Ditemukan 45339 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perpantangan pertembangan pertanbangan pertunangan perendangan
Penelusuran terkait : Korupsi (pertentangan) Pmh Pertentangan putusan Korupsi (novum Pertentangan dalam putusan Pertentangan dalam putusan) Pertentangan putusan antara putusan Terdapat pertentangan antara putusan dalam perkara Adanya pertentangan putusan yang satu dengan yang lainnya
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 30-12-2013 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 01-07-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 114/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 19 Mei 2014 — 1. Drs. KAHARUDDIN MANGULUANG 2. JAMALUDDIN, S. TP 3. HASJUDDIN, S.H. sebagai PARA PENGGUGAT; MELAWAN : 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN sebagai TERGUGAT; 2. - MANSYUR HENDRIK, SS., M.Si - HASBAR, S. Kom. - BAKHTIAR TOMBONG, S.Sos., M,Si - SABUDDIN, S.Pdi. - RUSTAM BEDMANT sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
99 — 25
  • Bahwa keputusan Tergugat selain bertentangan dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan sebagaimana di jabarkan pada poin 5 huruf a,b,c,d,e,f jugasekaligus bertentangan dengan asasasas Umum pemerintahan yang baiksebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme, adapun pertentangan dimaksud akan dijelaskan sebagai berikut : a.
    Putusan No: 114 /G/2013/PTUN.Mks.Tim seleksi Anggota KPU 20132018 dimaksud adalah suatu bentukketidakcermatan, tidak teliti utamanya dalam menjabarkan ketentunan Pasal 21ayat 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 TentangPenyelenggaraan Pemilihan Umum, sehingga berakibat terjadinya pembentukankeputusan yang sifatnya prematur dari Tergugat selaku penyelenggara Negaratindakan ini juga berakibat terjadinya pertentangan norma dan disharmonisasiperaturan perundangundangan yang satu dengan
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Perceraian
Register : 17-02-2012 — Putus : 09-04-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 954/Pdt.G/2012/PA.Bwi
Tanggal 9 April 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
7 — 0
  • Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dan timbulnyarasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkan mereka tidakada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah " ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum,oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 12-03-2021 — Putus : 09-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PA BAUBAU Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb
Tanggal 9 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 31
  • antar posita,ketidaksesuaian atau pertentangan antara posita dan petitumserta ketidaksesuaian atau pertentangan antar petitumdalam gugatan Penggugat yang menyebabkan kabur/tidakjelasnya gugatan Penggugat secara keseluruhan,sebagaimana akan diterangkan dalam uraian selanjutnyaJawaban ini;Halaman 33 dari 96 halaman, Putusan Nomor 162/Pdt.G/2021/PA Bb15.16.Bahwa dalam posita 10 (halaman 2 sampai dengan halaman10 gugatan), Penggugat menerangkan secara tegas tentangharta bersama Penggugat dan Tergugat
    Bahwa dari uraian tersebut pada angka 1.5.15 sampaidengan angka 1.5.23 Jawaban ini, ternyata gugatanPenggugat sangat bermasalah secara formal, karena telahnyata memperlihatkan pertentangan/ketidaksesuaian antarposita, antara posita dan petitum serta antar petitum dalamgugatannya, dan gugatan demikian dapat dikualifikasisebagai gugatan yang kabur/tidak jelas ;1.6 Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum tersebut padaangka 1.5.1 sampai dengan angka 1.5.24 Jawaban ini, makaJawaban Tergugat dalam
    Sedangkan Penggugat tidakmengadakan perubahan surat gugatan ;1.2.6 Bahwa terkait ketidaksesuaian/pertentangan antar posita,ketidaksesuaian/ pertentangan antara posita dan petitum sertaketidaksesuaian/pertentangan antar petitum dalam gugatan Penggugat,Tergugat Konvensi akan mempermaklumkan kembali tentangketidaksesuaian/pertentangan tersebut dengan bahasa yang lebih lugassebagai tanggapan atas Replik Penggugat Konvensi tersebut pada angka 13dan 14, sebagaimana diterangkan dalam paragraf selanjutnya
    duplik ini ;1.2.7 Bahwa terjadi pertentangan/ketidaksesuaian antara posita 10 danposita 11 gugatan Penggugat, dengan penjelasan :Posita 10 menyatakan : jumlah sub objek sengketa terdiri atas : (i)objek harta bersama yang berada di Kota Baubau adalah point 10.1 sampaidengan point 10.13 (vide posita 10 angka 1 sampai dengan angka 13 gugatanPenggugat) ditambah point 10.18 (vide posita 10 angka 18 gugatanPenggugat) ; dan (ii) objek harta bersama yang berada di KabupatenWakatobi adalah point 10.14 sampai
