Maka satusatunya jalan atau cara yaitumembawa Tergugat dan Tergugat Il kepada Pengadilan untukmendapatkan kepastian hukum terhadap tanah yang menjadi objeksengketa;Bahwa mengingat perbuatan Tergugat Il menguasai objek sengketa yangadalah milik Penggugat melalui Tergugat secara Melawan Hukum, makaTergugat harus membatalkan suratsurat penyerahan atas tanah sengketakepada Tergugat Il yang sah dengan etikad buruk, maka baik Tergugat Ilserta sekalian orang yang mendapatkan hak dari Tergugat yang beradadalam

Maka satusatunya jalan atau cara yaitumembawakan Tergugat dan Tergugat Il kepada Pengadilan untukmendapatkan kepastian hukum terhadap tanah yang menjadi objeksengketa;Bahwa mengingat perbuatan Tergugat II menguasai objek sengketa yangadalah milik Penggugat melalui Tergugat secara Melawan Hukum, makaTergugat harus membatalkan surat surat penyerahan atas tanah sengketakepada Tergugat II yang sah dengan etikad buruk, maka baik Tergugat IIserta sekalian orang yang mendapatkan hak dari Tergugat yang beradadiam

ditempatHalaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Padt.G/2018/PN smlusaha (Toko Aneka Teknik) untuk memberitahukan bahwa kepada Tergugat bahwaobyek sengketa sudah dimiliki oleh Penggugat secara sah kemudian Penggugatmendatangi rumah Tergugat II untuk menanyakan kejelasan jual beli obyeksengketa oleh dan antara Tergugat dan Tergugat II, selain itu isteri Penggugatmelalui telepon seluler/nandphone (HP) menyampaikan kepada Tergugat bahwaobyek sengketa telah dimiliki oleh Penggugat akan tetapi etikad

Bahwa etikad buruk Tergugat dan Tergugat II sebagaimana uraian poin 4(empat) dan poin 6 (enam) diatas, dengan memanfaatkan kesempatan mendiamiobyek sengketa Tergugat Il secara diamdiam menjual obyek sengketa kepadaTergugat pada tahun 2010 dimana pada saat itu Tergugat Il bersama suaminyadan Notaris JONI SABONO, SH., M.Kn mendatangi rumah Penggugat dan padasaat itu bertemu dengan isteri Penggugat di kediaman pribadi yang terletak dikompleks PLN lama untuk meminta Tanda Bukti Penerimaan (Surat biru

Bahwa karena Tergugat dalam menguasai tanah milik Penggugat tidakmelalui caracara yang wajar dan tanpa persetujuan Penggugat, maka Tergugat dan Tergugat II adalah Penjual dan Pembeli yang mempunyai etikad buruk yangtelah berupaya dengan caracara yang bertentangan dengan hukum untukmenguasai dan memiliki tanah yang merupakan hak Penggugat, dengan demikianperbuatan Tergugat untuk menguasai tanah Penggugat tersebut adalah perbuatantanpa hak dan melawan hukum.11.

Bahwa karena Tergugat dalam menguasai tanah milik Penggugat tidak melaluiCaracara yang wajar dan tanpa persetujuan Penggugat, maka Tergugat danTergugat II adalah Penjual dan Pembeli yang mempunyai etikad buruk yang telahberupaya dengan caracara yang bertentangan dengan hukum untuk menguasaldan memiliki tanah yang merupakan hak Penggugat, dengan demikian perbuatanTergugat untuk menguasai tanah Penggugat tersebut adalah perbuatan tanpa hakdan melawan hukum.7.

Pasal 151 Ayat (2) dan Ayat (3) 10 Pasal155 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukumketenagakerjaan ;Bahwa terhadap penyelesaian perselisihan PHK Penggugat Rekonvensi,pihak Tergugat Rekonvensi tidak mengutamakan azas musyawarahmufakat, bagaimanapun Tergugat Rekonvensi seharusnya mengajakPenggugat Rekonvensi untuk berunding atau bipartit dengan etikad baik,bukan menunjukkan kearogansinya sebagai pengusaha yang

