tidak bersamaan denganpendropan/penyaluran raskin; Bahwa benar dana pendamping sudahdiserahkan semuanya kepada Kepala Lembang dan Lurah; Bahwa benarTerdakwa mencairkan Dana Pendamping di Pemda karena apabila tidakdicairkan maka akan terbakar dan kembali ke kas Daerah; Bahwa benarsaya cairkan untuk membantu meringankan masyarakat ;Bahwa bersesuaian dan didukung pula dengan bukti surat Terdakwasebagamana terlampir dalam Lampiran V tentang Kwitansi tanda terimaDana Pendamping untuk biaya angkut raskin

Dan Lampiran VI tentangKwitansi tanda terima Dana Pendamping untuk biaya angkut raskin dariNosu ke Lembang dan Lurah masingmasing oleh Kepala Lembang M.Pasakkean, Kepala Lembang Paulus Porong dan Kepala Lembang P.Rombelinggi (terlampir dalam pembelaan semula) ;Bahwa demikian pula di depan persidangan terungkap fakta bahwa berasmiskin kekurangan untuk bulan Oktober dan November sebanyak 9.520 kgtelah diterima semua oleh masyarakat miskin sehingga oleh karena itu makadana pendamping yang diberikan

No.659 K/Pid.Sus/2011Dana Pendamping raskin untuk Kec.

dan faktafakta tersebut atas telah terbukti bahwa dengan diterimanyasemua kekurangan raskin oleh masyarakat penerima raskin, maka dengansendirinya dana pendamping yang diterima oleh Terdakwa dan telah diserahkankepada Kepala Lembang/Lurah se Kec.

Lagipula dengan diterimanya dana pendamping oleh KepalaHal. 36 dari42 hal. Put. No.659 K/Pid.Sus/2011Lembang/Lurah se Kecamatan Simbuang maka laporan pertanggungjawabannya harus dilakukan oleh Kepala lembang/Lurah se KecamatanSimbuang dan bukan oleh Terdakwa.

gugatanPenggugat,perlu terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keberadaan pendampingPenggugat; Menimbang,bahwa Majelis telah mencoba berkomunikasi dengan Penggugat untukmemperjelas kedudukannya sebagai penggugat dalam perkara aquo akan tetapi denganketerbatasannya majelis memperoleh gambaran bahwasanya Penggugat lambanberkomunikasi dan berinteraksi dengan orang yang asing baginya; Menimbang,bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwaPenggugat tidak perlu pengampu tetapi hanya perlu pendamping

Meskipunperan Pendamping bukan seperti juru bahasa akan tetapi maksud pendamping ternyata ikutmembantu memperlancara pemeriksaan ,maka kedudukan Pendamping adalah dapatdisejajarkan dengan kedudukan juru bahasan yang cara memeperlakukan dipersidangan tidakperlu seperti memperlakukan Pengampu; Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patutuntuk menghadap di persidangan, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali/ pendamping terhadap AJENG KARTIKA SARI khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan dalam mengikuti proses seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah ) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekirapukul 19.30 Wib saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket diSatlantas Polrestabes Bandung mendapat laporan melalui telepon darianggota Polsek Gede Bage Bandung telah terjadi kecelakaanlalulintas di Jalan Pendamping SOR Gede BageJalanRancanumpang Kec.

Bahwa saat melewati jalan pendamping SOR Gedebage JalanRancanumang Gedebage bandung dari arat barat ke timur datangsepeda motor Honda Beat Nopol D2671 VAF yang dikendarai olehSaksi2 yang berboncengan dengan Sdr.

Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan dibenarkanoleh Saksi2 saat melewati jalan pendamping SOR Gedebage JalanRancanumang Gedebage bandung dari arat barat ke timur datangsepeda motor Honda Beat Nopol D2671 VAF yang dikendarai olehSaksi2 yang berboncengan dengan Sdr. Dede Aep Rahayu dengantibatiba sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari terjadinyatabrakan.135.

Dede aepRahayu, kondisi jalan pendamping SOR GedebageJalanRancanumpang Kec. Gedebage Bandung dalam keadaan sepi tidakterlalu ramai, jalan tidak rusak dan tidak licin, lampu disekitar jalanagak gelap remangremang serta cuaca cerah dan tidak hujan.7.

Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan dibenarkanoleh Saksi2 saat melewati jalan pendamping SOR Gedebage JalanRancanumang Gedebage bandung dari arah barat ke timur datangsepeda motor Honda Beat Nopol D2671 VAF yang dikendarai olehSaksi2 yang berboncengan dengan Sdr. Dede Aep Rahayu dengantibatiba sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari terjadinyatabrakan.5.

., selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Camat Pagai Selatan Nomor05 tahun 2018 tanggal 5 Pebruari 2018 dan selaku Ketua Tim PendampingKecamatan berdasarkan Surat Keputusan Camat Pagai Selatan Nomor 16 Tahun2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Tim Pendamping Swakelola PembangunanInfrastruktur Pedesaan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Pagai Selatan TahunAnggaran 2018, bersamasama dengan RAHMAT JAYA, S.H., selaku Camat padaKecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dalam pembuatan perencanaan seharusnya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat ( Pokmas ) yang sudah dibentuk namun kenyataannya perencanaan berupa pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya(RAB) untuk 40 (empat puluh) paket pekerjaan atas arahan dan petunjuk dariRahmat Jaya,SH kepada Terdakwa dan Ekky Eben Ezer maka terdakwa dan Ekky Eben Ezer meminta kepada saksi YENDRA NURDIN ALS Pak AJOselaku Tim Teknis Pendamping desa untuk membuatkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran

Dalam hal pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan swakelola oleh Kelompok Masyarakat seharusnya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat namun kenyataannya Kelompok masyarakat tidak pernah diberitahu apa yangmenjadi kewajibannya karena Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan selaku Pendamping Kecamatan tidak memberikan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan tersebut kepada Kelompok Masyarakat sehinggaKelompok Masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tidak mengetahu adanya

Biaya umum dan laporan pertanggung jawaban untuk 40 paket pekerjaan dengan anggaran sejumlah Rp 85.400.000,+ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PID) tahun 2018 di Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan MentawalHalaman 15 dari 63 halaman Putusan No 7/TIPIKOR/2021/PT PDGatas arahan dan petunjuk dari Rahmat Jaya ,SH selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan ( PPTK )/ Tenaga Pendamping

Bahwa ketikdak harmonisan antara pemohon dan termohon terjadi lagi padasaat anak sambung Termohon menikah, di mana Termohon menuduhPemohon yang mengakibatkan batalnya kursi Pendamping untuk mempelaidi atas pelaminan, yang nyatanya itu merupakan kesepakatan antarakeluarga kedua mempelai, Termohon memojokan Pemohon di tengahkeluarga,dan Pemohon merasa tersinggung akan sikap Termohon;6.

Putusan No.923/Pdt.G/2020/PA.Pal Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggalselama kurang lebih 2 bulan lamanya; Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karenaperkawinan kami memang sudah tidak bisa lagi dipertahankanBahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliksecara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut, Bahwa mengenai kursi pendamping sudah ada kesepakatan, namunTermohon tidak menepati, sehingga pada pukul 22.00 malam saat kursipendamping

sampai di lokasi pesta, Pemohon sudah menyampaikan padapelaksana bahwa di atas pelaminan tidak ada kursi pendamping, danmereka menyetujui; namun setelah Pemohon pergi, mereka meletakkankembali kursi tersebut, sehingga pada pukul 03.00 subuh, kursi tersebutPemohon keluarkan; Bahwa tidak benar, Pemohon akan menyeret Termohon kalau tetap dudukdikursi pendamping tetapi yang Pemohon maksudkan adalah Ipar Pemohon; Bahwa benar Termohon minta~ izin kepada Pemohon untukmenggunakan kamar tersebut, tetapi maksud

Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah hanya masalah sepelemengenai kursi pendamping pelaminan saja, mereka berbeda pendapathingga bertengkar; Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebihdua kali; Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohonhanya 10 meter karena berhadapan rumah ; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 25Oktober 2020 sampai sekarang sudah kurang lebih dua bulan lamanya; Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah

dan Termohon pada awalnyaberjalan rukun, namun sejak sejak tahun 2018; terjadi perselisihan danpertengkaran terusmenerusBahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon danTermohon karena salah paham saja antara Pemohon dan Termohon saatpesta anak dari Suami pertama Termohon;Bahwa saksi mengetahui karena saksi menemani ketua RT saatPemohon datang melapor masalah rumah tangganya dengan Termohon;Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab percekcokan mereka, namunsaksi ketahui adalah masalah kursi pendamping

ELMIZAN (Ketua Tim Teknis) dan saksi EDDY SOFIANDAPUTRA (Tim Leader Pendamping), diketahui volume fisik pekerjaan baru mencapai45 % meskipun kelompok tani telah melakukan kegiatan sejak bulan Maret 2011.e Bahwa saksi Ir.

JUMLAH Rp. 25.150.000,e Akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan saksi EDDY SOFIANDA PUTRAselaku Tim Leader Pendamping, saksi Ir. ELMIZAN selaku Ketua Tim Teknis sertasaksi Ir NASIRUDDIN, SK, MM selaku KPA dan saksi Ir.

ISDAWARNI selaku PPK, saksi Ir ELMIZAN selaku Ketua Tim Teknis, saksiEDDY SOFIANDA PUTRA selaku Tim Leader Pendamping dan terdakwa,mengadakan pertemuan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten AcehTengah, dalam pertemuan tersebut disepakati untuk dilakukan pencairan danaKelompok Tani Sari Coklat tahap II dengan pertimbangan agar pekerjaan dapatdiselesaikan.Bahwa Terdakwa bersamasama dengan saksi EDDY SOFIANDA PUTRA selakuTim Leader Pendamping dan saksi Ir.

ELMIZAN (Ketua Tim Teknis) dan saksi EDDY SOFIANDAPUTRA (Tim Leader Pendamping), diketahui volume fisik pekerjaan baru mencapai45 % meskipun kelompok tani telah melakukan kegiatan sejak bulan Maret 2011.Bahwa saksi Ir.