    /ketidaksesuaian antar posita, antar petitum danantara posita dengan petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi tersebut diatas, juga terjadi pada posita dan petitum lainnya sebagaimana dalil tersebutpada angka 1.5.18 sampai dengan angka 1.5.23 Jawaban Tergugat Konvensi,dimana pertentangan tersebut telah diakui dan dibenarkan secara tegas olehPenggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada angka 15 Replik PenggugatKonvensi, dan pengakuan Penggugat Konvensi tersebut tersirat sebagaipernyataan kehendak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-09-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1854 K/Pdt/2017
Tanggal 29 September 2017 — TIRE TECHNOLOGY EST VS PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk
309 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1854 K/Pdt/2017melakukan kekeliruan penerapan hukum dalam penerapan Pasal 118 HIRdengan langsung begitu saja menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara seksama isi dariAgency Agreement khususnya Pasal 9.2 menentukan bahwa setiapperselisinan, pertentangan atau gugatan yang timbul dari perjanjian inipertamatama harus segera diselesaikan secara musyawarah untukmufakat oleh kedua belah pihak.
    Dalam hal mufakat tidak tercapai, parapihak telah memilin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta,sebagai tempat kedudukan hukumnya yang tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9.2 Agency Agreementtersebut telan ternyata kedua belah pihak telah memilin Pengadilan NegeriJakarta Pusat di Jakarta sebagai tempat kedudukannya yang tetap terhadapsetiap perselisinan, pertentangan atau gugatan yang timbul dari perjanjian;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwagugatan yang diajukan
    Judex Facti Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang telan menabrakketentuan Pasal 118 HIR yang pada intinya menyatakan bahwa oleh karenakedua belah pihak (in casu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) telahmemilin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat kedudukannyayang tetap tehadap setiap perselisihan, pertentangan atau gugatan yangtimbul dari perjanjian, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusatlah yangberwenang dan mengadili perkara ini;3.
    Hal ini terobukti dari pertimbangan Judex Facti halaman 32 yangmenyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9.2 Agency Agreement tersebuttelah ternyata kedua belah pihak telah memilin Pengadilan NegeriJakarta Pusat di Jakarta sebagai tempat kedudukannya yang tetapterhadap setiap perselisihan, pertentangan atau gugatan yang timbuldari perjanjian;Halaman 19 dari 23 hal.Put.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 29-07-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 506/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 23 September 2020 — Pembanding/Penggugat : Hendarto Sastrosutedjo Untarjo
Terbanding/Tergugat : PT. Aswata
170 — 92
  • Dengan demikian sangat tidak tepat dan menyesatkan apabilapokok gugatan PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;Bahwa apabila dicermati poinpoin dalam surat gugatan PENGGUGAT,jelas dan gamblang terlihat pertentangan antara posita dengan petitum yangmana dalam angka 3 petitum meminta agar TERGUGAT dihukum untukmembayar sesuai Polis Nomor 027.4050.201.2017.000502.00 (Bukti T2),dengan demikian jelas dan nyata bahwa gugatan yang diajukanPENGGUGAT adalah gugatan yang kabur atau Obscuur libel dan sudahsepatutnya
    gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa juga apabila dicermati petitum surat gugatan PENGGUGAT, jelasdan nyata terlihat pertentangan antara poin 2 petitum yang meminta MajelisHakim menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum,akan tetapi pada poin 3 petitum PENGGUGAT meminta Majelis Hakimmemerintahkan TERGUGAT untuk membayar sesuai Polis Nomor027.4050.201.2017.000502.00 (Bukti T2), dengan demikian jelas dan nyatabahwa gugatan yang diajukan
    Pertentangan antara posita dengan petitum yang mana dalam angka 3petitum meminta agar TERBANDING SEBELUMNYA TERGUGATdihukum untuk membayar sesuai Polis Standar Asuransi KebakaranIndonesia Nomor 027.4050.201.2017.000502.00 sementara dalamposita menggunakan dalildalil perobuatan melawan hukum;C.
