahun2006 An. PT. PLKK dimana secara tidak langsung PT.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, II. PT. GLOBALINDO INTI ENERGI;

No. 202 K/TUN/20121.BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan WolterMonginsidi No. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya :ARIF ANWAR,SH.,M.SI, Kepala Bagian Hukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara;HJ.ASNANI, SH.,MH., Kepala Sub.Bagian Bantuan HukumSetkab.Kutai Kartanegara;DEDDY WAHYUDLSH., Staf Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetkab.Kutai Kartanegara;A.FAISAL NURALAM,SH., Staf Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab.

areal kuasa pertambangan milik Penggugat yakni KeputusanBupati Kutai Kartanegara tanggal 9 Juni 2005 Nomor : 540/22/KPEr/DPEIV/V1/2005tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2005 022 Er) seluas4.578 Ha terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, PropinsiKalimantan Timur an.Penggugat, PT.

,terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi KalimantanTimur an.

/fiktif negatifpermohonan Penggugat untuk peningkatan ke tahap Kuasa Pertambangan Eksploitasiadalah telah ditolak oleh Bupati Kutai Kartanegara yang terhitung sejak Bupati KutaiKartanegara menerbitkan 2 (dua) Keputusan yaitu Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratanggal 18 mei 2009 Nomor : 540/014/TUPER/DPEIV/V/2009 (KW/KTN.2009.014Er) dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 10 September 2009 Nomor :540/045/IUPEr/MBPBAT/IX/2009 (KW.KTN.2009.045 Er) tersebut, sehingga denganmemedomani ketentuan

HADI SUTANTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwapada bulan 26 Februari 2005 sampai dengan 13 Juli 2005 saksi menjabatsebagai Pj.Bupati Kutai Kartanegara.

BUPATI KUTAI TIMUR., 2. PT. BATUBARA NUSANTARA KALTIM;

BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, PropinsiKalimanan Timur, Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Hamzah Dahlan, S.H., pekerjaan advokat/Konsultan Hukum, berkantor, diBandar Balikpapan, Blok G Nomor 7, Kota Balikpapan, ProvinsiKalimantan Timur;2. Nora Ramadani, S.H..M.H., Pegawai Negeri Sipil, Daerah KabupatenKutai Timur, Jabatan Plt.

Kepala Bagian Bantuan Hukum, SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimanan Timur;Keduanya dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Bupati/ SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur, Jl. Sorkarno Hatta Nomor 1, KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/07/S.Kuasa/HK/IX/2012, tanggal 24 September 2012;Il. PT.

Timur;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat,Nomor 540.1/K.441/HK/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, tentang PencabutanKeputusan Bupati Kutai Timur, Nomor 188.4.45/116/HK/III/2009, tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.Investama Resources, seluas10.000 HA, terletak di Long Lees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur;Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalildalil

Yang manasesuai ketentuan hukum seharusnya sebelum menerbitkan ObjekSengketa tersebut Termohon PK I/dahulu Tergugat menyelesaikanterlebih dahulu tindak pidana yang disebut oleh Menteri Kehutanandalam Surat No. $.10 (vide Bukti T2) tersebut melalui proses hukum.Dan ternyata proses hukum yang dimaksud tidak pernah dilakukan olehTermohon PK I/dahulu Tergugat, karena sesuai dengan Bukti P27 yaituSurat Kapolres Kutai Timur No.

Dimanatindakan Termohon PK I/dahulu Tergugat tersebut juga bertentangan denganSurat Kapolres Kutai Timur No.

SUPRIYADI;melawan- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;- KASTIAWAN WIJAYA (Tergugat II Intervensi);

KPC) Sangata Kabupaten Kutai Timur, Alamat Jl. Ulin L. 29. DesaSwarga Bara Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ARIANTO S.H, M.H.;2. JOFRI, S.H., M.H.;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor AdvokatKonsultan Hukum ARIANTO, SH.MH. & REKAN, Beralamat di Jl. YosSudarso. TV No. 50 RT.16 dan atau Jl. Yos Sudarso III Gg.

