Alona ;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitualat bukti surat T1 tentang Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171KW090220180003 tanggal 9 Pebruari 2018, T2 tentang Fotocopy KutipanAkta kelahiran Nomor : 8171LU171220180005 atas nama Chrezllyn AlyonaHalaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 89/Padt.G/2019/PN.Amb.tanggal 17 Desember 2018, T3 tentang Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :8171011712180001 tanggal, 17 Desember 2018, T4 tentang Fotocopy SuratKeputusan Menteri

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor3654/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 28Pebruari 2019, dan T5 tentang Fotocopy Surat Keterangan Nomor :1459/PL13/KL/2019 tanggal 8 Juli 2019, serta saksisaksi yang pada pokoknyamenerangkan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut:1.

dengan aslinya Pengumuman Surat Kabar SuaraPembaruan Edisi 28 Maret 2014, bukti T2d ;Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pembubaran YBSI kepadaDirjen Pendidikan Tinggi (DUKTI) No.S/009/TLYBSI/IV/2014, tanggal 07April 2014, bukti T2e ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.S/026/TLYBSI/V 2014, tentangpermohonan pembatalan izin Pendirian sekolah Tinggi Keguruan dan IlmuPendidikan (STKIP) Arastamar di Kota Tangerang tertanggal 18 Juli 2014,bukti T2f ;Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri

Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi R.I No.2/M/Kp/I/2015, tentang Pencabutan IzinPendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Arastamar KotaTangerang, bukti T2g ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.009/BPYBSI/II2014, tanggal 23Februari 2014 tentang Instruksi Penangguhan Penerimaan Mahasiswa BaruSTT Setia/Arastamar, bukti T3a ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat kepada Sekjen Komisi NasionalPendidikan No.5/030/TLYBSVVII2014, tanggal 18 Juli 2014 mengenaitanggung jawab atas operasi

/ Likuidator telah mengumumkan pembubaran Yayasan BinaSetia Indonesia tersebut ;Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pembubaran YBSI kepadaDirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI) No.S/009/TLYBSI/IV/2014, tanggal 07April 2014, bukti T2e ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.S/026/TLYBSIVI2014,tentang permohonan pembatalan izin Pendirian sekolah Tinggi Keguruandan Ilmu Pendidikan (STKIP) Arastamar di Kota Tangerang tertanggal 18Juli 2014, bukti T2f ;Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri

Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi R.I No.2/M/Kp/I/2015, tentang Pencabutan IzinPendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan lIlmu Pendidikan ArastamarKota Tangerang, bukti T2g ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat No.009/BPYBSI/II2014, tanggal23 Februari 2014 tentang Instruksi Penangguhan Penerimaan MahasiswaBaru STT Setia/Arastamar, bukti T3a ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat kepada Sekjen Komisi NasionalPendidikan No.5/030/TLYBSI/V IIl2014, tanggal 18 Juli 2014 mengenaitanggung jawab atas

Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan,Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan,Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Pasal 8 Ayat (2) Huruf b.1 yangmenyatakan dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiapprogram studi pada program diploma atau program sarjana, kecualliditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, dengan kualifikas! :1. Paling rendah benjazah :a.

Pendanaan.Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraPasal 18 ayat (3).Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atasbeban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksudPeraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2015.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2015Peraturan Presiden

perbuatansecara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapketentuan Pasal ini SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TIDAKTERBUKTI; Halaman 93 dari 140 halaman putusan Nomor 7/PID.SUS.TPK/2019/PT.PLG5.6.7sPembuktian Pelanggaran Norma Pasal 8 Ayat (2) Huruf b.1 PeraturanMenteriRiset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2015Bahwa Penunut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwaTerdakwa melakukan perbuatan secara melawan hukum melanggarketentua Pasal 8 ayat 2( huruf b.1 Peraturan Menteri

Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2015;Bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RINomor 50 Tahun 2015 adalah TENTANG PEDOMAN UMUMEJAAN BAHASA Indonesia, dan oleh karenanya TIDAK ADAKORELASINYA DALAM PERKARA A QUO;Bahwa oleh karena itu secara mutatis mutandis dugaan adanyaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakawa terhadapaturan ini SECARA SAH DAN MEYAKINKAN TIDAKTERBUKTI;Pembuktian Pelanggaran Norma Pasal 8 dan Pasal 48 Peraturan MenteriPendidikan

;iii.Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi,Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan ProfesiDosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor sebagaiberikut :Ayat (2) : Dosen yang mendapat penugasansebagai pimpinan perguruan tinggi yangbersangkutan sampai dengan tingkatPutusan Perkara Nomor :19 /G/2020/PTUNBKL, Hal. 51 dari 96 halamane.jurusan atau nama lain yang sejenis,memperoleh tunjangan profesisepanjang yang bersangkutanmelaksanakan Tridharma

SumberDaya, Pelaksana Tugas Wakil Dekan BidangKemahasiswaan Fakultas Teknik UniversitasBengkulu tanggal 14 April 2020 (Fotocopy dariAslinya);Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 TentangOrganisasi Dan Tata Kerja Universitas Bengkulutanggal 24 Mei 2013 (Fotocopy dariFotocopy)Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 TentangStatuta Universitas Bengkulu tanggal 14 Juni 2013(Fotocopy dariFotocopy) ; 2222222 one nenKeputusan Menteri