Bengkalis Nomor : 10/KDR/02/2015 tanggal 02 Februari 2015 tentang Penetapan/Pengangkatan otoritas Dana Usaha Desa Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMPD) berserta lampirannya;5) 1 (satu) Examplar Foto copy Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 325/ KPTS/ VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang pengangkatan tenaga pendamping Desa/Kelurahan Ekonomi dan Pembangunan pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/ Kelurahan Kabupaten Bengkalis beserta lampirannya;6) 1 (satu) Examplar

Bengkalis Nomor 010 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Pengelola UED-SP dan mengetahui Kepala Desa, Pendamping Desa;d. 1 (satu) lembar kwitansi Kegiatan Dana Usaha Desa Nomor 010/ UED-SP AL-BAROKAH/ Kadur/ Rupat Utara/ V/ 2015 tanggal 18 Mei 2015 untuk pembayaran sekaligus Dana Usaha Desa sebesar Rp.

Nomor: 5444-01-008162-53-0), periode Transaksi 01 Januari 2016 31 Desember 2016;57) 1 (satu) Examplar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 16/ KPTS/ I/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang pengangkatan tenaga pendamping ekonomi Desa/Kelurahan pada program peningkatan keberdayaan masyarakat Perdesaan/Kelurahan Kabupaten Bengkalis beserta lampirannya;58) 1 (satu) Examplar foto copy Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 417/ KPTS/ I/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang pengangkatan tenaga pendamping

;60) 1 (satu) Examplar foto copy Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 13/ KPTS/ I/ 2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Pengankatan tenaga pendamping Desa/Kelurahan ekonomi dan pembangunan pada program peningkatan keberdayaan masyarakat Perdesaan/Kelurahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 berserta lampirannya;61) 1 (satu) Examplar foto copy Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 28/ KPTS/ I/ 2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengangkatan tenaga pendamping Desa/Kelurahan ekonomi dan pembangunan pada

program peningkatan keberdayaan mayarakat Perdesaan/ Kelurahan Kabupaten Bengkalis tahun 2016 berserta lampirannya;62) 1 (satu) Examplar foto copy Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 60/ KPTS/I/ 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengangkatan tenaga pendamping Desa/ Kelurahan bidang ekonomi dan tenaga pendamping desa bidang pembangunan seKabupaten Bengkalis tahun 2017;63) 1 (satu) Examplar foto copy Berita Acara Rapat Penanganan masalah pemakaian Dana non prosedural UED-SP AL-BAROKAH Desa Kadur

Bahwapekerjaan Saksi adalah ibu rumah tangga; Bahwa saksi bulan Juli 2015 sampai dengan 29 November 2017menjabat sebagai Pendamping Desa Ekonomi di Desa Kadur Kec.Rupat Utara Kab. Bengkalis; Bahwa Saksi ditunjuk selaku Pendamping desa ekonomi di DesaKadur Kec. Rupat Utara Kab.

pendamping desa / kelurahan melakukan fasilitasiterhadap forum musyawarah desa/ kelurahan.d) Bersama pendamping desa / kelurahan mengembangkankapasitas masyarakat desa / kelurahan dan kelompok pentinglainnya dalam perencanaan, organisasian dan pelaksanaprogram dengan memfasilitasi pembentukan pengelola UED /KSP.e) Bersama pendamping desa / kelurahan dalam menyusunrencana pembangunan desa / kelurahan,.

Program kerja,anggaran dan koniribusi lokal terhadap dana usaha desa /kelurahan.f) Bersama pendamping desa / kelurahan melakukan fasilitasikepada masyarakat dalam pengajuan usulan kegiatan.g) Bersama pendamping desa / kelurahan membantupelaksanaan kegiatan verifikasi usulan oleh staf analisa kredit.h) Bersama pendamping desa / kelurahan membantupengelolaan UED / KSP dalam pengelolaan dan pergulirandana.i) Bersama pendamping desa/kelurahan memfasilitasi kelompokmasyarakat dalam mendiskusikan masalah

yang ada di desa /kelurahan dan mendiskusikan gagasan yang diusulkan untukpemecahan masalah.j) Bersama pendamping desa / kelurahan membantumenyiapkan gagasan ketingkatdesa / kleurahan.k) Bersama pendamping desa / kelurahan memfasilitasimasyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaankegiatan dana usaha desa/ kelurahan.1) Bersama pendamping desa / kelurahan memfasilitasimasyarakat untuk pembinaan pasca program, kelestarian danpenegmbangan tindak lanjut kegiatan.m) Membantu Kepala Desa / Lurah

Pendamping desa/kelurahan (PD/K) tidak dibenarkan menggunakandan meminjam dana UED /KSP pada tempat tugas pendamping..

; namun faktanya, HakPenggugat untuk menunjuk Perwira Pendamping dalamproses sidang Komisi Kode etik Polri telahHal 11 dari 57 Hal.

Penggugat, Pimpinan Sidang KomisiKode Etik Polri Polres Metro telahmendengarkan keterangan dari Terperiksa( Penggugat ) dan memberi kesempatan kepadaPendamping Terperiksa ( Penggugat ) untukmenyampaikan pembelaannya, dan pembelaan telahdisampaikan oleh Pendamping Terperiksa( Penggugat ) dengan mengemukakan pendapatmenyatakan keberatan dengan hasil keputusan sidangkomisi kode Etik Polri tersebut.