    Pertentangan antara petitum angka 2 dan petitum angka 3, dimanapada petitum angka 2 berisi,"Menyatakan TERBANDINGSEBELUMNYA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum yang tidak menyerahkan polis asuransi secara langsungbahkan PEMBANDING SEBELUMNYA PENGGUGAT kenyataannyamenerima pada bulan Mei 2017, akan tetapi TERBANDINGSEBELUMNYA TERGUGAT menyatakan sebagai bulan Maret 2017,selain itu telah menyatakan claimable sementara petitum angka 3berisi,,Memerintahkan TERBANDING SEBELUMNYA TERGUGATuntuk
Pengadilan PA Kepahiang Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 12-01-2021 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PA Kepahiang Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Kph
Tanggal 27 Januari 2021 — Perdata
323 — 236
  • pekerjaan wiraswasta,tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu,sebagai Tergugat;Yang menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia untuk mengakhirisengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat,dengan jalan perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kepahiang pada hariRabu tanggal 27 Januari 2021 dan untuk halhal tersebut telah mengadakanpersetujuan sebagai berikut :Pasal 1Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhansegala pertentangan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-09-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 28-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 601/PDT/2014/PT.DKI
Tanggal 17 Desember 2014 — PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK (BANK BNI) >< PT.PURI DHARMAWANGSA RAYA HOTEL (PT.PDRH)
131 — 161
  • No.601/PDT/2014/PT.DKIe Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi sangat keberatanterhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halam 87alinea 2 putusannya yang mengemukakan sebagai berikut :Menimbang, bahwa tentang pertentangan isi posita gugatan dan tidakkonsistensi prtitum gugatan bukan merupakan materi eksepsi tetapi telahmasuk dalam materi pokok perkara .B.
    Kredit Nomor 98/239tanggal 21 september 1998 (T3a) dibuat atas kehendak dari pihakTergugat sedangkan pihak Penggugat tidak punya kKemampuan unutkmenolak kehendak dari pihak tergugat sebgai Kreditor (the powerfull)karena penggugat berada dalam kedudukan sedang debitor yang telahmenunggak pembayaran utangnya.e Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat Konvensi sangat keberatanterhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halam 95alinea 1 dan 2 putusaannya yang pada intinya menyatakan bahwaterdapat pertentangan
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Perceraian
Register : 11-01-2012 — Putus : 22-05-2012 — Upload : 08-10-2012
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Bwi
Tanggal 22 Mei 2012 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
7 — 0
  • Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di rumahorangtua Penggugat selama 2 tahun dan dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 5 tahun (ikut Penggugat)Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan
Pengadilan PA SRAGEN Perdata Agama
Register : 04-01-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA SRAGEN Nomor 0043/Pdt.G/2019/PA.Sr
Tanggal 26 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 1
  • PUTUSANNomor 0043/Pdt.G/2019/PA Sr.Zz ENS 2 09> Vo egSolng VoVl au sis Ly popo als Igsligl olS Labs ell be clul 4S LeesJS) emg: Ul Ld Gaza ede oe arg jJ as Ml gitts alyl Siwy ans Lolod ano acy aio sl IS gic xlSesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru) akanmenimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak danperkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkandua orang yang saling membenci.
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Skw
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
sumi sartika
Tergugat:
1.erwin januardi, sp
2.ernawati
Turut Tergugat:
1.Hendarwin, SH., M.Kn.
2.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SINGKAWANG
77 — 13
  • bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal2 November 2020 pada pokonya menyatakan bahwa mediasi yangdilaksanakan oleh Para Pihak Tidak berhasil;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan secara tertulismengajukan surat tertanggal 9 November 2020 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara gugatan Nomor83/Pdt.G/2020/PN Skw yang telah didaftarkan di Kepaniteraraan PengadilanNegeri Singkawang tanggal 07 Oktober 2020 tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut tidak pertentangan
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama
Register : 05-06-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Lmg
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 1
  • ano aru ailid p51 Ip Logic 2219 IS eg: Ul Ue) curegailArtinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegakdengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itujJustru. akan menimbulkan bahaya yang serius terhadappendidikan anakanak dan perkembangan mereka, dan tidakada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang salingmembenci.
