Ditemukan 72654 data
10 — 5
Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Budha di tempat ibadah Tri Dharma Caow Eng Bio Tanjung Benoa Bali tanggal pada tanggal 20 September 1998, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kotamadya Denpasar dengan akte perkawinan No. 89/K/1998, tertanggal 30 September 1998 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;4.
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telahmelangsungkan perkawinan menurut agama Budha, perkawinandilangsungkan di tempat ibadah Budha Tri Dharma Caow Eng BioTanjung Benoa pada tanggal 20 September 1998, yang mana perkawinantersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kotamadya Denpasardengan akte perkawinan No.89/K/1998, tertanggal 30September 1998.
mengingat usia kandunganPenggugat sudah memasuki bulan ke 713.Bahwa memasuki bulan ke 8 usia kandungan Penggugat, tepatnya padatanggal 26 Juli 1998, Penggugat pun berhasil melahirkan anak kembarnyadengan selamat tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan alasan tidak bisameninggalkan pekerjaannya14.Bahwa pada bulan September 1998 Penggugat dan Mamanya (orangtuanya) serta anak kembarnya kembali ke Denpasar, dan sesuai janjinyaakhirnya Tergugat menikahi Penggugat secara resmi secara agama Budhadi tempat ibadah
Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan menurut agama Budha di tempat ibadah Tri Dharma CaowEng Bio Tanjung Benoa Bali tanggal pada tanggal 20 September 1998,yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipilKotamadya Denpasar dengan akte perkawinan No. 89/K/1998, tertanggal30 September 1998 putus karena Perceraian dengan segala akibatnya3.
Saksi RH: Bahwa saksi sebagai teman dari Penggugat, dan tahu perkawinanPengggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha ditempat ibadah Budha Tri Dharma Caow Eng Bio Tanjung Benoa padatanggal 20 September 1998, perkawinan tersebut sudah memiliki aktaperkawinan ; Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugattersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak Lakilaki yang bernama : ANAK 1PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Surabaya pada tanggal 26 Juli1998 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT
Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkanmenurut agama Budha di tempat ibadah Tri Dharma Caow Eng Bio TanjungBenoa Bali tanggal pada tanggal 20 September 1998, yang mana perkawinantersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil Kotamadya Denpasardengan akte perkawinan No. 89/K/1998, tertanggal 30 September 1998 putuskarena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;4.
25 — 5
Menunjuk Pemohon/Kuasanya (Muhammad bin Basyah) selaku kuasa ahli waris untuk pengurusan/ penarikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Nomor rekening : 7046131309 atas Nama Darmatasiah dan Tabungan pada PT.
Bank Aceh Cabang Jantho dengan nomor rekening :011.02.03.20507 9 atas nama Darmatasiah tersebut, Para ahli waris lainnyatelah setuju apabila Pemohon/kuasanya (Muhammad Bin Basyah) ditunjuksebagai kuasa ahli waris untuk pengurusan/penarikan kembali BiayaPerjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang BandaAceh dengan Nomor rekening 7046131309 atas Nama Darmatasiah danTabungan pada PT.
Menunjuk Pemohon/Kuasanya (Muhammad bin Basyah) selaku kuasaahliwaris untuk pengurusan/ penarikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) padaPT Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dengan Nomor rekening :7046131309 atas Nama Darmatasiah dan Tabungan pada PT.Bank Aceh Cabang Jantho dengan nomor rekening : 011.02.03.6103319atas nama Darmatasiah;.