merasa lebihkuat, lebih berhak dan berkuasa, sehingga bertindak dengan perbuatanmelanggar hukum sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 93Ayat (2) huruf f, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 136, Pasal 151, Pasal 152,Pasal 155, Pasal 156 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PenggugatRekonvensi oleh karena etikad buruk Tergugat Rekonvensi dalam membinahubungan kerja dengan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dimaksud dalamanjuran

dalam bentuk analisa hukum padapersidangan terdahulu, maka untuk oleh Pemohon Kasasi sangat ...sangat mengharapkan kiranya Bapak Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia dalam memberikan pertinbangan hukum sertaputusannya dalam bentuk analisa hukum yang sangat konkritadanya;bahwa Judex Facti pada tingkat banding seyogianya teliti atas iktikad baikPemohon Kasasi.bahwa jauh sebelum adanya bentuk pertanggung jawaban PemohonKasasi terhadap perbuatan, oleh Pemohon Kasasi telah mengajukanperdamaian dengan etikad

baik pada Termohon kasasi dan namundemikian tidak diindahkan;bahwa namun demikian oleh Pemohon kasasi tidak hentihentinyamelakukan etikad baik, oleh Termohon Kasasi sama sekali tidakmenanggapinya yang sampai dengan finalnya melaporkan PemohonKasasi kepada pihak yang berwajib sampai pada tingkat pengadilantingkat pertama (Pengadilan Negeri Medan) dengan terbitnyaPutusan Nomor 41/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn tertanggal 20 November2013 ;bahwa seyogianya oleh Judex Facti pada tingkat banding harusbenarbenar

Danberdasarkan info dari teman saksi yang menyampaikan kalau Terdakwaada di Surabaya lalu saksi bersama isteri menjemput Terdakwa danisterinya untuk dibawa ke Yogyakarta dan saat saksi tanya Terdakwa tidakada etikad untuk meminta maaf dan mengembalikan uang yangdiambilnya dan setelah saksi tanya baru Terdakwa berjanji mau akanmengangsur nantinya tiap bulan.Bahwa awalnya saksi memaafkan akan tetapi sejak saksi jemput tidak adaetikad baik terhadap perbuatannya maka langsung saksi laporkan kePolisi

Danberdasarkan info dari teman saksi yang menyampaikan kalau Terdakwaada di Surabaya lalu saksi bersama suami menjemput Terdakwa danisterinya untuk dibawa ke Yogyakarta dan saat saksi tanya Terdakwa tidakada etikad untuk minta maaf maupun mengembalikan uang yang diambildan setelah saksi Tanya baru Terdakwa mau berjanji akan mengangsurnantinya tiap bulan.e Bahwa awalnya saksi memaafkan akan tetapi sejak saksi jemput tidak adaetikad baik terhadap perbuatannya maka langsung suami saksi laporkanke Polisi

No. 436 K/Pdt/2003Bahwa selanjutnya Tergugat atas dasar etikad buruk mengalihkanempang terperkara kepada H. Bora Lurang (alm.) tanpa memberitahukankepada Penggugat, sehingga data penguasaan atas nama H.

Bahwa sudah berulang kali diajak damai oleh Penggugat, namun sampaisekarang ini tidak pernah ada etikad baik dari Pihak Tergugat ;8. Bahwa demi kepentingan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugatharus tetap menjadi wali bersama antara Penggugat dan Tergugat dari anaktersebut di atas dan tetap akan membiayai Sampai anak dewasa ;9.

Bahwa tentang akibat dari Perjanjian/Persetujuanpersetujuan dalampasal 1338 KUHPerdata berbunyi semua Persetujuan yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuatnya, Persetujuanpersetujuan itu tidak dapat ditarik kembaliselain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasanalasanyang oleh UndangUndang dinyatakan cukup untuk itu, PersetujuanPersetujuan harus dilaksanakan dengan Etikad Baik ; 8.