Pengadilan PA Pulau Punjung Perdata Agama
Register : 08-11-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PA Pulau Punjung Nomor 259/Pdt.G/2021/PA.Plj
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 31
  • Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dankebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan;Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depanpersidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai denganTergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dandi persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudahmencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankanrumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 26 Juni 2013 — HERI HIDAYAT GINTING Als KAKEK;
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti Peninjauan Kembali surat pernyataan GatotSuprayogi merupakan bukti yang sudah ada dalam berkas persidangan dimana pembuat12pernyataan tidak bisa dihadirkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada waktupersidangan;Bahwa tidak ada pertentangan dalam putusan tersebut, baik pertentangan dalampertimbangan hukum dan pertentangan antara pertimbangan hukum dan amar putusanperkara a quo;Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam perkara aquo yang diputus oleh judex facti;Menimbang, bahwa
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama
Register : 08-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1676/Pdt.G/2018/PA.Lmg
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 6
  • ano ary ailid p51 Kp Logio 2219 IS emg: all Jed cure ilgL ailArtinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegakdengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain ituJustru. akan menimbulkan bahaya yang serius terhadappendidikan anakanak dan perkembangan mereka, dan tidakada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang salingmembenci.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 25-07-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SUMEDANG Nomor 138/Pdt.G.S/2019/PN Smd
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
SUNARTA bin ODE
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
25 — 6
  • Pasal 3 ayat (3) KeputusanMenteri Keuangan RI, maka Hakim menilai terdapat pertentangan denganbantahan Tergugat ;Menimbang, bahwa selain itu pula Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada mengajukan suatu bukti apapun yang membuktikanbahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Uang TunaiPengganti Rumah Tinggal Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200, (Seratusdua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa dari adanya pertentangan tersebut
    Hakim dapatmembuat suatu persangkaan bahwa : adanya kekeliruan pendataan yangdilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak termasukdalam daftar penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dan/ataukekeliruan sebagaimana disebutkan di atas, maka mengenai bantahan Tergugatlayak untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangansebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatanPenggugat
Pengadilan PA CIREBON Perdata Agama
Register : 12-10-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 29-10-2019
Putusan PA CIREBON Nomor 0726/Pdt.G/2015/PA.CN
Tanggal 14 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 13
  • Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata kurangdari keharmonisan dan tidak membahagiakan yang disebabkan ; Bahwa meskipun sejak awal pernikahan sudah sering munculpermasalahan yang sangat kompleks mengenai pernikahan, tempattinggal, perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon yangmengakibatkan pertentangan dan pertengkaran akan tetapi untukmembina dan membangun rumah tangga yang baik maka PemohonHalaman 2 dari 14 halamanPutusan Nomor: 726/Pdt.G/2015/PA.CNberusaha untuk sabar dan tetap
    menghidupi danmemenuhi kebutuhan hidup selama ini bahkan dalam situasi setelahPemohon dan Termohon berpisahpun selalu berusaha memenuhikewajibannya memenuhi selurun kebutuhan keluarga dengan carayang baik, akan tetapi semua sikap dan perbuatan Pemohon ternyatatidak dapat dihargai oleh Termohon bahkan yang terjadi adalahperselisihnan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengansebab dan masalah sebagaimana tersebut diatas;Halaman 3 dari 14 halamanPutusan Nomor: 726/Pdt.G/2015/PA.CN Bahwa pertentangan
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama Perceraian
Register : 03-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PA BANGIL Nomor 14/Pdt.G/2017/PA.Bgl.
Tanggal 8 Maret 2017 — PEMOHON X TERMOHON
9 — 2
  • ., dan ANAK Ill, umur 11 tahun;Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun danharmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena seringberselisin dan bertengkar.Bahwa bentuk perselisihan dan pertentangan Pemohon danTermohon berupa cekcok mulut.Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karenaTermohon suka cemburu buta pada Pemohon bahkan Termohonmenuduh Pemohon telah menikah lagi, padahal Pemohon sama sekalitidak berhubungan dengan wanita lain manapun juga.
