2012,berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/01/I/2013/Reskrim ResortKarangasem tertanggal 07 Januari 2013;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :a Penyidik Resort Karangasem, tertanggal O08 Januari 2013, berdasarkanSP.Penahanan Nomor : SP.Han/01/I/2013 Reskrim Resort Karangasem, sejaktanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 213;b Surat Perintah Pembantaran Penahanan nomor : SP.Han/01.h/I/2013/ReskrimResor Karangasem, tetanggal 11 Janauari 2013 ;c Surat Perintah Pencabuatan

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1813 KUHPerdata.Pasal 1813 KUHPerdata, berbunyi :Pemberian kuasa berakhir : dengan ditariknya kembali Kuasannya sikuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa,dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberikuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yangmemberikan atau yang menerima kuasa.Bahwa, sejak dikirimkannya surat pada tanggal 8 November 2010Tentang Pencabuatan Kuasa Menjual sebagaimana penjelasan angka6

dan 7 diatas, Tergugat 1 tetap tidak mengindahkan pemberitahuanyang telah disampaikan oleh Almarhum Antonius Sumarwanto atauPenggugat, namun Tergugat 1 tetap melanjutkan proses pemecahanSHM No.10141 atas nama Antonius Sumarwanto, SH, maka perbuatanyang dilakukan oleh Tergugat 1 sangatlan berdasar telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum ;Bahwa, sejak dikirimkannya surat pada tanggal 8 November 2010Tentang Pencabuatan Kuasa Menjual terhadap Tergugat 1, Tergugat 2dan Tergugat 3, namun tidak ada tanggapan

dari Para Tergugat, makapada tanggal 20 Januari 2011 Almarhum Antonius Sumarwanto, SH telah mengirimkan surat lanjutan kepada Tergugat 3, dimana suratdimaksud berisi tentang penegasan pemblokiran (in casu vide bukti 14terlampir) ;Bahwa, terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat2 yang bermufakat buruk dengan Tergugat 1, dengan tidakmengindahkan surat pemberitahuan pencabuatan kuasa menjualsebagaimana yang tertuang dalam akta No. 2 tentang kuasa jual yangdibuat pada tanggal 19 Juni

Bahwa karena alasan sebagaimana dikemukankan diatas maka tidakmungkin ada bukti pengusulan dari Andi Pakeng demikian pula tidak adasurat Keputusan Presiden/Pemenrintah tentang Pencabuatan atas tanahmilik Andi Pakeng, karena Pemerintah Propensi Sulawesi Selatan memangtidakpernahmerasa bahwa tanah tersebut berasal dari Andi Pakengsehingga tidak mungkinlah ia meminta persetujuan, uSulan, atau apapun dariAndi pakeng;Bahwa berdasarkan hal diatas yang dihubungkan dengan bukti yangdiajukan dipersidangan

Hal. 17 angka 4) akan tetapi Majelis hakim aquo dalam pendapat hukumnya menyatakan tidak mungkin ada buktipengusulan dari Andi Pakeng demikian pula tidak ada surat KeputusanPresiden/Pemenrintah tentang Pencabuatan atas tanah milik Andi Pakengdan pada pendapat selanjutnya menyatakan jika terdapat peranjianotentik antara Andi pakeng dengan Propensi sulawesi selatan, namunfakta dokumen peranjian tersebut tidak tampak dalam persidangansementara orang yang seharusnya pemegang salina dikumen penanjiantersebut

Sorpada waktuwaktu tertentu guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak,maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabuatan hak hadhanah atasanak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Apabila Penggugat tidakmemberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu atau membawa anakpada waktuwaktu tertentu guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak,maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabuatan hak hadhanah atasanak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Malindo Persada Khatulistwa NomorHalaman 42 dari 55 Halaman Putusan No. 8/Pdt.SusPHI/2018/PN Ptk037/SK/DIR.IX/2016 tentang Merumahkan sebagian Karyawan PerwakilanPontianak Kalbar tanggal 1 September 2016, yang diberi tanda bukti P 45;46.Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputuan Direksi Nomor060/SK/DIR.I/2017 tentang Pencabuatan Keputusan Direksi tentangMerumahkan Karyawan Perwakilan Pontianak dan memperkerjakankembali karyawan Perwakilan Pontianak, tanggal 9 Januari 2017, yangdiberi tanda bukti

P 46;47.Foto kopi dari foto copy Surat Keputusan Direksi PT EterindoWahanatama Nomor 061/SK.DIR.I/2017 tentang Pencabuatan KeputusanDireksi tentang merumahkan Karyawan Kebun PT.