Asep Supandi(Sesuai dengan aslinya) ;Fotocopy Nota Dinas Kasi PropamPolres Metro Nomor =: B/ND154/X/2010/SIPROPAM tanggal 2Oktober 2010 Perihal PenunjukanPerwira Pendamping terdakwa dalampelaksanaan sidang KKEP (Sesuaidengan aslinya) ;Fotocopy Rekomendasi SidangKomisi kode Etik Profesi PolriNomor : REK/02/X/2010 tanggal 05Oktober 2010 (Sesuai denganaslinya) f see R IRHal 41 dari 57 Hal.

Denny Maruf Syuhada Pratama ;Pendamping Penggugat AKP. Sunarto, S.H.,(Kapolsek Metro Selatan) sebagai atasan Penggugatberdasrkan Sprint Kapolres ;Terperiksa dapat memilih pendamping, tetapiPenggugat selaku terperiksa tidak pernahmengajukan perwira pendamping kepada KomisiKode Etik, maka yang menyiapkan pendampingPenggugat adalah kanit P3D ~=Metro sertaberdasarkan petunjuk Kapolres Metro makaPendamping Penggugat ditunjuk Akp.

/899.a/X/2010 tertanggal 5 Oktober 2011telah mempersiapkan Pendamping atas nama Akp.Sunarto,SH ( Vide Bukti T.40 ), dengan pertimbangan bahwaAkp.Sunarto adalah mantan atasan langsung dariPenggugat dan pada saat itu menjabat sebagai KapolsekMetro selatan.

Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor : 04 / SP / DISLAKAN / 2011 tanggal 8 Agustus 2011 Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (DAK + Pendamping DAK) TA 2011;15. 1 (Satu) lembar Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Satuan Kerja Perkode Rekening Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Tanah Laut, Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (Pendamping DAK) Bulan Desember 2011; 17. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1682 / BUD.47 / BL LS / 2011, tanggal 20 Desember 2011 guna pembayaran pelaksanaan pekerjaan Tahap III Pengadaan Kapal Kayu 10 GT Beserta Mesin yang di tandatangani oleh Drs. H.

IBNU ANSYARI, MM selaku Kuasa BUD;18. 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 012143285732000 CV BAKTI MEMBANGUN alamat Jl Sariful No. 10 Kurau Utara pembayaran PPH Pekerjaan Pembuatan Kapal 10 GT Beserta Mesin (Pendamping DAK) Jumlah Pembayaran Rp 1.603.491 tanggal 12 Desember 2011;19. 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 012143285732000 CV BAKTI MEMBANGUN alamat Jl Sariful No. 10 Kurau Utara pembayaran PPM Pekerjaan Pembuatan Kapal 10 GT Beserta Mesin (Pendamping DAK) Jumlah

ADIE YUSPA, MP;26. 1 (Satu) lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2011, guna pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan / Pembayaran Tahap 3 dana Pendamping DAK Pekerjaan Pembuatan Kapal Kayu 10 GT Beserta Mesin yang di tandatangani Ir. Adie Yuspa, MP, Selaku Pengguna Anggaran, Faisal Khalil Selaku Bendahara Pengeluaran dan H.

Zaitun selaku Direktur CV Bakti Membangun.32. 1 (Satu) bundle dokumen Surat Perjanjian (kontrak) di Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pekerjaan Jasa Konsultasi nomor : 05/SP/DISLAKAN/2011 tgl 8 Agustus 2011 Kegiatan Penyedia dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (Pendamping DAK) TA 2011 PEKERJAAN : Pengawasan Pembuatan Kapal Kayu 10 GT beserta mesin yang dilaksanakan oleh PT.

Dan Saat itu kata terdakwa agardokumen penawaran Perusahaan Pendamping untuk persyaratannya atauadministrasinya tidak usah dibuat lengkap dan harga yang diajukan lebihrendah dari harga yang diajukan oleh CV. Bakti Membangun. Bahwa kemudian saksi Rizky Suryana bin H. Muhammad Hasan Noormembuat Perusahaan Pendamping tersebut adalah : CV.

Muhammad Hasan Noor untuk membuatkan dokumen penawaraanPerusahaan Pendamping dalam mengikuti proses lelang kegiatan pekerjaantersebut.

Pendamping DAK Rp.282.240.000, (Dua ratus delapan puluh dua jutadua ratus empat puluh ribu rupiah) atau dana dari Dinas Kelautan danPerikanan Kab.

Bakti Membangun)adalah RIZKY dan Terdakwa memang ada menggunakan perusahaan milikorang lain sebagai pendamping dimana perusahaan milik orang lain yangTerdakwa gunakan untuk pendamping adalah CV. ARMY dengan Direktur H.M.HASAN NOOR dan CV. DUTA PERSADA KARYA MANDIRI dengan DirekturRIZKY SURYANA dan 2 perusahaan pendamping tersebut yang mendaftarkankesistem LPSE untuk mengikuti proses lelang adalah RIZKY SURYANA.

