Ditemukan 440 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-08-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 246/Pid.B/2017/PN.Yyk
Tanggal 30 Nopember 2017 — Nariswari Paramita Ully Basa als. Ully Binti A.E.M. Siregar
15971
  • membelitanah mertuanya yang terletak di Jalan Kaliurang dengan hargaRp.2.380.000.000, (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah),namun karena masih mempunyai pinjaman yang belum dibayar,Terdakwa meminta tambahan pinjaman sebesar Rp 1.500.000.000,(satu. milyar lima ratus juta rupiah), sehingga total pinjamanRp.2.160.000.000, (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah) untukmendanai pembelian tanah tersebut;Bahwa pada saat meminjam yang kedua Terdakwa berjanji akanmembeli kembali tanah yang Saksi danai
Putus : 15-10-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1947 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — BAMBANG Alias AKEN Bin A. RAHMAN ;
4519 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan dana perguliran SPPhanya digunakanuntuk pendanaan Kegiatan SPP ;= Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secaraindividu ;= Kelompok yang di danai meliputi Kelompok simpan pinjamdan kelompok usaha bersama kelompok Aneka usahadengan pemanfaatan RTM ;= Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyaikategori kelompok berkembang atau siap ;e Penjelasan X angka 10.1.3 tahapan pengelolaan yangmenyatakan bahwa tahapan pengelolaan mengacu padamekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagaiberikut
Register : 21-12-2017 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 578/Pid.B/2017/PN Mre
Tanggal 7 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.BENI PRANATA,SH
2.TAUFIQ FAUZIE, SH
Terdakwa:
SALPIAN ALS OTONG BIN M. SUKRI
306
  • Oktober 2017; Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 s.d.13 November 2017; Penyidik, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14November 2017 s.d. 13 Desember 2017; Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 s.d. 31 Desember 2017 ; Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2017 s.d. 19 Januari2018 ; Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2018 s.d. 20 Maret 2018;Terdakwa didampingi oleh Welly Hartoni&Rekan, yang berkantor di JalanH.Pangeran Danai
Register : 10-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
Yayasan Menara Nusa Raya ( MENARA) yang diwakili oleh : Abdul Hakim S.Ag. (Ketua Umum)
Tergugat:
KEMENTERIAN LHK RI (dahulunya MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA)
Intervensi:
PT Marita Makmur Jaya
522380
  • Danai,S. Guntung dan S. Kateman, Kabupaten Daerah Tingkat IIIndragiri Hilir, Provinsi Daerah Tingkat Riau seluas50.318 (lima puluh ribu tiga ratus delapan belas) hektaruntuk budidaya perkebunan kelapa sawit, kelapa hibrida,coklat dan ubikayu atas nama PT.
    Danai, S.Guntung, S. Kateman yang dilepaskan guna peruntukanperkebunan PT. Guntung Hasrat Makmur Kabupaten DatiIl Indragiri Hilir Provinsi Dati Riau luas 50.315 HA,panjang 163.281 26 meter (fotokopi sesuai denganaslinya);Peta Pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yangdapat dikonversi di kelompok hutan sungai nyiur untukperkebunan PT. Marita Makmur Jaya di KabupatenHalaman 78 dari 103 halaman. Putusan Nomor 152/G/2020/PTUNJKT.
Register : 19-05-2009 — Putus : 08-11-2010 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1232 / Pdt.G / 2009 / PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Nopember 2010 —
203244
  • Estiko Kharisma Indonesia dalamjabatannya sebagai komisaris sebagai pemilik jaminan terhadap pendanaan yangdiberikan Penggugat sedangkan Tergugat III Yudiansyah, SE. bertindak untuk dan atasnama PT Bontang Multhy Energi dalam jabatannya sebagai Direktur Utama pemegangkontrak yang akan di danai oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara initernyata Tergugat I Eko Djuliardi tidak digugat oleh Penggugat dalam kedudukannyadan jabatannya sebagai komisaris PT.
Putus : 21-01-2014 — Upload : 11-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 21 Januari 2014 — Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA
6016
  • T n kewenangan Kberdasarkan asal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 tahun 2006 tentangKeuangan Desa yaitu:a Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yangmenjadi kewenangan Desa di danai dari AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes), BantuanPemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah.b Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yangdiselenggarakan oleh Pemerintah Desa di danai dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)c Penyelenggaraan urusan Pemerintah yangdiselenggarakan oleh Pemerintah
    Desa di danai dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)d Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1,2 dan 3 dilakukan dengan tertib dan disiplinanggaran;Menimbang, bahwa dengan jabatan dan kedudukan yang dimiliki Terdakwa selaku KepalaDesa Maniskidul selama tahun 2007 2011 tersebut, maka Terdakwa memilikikesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas danwewenangnya Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 141.1/KPTS. 162PEMDES/2007 tanggal 03 April 2007
Register : 27-04-2016 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PA BLITAR Nomor 1592/Pdt.G/2016/PA.BL
Tanggal 6 Februari 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
114
  • Halaman 39 dari 49 halamanArtinya : Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu'.Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim jugasependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith TholaqJuz halaman 83 yang berbunyi;gtde dy Cory 3 OL danai nm Se) ales aw YI ls!