' Riset, Teknologi, DanPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor412/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode20172021 tanggal 5 Oktober 2017 (fotocopy dariAslinya);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahantanggal 17 Oktober 2014 =(Fotocopy = dariFotocopy);Surat Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor :K.2620/V.2425/99 Tentang Tata CaraPengangkatan Pegawai Negeri Sipil SebagaiPelaksana Tugas tanggal 10 Desember

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan TinggiNo.128/KP/SKNPNS/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh RektorUniversitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tanggal 25 April 2018,alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap oleh petugas KantorPos, setelah dicocokkan dengan surat aslinya tenyata cocok kemudian olehKetua Majelis diberi kode T.1.2.

Tinggi telah berulang kalimencoba untuk mendamaikan sengketa antara Penggugat denganTergugat Il, namun mengalami kegagalan.Bahwa oleh karena sengketa tersebut tidak kunjung dapat terselesaikan,dan dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwaMenteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yangmencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, danevaluasi serta pembinaan dan koordinasi, maka Menteri

Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi melalui Pejabat Kementerian yang membidangipembinaan kelembagaan perguruan tinggi, dalam hal ini DirekturPembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, dengan memeperhatikan faktadokumen dan lapangan menerbitkan Surat Nomor 2656/C5/PV2015 tanggal22 Desember 2015 perihal Wasdalbin STIE Panca Bhakti Palu yangditujukan kepada Tergugat .Bahwa di dalam Surat Nomor 2656/C5/PV2015 tanggal 22 Desember 2015tersebut, Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi dengan tegasmemberikan

., sehingga penulisanidentitas Tergugat yang benar sesuai dengan Peraturan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun2018 tentang ljazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar,dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggiadalah dr.MULYONO AGUNG PRIHATIYANTO, Sp.PD.Bahwa oleh karena Penggugat salah dan tidak cermat dalammenuliskan identitas Tergugat yang menyebabkan gugatan Penggugatkabur, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat

Habibie sebagai pencipta mendapat penghargaan berupa : gelarprofesor, diangkat menteri riset dan teknologi, uang, rumah pribadi, mobil. Nur qadri sebagai atlit takrow berprestasi juara diluar negeri mendapatpenghargaan berupa diangkat menjadi Polisi Polrestabes Makassar.Tanah merupakan teknologi luar biasa karena Nabi Adam a.s tercipta daritanah. Kemudian malaikat, iblis diperintahkan sujud kepada nabi adam a.syang tercipta dari tanah.Dahulu B.J.

No.3623/D/T/2008 tertangal 29 Oktober 2008, jo.9809/D/T/KXV/2011 tertanggal 07 Desember 2011; Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 009/BANPT/AkVIIVDpIII/VIIV2008, tentang Status Peringkat dan Hasil Akreditasi ProgramDiploma di Perguruan Tinggi, tanggal 03 Agustus 2008, jo Sertifikat AkreditasiBANPT No. 009/BANPT/AK.VIIV/DpIII/VIIV2008, tertanggal 03 Agustus2008; Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 3/M/KPT/2016, Tentang Perubahan Badan

., yang ditujukan kepada Kepala DinasLingkungan Hidup Pemkot surabaya, tanggal 24 Agustus 2020(beserta lampirannya);fotocopy UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;dengan dilampiri : fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Riset,Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor :301/A2.3/KP/2017, tanggal 9 Januari 2017:fotocopy sesuai dengan fotocopynya Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup Nomor : KEP48/MenLH/II/1996 Tentang

Hari Purwantoselaku Kuasa Pengguna Anggaran beserta lampiran.57.3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Riset dan TeknologiRepublik Indonesia Nomor : 183/M/KP/V/2013, tanggal 15 Mei 2013 tentangpemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan eselon Il, eselon Ill, daneselon IV Kemenristek beserta lampiran atas nama Eka Gandara, S.Pi.58.1 (Satu) Lembar Fotocopy legalisir Keputusan Menteri Negara Riset danTeknologi Republik Indonesia Nomor : 32/M/KP/III/2007, tanggal 30 Maret2007 perihal

Memutuskan Ismet Yusputra diangkatmenjadi Gol Il/a pada tanggal 1 Juni 1963.2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Riset danTeknologi Republik Indonesia Nomor : 198/M/KP/V1I/2010, tanggal 18 Juni2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan eselon Il,eselon Ill, dan eselon IV kemenristek beserta lampiran atas nama Drs.