SUDIRMAN WAHAB.selaku Konsultan Pendamping / Konsultan LapanganPembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 5 Lembang bersama sama dengan ABDUL GAFFAR (selaku Ketua Komite TembangunanUnit Sekolah Baru SMPN 5 Lembang) sebagaimana telahdiuraikan diatas bertentangan denganHal 5 dari 47 hal. Put.No.10/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS1.

SUDIRMAN WAHAB.selaku Konsultan Pendamping / Konsultan LapanganPembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 5 Lembang bersama sama dengan ABDUL GAFFAR (selaku Ketua Komite TembangunanUnit Sekolah Baru SMPN 5 Lembang) sebagaimana telahdiuraikan diatas bertentangan dengan1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistimpendidikan Nasional ;2. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 TentangRencana Pembangunan Pendidikan Jangka MenengahNasional Tahun 20042009 ;3.

SUDIRMAN WAHAB.selaku Konsultan Pendamping / Konsultan LapanganPembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 5 Lembang bersama sama dengan ABDUL GAFFAR ( selaku Ketua Komite TembangunanHal 15 dari 47 hal. Put.No.10/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS16Unit Sekolah Baru SMPN 5 Lembang ) sebagaimana telahdiuraikan diatas bertentangan dengan1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistimpendidikan Nasional ;2.

Sudirman Wahab hanyalahpengawas pendamping untuk mendampingi Komite Pembengunanguna pelaksanaan pembangunan USB SMPN 5 Lembang dan sama28sekali tidak memiliki kewenangan dalam menentukanpembangunan SMPN 5 tersebut; 2.

Sudirman Wahab selakukonsultan pendamping bersama dengan Terdakwa Abd Gaffarselaku ketua komite pembangunan tidak melaksanakankewajibannya dengan baik dalam rangka pembangunan USBSMPN 5 Lembang.Pertimbangan Hakim Pertama tersebut jelas keliru/tidak benar oleh karenaa. Seharusnya Hakim Pertama menyebutkan bahwa perbuatanperbuatan apa yang dilakukan oleh masingmasingterdakwa Ir.

Damilah Husain Tanggal 21 Juni 2012 ;4. 2 (Dua) Lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Diketahui Tim Teknis Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Hasmah, S.Pt Ketua Kelompok Lontangnge Hasanuddin Tanggal 21 Juni 2012 ;5. 1 (satu) Lembar Susunan Keanggotaan Tim Reproduksi, Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan Tim Teknis Pendamping / Petugas Rekorder Pada Kelompok Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pengendalian Sapi Betina Produktif Pada Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

(enam puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangnge dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj.

Damilah Husain tanggal 6 Agustus 2012;10. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Kelompok Nomor : 02/PD/LTG/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Rika Apriani, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangnge, Ketua Kelompok Hasanuddin dan mengetahui/ menyetujui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj.

Damilah Husain tanggal 10 Agustus 2012;12. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana Kelompok Nomor : 03/PD/LTG/VIII/2012, tanggal 10 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok, Ketua Kelompok Tani Lontangnge Hasanuddin dan mengetahui/ menyetujui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanan dan Kalautan Parepare Ir. Hj.

(enam puluh juta rupiah) yang ditanda tanganioleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok Tani Lontangngedan mengetahui Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perikanan Perikanandan Kelautan Parepare Ir. Hj.

(enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Hasmah, S.pt Tim Tehnis/ pendamping Kelompok TaniLontangnge dan mengetahui Kepala Dinas Pertanian KehutananPerikanan Perikanan dan Kelautan Parepare Ir. Hj.

SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun 2009.5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim tekhnis ke kepala sekolah.6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009.7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kab.

Uraian Jumlah (Rp)Bahwa untuk menunjang pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan,Kabupaten Konawe berdasarkan Peraturan Menteri PendidkanNasional RI Nomor 3 tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan KabupatenKonawe mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.33.739.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluhSembilan juta rupiah) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawemenganggarkan Dana Pendamping sebesar Rp. 3.373.900.000,00(tiga milyar

Md Tim Teknis Pendamping DAK 2. BACHRUL, Amd Tim Teknis Pendamping DAK3. MUSTAMAR, ST Tim Teknis Pendamping DAK4. JABIRUDDIN, ST Tim Teknis Pendamping DAK5. MARDIN MERONDA Tim Teknis Pendamping DAK6. HEVID SARANANI, ST Tim Teknis Pendamping DAKre M. JUFRI, ST Tim Teknis Pendamping DAK Tugas dan tanggungjawab tim teknis :. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang mengalami kerusakan..

Md Tim Teknis Pendamping DAK2. BACHRUL, Amd Tim Teknis Pendamping DAK3. MUSTAMAR, ST Tim Teknis Pendamping DAK4. JABIRUDDIN, ST Tim Teknis Pendamping DAK5. MARDIN MERONDA Tim Teknis Pendamping DAK6. HEVID SARANANI, ST Tim Teknis Pendamping DAK7. M. JUFRI, ST Tim Teknis Pendamping DAK Tugas dan tanggungjawab tim teknis :. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang mengalami kerusakan..