Register : 28-04-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN Ptk
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
PIETRA YULY F, S.H.,M.H
Terdakwa:
CHAIRUL MARIFAT Als. ARI Bin BAHAR.
557
  • persidangan.Selanjutnya dari klip kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, disisihkan sedikit kedalam 1 (satu) klip plastic tranaparanyang diberi kode A kemudian ditimbang sehingga diperoleh berat bruttokode B sebesar 0,70 gram.Selanjutnya dari klip Kode 21 dan 22 disisinkan sedikit kedalam 1 (satu) klipplastic yang diberi kode B kemudian ditimbang sehingga diperoleh beratbrutto kode B sebesar 0,28 gram.Setelah disisinkan kedalam klip plastic transparan yang diberi kode A danAi
Register : 13-08-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA BATAM Nomor 1317/Pdt.G/2020/PA.Btm
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2623
  • PUTUSANNomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btma aaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungai Danai, 10 Oktober 1991, umur 29tahun, NIK 210202022710910007, agama Islam, pendidikanterakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, warga NegaraIndonesia, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan
Register : 04-06-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.B/2018/PN Pal
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
LUCAS JOSEPH KUBELA, SH
Terdakwa:
IWAN
7410
  • bawang tidak ada karena semuanya rusak atau mati, tetapiketika Saksi menanyakan kepada karyawan atau orang yang bekerja dipenanaman bibit bawang tersebut mereka mengatakan ada hasil daripenanaman bibit bawang yang sudah dipanen oleh Terdakwa tetapi merekatidak mengetahui berapa ton hasil panen penanaman bibit bawang tersebut;Bahwa ada hasil bibit bawang yang Terdakwa jual kepada Saksi, yang manaSaksi ketahui jika bibit bawang yang dijual tersebut adalah hasil penanamanbibit bawang yang sudah Saksi danai
Register : 24-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 24-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 8 Mei 2018 — Penuntut Umum:
FERY JUNAIDI SH
Terdakwa:
ERIK MURDANI Als ERIK BIN ZULKARNAIN
7752
  • Membantu Kepala Desa dalam melakukan pemeriksaan dan pengujianteknis kegiatan pengadaan barang dan jasa (khususnya pembangunaninfrastruktur) yang di danai oleh APBDesa;2. Membantu. Kepala Desa dengan memberikan Rekomendasi hasilpemeriksaan dan pengujian teknis kegiatan pengadaan barang dan jasa(khususnya pembangunan infrastruktur) yang di danai oleh APBDesa.Dan susunan Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan PembangunanInfrastruktur Tingkat Desa Dalam Kab.
Register : 15-09-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN BATAM Nomor 701/Pid.Sus/2020/PN Btm
Tanggal 1 Februari 2021 — Penuntut Umum:
KARYA SO IMMANUEL GORT, SH
Terdakwa:
HAERUDDIN Alias HAR Bin JUMA
3220
  • Tempat lahir : Sei Danai (Riau);3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/7 Januari 1979;4. Jenis kelamin : Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Kamar kos kosan Lantai 3, Sinar Mas Mobilindo,Komplek Nagoya Newton, Kecamatan Lubuk Baja,Kota Batam;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Soptr;Terdakwa Haeruddin Alias Har Bin Juma ditangkap tanggal 16 Juni 2020 danditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;2.