Damai 3 No. 44RT.07 Kelurahan Teluk Lingga kecamatan Sangatta Utara Kabupaten KutaiTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2015.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, berkedudukandi Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangata Kabupaten Kutai Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ZULKIPLI, S.Si.T, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;2.

., Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan PendaftaranHak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;3. HUS EN, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Penetapan Hak pada KantorPertanahan Kabupaten Kutai Timur;Berdasarkan surat kuasa Nomor: 94.1/600/ 64.08/IV/2015, tanggal 10 April2015. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DANKASTIAWAN WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jalan Mekar Sari No. 3, RT 22, Kelurahan Gn.

yang terletak di Gang Damai Desa Teluk LinggaKecamatan Sengatta Utara Kabupaten Kutai Timur, kewenangannya berada padaKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatasz ergugat memohon kepada Majelis Hakimyang terhormat untuk menolak dengan tegas gugatan Penggugat atau setidak tidaknyamenyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, karena sertipikat Hak Milik No. 740/Halaman 13 dari 44.

SlamatAswan, Ketua RT.035, Teluk Lingga/HM Yusuf dan diketahui oleh PemerintahKabupaten Kutai Timur, Kec. Sengatta Utara, Kepala Desa Teluk Lingga/ H.Johansyah F dengan No.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA;2. PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA;

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan WolterMongonsidi Nomor : 1, Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Arief Anwar, S.H., M.Si.,Jabatan Kepala Bagian Hukum SekretariatKabupaten Kutai Kartanegara ; 2. Hj. ASnani, S.H., M.H..,Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan HukumSetkab. Kutai Kartanegara ; 3. Deddy Wahyudi, S.H.,Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetkab. Kutai Kartanegara ; 4. A. Faisal Nuralam, S.H.

Kutai Kartanegara ; 5. Suratno, S.H.,Jabatan Staf Bantuan Hukum pada Bagian HukumSetkab. Kutai Kartanegara ; 6. Arjunawan, S.H., Advokat / Pengacara ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor : 1Tengarong, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180.178/HKBankum/VII/2011, tanggal 30Juni 2011, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDINGS =

Pembanding/Tergugat I : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Kalimantan Timur Cq. Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : MARWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kab. Kutai Kartanegara

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, berkedudukandi Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan TimbauKecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai KartanegaraProvinsi Kalimantan Timur Kode Pos 75511, Telepon:(0541) 661180, dalam hal ini H. M. Ridha Darmawan,SP., MP. Selaku Sekretaris DPRD Kabupaten KutaiKartanegara telah memberikan kuasa dengan HakSubstitusi kepada:1. PURNOMO, S.H. (Kepala Bagian AdministrasiHukum Setkab. Kutai Kartanegara);2.

Kutai Kartanegara);4. SURATNO, S.H. (Analisis Advokasi Bagian BantuanHukum Setkab. Kutai Kartanegara);5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H. (Analisis AdvokasiBagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);Yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 175/2962/180/03HALM/XII/2017 tanggal 15Desember 2017, disebut sebagai Tergugat I;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNURKALIMANTAN TIMUR Cq.

Kutai Kartanegara);4. SURATNO, S.H. (Analis Advokasi pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara);5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H. (Analis Advokasipada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);Yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 05/SKKBankum/XII/2017 tanggal 5 Desember2017, disebut sebagai Tergugat II;Selanjutnya Tergugat dan Tergugat II di atas sekarangdisebut sebagai PARA PEMBANDING;Melawan:. MARWAN, Jenis Kelamin: LakiLaki, Tempat dan Tanggal Lahir:Il.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 148 tentangTunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 selanjutnya jikaterjadi pemberhentian sementara Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) dan/atau Para Penggugat masih tetap mendapatkan hakkeuangan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD)Kabupaten Kutai Kartanegara berupa:a. Uang representasi sebesar Rp1.575.000,00b.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.148 Tahun 2005 tentangTunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kab. Kutai Kartanegara;f.