IRWAN HAMID, Amd Tim Teknis Pendamping DAK2. BACHRUL, Amd Tim Teknis Pendamping DAK3. MUSTAMAR, ST Tim Teknis Pendamping DAK4. JABIRUDDIN, ST Tim Teknis Pendamping DAK5. MARDIN MERONDA Tim Teknis Pendamping DAK6. HEVID SARANANI, ST Tim Teknis Pendamping DAK7. M. JUFRI, ST Tim Teknis Pendamping DAK e Bahwa Tugas dan tanggungjawab tim teknis adalah :a. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang mengalamikerusakan.b.

IRWAN HAMID, Amd Tim Teknis Pendamping DAK2. BACHRUL, Amd Tim Teknis Pendamping DAK3. MUSTAMAR, ST Tim Teknis Pendamping DAK4. JABIRUDDIN, ST Tim Teknis Pendamping DAK5. MARDIN MERONDA Tim Teknis Pendamping DAK6. HEVID SARANANI, ST Tim Teknis Pendamping DAK7. M. JUFRI, ST Tim Teknis Pendamping DAK Menimbang, Tugas dan tanggungjawab tim teknis :a. Melakukan survei dan pemetaan SD/SLB yang mengalamikerusakan.b.

LA ODE ATE, SM.HKDengan dibantu tiga orang Staf Pendamping yaitu1. Drs. DJAFAR SULEMAN2. LA ODE SYAMSUDDIN3.

Pendamping 9 orang : 9 xXRp.1.500.000, 00;terdakwa Drs.

Pendamping 9 orang a)x Rp.1.500.000, ;terdakwa Drs.

SultraNo.1 3/KEP/DPRD/2004 tanggal 14 april 2004 saksi masingmasing ditugaskan sebagai staff pendamping Tim anggotaDPRD Propinsi Sulawesi Tenggara termasuk terdakwa LARasjid yang melakukan perjalanan dinas studi banding keBandung Jawa Barat.

KF.Bahwa Bantuan Transport Pendamping Keaksaraan Fungsional yaituuntuk 160 (seratus enam puluh) kelompok belajar sebesar Rp.14.400.000, (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) atau untukmasingmasing kelompok belajar sebesar Rp. 90.000, (sembilanpuluh ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dibayarkan kepada 1617(enam belas) orang sebagaimana lampiran kuitansi tanpa nomor: /KK/07 tanpa tanggal tahun 2007.Bahwa yang menentukan namanama penerima uang bantuantransport pendamping Keaksaraan Fungsional

Bantuan untuk Transport Pendamping KE.Bahwa Bantuan Transport Pendamping Keaksaraan Fungsional yaituuntuk 160 (seratus enam puluh) kelompok belajar sebesar Rp.14.400.000, (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) atau untukmasingmasing kelompok belajar sebesar Rp. 90.000, (Sembilan puluhribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dibayarkan kepada 16 (enambelas) orang sebagaimana lampiran kuitansi tanpa nomor: /KK/07tanpa tanggal tahun 2007.Bahwa yang menentukan namanama penerima uang bantuantransport

pendamping Keaksaraan Fungsional adalah terdakwa sendiriyaitu :LALU PURKAN JAYADILALU MUKSINBQ.

bervariasi dan bahkan ada beberapa orang yang samasekali tidak menerima dana bantuan transportasi pendamping tersebut yaitu :1.

jumlahnya bervariasi dan bahkan ada beberapa orang yang samasekali tidak menerima dana bantuan transportasi pendamping tersebut yaitu :17.LALU PURKAN JAYADI : tidak menerima14118.LALU MUKSIN : RP. 100.000,19.BQ.

Uangtersebut adalah Honor Pendamping.Disita dari LAILATUL USWAH Spd (Pendamping)135 Uang tunai Rp 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).Uang tersebut adalah dana Pendamping sesuai dengan RUKK, oleh PPTKDana Tersebut agar diserahkan Kepada Wali Nagari. Ketua kelompokmenyerahkan dana tersebut kepada Wali Nagari.Disita dari ASRIL KARIM (Wali Nagari Padang Sibusuk)136 Uang tunai Rp 1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh riburupiah).

Uang tersebut adalah dana Pendamping sesuai dengan RUKK, olehPPTK Dana Tersebut agar diserahkan Kepada Wali Nagari. Ketua kelompokmenyerahkan dana tersebut kepada Wali Nagari.Disita dari MAYARMAN (Wali Nagari Silokek)137 Uang tunai Rp 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).Uang tersebut adalah dana Pendamping sesuai dengan RUKK, oleh PPTKDana Tersebut agar diserahkan Kepada Wali Nagari.

Asli131 Uang tunai Rp 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).Uang tersebut adalah dana Pendamping sesuai dengan RUKK, oleh PPTKDana Tersebut agar diserahkan Kepada Wali Nagari. Ketua kelompokmenyerahkan dana tersebut kepada Wali Nagari.132 Uang tunai Rp 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).Uang tersebut adalah dana Pendamping sesuai dengan RUKK, oleh PPTKDana Tersebut agar diserahkan Kepada Wali Nagari.