Bahwa, sepeninggalannya JOHANES KURNIAWAN suami PENGGUGATusaha jual beli sepeda motor tersebut menjadi menurun karena tidak adayang mengurus, kemudian PENGGUGAT dengan kesibukan mencari nafkahdan mengurus ketiga anak tersebut diatas, maka PENGUGGAT pernahdatang kepada TERGUGAT dengan etikad baik mau menyerahkan seluruhsisa dagangan sepeda motor segala merk +200 unit untuk dijual lelang danuang hasil penjualan lelang tersebut guna pelunasan sisa hutang JOHANESKURNIAWAN sebagaimana tersebut diatas,

Pembanding bahwa kecerobohan Terbanding semulaTergugat tidak minta dan menyuruh Johanes Kurniawan waktumenanda tangani akad kredit untuk mengasuransikanpinjamannya, telah Terbanding tanggapi dalam Dupliek angka 5.Alasan Pembanding tersebut adalah alasan yang mengadaadadan mengingkari kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugatuntuk menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat ;Dalil Pembanding bahwa Pembanding tidak pernah menghadapdan menanda tangani 2 (dua) Akta Notaris dimaksud, adalahmerupakan etikad

Bukti Pemilikan SHM yang baru SHMNo.626/Winangun Satu (Bukti T22) dan Bukti SHM No.49/Winangun sudah dihilangkan karena diatas SHM No.49/Winangun adaBuku Tanahnya.Bahwa Hendaknya di Pertimbangkan Jual Beli dilakukanHalaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 58/PDT/2018/PT MND.10.11.Tergugat , Pembelinya Tergugat II (dengan Alas Hak Tanah yangdijual masih atas nama Pemilik Semula Benny Izak Missah, SHMNo.49/Winangun, bukan atas nama Penjual Tergugat Nico Pesik,Jual Beli demikian dilakukan dengan Etikad

tidak baik dan MelawanHukum kecuali Penjualnya Benny Izak Missah sesuai nama yangtercantum didalam Tanah SHM No.49/Winangun.Bahwa Hendaknya di Pertimbangkan telah menjadi jelas Jual Bellatas Obyek Sengketa Seluas 10m x 20m dilakukan bukan olehPenggugat tetapi dilakukan oleh oran tidak berhak dilakukandengan Etikad tidak baik dan demi Hukum jual Beli tersebut TidakSah dan Melawan Hukum hal mana dibenarkan oleh PutusanMahkamah Agung RI No.663K/Sip/1971 Tanggal 681973 berbunyi :>Jual Beli Tanah meskipun

memenuhi Prosedur Perundangundangan Agraria namun harus dinyatakan batal karenadidahului dan disertai halhal yang tidak wajar atau Etikad yang tidakjujur.> Putusan Mahkamah Agung No.1816K/Pdt/1989 Kaidah Hukum.> Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beretikad baik, karenaPembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat Pembelian la samasekali tidak meneliti Hak dan Status Para Penjual atas Tanah terperkara,karena itu la tidak pantas dilindungi dalam Transaksi itu.Bahwa Hendaknya di

Berlangsung sekian lama secara terus menerus tidak terputus, yangdalam waktu tersebut tidak ada komplain/permintaan keluar ataumenyerahkan atau teguran dalam bentuk apapun dari pihak yang semulaberhak;3 Lamanya waktu tersebut tidak ditentukan batasnya tidak seperti hukumperdata (ditetapkan 30 tahun), namun melihat beberapa sifat dan keadaanpendudukan dan tanah yang bersangkutan serta hukum kebiasaan setempat;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis memandang telah terbuktiTergugat I tidak mempunyai etikad

Bahwa prinsip etikad baikberhubungan dengan prinsip duty of care yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secarahatihati yang kadangkadang dirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau keharusanyang diakui oleh hukum yang mensyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu a certain standard of conduct untukmelindungi orangorang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidakperlu terjadi (unreasonable risk) ;Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata

Gugatan Nomor 89/Pdt.G/2013/PN.Kdr.Menimbang, bahwa ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untukmenentukan apakah seseorang telah bertindak hatihati (etikad baik) yang mungkindapat merugikan seseorang lain, yaitu sesuai dengan asas The neigbour principle(sesama kita) dan The area of risk principle (asas ruang lingkup) yang pada keduaasas tersebut terkadung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi yaknimanusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang yang bertindak sesuaidengan