Putus : 24-11-2011 — Upload : 02-07-2018
Putusan PN SENGETI Nomor 71/Pid.B/2011/PN.Snt
Tanggal 24 Nopember 2011 —
309
  • YUNUS (Alm) adalah Ketua Kelompokbesar Rp. 10,775,000, (Sepuluh juta tujuh ratus tujuhuu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar wang penggantim Tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa danai harta benda yang cukup untuk membayar uang penggantien an pidana penjara selama (satu) bulanHANAPIA Bin ZAINAL ABIDIN adalah Ketua Kelompoksar Rp, 10,275,000, (Sepuluh juta dua ratus tujuhp) dan jika terdakwa tidak membayar uang penggantiip maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa danRAMLI adalah
Putus : 29-11-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 29 Nopember 2018 — LA ODE AMAL AHUZALI, S.Pi alias LA ODE POOTI
14097
  • Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Kecamatan ParigiKabupaten Muna tahun 2013 berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT)nomor : 414.2/SPT.28.02097/PNPMMP/2013 tanggal 2 Januari 2013.Bahwa Terdakwa dalam posisinya selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan(TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan PetunjukTeknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan antara lain yaitu mengeloladan melaksanakan kegiatan yang di danai
    Bahwa Terdakwa dalam posisinya selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan(TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan PetunjukTeknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan antara lain yaitu mengeloladan melaksanakan kegiatan yang di danai oleh PNPM Mandiri Perdesaansecara terbuka dan melibatkan masyarakat, Menyelenggarakan danmenyampaikan laporan pertanggungjawaban dana PNPM MandiriPerdesaan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairandan
    99 dari 141, Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2018/PN.KdiBahwa untuk melaksanakan kegiatan PNPM tersebut berdasarkan forummusyawarah desa telah memilin Terdakwa LA ODE AMAL AHUZALI,S.Pi alias LA DHOLO bin LA ODE POOTI sebagai Ketua Tim PengelolaKegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMPdq) pada Kelurahan Wasolangka Kecamatan ParigiKabupaten Muna tahun 2013, adapun tugas dan kewenangan Terdakwaselaku Ketua TPK adalah : Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang di danai
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Peri Santoso
9246
  • Indonesia Nomor 20Tahun 2012 Tentang Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran CadanganBeras Pemerintah (CBP) Untuk Penanganan Tanggap Darurat Pasal 11ayat (1) Bupati/walikota) mempunyai kewenangan menggunakanCadangan Beras Pemerintah untuk penanganan tanggap darurat akibatbencana yang terjadi di wilayahnya paling banyak 100 (seratus) tondalam kurun waktu 1 (Satu) tahun ;Bahwa Cadangan Beras Pemerintah, yang selanjutnya disingkat CBP,adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat, yangpengadaannya di danai
    Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Penyaluran CBPNomor SOP21/DO0402/1 1/2014 tanggal 14 November 2014 , padaRomawi Ill angka 10 yang dimaksud Cadangan Beras Pemerintah(CBP) adalah sejumlah beras tertentu milik pemerintah pusat yangpengadaannya di danai oleh Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) sebagai cadangan beras nasional dan dikelola olehPerum Bulog.
    GSP Jatiragas10.GBB Tegal Waru (Kec.Cilamaya) Bahwa Kegiatan Operasional dan pelayanan publik di bidangasa eee oO eSkomoditi yang di kelola oleh Bulog adalah melakukan pembelian,pelayanan dan penyaluran yang ditugaskan oleh pemerintah terkaitdengan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah serta kegiatanpelayanan penyaluran di Bidang Komersial; Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah sejumlah berasmilik pemerintah pusat yang pengadaannya di danai oleh AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN)
    Kasub Divre Bulog Karawang sejak 5Maret tahun 2018 berdasarkan Keputusan Direksi Perum BulogNo.KD54/BS101/03/2018 tanggal 1 Maret 2018; Bahwa Kegiatan Operasional dan pelayanan publik di bidangkomoditi yang di kelola oleh Bulog adalah pelayanan danpenyaluranyang ditugaskan oleh pemerintah terkait dengan penyaluranCadangan Beras Pemerintah serta kegiatan pelayanan penyalurandi Bidang Komersial; Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah sejumlah berasmilik pemerintah pusat yang pengadaannya di danai
    HERRY ISMIRADI, MM selaku kepala bagian PerekonomianSetda Kota Bekasi dan diketahui oleh Subdivre Karawang yakniNurdiana Cahyaningrum selaku Wakil Kepala Subdivre Karawang; Bahwa Cadangan Beras Pemerintah adalah sejumlah tertentu berasmilik pemerintah pusat yang pengadaannya di danai oleh APBN.CBP terbagi atas 2 yaitu CBP untuk operasi pasar, CBP untuktanggap darurat bencana dan kebutuhan lainnya; Bahwa untuk harga beras masingmasing Cadangan BerasPemerintah berbeda tergantung faksimili dari Perum
Register : 19-02-2008 — Putus : 15-10-2008 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 03/Pdt.G/2008/PN.Kbm
Tanggal 15 Oktober 2008 —
728340
  • Tanggapan dan/ atau keberatan Tergugat , Il, Ill, V, VI, VII, VIII, X, XI, danTurut Tergugat terhadap fundamentum petendi poin 6 gugatan paraPenggugat, sebagai berikut :e Bahwa tidak benar pembangunan ruang tingkat atas SMK Ma/arif5Gombong di danai dari pinjaman kepada Penggugat dan TergugatIV sebagaimana didalilkan para Penggugat dalam fundamentumpetendi poin 6 gugatannya.31Yang benar, pembangunan ruang lantai atas SMK Ma/varif 5Gombong dan gedung perpustakaan SMK Maarif 5 Gombongdidanai sendiri
Putus : 05-11-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 46/Pid.B/2009/PN.SPn
Tanggal 5 Nopember 2009 — Drs. MOCH NARMI SEKIN, M.M., MBA
9920
  • Padahal dari awal terdakwa telah menyadari bahwa keberangkatannyadan 4 orang anggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut ke Singapura dan Thailandtidak boleh di danai dari APBD P Kabupaten Kerinci, karena perjalanan merekake luar negeri tersebut tidak di dukung dengan surat izin dari Sekretaris JenderalMenteri Dalam Negeri. Sekalipun dari awal terdakwa mengetahui hal itu, akantetapi kunjungan kerja terdakwa dan 4 orang anggota DPRD Kabupaten Kerinci keluar negeri tetap juga dilakukan.