KHOIRUDDIN
41 — 0
lahir di Pamekasan tanggal 2 Jun 1986 merupakan satu orang yang sama, yakni Pemohon dan identitas yang benar dipakai pada saat ini adalah KHOIRUDDIN, WNI pemegang KTP dengan NIK 3528062404770003 tercatat lahir di Pamekasan tanggal 24-04-1977;
- Menyatakan penetapan ini khusus digunakan sehubungan dengan keperluan Pemohon dalam rangka pengurusan paspor atas nama KHOIRUDDIN untuk menunaikan ibadah
82 — 22
Saksi ENDANG ISHAK Bin AUP Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 sekitar pukul08.00 Wib di Kp.Cisaar RT 01/08 Ds.Cipeuyeum Kec.HaurwangiKab.Cianjur telah terjadi pengrusakan terhadap bangunantempat ibadah milik Jamaah Ahmadiyah;e Bahwa yang telah dirusak oleh para pelaku tersebut adalahbenteng tembok tempat ibadah bagian belakang roboh, gentingdan atap tempat ibadah hancur, (satu) buah parabola rusak,kacakaca pecah dan (satu) buah televisi pecah;e Bahwa saksi tidak kenal dengan para pelaku
satu minggu sebelum terjadipengrusakkan tempat ibadah Ahmadiyah oleh massa, tempatibadah tersebut digunakan untuk sholat jum'at oleh jamaahAhmadiyah;Bahwa Pengurus tempat ibadah Ahmadiyah sebelumnya telahdiperingatkan oleh Danramil supaya jangan melakukan kegiatankeagamaan di tempat ibadah tersebut karena apabila masihmenggunakan tempat ibadah tersebut sangat berbahaya;112.
oleh massa, kondisi tempat ibadah ahmadiyah dikampung Cisaar rusak parah dan tidak dapat dipergunakan lagi untukkegiatan ibadah;Menimbang, bahwa para Terdakwa telah memberikan keterangan yangmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut;1Terdakwa YASA SAPUTRA Bin R.
agama mereka;e Bahwa sebelum terjadi pengrusakan, pengurus masjid ahmadiyahtelah diperingatkan untuk tidak menggunakan mesjid tersebut untukkegiatan ibadah agama mereka;e Bahwa seminggu sebelum kejadian pengrusakan, masjid tersebuttelah digunakan untuk kegiatan ibadah oleh jamaah Ahmadiyah;e Bahwa terdakwa merasa emosi terhadap jamaah Ahmadiyahyangmenggunakan kembali masjid tersebut untuk kegiatan ibadah agamamereka;e Bahwa setelah dirusak oleh massa masjid tersebut tidak dapatdipergunakan lagi
untuk kegiatan ibadah oleh jamaah Ahmadiyah,karena genteng masjid semuanya hancur, kacakaca jendela danpintu pecah;2.
SAYOKO
29 — 19
Nomor Porsi : 1100502153 beserta Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan Nomor SPPH : 113101682 adalah nama dari orang yang sama yaitu PEMOHON;
- Menyatakan nama yang akan digunakan seterusnya adalah SAYOKO;
- Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan/mengirimkan penetapan ini selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait untuk keberangkatan Pemohon melaksanakan Ibadah
6 — 0
Menetapkan anak yang bernama : ANAK I, umur 4 tahun, dibawah asuhan / Hadlonah Penggugat (PENGGUGAT .) dan kepada Tergugat (TERGUGAT ) diberi kesempatan untuk bertemu dan mengajak serta anaknya pada dan untuk waktu yang disepakati dengan tidak mengganggu waktu belajar, ibadah dan bermain anak tersebut;5.
tersebut sekarang dalam asuhanPenggugat, menurut Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam biaya anakditanggung Tergugat sebagai ayahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak hadlonahterhadap anaknya, tetapi Tergugat diberi kesempatan untuk bertemu danmengajak serta anaknya pada dan untuk waktu yang disepakati dengan tidakmengganggu waktu belajar, ibadah
Menetapkan anak yang bernama : ANAK I, umur 4 tahun, dibawah asuhan /Hadlonah Penggugat (PENGGUGAT .) dan kepada Tergugat (TERGUGAT )diberi kesempatan untuk bertemu dan mengajak serta anaknya pada dan untukwaktu yang disepakati dengan tidak mengganggu waktu belajar, ibadah danbermain anak tersebut;5.