Penggugat:
SUROTO Bin NURWAHID
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI TIMUR;2. PT. KALTIM NUSANTARA COAL;

ZAINUDDIN ASPAN, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Timur ; NORA RAMADANTL, S.H.

., pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ;SYAMSUL ALAM, S.H., pekerjaan Staf Bagian Bantuan Hukum Pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, alamat Kantor Bupati/Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno HattaNomor 1, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, KabupatenKutai Timur, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khususNomor : 180/183.5/HK/96/IX/2010 tertanggal

No. 109/B/2011/PT.TUN.JKT(i) SK Bupati Nomor : 540.1/K.443/HK/V/2010 yang membatalkan KeputusanBupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/118/HK/III/2009 tentang Izin UsahaPertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT Ridlatama Tambang Mineral seluas10.000 HA yang terletak di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (IUPEksploitas?)

Kaltim Nusantara Coal (incasu Tergugat II Intervensi) seluas 14.890 Ha yang terletak di KecamatanBusang, Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur yang diterbitkan padatanggal 17 Juli 2008 (vide bukti TIL Intv2) serta berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1/ K.148/2010 TentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Tahap I kepada PT.Kaltim Nusantara Coal (in casu Tergugat II Intervensi) seluas 15.560 Ha yangterletak di Kecamatan Busang, Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur

No. 109/B/2011/PT.TUN.JKTe Mempersyaratkan kepada para pemohon agar memiliki ijin pinjam pakaikawasan hutan bila areal kerjanya berada pada kawasan hutan sesuaidengan ketentuan yang berlaku ;9 Bahwa berdasarkan kesimpulan telaahan staf dari Kepala Dinas Pertambangandan Energi Kabupaten Kutai Timur kepada Bupati Kutai Timur (in casuTergugat) adalah diperlukan pencabutan terhadap IUP PT.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 2. PT. TRI AGATONA;

., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gunung Belah Nomor6, RT.XXXV, Loa Ipuh Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, danberkantor Cabang di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman,Kabupaten Kutai Kartanegara, Jabatan Direktur PT. Tri Agatona, dalam halini memberi kuasa kepada : Dr. SF.

KTN 2007.135 Er)tertanggal 13 September 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasiyang terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, PropinsiKalimantan Timur seluas 1.585 Ha (seribu lima ratus delapan puluh lima hektar) atasnama PT. Tri Agatona ("Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/135/2007");2.

Umum Daerah(Perda Kutai Nomor : 2/2001)".

Contoh paling konkret adalahketika Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 503/06/2005 (vide bukti P5), yang kemudian ditindaklanjutidengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/13/2006 (videbukti P 6), Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 503/45/2007(vide bukti P 7), dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :503/65/2008 = (vide bukti P8), mengenai pembukaan lahan merupakanperwujudan langkahlangkah keteraturan, keserasian, dan keseimbangandalam pengurusan

di TenggarongKadisbun Kabupaten Kutai Kartanegara di TenggarongKadistamben Kabupaten Kutai Kartanegara di TenggarongKa Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara di TenggarongKa Kantor Badan Pertanahan Kab.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cqKEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR cqKEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA cq KEPOLISIAN SEKTOR KUALASAMBOJA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA VS M. MAKHRONI DK

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATENKUTAI KARTANEGARA, DK VS MARWAN, DKK

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 888/0004/BKPP-TIM/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Raden Irawan Prasetya Adi, ST.

NIP: 197406122005021005;

Penggugat:
RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR

TIMUR, berkedudukan di Kantor Bupati/Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur, Komplek PerkantoranBukit Pelangi Jalan Soekarno Hatta No. 1Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, ProvinsiKalimantan Timur.Dengan ini memberikan Kuasa kepada :1.

Kutai Timur ;3. JANUAR BAYU IRAWAN, SH, JabatanKasubbag PerundangUndangan = BagianHukum Setkab. Kutai Timur ;4. ARDIANSYAH, SH, Jabatan Staf KasubbagBantuan Hukum dan Kerja Sama BagianHukum Setkab.