Uangtersebut adalah Honor Pendamping.140 Uang tunai Rp 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).Uang tersebut adalah dana Pendamping sesuai dengan RUKK, oleh PPTKDana Tersebut agar diserahkan Kepada Wali Nagari. Ketua kelompokmenyerahkan dana tersebut kepada Wali Nagari.141 Uang tunai Rp 1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh riburupiah). Uang tersebut adalah dana Pendamping sesuai dengan RUKK, olehPPTK Dana Tersebut agar diserahkan Kepada Wali Nagari.

Ketua kelompokmenyerahkan dana tersebut kepada Wali Nagari.142 Uang tunai Rp 1.250.000, (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).Uang tersebut adalah dana Pendamping sesuai dengan RUKK, oleh PPTKDana Tersebut agar diserahkan Kepada Wali Nagari. Ketua kelompokmenyerahkan dana tersebut kepada Sekretaris Wali Nagari.143 Uang tunai Rp 1.000.000, (satu juta rupiah). Uang tersebut adalahdana Pendamping sesuai dengan RUKK, oleh PPTK Dana Tersebut agardiserahkan Kepada Wali Nagari.

Pemohon bersediamenerimanya;" Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak adahubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih jejaka,Penetapan No. 0474/Pdt.P/2019/PA.BL hal. 3 dari 14 halamansedang calon istrinya berstatus perawan dan belum pernah dilamar ataudipinang ataupun dinikah oleh lakilaki lain, dan tidak ada paksaan dariSiapapun juga ;Bahwa berdasarkan Surat PerintahTugas telah hadir di persidangan Yulis Hastuti, SH.MH, umur 53 tahun, agamaIslam, jabatan Pendamping

SoetomoNomor 50 Telp (0342) 801080, memberikan keterangan sebagai berikut;Bahwa Pemohon dan calon besanya (Adung Susiono) telah menghadapkepada Pendamping Hukum P2TP2A Kabupaten Blitar;Bahwa anak Pemohon telah tidak sekolah serta telah bekerja;Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3tahun mereka selalu berdua dan tidak bisa dipisahkan;Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya menyatakan keinginanmenikah adalah atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan siapapun;Bahwa Pemohon

sangat khawatir mereka melakukan perbuatan yangdilarang agama karena selalu runtang runtung (kemana mana bersama);Bahwa Pemohon mempunyai beban moril yaitu malu dengan masyarakatapabila tidak segera dinikahkan;Bahwa sebagai Pendamping Hukum telah berusaha secara maksimal untukmenyarankan agar pernikahan anak Pemohon sampai tercapai umur 19tahun akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tuacalon suami yang bernama Ali Mustofa Anam, agama Islam, tempat

2019 tertanggal 20 Nopember 2019 telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesual, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syke Oliviani Nomor 1599/TP/IITAHUN 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Blitar yang di telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda (P.3);Asli Surat hasil wawancara yag dilakukan oleh Pendamping

tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syaratperkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang Undang Nomer 16 Tahun2019 sebagai perubahan terhadap UndangUndang Nomer 1 tahun 1974 harusterpenuhi umur 19 tahunMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Hasil WawancaraPedamping Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlingdungan Perempuan danAnak (P2TP2A) Blitar yang menyatakan bahwa apabila permohonan dispensasiini tidak dikabulkan maka akan terjadi halhal yang membuat kegalauan paraorang tua maka pendapat Pendamping

AIPTU RIDWAN SASONO, SH,Sesuai Surat Kuasa Pendaping Terduga Pelanggar yang ditandaHalaman 25 Putusan No. 75/G/2017/PTUNMDNtangani di atas Materai 6000, Penggugat dan pendamping padatanggal 09 januari 2015.Berdasarkan uraian di atas maka dalil yang dikemukakan olehPenggugat patut ditolakb) Pemeriksaan saksisaksi persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polrihanya memeriksa saksi Briptu Imanuel Sembiring dan saksi Briptulsrori Sembiring sedangkan saksi Ukir Mina Br Sinulingga dan saksiAiptu Ruben Sembiring

tidak diberikan danhakhak terduga pelanggar lainnya juga tidak pernah diberikan dantidak dilakukan audit investigasi yang dipersyaratkan dalam pasal31,32.33 dan 34.Tentang dalil ini maka kami akan tanggapi sebagai berikut:Bahwa pemeriksaan terhadap terduga pelanggar dilakukan olehpersonel Propam yang bertindak selaku akreditor sesuai dengan SuratPerintah Kapolres Tanah Karo Nomor : Sprin/35 B/VIIV2015/Propamtanggal 13 Agustus 2014.Bahwa Terduga Pelanggar tidak didampingi oleh Pendamping padasaat

pemeriksaan adalah karena Terduga Pelanggar tidak hadir dalampemeriksaan oleh akreditor meskipun sudah dipanggil sesuai denganketentuan yang berlaku sedangkan dalam pemeriksaan persidanganKode Etik, terduga Pelanggar tidak menunjuk pendamping sendiri danoleh karena itu Ketua Sidang Komisi telah menunjuk AIPTU RIDWANSASONO, SH sebagai pendamping Terduga Pelanggar.Bahwa tahapan audit investigasi tidak dilakukan karena perbuatanterduga pelanggar yang tidak melaksanakan tugas adalah tindakanHalaman

dan juga tidakdiberikan haknya untuk menyampaikan pembelaan, menurut Majelis Hakim daliltersebut telah terbantahkan dengan telah ditunjuknya Aiptu Ridwan Sasonosebagai Pendamping Terduga Pelanggar pada saat Pemeriksaan Pendahuluanmaupun pada saat Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri,sebagaimana dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggartanggal 09 Januari 2015 yang di dalamnya juga ditandatangani oleh AiptuRidwan Sasono selaku Pendamping Terduga Pelanggar (vide Bukti T10