33 — 3
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk sebagian yang lainnya;
- Menetapkan anak yang bernama Hendrik Ramdani, lahir di Majalengka, 10 Agustus 2013 berada di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi (Durita bin Tawi) dan kepada Tergugat Rekonpensi (Tati Roheti binti Daswa) diberi kesempatan untuk bertemu dan mengajak serta anaknya pada dan untuk waktu yang disepakati dengan tidak mengganggu waktu belajar, ibadah
ANDI PATTA RANE
27 — 15
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perubahan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran semula atas nama A.PATTA anak dari PETTA RANE menjadi atas nama ANDI PATTA anak dari PETTA RANE serta pada Surat Setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) nomor porsi 2300122853 semula atas nama LINTA anak dari PETTA RANI menjadi lahir ANDI PATTA anak dari PETTA
Bahwa pemohon ingin menunaikan ibadah haji:5. Bahwa Nama, dan nama ayah pemohon dalam dokumen Paspor berbedadengan yang tertulis di setoran biaya penyelenggara ibada haji (BPIH),suratketerangan Kelahiran kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, Pemohon.
buktibukti Surattersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikankepada Pemohon;Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua)orang Saksi yang masingmasing memberikan keterangan di bawah sumpahdan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.ZAINAL ABIDIN;Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukanPermohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dan namaayah Pemohob dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan SuratSetoran Badan Penyelenggara Ibadah
Balagnipa,Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;Bahwa pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga danKutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama A.PATTA anak dari PETTARANE, dan pada dokumen Surat Setoran Badan Penyelenggara IbadahHaji (BPIH) tertulis atas nama LINTA anak dari PETTA RANI sedangkanidentitas Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama ANDI PATTAanak dari PETTA RANE sesuai yg tertera pada dokumen PasporPemohon;Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus kelengkapan berkas untukmenunaikan ibadah
dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Snj Bahwa pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga danKutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama A.PATTA anak dari PETTARANE, dan pada dokumen Surat Setoran Badan Penyelenggara IbadahHaji (BPIH) tertulis atas nama LINTA anak dari PETTA RANI sedangkanidentitas Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama ANDI PATTAanak dari PETTA RANE sesuai yg tertera pada dokumen PasporPemohon; Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus kelengkapan berkas untukmenunaikan ibadah
Menyatakan sah perubahan identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga, KartuTanda Penduduk, dan Kutipan Akta Kelahiran semula atas nama A.PATTAanak dari PETTA RANE menjadi atas nama ANDI PATTA anak dari PETTARANE serta pada Surat Setoran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH)nomor porsi 2300122853 semula atas nama LINTA anak dari PETTA RANImenjadi lahir ANDI PATTA anak dari PETTA RANE;3.
MUHAMAD NUR
11 — 6
7107043112570001, nama Muhamad Ganna Nur sebagai calon jamaah pada Kantor Departemen Agama Kota Manado adalah orang yang sama dengan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7313103112600091 atas nama Muh Nur;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menerbitkan Akte Kelahiran berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7107043112570001 atas nama MUHAMAD NUR guna keperluan Pemohon dalam rangka kelengkapan pemberkasan ibadah
24 — 11
Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama, tanggal lahir dan nama orang tua (Ayah) Pemohon pada dokumen Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) No. porsi : 1300419557, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pamekasan, yang semula tertulis MATRIJA , tanggal lahir 27 Desember 1971 diperbaiki menjadi tertulis MAT RASID , tanggal lahir 18 Juli 1962 dan nama orang tua (Ayah) yang semula
18 — 12
Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana Gereja GPM Betlehm Desa Akedabo sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut akan dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Selatan ;- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bantuan sarana ibadah Gereja GPM Betlehm Desa Akedabo sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) agar dilampirkan dalam berkas ;6.
42 — 15
Menetapkan Pemohon / Ahli waris tersebut dapat mengurus penarikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atas nama almarhum Said Alwi bin Said Mustafa,pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh; 5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,-( sedratus empat puluh satu ribu rupiah );
YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN, SH
Terdakwa:
MARTA DINATA Bin AHMAD ABARONI
84 — 13
MENGADILI
- Menyatakan Terdakwa MARTA DINATA BIN AHMAD ABARONI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK BERTINDAK SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMROH sebagaimana dalam dakwaan ke 2 (dua) Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
- 2 (dua) lembar daftar penyelenggara perjalan ibadah umroh (PPIU) propinsi sumatera selatan.