Pdt.G/2021/PA.Ngbbahwa telah terjadi kKesepakatan atau kesepakatan di luar persidangan tentangharta bersama tersebut diluar persidangan antara Penggugat dan Tergugat yangtertuang dalam suatu surat perjanjian;Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya denganalasan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perdamaian diluarpersidangan;Bahwa Tergugat yang juga hadir di persidangan telah membenarkanpernyataan Penggugat tentang adanya kesepakatan damai di luar persidangan,dan tentang pencabuatan

ApabilaPenggugat Rekonvensi tidak memberikan kesempatan kepada TergugatRekonvensi untuk bertemu atau membawa anak pada waktuwaktu tertentuguna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, maka Tergugat Rekonvensidapat mengajukan gugatan pencabuatan hak hadhanah atas anak tersebut.Dan bila Tergugat Rekonvensi ingin membawa anak untuk jalan, TergugatHim. 24 dari 30 Hlm. Putusan Nomor 423/Pdt.G/2019/PA.

Fotokopi tanpa Asli Surat yang ditujukan kepada Direktur PT.PURE TOUCHINDONESIA tanggal 12 Maret 2019 , diberi tanda bukti P910.Asli dan fotokopi Permohonan pencabuatan Banding sebagaimana yang telahdinyatakan dengan Akta Permohonan Banding Nomor.344/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr atas nama Pembanding SAMAT NGADIMANtanggal 12 Agustus 2019 , , diberi tanda bukti P10;11.Asli Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PURE TOUCHINDONESIA No. 009/PTI/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 , diberi tanda buktiP11

Pemeriksaan (BAP) tersebut tidak didasari denganalasan yang dapat diterima (bandingkan dengan putusan MA.RI No.299K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan putusan MA.RI No.414 /K/Pid/1984tanggal 11 Desember 1984) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHalaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 114Pid.B/2017/PN TmgHakim berpendapat keterangan saksi MAKSUM KHOLIL yang dipergunakanadalah sebagaiamana keterangan saksi dalam BAP Penyidik tanggal 10 April2017;Ad. 2 Pertimbangan Pencabuatan

Bahwa dalam kaitanya dengan Penanda Tanganan SuratPerjanjian Perdamaian tanggal 09 Maret 2007, makatelah ternyata terbukti Pihak Tergugat/Pihak Pertama,TIDAK DAP AT MEMBUKTIAN ADANYA PENCABUATAN LAPORANPOLISI di POLDA JAWA BARAT SEBAGAIMANA YANG TELAHDIJANJIKAN tersebut, hal ini terjadi karena memangLaporan Polisi tersebut tidak dapat dicabut secarahukum, sehingga perjanjian tersebut digolongkan dalamkatagori suatu. perjanjian yang mengandurtg unsurDwang, Dwaling dan Bedroog, sehinga konsekwensi

No. 30/Pdt.G/2020/PA.Mtr.Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan sita jaminan oleh Penggugatkonvensi dalam petitum huruf (e) yang telah ditangguhkan oleh Majelis Hakimbersamaan dengan penetapan hari sidang, permohonan tersebut telah dicabutkembali oleh Penggugat konvensi /kuasa hukumnya dalam persidangan denganalas an tidak ada tandatanda pengalihan/pemindahtangan atas obyek sengketaoleh Tergugat konvensi kepada pihak lain, pencabuatan mana telah disetujui olehTergugat konvensi dalam persdiangan,

Bahwa, sejak dikirimkannya surat pada tanggal 8 November2010 Tentang Pencabuatan Kuasa Menjual sebagaimanapenjelasan angka 6 dan 7 diatas, Tergugat 1 tetap tidakmengindahkan pemberitahuan yang telah disampaikan olehAlmarhum Antonius Sumarwanto atau Penggugat, namunTergugat 1 tetap melanjutkan proses pemecahan SHMNo.10141 atas nama Antonius Sumarwanto, SH, makaperbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 sangatlah berdasartelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;9.