SARIMASAHMADI PRATAMA tanggal 31 Desember 2013.3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : S568/ MK.02/2013 tanggal 12 Agustus2013 perihal Ralat / Perubahan Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S461/MK.02/20131 (satu) lIembar Surat Nomor : S324/SES.M.EKON/10/2013, tanggal 10Oktober 2013 perihal Pelaksanaan Anggaran Direktif Presiden untukTeknologi Unggulan, beserta lampiranHalaman 102 dari 210 Putusan Nomor 114/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.1 (satu) bundel Bahan Rapat Kerja Menteri

Riset dan Teknologi denganKomisi VIII DPR RI Pelaksanaan fungsi anggaran.3 (Tiga) lembar asli Surat Nomor : 132/SM/III/2013 tanggal 22 Maret 2013yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator BidangPerekonomian perihal Anggaran Teknologi Unggulan1 (Satu) lembar asli Tanda Terima pengajuan revisi anggaran yangditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2013 beserta 1 (Satu) bundel copysurat nomor : 633/SM/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 perihal Usulan RevisiAnggaran1 (satu) lembar copy disposisi

Dasep Ahmadi tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp.5.959.250.000,.2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Surat Perintah Menteri Riset danTeknologi Republik Indonesia Nomor : 54/M/SPRIN/VI/2014, tanggal 30 Juni2014 TENTANG PERINTAH KEPADA SDR.

Pasal 16 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar NasionalPendidikan Tinggi yang menyatakan:paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, programdoktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan programmagister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan bebanbelajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks;Bahwa, dengan demikian Penggugat terhitung Tanggal 15 Agustus 2019secara

T6a : Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015, tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi (fotocopy sesuai dengan fotocopy);7. T6b : Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 46 Tahun2016, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di UniversitasPadjadjaran (fotocopy sesuai dengan fotocopy);8. 17 : Daftar Hadir Seminar Usulan Penelitian Program Doktor (S3)(fotocopy sesuai dengan fotocopy);9.

Sekalipun Rektor Pendidikan Ganesha Singaraja dapat di dudukkansebagai Subjek hukum ( Tergugat ) dalam perkara ini, akan tetapi tidakdapat berdiri sendiri, oleh karena ada pihak pihak lain yang lebih punyakapsitas dan harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu: Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, dalamKapasitasnya sebagai PA (Pengguna Anggaran ); KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang merupakaninstansi Vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan yang

PeraturanPemerintah No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undangundangtentang Yayasan;Bahwa selanjutnya Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun(YPPIC) telah ditetapkan secara sah sebagai BadanPenyelenggara Universitas Ibnu Chaldun di Jakarta sesuai SuratKeputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.423/KPT/I/2016 tanggal 23 September 2016 tentang PerubahanBadan Penyelenggara Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dariJajasan Ibnu

pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (fotokopi/legalisir):2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor 064/KP/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang pejabatperbendaharaan/pengelolaan keuangan pada Politeknik NegeriSambas (asli/dilegalisir);5 (lima) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor 67/KL/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang/Jasa Politeknik Negeri Sambas TahunAnggaran 2015 (asli/dilegalisir);2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri

Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 320/M/KP/IV/2015tanggal 22 April 2015 (asli/dilegalisir);3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri SambasNomor 093/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentang PengangkatanPanitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik NegeriSambas Tahun Anggaran 2015 tentang Pengangkatan PanitiaPenerimaan Hasil Pekerjaan di Lingkungan Politeknik NegeriSambas Tahun Anggaran 2015 (asli/dilegalisir):Hal. 29 dari 48 hal.

Nomor : 232/U/2000Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dariPenilaian Hasil belajar Mahasiswa Nomor : 045/U/2002 Tentangkurikulum Inti Pendidikan Tinggi;4) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 264/MPN.A4/KP/2014 Tentang PerpanjanganAnggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara PeriodeTahun 20092014;5) Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor37/SK/MWA/II/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat RektorUniversitas Sumatera Utara dan

Putusan Nomor 1741 K/Pid.Sus/2020 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 320/M/KP/IV/2015tanggal 22 April 2015 (asli/dilegalisir); 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur Politeknik NegeriSambas Nomor : O93/KI/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentangPengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di LingkunganPoliteknik Negeri Sambas Tahun Anggaran 2015 tentangPengangkatan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Di LingkunganPoliteknik Negeri Sambas

Setelah surat pembelaan tidak mendapat respon kamimembuat surat somasi pada tanggal 3 Maret 2015 dan membuat suratperlindungan Hukum dan hak Hidup ditujuan kepada Presiden RI Bapak Ir.Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Bapak Pratikno, MenteriKoordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ibu Puan Maharani,Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi Bapak M.

Setelahbeberapa tahun mendedikasikan diri di USNI, Para Penggugatkemudian diangkat oleh Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi (Menristek Dikti) untuk menduduki Jabatan Fungsionalkarena dinilai telan layak dan memenuhi seluruh kriteria.Pengangkatan tersebut masingmasing tertuang dalam:a.

Hal tersebut sejalan denganLampiran Peraturan Menteri Riset, Tekhnologi Dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pada bagian Pengaturan TataKelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS), pada (b) tentang PengaturanTatacara Pengangkatan dan Penetapan Pimpinan Organ serta PimpinanUnit Organisasi PTS ;Menimbang bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan Penggugat(bukti P12, 13, 14, 15, 16 terbukti bahwa pemilihan calon rektor yangdilakukan Senat Universitas adalah dengan mekanisme pemungutan