Dikembalikan Kepada Terdakwa
- 2 (dua) buah buku tabungan tasbih umroh IB Bank Sumsel Babel Syariah kantor cabang baturaja a.n Rizki Citra Monarita nomor rekening: 802-07-00032.
uang keberangkatan para jemaat untuk ibadah Umroh telahmasuk ke rekening PT.
Doa AlAmin Makah Madinah saat hendakmemberangkatkan saksi untuk ibadah umroh.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;4.
Doa AlAmin Makah Madinah saat hendak memberangkatkansaksi untuk ibadah umroh. Bahwa benarsaksi tidak mengetahui bahwa PT. Doa AlAmin Makah Madinahtidak memiliki akta pendirian perusahaan dan tidak memiliki izindari menteri sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh.. Bahwa benarsaksi bersamasama dengan terdakwa tidak memberitahukankepada para Jemaah umroh tentang perubahan PT. Doa ArafahMadinah menjadi PT.
Bahwa benartravel Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh yang terdaftar diKemenag OKU hanya PT. Doa Arafah Madinah sedangkan PT. DoaAlAmin Makah Madinah tidak terdaftar di Kemenag OKU. Bahwa benar PT.Doa AlAmin Makah Madinah tidak memiliki akta pendirianperusahaan dan tidak memiliki izin dari menteri sebagaipenyelenggara perjalanan ibadah umroh.
Dengan sengaja dan tanpa hak bertindak sebagai penyelenggaraperjalanan Ibadah Umrah dengan mengumpulkan dan/ataumemberangkatkan Jemaah Umrah yang ditetapkan oleh Menteri;3.
72 — 11
Hasnawati menyelenggarakan ibadah haji khusus tidakmempunyai ijin dari Menteri Agama Republik Indonesia.
HASNAWATI) tergolong penyelenggaraan ibadah haji khusus yang tidakmemiliki ijin dari Pemerintah dalam hal ini illegal .
ibadah haji,sudah ada 27 orang yang melunasi biaya ibadah haji, sisanya belum lunas.Bahwa benar selain saksi H.
Mukhtar, oleh karena pemberangkatan ibadah haji melalui Filipinadiberangkatkan melalui bantuannya Hj.
HASNAWATI)tergolong penyelenggaraan ibadah haji khusus yang tidak memiliki ijin dariPemerintah dalam hal ini illegal, dan perouatan terdakwa menurut ahli apabilamengacu UU RI No. 13 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan ibadah haji, dapatdikenakan pasal 64 ayat (1) subsd pasal 63 ayat (1) UU RI No 13 Tahun 2008tentang penyelenggaraan ibadah haji.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menerima pendaftaran untuk loadahHaji dan juga menerima pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji sesuaidengan pertimbangan
- Tentang : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji
dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaiankegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yangmeliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, danperlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakanoleh Pemerintah.Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalahPenyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan olehpenyelenggara ibadah haji khusus~ denganpengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifatkhusus.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnyadisingkat
RTseePRESIDENREPUBLIK INDONESIABeBiaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, yangselanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlahdana yang harus dibayar oleh warga negara yangakan menunaikan ibadah haji khusus.Kas Haji adalah rekening Badan Pengelola KeuanganHaji pada bank umum syariah dan/atau unit usahasyariah yang digunakan untuk menampung DanaHaji.Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yangberagama Islam dan telah mendaftarkan diri untukmenunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratanyang ditetapkan.Badan
HajiPasal 16Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Hajisebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf cdiperoleh dari hasil efisiensi biaya operasionalPenyelenggaraan Ibadah Haji.Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Hajisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkanpada Kas Haji.(3) Penempatan..(3)etARO Ke, PRESIDENREPUBLIK INDONESIA12Penempatan dana efisiensi Penyelenggaraan IbadahHaji ke Kas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelahlaporan hasil audit oleh
dalam Pasal 19 huruf abersumber dari:a. saldo BPIH dan/atau BPIH Khusus dari JemaahHaji yang menunaikan ibadah haji pada tahunberjalan; danb. perolehan nilai manfaat tahun berjalan.Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji yangbersumber dari nilai manfaat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan prinsiprasional, efektif, dan efisien serta untuk sebesarbesarnya kepentingan Jemaah Haji.Dalam menyusun perhitungan besaran pengeluaranpenyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksudpada
(S) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA15Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Hajisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kassatuan kerja penyelenggara ibadah haji secaraberkala.BPKH wajib memindahkan dana dari Kas Haji ke kassatuan kerja penyelenggara ibadah haji palinglambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanyasurat permintaan pemindahan dana dari satuankerja penyelenggara ibadah haji.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapemindahan dana dari Kas Haji
JOHAN ABDULGANI
39 — 0
Salmah pada saat menunaikan Ibadah Haji karena sakit dan dikebumikan di Arafah, Jedah Arab Saudi sesuai dengan Keterangan kematian dari Konsulat Jendral Republik Indonesia di Jedah dengan No.190/Kons/IV/1998 tertanggal 10 April 1998;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta.