I menolak untuk diadakan mediasi dengan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T2, Bukti P6a, Bukti P6b, dan BuktiP6c tersebut, Majelis menilai bahwa sesungguhnya Tergugat I selaku pihak yangmenjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II, telah mengetahui dan memahamibahwasanya terhadap obyek sengketa masih terdapat permasalahan hukum yang belumtuntas, namun proses jual beli tetap ia lakukan, dengan demikian Majelis memandangbahwa Tergugat I sebagai penjual obyek sengketa tidak mempunyai etikad

baik.Sedangkan Tergugat II dipandang oleh Majelis juga telah bertindak tidak dengan kehatihatian yang cukup (etikad baik) yaitu senantiasa bertindak sesuai dengan nalar,seseorang yang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran standar perihal tingkah lakuyang dikehendaki oleh masyarakat, dimana sebelum membeli obyek sengketa TergugatIl tidak melakukan pengecekan yang cukup baik kepada Kantor Badan Pertanahanmaupun juga kepada Kantor Desa dimana tanah obyek sengketa tersebut berada, untuknantinya

Bahwa Tergugat Telah mengusai Tanah Sengketa tanpa dasar hukum yangsah dan jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan ParaPenggugat.Bahwa apabila terjadi perubahan nama atas tanah sengketa yang dilakukanoleh Tergugat atau siapa saja adalah tidak sah dan merupakan perbuatanmelawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilikyang sah.Bahwa oleh karena Penguasaan tanah sengketa sebagaimana tersebutHalaman 2 dari 7 Perkara Nomor 862/PDT/2016/PT SBYdiatas dilakukan dengan etikad

rumah tangga.Bahwa atas perilaku Termohon yang sering berganti lakilaki lain membuatsuasana rumah tangga tidak tentram bahkan Termohon telah mengakuiperbuatannya dengan lakilaki lain tersebut sudah jauh (sampai berhubungansuami istri) dan setiap terjadi perselisihan Termohon berani pada Pemohondengan memakimaki Pemohon dengan kata kata yang tidak pantas diucapkanseorang istri pada suaminya.Bahwa selama ini Pemohon sudah bersabar dengan sikap Termohon namunsampai permohonan ini diajukan tidak ada etikad

Bahwa, sepeninggalannya JOHANES KURNIAWAN suami PENGGUGATusaha jual beli sepeda motor tersebut menjadi menurun karena tidak adayang mengurus, kemudian PENGGUGAT dengan kesibukan mencari nafkahdan mengurus ketiga anak tersebut diatas, maka PENGUGGAT pernahdatang kepada TERGUGAT dengan etikad baik mau menyerahkan seluruhsisa dagangan sepeda motor segala merk +200 unit untuk dijual lelang danuang hasil penjualan lelang tersebut guna pelunasan sisa hutang JOHANESKURNIAWAN sebagaimana tersebut diatas,

Pembanding bahwa kecerobohan Terbanding semulaTergugat tidak minta dan menyuruh Johanes Kurniawan waktumenanda tangani akad kredit untuk mengasuransikanpinjamannya, telah Terbanding tanggapi dalam Dupliek angka 5.Alasan Pembanding tersebut adalah alasan yang mengadaadadan mengingkari kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugatuntuk menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat ; Dalil Pembanding bahwa Pembanding tidak pernah menghadapdan menanda tangani 2 (dua) Akta Notaris dimaksud, adalahmerupakan etikad

kuasa Substitusi untuk menjual tanah sengketa dan TurutTergugat kepada Yani Gede Satrio alias Azis, padahal Turut Tergugat tidak kenaldan tidak pernah berbicara dengan Yani Gede Satrio alias Azis tersebut adalahsangat bertentangan dengan tugasnya dan per Undang Undangan atau melawanhukum ; Bahwa apabila dihubungkan semua fakta tersebut diatas, dengan perilaku TergugatI yang mengakui tanah dan bangunan sengketa sebagai miliknya, maka ParaPenggugat melihat adanya suatu rangkaian hubungan perbuatan etikad

buruk sejaksemula dan Tergugat I untuk dengan sengaja melakukan serangkaian tipu dayakepada Para Penggugat dengan tujuan menguasai harta Para Penggugat denganjalan berpura pura baik dan jujur, membuat Para Penggugat percaya padanya.Perbuatan etikad buruk Tergugat tersebut secara tidak langsung mendapat bantuancelah hukum dan Tergugat II dengan perbuatan Tergugat II membuat surat kuasasubstitusi No.167 tanggal 16 Oktober 2000, menyodorkan blanko kosong untukditanda tangani padahal turut Tergugat