Bahwa, sejak dikirimkannya surat pada tanggal 8 November2010 Tentang Pencabuatan Kuasa Menjual terhadap Tergugat 1,Tergugat 2 dan Tergugat 3, namun tidak ada tanggapan dariPara Tergugat, maka pada tanggal 20 Januari 2011 Almarhum Antonius Sumarwanto, SH telah mengirimkan surat lanjutankepada Tergugat 3, dimana surat dimaksud berisi tentangpenegasan pemblokiran (in casu vide bukti 14 terlampir) ;10.

Bahwa, terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan olehTergugat 2 yang bermufakat buruk dengan Tergugat 1, dengantidak mengindahkan surat pemberitahuan pencabuatan kuasamenjual sebagaimana yang tertuang dalam akta No. 2 tentangkuasa jual yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2009, makatindakan Tergugat 2 telah menyimpang dari ketentuan AsasProporsionalitas dan Asas Profesionalitas dalam menyandangjabatan Notaris.

Foto copy Surat Pernyataan Pencabuatan PernyataanNo.01/PLSB/SD/KPG/07 dan Penyerahan Hak No.1026/PEM.PH/KEL.OEB/IV/2008 Tertanggal 24 Januari 201, diberi tandaT.L7 ;8. Foto copy Surat Pernyataan Tertanggal 5 April 2015, diberitanda T.L8 ;Foto copy suratsurat bukti tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dansesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Il dan Tergugat Ill, juga mengajukanalat bukti dipersidangan berupa :1.

Bahwa pencabuatan perkara oleh Penggugat didasari oleh Surat DPP PKBNo. 7175/DPP03/V/A.1/III/2011 tertanggal 5 Maret 2011 perihalPencabuatan Persertujuan PAW anggota DPRD Kabupaten MalukuTengah.7. Bahwa sebelumnya TERGUGAT dan TERGUGAT II telah berupaya untukmelakukan PAW terhadap Penggugat menyalahi aturan sehingga DPP PKBmengeluarkan surat nomor 5630/DPP03/V/A.1/VIII/2010 tertanggal 31Agustus 2010 perihal Persetujuan PAW saudara Drs. M.

SULKARNAEN;Bahwa saksi menerangkan setelah membuat pencabuatan Surat Pernyataan tersebut tidakada tanggapan dari Sdr.

SULKARNAEN;e Bahwa saksi menerangkan setelah membuat pencabuatan Surat Pernyataan tersebut tidakada tanggapan dari Sdr.

Akhirnya dengan kesepakatan kedua belahpihak Pemohon membuat surat Perdamaian dan Perjanjian Rujuk danTermohon disuruh Pemhon mencabut perbal dan seluruh surat pernyataanitu ditandatangani kedua belah pihak di atas Materai dan diketahui penyidikselaku saksi PPA ploresta.Hakim yang mulia, begitu Surat Perdamaian dan Pencabuatan Keluar tahutahu Pemohon tidak mau rujuk lagi dengan alasan anakanaknya tidak bolehbersatu lagi, jadi Termohon tertipu oleh Pemohon, itu hanya akalakalanmau rujuk, purapura

yang pasti.Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Provisi yang dimohonkan Penggugat telahmenyangkut pokok perkara, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak.DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa dalam jawabannya kuasa Tergugat mengajukan eksepsi, dimana eksepsikuasa Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :1 bahwa dalam mencermati gugatan Penggugat tertanggal 28 Juli 2008, ternyata gugatantersebut tidak konstan dan tidak mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, apakah gugatantersebut merupakan pencabuatan

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 2018 atas nama Lalu Darwan,diberi tanda T.I.T.Il. 9;11.Fotokopi Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah tahun 1964Pembangunan Daerah atas nama Lalu Ramli,diberi tanda T.1.T.11.10;12.Fotokopi Surat Pemberitahuan Penegasan Pencabuatan Sporandik atasnama Lalu Sidik 27/JMG/I/2020 tanggal 25 Juni 2020,diberi tanda T.I.T.II.11;13.Fotocopy Surat Petoran Pajak Daerah (SPPD) tahun 2019 atas nama LaluDarwan, diberi tanda T.I.T.Il.

Nomor: 1/PEN PID SUS/2022/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Membaca laporan pencabuatan perkara banding Pidana Nomor 90/Pid.Sus/2021 /PN Adi, atas nama

Terdakwa:

Nama lengkap : ROSAL AHAD Als ROSAL..

Tempat lahir : Makaleleo.