52 — 22
Jia, Diana,Farida dan Ana Dian Ayu;Bahwa sekitar bulan April tahun 2013 terdakwa mendatangi rumahsaksi, selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi besertakeluarganya untuk berangkat melaksanakan ibadah umroh, dimanasaat itu seingat saksi terdakwa berkata "ada promo ibadah umroh danpromo tersebut termasuk murah, tetapi harus lunas pada bulan Mei2013", selanjutnya setelah terdakwa mengatakan hal tersebut makasaksi bertanya kepada terdakwa "dibayar berapa kali?"
Jumariah sekitar bulan April 2013 dan terdakwamengatakan sebagai penyelenggara ibadah umroh yang mempunyaitravel yang bernama Golden Tours, selanjutnya menawarkan kepadasaksi dan Tarmo M.Pd Bin Wa'id serta Hj.
Arifin;e Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa juga merupakan jamaah;e Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan Tarmo Bin Wa'idmenyerahkan uang kepada terdakwa tetapi saksi pernah diperlihatkanoleh terdakwa berupa daftar calon jamaah umroh yang telahmembayar biaya perjalanan ibadah umroh untuk perjalanan bulan Mei2014 dan dalam daftar namanama calon ibadah umroh tersebut saksimelihat tertera nama Tarmo Bin Wa'id dan keluarganya;Bahwa sepengetahuan saksi setiap calon jamaah ibadah umroh saatitu harus
Arifin dengan calon jamaah umroh yang tidak jadiberangkat melaksanakan perjalanan ibadah umroh pada bulan Mei2014;Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwamenyampaikan kepada Tarmo Bin Wa'id bahwa yang akanmemberangkatkan Tarmo Bin Wa'id beserta keluarganya untukmelaksanakan perjalanan ibadah umroh adalah H. Arifin;Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa hanya memfasilitasi sajaterkait hal tersebut;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan danmembenarkan;.
Jumariahmenyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwamenjanjikan akan memberangkatkan saksi besertakeluarganya untuk melaksanakan ibadah umroh pada bulanMei tahun 2014 dan setelah bulan Mei tahun 2014 terdakwatidak juga memberangkatkan saksi dan keluarganyamelaksanakan ibadah umroh sebagaimana yang terdakwajanjikan;Bahwa benar setelah saksi menanyakan kepada terdakwamengapa tidak =memberangkatkan saksi besertakeluarganya tersebut untuk melaksanakan ibadah umrohdan saat itu diberi alasan atau jawaban
149 — 68
,untuk menegakkan disiplin dalampenyelenggaraan ibadah haji khusus, dipandang perluuntuk menjatuhkan sanksi administrasi berupapencabutan = izin PT.
Perubahan Atas Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia No. 371 Tahun 2002tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;b.
Disisi lain, Ijin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus(PIHK) Nomor : D/458 Tahun 2006 tangga!l 10 Oktober 2006milik PT.
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dapatdilaksanakan oleh Pemerintah dan/atauPenyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yangditetapkan oleh Direktur Jenderal ;(2) aap(3) Lee(5) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang tidak2011.melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi olehDirektur Jenderal sesual tingkat kesalahan,berupa:a. Peringatan tertulis;b. Pembekuan izin operasional;c.