    Oleh karena perjalanandinas ke luar negeri yang dilakukan terdakwa dan 4 orang anggota DPRD tersebuttidak ada izin, maka perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak sah, dan yangbersangkutan tidak berhak menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp.71.630.000, (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).Padahal dari awal terdakwa telah menyadari bahwa keberangkatannya dan 4 oranganggota DPRD Kabupaten Kerinci tersebut ke Singapura dan Thailand tidak bolehdi danai dari APBD P Kabupaten Kerinci
Register : 10-04-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 377/Pid.Sus/2018/PN Smr
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
HERDIAN RAHMAN Als HERDIAN Bin SOFYAN AGUS
491293
  • Unsur "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau. membuat danai diaksesnya InformasiElektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yana Memiliki Muatan YangMelanggar Kesusilaan;3. Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut SertaMelakukanPerbuatan ; nn n nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn n nn ncnnee Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikutAd. 1.
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Ahmad Dumiyati Bin Nipin
131520
  • Indonesia Nomor 20Tahun 2012 Tentang Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran CadanganBeras Pemerintah Untuk Penanganan Tanggap Darurat Pasal 11 ayat(1) Bupati/walikota mempunyai kKewenangan menggunakan CadanganBeras Pemerintah untuk penanganan tanggap darurat akibat bencanayang terjadi di wilayahnya paling banyak 100 (seratus) ton dalam kurunwaktu 1 (satu) tahun ;e Bahwa Cadangan Beras Pemerintah, yang selanjutnya disingkatCBP, adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat, yangpengadaannya di danai
    bisa dikategorikan dalam statusTanggap darurat Bencana, statusnya hanya siaga darurat bencana;Bahwa karena tidak memenuhi persyaratan kalau statusnya dianggapsebagai tanggap darurat bencana, dimana syaratnya harus memenuhiCakupan Lokasi Bencana, Jumlah Korban, Kerusakan Prasarana danSarana, gangguan terhadap Fungsi Pelayanan Umum sertaPemerintahan, Kemampuan Sumber Daya Alam dan Muatan;Bahwa Cadangan beras pemerintah (CBP) adalah sejumlah tertentuberas milik pemerintah pusat yang pengadaannya di danai
    Setelah BULOG membeli barangbarang tersebut,kemudian disimpan, dikelola yang nantinya akan disalurkan untuk tugasPSO (Publik Service Obligation) dan juga untuk penjualan komersialdengan tujuan mencari keuantungan.Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Penyaluran CBPNomor SOP21/D0402/11/2014 tanggal 14 November 2014 , padaRomawi Ill angka 10 yang dimaksud Cadangan Beras Pemerintah (CBP)adalah sejumlah beras tertentu. milik pemerintah pusat yangpengadaannya di danai oleh Anggaran Pendapatan
    GSP Jatiragas10.GBB Tegal Waru (Kec.Cilamaya)Bahwa Kegiatan Operasional dan pelayanan publik di bidang komoditiyang di kelola oleh Bulog adalah melakukan pembelian, pelayanan danpenyaluran yang ditugaskan oleh pemerintah terkait dengan penyaluranCadangan Beras Pemerintah serta kegiatan pelayanan penyaluran diBidang Komersial;Bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) adalah sejumlah beras milikpemerintah pusat yang pengadaannya di danai oleh AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai cadangan
    HERRYISMIRADI, MM selaku kepala bagian Perekonomian Setda Kota Bekasidan diketahui oleh Subdivre Karawang yakni Nurdiana Cahyaningrumselaku Wakil Kepala Subdivre Karawang;Bahwa Cadangan Beras Pemerintah adalah sejumlah tertentu berasmilik pemerintah pusat yang pengadaannya di danai oleh APBN.
Register : 19-06-2013 — Putus : 11-10-2013 — Upload : 30-12-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 53/G/2013/PTUN.MKS
Tanggal 11 Oktober 2013 — Penggugat:</br>RASMALIYANTI, Dkk</br>Tergugat:</br>1.WALIKOTA MAKASSAR
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR</br>Intervensi:</br>FADJAR AKIL, SE
8946
  • AMIN danAi TUITE I a creSaksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : MUH.