    ANAK Il, umur 19tahun., dan ANAK Ill, umur 11 tahun;Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun danharmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena seringberselisin dan bertengkar.Bahwabentuk perselisihan dan pertentangan Pemohon danTermohon berupa cekcok mulut.Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karenaTermohon suka cemburu buta pada Pemohon bahkan Termohonmenuduh Pemohon telah menikah lagi;Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkarantersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 PK/Pdt/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — PT ALSINTAN MAKMUR JAYA VS BANK NAGARI (BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT) CQ BANK NAGARI (BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT) CABANG PAINAN)
89 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memori peninjauan kembali tersebutTermohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 31 Oktober 2018, yang pada pokoknya menolakpermohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan KembaliKedua;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat: Bahwa permohonan peninjauan kembali kedua tidak dapat diterima karenasesuai Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009peninjauan kembali kedua dapat diajukan bilamana ada pertentangan
    karena Tergugat dan Il telah melakukanperbuatan yang secara perdata telah merugikan Penggugat/TermohonPeninjauan Kembali yang tidak termasuk paket pembelian yang dibiayai olehTergugat , namun telah disita oleh Tergugat Il, sehingga Tergugat dan Iltelah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untukmembayar ganti rugi kepada Penggugat selaku pemilik 14 (empat belas) unitAlsintan, baik secara sendirisendiri ataupun secara tanggung renteng; Bahwa oleh karena itu tidak terbukti adanya pertentangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-04-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/PDT/2018
Tanggal 12 April 2018 — TUSIDI, VS 1. KEMIRAN, DKK
50 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo,sedangkan Tergugat II beralamat tempat tinggal di Macanan, RT 018, RW009, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo;Bahwa telah jelas dan nyata terjadi error in persona atau kesalahansubyek hukum, sehingga surat gugatan Para Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard);Tentang gugatan obscuur libell;8.10.Bahwa suatu surat gugatan dikatakan obscuuur libeli salah satunyabilamana terdapat pertentangan
    antara posita dengan petitum;Bahwa ternyata dalam gugatan terdapat pertentangan antara positadengan petitum yang mana di dalam gugatan Penggugat mendalilkangugatan perbuatan melawan hukum namun di dalam petitum Penggugatjustru meminta untuk menyatakan perkawinan bapak Darmoiyono aliasNgatijo dengan Ny.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-08-2017 — Upload : 25-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1441 K/Pdt/2017
Tanggal 21 Agustus 2017 — SAIFUL BACHRI VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR PUSAT DI JAKARTA cq BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR WILAYAH MALANG, cq PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG KEDIRI, DK
138 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pelaksanaan pelelangan ini bersinergi dengan perkara yang sedangdiperiksa oleh pengadilan (exceptio litis pendentis), yang berartipelelangan yang akan dilaksanakan tersebut masih tergantung(aanhangig) dengan gugatan perkara yang masih berlangsung, atausedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicialconsideration); Secara khusus, perihal untuk mencegah terjadinya tumpang tindihnyaputusan, atau berpotensi terjadi pertentangan antara putusan banding danputusan tingkat pertama, menurut hemat
    Pemohon Kasasi merupakanpemikiran yang sempit, olen karena apabila seluruh Majelis Hakim baik ditingkat peradilan pertama, maupun peradilan tingkat banding, atau bahkanperadilan tingkat kasasi sekalipun dalam memberikan setiappertimbangan hukum selalu berpegang teguh pada ketentuan danperaturan perundangundangan yang berlaku vide. sumpah dan janjijabatan maka dengan sendirinya tidak mungkin terjadi tumpang tindihnyaputusan, atau pertentangan antara putusan yang satu dengan yanglainnya;Dan dengan
    Nomor 1441 K/Pdt/2017 Bahwa dari fakta persidangan ternyata sudah ada perkara sebelumnya yaituperkara Nomor 60/Pdt.G/2014/PN.Kdr., yang menjadi objek perkara dansubjek perkaranya adalah sama dengan perkara Nomor73/Pdt.G/2015/PN.Kdr., dan perkara tersebut masih dalam pemeriksaan ditingkat banding dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahwa untuk mencegah terjadinya tumpang tindihnya putusan atauberpotensi terjadi pertentangan antara putusan perkara banding dan putusantingkat pertama gugatan Penggugat