),adanya Surat Kuasa Pendamping Terduga Pelanggar tanggal 09 Januari 2015(vide Bukti T11), adanya Surat Perintah Nomor : SPRIN/656/VV2016 tanggal01 Juni 2017 Tentang penunjukkan Aiptu Ridwan Sasono sebagai Pendampingpada Sidang KKEP terhadap Penggugat selaku Terduga Pelanggar (vide BuktiT7), dan adanya Nota Pembelaan Terduga Pelanggar Atas TuntutanPelanggaran Kode Etik Nomor : NP/11/VV2016 tanggal 11 Juni 2016 yangditandatangani oleh pendamping Terduga Pelanggar (vide Bukti T15), dengandemikian dalil

2012dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidakpatut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atautidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor Pol. 8Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polridisebutkan sebagai berikut:(1) Terperiksa berhak:a.Mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelumpelaksanaan sidang;Menunjuk pendamping

;Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendirisendiri maupun bersamasama dengan Pendamping, palinglambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;Mengajukan pembelaan;Mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupunpersidangan;Menerima putusan sidang 1 (satu) hari setelah putusandibacakan;Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan bataswaktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinanputusan dari sidang;serta bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB

Menunjuk pendamping;Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 278 K/TUN/2012146.14c. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendirisendirimaupun bersamasama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga)hari sebelum dilaksanakan sidang;d. Mengajukan pembelaan;e. Mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan;f. Menerima putusan sidang 1(satu) hari setelah putusan dibacakan;g.

Menunjuk pendamping;c. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendirisendirimaupun bersamasama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga)hari sebelum dilaksanakan sidang;d. Mengajukan pembelaan;e. Mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan;f. Menerima putusan sidang 1(satu) hari setelah putusan dibacakan;g.

Karena sidang KKEP Polres Serdang Bedagai tidakmemperhatikan hakhak Pemohon Kasasi selaku Terperiksa dan tidakadanya tranparansi sehingga sidang KKEP telah melanggar AUPB dansudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum sehingga objek perkara jugamenjadi batal demi hukum serta sudah sepatutnya Mahkamah Agung RIuntuk membatalkan putusan Termohon Kasasi (objek perkara);18.Bahwa selanjutnya dalil Termohon Kasasi dalam jawabannya yang telahjelasjelas diakui yang menyatakan pendamping Pembanding selaku

Sebagaimana yang dimaksud dalamrumusan Pasal 14 Ayat (1) huruf (a) PPRI No. 1 Tahun 2003, tentangPemberhentian Anggota Polri ; Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan No.10/G/2018/PTUNPbr20.21.22.Bahwa selanjutnya Penggugat mengikuti sidang KKEP tanggal 15, 18dan 20 September 2017, dan selama dalam setiap persidangan KKEPPenggugat didampingi oleh Pendamping bukan Penggugat yangmenunjuk, tetapi telah ditunjuk oleh Pemeriksa yaitu IPDA Beni, akantetapi, namun selama persidangan KKEP Pendamping tidak mempunyaiandil

Menunjuk Pendamping sendiri ;2. Diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi Yang meringankan, padahalini Sangat penting untuk mengetahui kenapa Penggugat sampai tidakmasuk kerja melaksanakan dinas ; 3.

Sementara Pendamping yangdiharapkan dapat membantu Penggugat juga tidak mengajukan Bandingdan memori banding, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2)huruf d dan e Pendamping Terduga Pelanggaran wajib membela hakhak Terduga Pelanggar dan menyusun dan menyampaikan memoribanding, dan oleh karenanya Penggugat kehilangan hak mengajukanHalaman 16 dari 64 Halaman Putusan No.10/G/2018/PTUNPbr31.32.upaya Banding untuk memperjuangkan' nasib Penggugat =;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah

Namun amanatdari perkap nomor 19 Tahun 2012 tentang SOTK Komisi Kode etik profesi Polriditunjuk seorang pendamping yaitu IPDA BENI ADIL SAPUTRA, berdasarkansurat perintah Nomor : Sprin/24/VIII/2017/Si Propam, tanggal 30 Agustus 2017Halaman 28 dari 64 Halaman Putusan No.10/G/2018/PTUNPbr10.dan keliru kalau pendamping tidak memberikan tanggapan pembelaan dan haltersebut menjadi domain pendamping / Penggugat; Dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa selama tidak masukdinas Penggugat tetap

Bahwa Penggugat menyatakan pendamping yang diharapkan dapatmembantu Penggugat tidak mengajukan banding dan memori banding,sehingga Penggugatkehilangan haknya untuk mengajukan bandingdanmemperjuangkan nasibnya.