Februari 2005 dengan tempat tugas / Unit Kerja di Kantor CamatBengalon, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: SK.821.3/0438/BKDMUTIIII/2005 tanggal 07 Maret 2005 tentangPengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa Penggugat kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri SipilDaerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SK Bupati Kutai TimurNomor : SK.821.3/0153/BKDMUTIIII/2006 tanggal 27 Maret 2006tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadiPegawai Negeri Sipil, dengan

KepegawaianInstansi Daerah Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIIIdengan nomor : 760/SB/K/KR.VIII/X/2018 tertanggal 29Oktober 2018 tentang data PNS yang telah dijatuhihukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, yang ditujukan kepadaBupati Kutai Timur.Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan, sertasuratsurat tersebut diatas, maka Pemerintahn DaerahKabupaten Kutai Timur yang dipimpin oleh Sekretaris DaerahKabupaten Kutai Timur beserta Tim PertimbanganPelaksanaan

Timur yang merupakan Pejabatyang Berwenang (PyB) telah mengajukan usulan pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yangditujukan kepada Bupati Kutai Timur yang merupakan Pejabat PembinaKepegawaian (PPK) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, oleh karenanyadengan mengacu pada Asas Hukum Affirmanti Incumbit Probatio makadiperoleh kesimpulan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur yangmerupakan Pejabat yang Berwenang (PyB) tidak ada mengajukan usulanpemberhentian

Pembanding/Tergugat I : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM Cq. PPK
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. TUSENSS KRIDA UTAMA

BUPATI KUTAI TIMUR., 2. PT. KALTIM NUSANTARA COAL;

BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 01,Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten Kutai Timur,Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1 Hamzah Dahlan, SH.,pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum,beralamat kantor di JalanJenderal Sudirman,Komplek BandarBalikpapan, Blok G No. 7,Halaman dari 17 halaman. Putusan Nomor 138 PK/TUN/2012Il.Balikpapan, ProvinsiKalimantan Timur;2 Nora Ramadani, SH., MH.

,pekerjaan Pegawai NegeriSipil Daerah KabupatenKutai Timur, Jabatan Pit.Kepala Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur ;Kesemuanya menggunakan alamat di Kantor Bupati/Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta No. 01, Kawasan PerkantoranBukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/04/S.Kuasa/HK/IX/ 2012 Tanggal24 September 2012;PT.

Timur, Nomor: 540.1/K.443/HK/V/2010 tanggal 4 Mei2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/118/HK/IH/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Kepada PT.

S.10 (videBukti T2) yang pada pokoknya meminta kepada Bupati Kutai Timur(Termohon PK I/dahulu Tergugat) untuk membatalkan Izin UsahaPertambangan (IUP) atas nama PT. Ridlatama Tambang Mineral (PemohonPK/dahulu Penggugat).b Bahwa ternyata Termohon PK J/dahulu Tergugat telah salah dan kelirudalam menafsirkan Surat Menteri Kehutanan tersebut.

Dimana tindakanTermohon PK I/dahulu Tergugat tersebut juga bertentangan dengan SuratKapolres Kutai Timur No.

Pemohon:
1.IBAT
2.ISPIANUR
Termohon:
BUPATI KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI KARTANEGARA;II. CV. DWI KARYA PRATAMA;

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jin. Woltermonginsidi Nomor01 Tenggarong, Kalimantan Timur;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:1.NamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIP: ARIEF ANWAR, SH., M.Sl.222220=: 197207272000031008. 2220+: Kepala Bagian Hukum Sekretariat KabupatenKutai Kartanegara.: HJ: ASNANI, SH:MHpsssssseeenecenssrencenncennnesne* 11959101 01988092004.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara VS YOGI FERNANDES alias GENDON bin UDIN

Penggugat:
PT Alfa Energi Investama, Tbk
Tergugat:
PT Kutai Refinery Nusantara