(seratus juta rupiah)sejak dikuasai bangunan villa pada bulan Januari tahun 2007 sampai diajukan ini,selama 12 x 4 tahun x Rp.l00.000.000, = 12 x 4 x Rp.100.000.000, = Rp.4.800.000.000, ( Empat miliard delapan ratus juta rupiah) ; Bahwa kerugian moril yang dialami Para Penggugat tidak dapat di ukur dengannilai uang begitu saja, namun harus diukur dengan asas kepatutan yang dapatdikaitkan dengan kesetaraan status Para Penggugat dalam dunia usaha ( busines)sebagai akibat perbuatan etikad buruk, Tergugat

hukumyaitu Tanpa Hak telah menguasai dan menikmati tanah dan bangunan sengketa ; Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa dan bangunansengketa tersebut diatas kepada Para Penggugat tanpa beban untuk dikuasai oleh Para Penggugat ;Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugatsebesar Rp. 4.800.000.000, (empat miliard delapan ratus juta rupiah) ; Menghukum Tergugat I dan Tergugat IJ untuk membayar ganti rugi berupakerugian moril kepada Para Penggugat sebagai akibat etikad

Atas kejadian itu didugaada etikad dan / atau motif penipuan serta penggelapan dana milikPENGGUGAT I secara di sengaja dan / atau sadar oleh TERGUGAT I,hingga masalah ini di adukan ke pihak berwajib( kepolisian );Bahwa pada tanggal : 9 Desember 2009 TERGUGAT I datang meminjamuang pada PENGGUGAT IT sejumlah Rp. 13.000.000. ( tiga belas jutarupiah) yang akan dipergunakan oleh TERGUGAT I buat pembiayaanproyeknya; dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, telah disepakatibahwa pinjaman uang sebesar

AKPLalu Najamuddin ) anggota Polres Lombok Tengah dengan sadar di depan171819penyidik bersedia untuk bertanggungjawab terhadap pengembalian uangPenggugat I, Penggugat II dan Penggugat III pada tanggal: 18 Juli 2010 dankarena jabatannya Tergugat IT mampu menggerakkan hati orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangkepada pihak lain;Bahwa dihadapan penyidik PENGGUGAT I dengan etikad baik telahmengingatkan kepada TERGUGAT IT untuk mempertimbangkan kembalitindakkan

Irwasda Polda NTB selakuatasannya; Bahwa Para Penggugat I, II dan III dengan etikad baik sudah sering kalimelakukan pendekatan secara kekeluargaan sampai timbulnya suratpernyataan yang dibuat di depan penyidik kepolisian oleh Tergugat 11dengan maksud agar pihak Tergugat 1 segera mengembalikan uang milikPara Penggugat , namun usaha persuasif itu tetap tidak mendapatkan hasilsebagaimana yang diharapkan ParaPenggugat;1023242526Bahwa karena adanya etikad tidak baik dari Para Tergugat untukmengembalikan

Bahwa pada saat melakukan perjanjian dengan Penggugatawalnya dilakukan oleh Rudi selaku Direktur yang sekaligusOwner pemiliklangsung PT Pesona Sahabat Rumiri (PT PSR) namun kemudiansetelah ada rencana jelek dari Penggugat kemudian dengansegera menganti Direkturnya kepada Suparjo selaku direksidengan maksud dan tujuan agar lebih leluasa lagi untuk menekandan mempermainkan Tergugat dengan etikad tidak baik olehPenggugat.c.

Bahwa dari point e tersebut baru Tergugat ketahui dari masyarakat danseketaris desa bahwa Penggugat dengan tidak membayar kepadaTergugat dan dengan menolak lahan yang telah dibebaskan tapikemudian Penggugat ternyata menyuruh seketaris desa untuk membelilangsung kepada masyarakat sementara uang Tergugat dan lahan yangtelah dibeli oleh Tergugat di tolak oleh Penggugat sementara antaraPenggugat dan Tergugat masih terikat Perjanjian namun etikad burukdari Penggugat membohongi Tergugat.7) Bahwa dalam