Majelis Hakim ketahui bahwa sebelum Penggugatditetapkan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus(selanjutnya disingkat PIHK"), Pengugat telahterlebih dahulu beroperasi sebagai PenyelenggaraPerjalanan Ibadah Umrah (selanjutnya disingkat30"PPIU") dan juga sebagai Biro Perjalanan Wisata,karena syarat untuk dapat diangkat sebagai PIHKharuslah sebuah perusahaan yang bergerak di bidangPenyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.
62 — 18
Kesalahan yang pertama sewaktu Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yangtelah memutuskan menetapkan tempat melaksanakan ibadah puasa pada hari Sabtutanggal 1 bulan Agustus Tahun 2009 M/1430 H atau hari Sabtu sudah termasuktanggal 2 bulan Ramadhan Tahun 2009 M/1430 H:;7.
puasa dan tidak tau apaapa tentang pelaksanaan Hari RayaIdhul Fitri itulah sebabnya keputusan penetapan tempat melaksanakan ibadah puasa18.dan keputusan penetapan tempat melaksanakan Hari Raya Idhul Fitri adalahkeputusan penetapan yang ada unsur keraguraguan dan ketidak pastian keputusanpenetapan yang terlalu simpel dan abstrak mengadaada, mengarangngarang; Keputusan penetapan yang sangat mengandung kehilafan atau kekeliruan yangnyata sehingga menyebabkan pelaksanaan ibadah puasa dan pelaksanaan
Yang didapat hanya lelah, lapar danKarena pelaksanaan ibadah puasa sudah lewat waktu yang tepat tanggal 1 (satu)bulan Ramadhan baru dilaksanakan ibadah puasa. Begitu juga pelaksanaan HariRaya Idhul Fitri sudah lewat waktu yang tepat tanggal (satu) bulan Syawal barudilaksanakan Hari Raya Idhul Fitri. Inilah salah satu dasar yang menjadi sumberkesalahan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, resikonya sangat beratkepada Allah Yang Maha Kuasa.
Bahwa oleh karena itu Bapak Menteri Agama Republik Indonesia harus bertanggungjawab sepenuhnya kepada rakyat muslim yang sebagiannya atas kesalahannya yangtelah memutuskan menetapkan tempat melaksanakan ibadah puasa dan yang telahmemutuskan menetapkan tempat melaksanakan Hari Raya Idhul Fitri tahun 2012M/1433 H yangHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor :164/G/2012/PTUNJKT1020.
Penggugat tidak menggugat kesalahan pelaksanaan ibadah puasa dan tidakmenggugat kesalahan pelaksanaan Hari Raya Idhul Fitri yang tahun 2009 M/1430H sampai dengan tahun 2011 M/1431 H. Penggugat bermaksud atau bertujuanhanya sekedar untuk mnegingatkan kesalahan Bapak Menteri Agama RepublikIndonesia tahun yang sudah lalu.
9 — 0
Menetapkan anak yang bernama Anak I , perempuan, umur 7 tahun, dibawah asuhan / Hadlonah Penggugat (Penggugat ) dan kepada Tergugat (Tergugat ) diberi kesempatan untuk bertemu dan mengajak serta anaknya pada dan untuk waktu yang disepakati dengan tidak mengganggu waktu belajar, ibadah dan bermain anak tersebut;5.
tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat,menurut Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam biaya anak ditanggung Tergugatsebagai ayahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah terhadapanaknya, tetapi Tergugat diberi kesempatan untuk bertemu dan mengajak serta anaknyapada dan untuk waktu yang disepakati dengan tidak mengganggu waktu belajar, ibadah
Menetapkan anak yang bernama Anak I , perempuan, umur 7 tahun, dibawah asuhan /Hadlonah Penggugat (Penggugat ) dan kepada Tergugat (Tergugat ) diberi kesempatanuntuk bertemu dan mengajak serta anaknya pada dan untuk waktu yang disepakatidengan tidak mengganggu waktu belajar, ibadah dan bermain anak tersebut;5.