dalil penggugat dimana Penggugat menyatakan padahalaman 4 poin 4 bahwa Penggugat memiliki etikad baik untuk memberikankesempatan bagi Tergugat agar dapat melaksanakan kewajibannya, haltersebut sangat melukai tergugat karena dalam dalilnya Penggugat telahberbohong sebab fakta dan kenyataan yang terjadi Pengggugat secarasepihak menolak obyek yang sudah dibebaskan oleh Tergugat, danPenggugat sengaja tidak membayar yang kemudian uang yang merupakanhak Tergugat dipergunakan untuk membeli lahan lain dengan

merupakan kewajiban pihak Tergugat.12) Bahwa guna menghalang halangi Tergugat dalam memenuhi prestasinyamaka Penggugat telah mengunakan beberapa langkah jelek guna mengakalakali Tergugat yakni dengan menolak pembebasan yang telah dilakukan olehTergugat hingga saat ini luas tanah obyek yang telah dimintkakanpembebasanya oleh Penggugat namun kemudian tanpa sebab tiba tibaditolak adalah seluas kurang lebih 15.580, m2.13) Bahwa dari penjelasan tersebut diatas sudah terang dan jelas kalauPenggugat memiliki etikad

pelelangan terhadap tanah Penggugat yang dijadikanjaminan/agunan tersebut;Menimbang, bahwa apabila Kredit Penggugat tersebut telahdikatagorikan kredit macet, maka berdasarkan akta pemberian hak tanggunganNo.5 tahun 2015, Tergugat berhak untuk melakukan pelelangan tanah yangdijadikan jaminan atau agunan untuk melunasi hutang penggugat kepadaPenggugat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tanpa harus memintapersetujuan dari Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakanmempunyai etikad

(tiga puluh sembilan juta seratusenam puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), dan setelahPenggugat diberikan waktu yang cukup untuk melunasi hutangnya, akan tetapisampai putusan dijatuhkan Penggugat juga belum melunasi hutangnya kepadaTergugat, sehinggaPenggugat tidak ada etikad baik untuk menyelesaikan ataumulanasi hutangnya kepada Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Tergugattidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, justru Penggugatlah yangwanprestasi

telah mempunyai etikad baik untukmenyelesaikan masalah rumah tangga dalam perkara cerai yangdiajukan pihak II di Pengadilan Agama Ternate kelas lb dengan NomorPerkara :146/Pdt.G/2017/PA.Tte tanggal 17 Maret 2017, dengan jalandamai dan telah bersepakat untuk mencabut perkara tersebut denganketentuan ketentuan yang harus di taati oleh pihak dan dicantumkandalam penetapan perdamaian yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yangmemeriksa perkara inii;2.

ternyatatidak mengembalikan Modal atau memberikan Keuntungan Investasidari Modal tersebut, Tergugat telah mencoba untuk memintalangsung maupun menggunakan media surat/telepon, namunSaudara Budi Santosa tidak pernanh menanggapinya ;Bahwa atas tindakan saudara Budi Santosa, Tergugat telahmelaporkan saudara Budi Santosa kepada pihak Kepolisian ;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka4 dalam gugatan tentang adanya pinjaman, walaupun Tergugat tidakpernah berutang kepada Penggugat dengan etikad

untukmembelanya dalam permasalahannya, dimana Kuasa HukumPenggugat telah beberapa kali mengirim somasi atau teguran kepadatergugat, dimana surat somasi tersebut di baca oleh anakanak danIstri tergugat, hal tersebut membuat anakanak dan istri tergugatmenjadi resah karena membaca surat teguran dari seorangPengacara yang mengatasnamakan Penggugat, karena kepanikanKeluarga yang menjadikan tergugat bingung kenapa Penggugat biasmelimpahkankesalahan dari Saudara Budi Santosa kepada tergugat ;Bahwa Tergugat dengan etikad

Bahwa Tergugat menolak dalildalil yang diajukan Penggugat dalamdalil gugatannya pada angka7 di halaman 4 ;Bahwa karena tergugat tidak pernah merasa memiliki kewajiban untukmengembalikan modal investasi bersama Penggugat, tergugat danBudi Santosa, tergugat telah mempunyai etikad baik untuk menagihmodal yang diinvestasikan Penggugat dan tergugat kepada saudaraBudi Santosa serta meminta pertanggung jawaban dari Saudara BudiSantosa, dimana Saudara Budi Santosa bersedia bertanggung jawabuntuk mengembalikan