(Rincian Rencana Penggunaan)

Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan)

Raja Jaya Motor; Bahwa sejak tahun 2019 hingga sekarang, Saksi adalah KepalaUPT PPKAD wilayah Kabupaten Ende; Bahwa Sejak Januari 2016, Saksi menjabat sebagai Kepala SeksiPenetapan dan Penagihan Kantor Cabang Satuan Tugas DispendaProvinsi NTT wilayah Adonara, Kabupaten Flores Timur, dan pada bulanSeptember 2016 hingga bulan Februari 2018 Saksi menjabat sebagaiKepala Seksi Penetapan dan Penagihan Kantor UPT (Unit PelaksanaTeknis) PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)wilayah Kabupaten

Flores Timur; Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Penetapandan Penagihan Kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) PPKAD(Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) wilayahKabupaten Flores Timur, Saksi mengetahui petugas CV.

PPKAD Kabupaten Flores Timur dalamrangka penetapan perhitungan BBN dan pajak kendaraan bermotor hasilpenjualan CV. Raja Jaya Motor Larantuka; Bahwa Terdakwa menemui Saksi untuk menginformasikan bahwaTerdakwa sedang memproses BBN untuk sejumlah kendaraan yangdijual CV. Raja Jaya Motor Larantuka;Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Lit Bahwa Mekanisme pengurusan BBN dan pajak kendaraanbermotor di Kantor UPT.

PPKAD Kabupaten Flores Timur yang dilakukanoleh Terdakwa yakni biasanya diawali dengan Terdakwa datangkemudian apabila berkas sudah lengkap dan biaya sudah siap, makaSaksi menerima berkas kemudian Saksi menyerahkan berkas untukdilakukan pendaftaran berkas kendaraan di loket , selanjutnya loket IIdalam hal ini Saksi dan Staf Saksi di bagian penetapan dan penagihanmelakukan penetapan dan penghitungan jumlah biaya yang harusdibayar, selanjutnya proses pembayaran di Bank sesuai jumlah biayayang telah

Kadis PPKAD Kab. BatubaraNomor : 900/1713/DPPKAD/2011 tanggal 11 Mei 2011, perihalPermohonan Informasi tentang Rekening Deposito Pemkab. Batubarayang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.1 (satu) lembar foto copy surat Plt. Kadis PPKAD Kab. BatubaraNomor : 900/1836 tanggal 25 Mei 2011, perihal Susulan PermohonanInformasi Rekening Deposito Pemkab. Batubara yang dialamatkankepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.1 (satu) lembar foto copy surat Plt. Kadis PPKAD Kab.

Kadis PPKAD Kab.

dilakukan pengukuran atasbidang tanah pecatu tersebut oleh petugas Kantor Pertanahan KabupatenLombok Barat dengan didampingi Saksi HUMAIDI dan saksi AHMADGAZALI untuk menunjukkan batasbatas tanah pecatu tersebut ;Bahwa bersamaan dengan proses pendaftaran hak milik atas tanah pecatutersebut, Terdakwa sebagai Kasi Inventarisasi dan Penghapusan padaKantor Pemda Lombok Barat telah membuat dan menandatangani telaahanstaf Nomor : 01/DPPKAD/2010 tanggal 29 September 2010 yang ditujukankepada Kepala Dinas PPKAD

Mahmud bin Hasan, yang Him. 41 dari 73 Him.Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2016/PA.Dpdikeluarkan kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, bukti tersebuttelah diberi materei dan dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda T.4.. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi danBangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 NOP52.05.020.011.0020031.0 atas nama H.

Mahmud bin Hasan, yangdikeluarkan kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, bukti tersebuttelah diberi materei dan dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda T.5.. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi danBangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014 NOP52.05.020.011.0020018.0 atas nama H. Mahmud bin Hasan, yangdikeluarkan kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, bukti tersebuttelah diberi materei dan dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda T.6..

Mahmud bin Hasan, yangdikeluarkan kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, bukti tersebuttelah diberi materei dan dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis diberitanda T.8.. Fotokopi Surat Penetapan Pembagian yang dibuat oleh H. Mahmud binHasan didepan kepala kelurahan karijawa tahun 1988, bukti tersebuttelah diberi materei cukup dan dicap pos kemudian oleh Ketua Majelisdiberi tanda T.9. Him. 42 dari 73 Him.Putusan Nomor 0693/Pdt.G/2016/PA.Dp10. Fotokopi Surat JualBeli antara H. Zainuddin bin H.

ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD; - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- berupa Surat Pengantar

ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD; 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpatanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000, untuk pembayarantagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutanKantor Bupati Konawe Utara (tahap Ill) TA. 2011 yang diterima olehARNOLD LILI; 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012sebesar Rp. 243.500.000, berupa Surat Pengantar yang ditandatanganioleh

AGUS SUSANTO, A.Md., dengan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai staf keuangan pada Dinas PPKAD KabupatenKonawe Utara dari tahun 2008 sampai tahun 2011 ;Bahwa yang minta kepada saksi untuk dibuatkan Dokumen adalah SIODINAR;Bahwa pimpinan saksi waktu itu Drs.

ALIMUDDIN, M.Si., dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi selaku kepala dinas PPKAD Kab.Konawe Utara dari tahun 2010sampai tahun 2013;Bahwa Dalam proyek pembangunan Gedung Kantor Bupati Konut saksimenjabat sebagai BUD;Bahwa sebagai BUD tugas saksi adalah Menandatangani SP2D dan BG.Bahwa biaya proyek pembangunan Gedung Kantor Bupati Konawe Utarasebesar Rp.4.800.000.000, (empat milyar delapan ratus juta rupiah) ;Bahwa setahu saksi pelaksana dari Proyek tersebut adalah

Nias Utara ;Bahwa pada waktu itu saksi bertugas di Dinas PPKAD (PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan jabatan kasieAnggaran ;Bahwa yang menjadi lingkup kerja saksi terkait proses administrasipembayaran adalah setelahn ada suat dari Kuasa Pengguna Anggaranmengajukan ke PPKAD diteruskan kepada kmi, lalu kami membandingkandana yang diminta itu dengan dokumen yang diserahkan apakah masihada dananya, setelah diteliti dana itu masih ada lalu digunakan sehinggakami dalam jabatan kasie anggaran

layak membuat Surat PenyediaanDana (SPP) untuk ditanda tangani kepala PPKAD ;Bahwa pencairan dilakukan satu kali ;Bahwa hasil penerbitan SPP diteruskan epada SKPD yang meminta,itulah dasar pengajuan SPM ;halaman 38 Putusan Nomor 77/Pid.SusTPK/2016/PN.MdnBahwa ketika menerbitkan SPP dokumen pendukung yang dilampirkafnadalah Kontrak ;Bahwa saksi tidak tahu uang dibayarkan kepada siapa tetapi dalam SPPditujukan kepada CV.

Gading Asiamas untuk pembayaran kegiatan Microphone ConferenceBahwa proses pencairan dana pertama kalau itu sifatnya belanjalangsung artinya kami membuat semua dokumen yang dibuat oleh PPTKsendiri sesuai dengan peruntukannya lalu dokumen yang sudah dibuatakan diserahkan pada saya sebagai Bendahara Pengeluaran untukmembuat surat permintaan pembayaran dengan disertai ringkasan ringkasannya, lalu setelah dokumen lengkap akan diserahkan kepadaPPKAD oleh PPKAD meneruskannya ;Bahwa dokumen yang dilampirkan

oleh pihak yang meminta pencairanadalah Kontrak, SPK, pemesanan barang oleh PPTK, lalu oleh rekananakan memberikan surat penyampaikan barang, berita acara pemeriksaandan rekanan akan membuat surat tagihan untuk dibayarkan kepadamereka dana yang untuk pembelian barang dan jasa dimaksud, laluseluruh dokumendokumen lain yang ada kaitan dengan pengajuan danadi PPKAD kami membuat SPP dan membuat SPM.

Semuanya itu sudahlengkap diteruskan ke PPKAD ;Bahwa dokumennya sudah lengkap semua ;halaman 39 Putusan Nomor 77/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn10.Bahwa tidaka da disampikan faktur pembelian barang dari mana barang itudiperoleh ;Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pembayaran yangsebenarnya atas alat Microphone Conference ;Bahwa saksi tidak tahu penyusunan HPS berapa anggarannya ;Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;Totali Zalukhu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

Halmahera Tengah;Bahwa Dinas PMD sebelum mengeluarkan Rekomendasi pencairan anggaran,dilakukan verifikasi dokumen salah satunya adalah harus ada Rekomendasidari Camat Patani Timur, apabila dokumen telah lengkap barulah PMDmengeluarkan Rekomendasi pencairan anggaran ke Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab.

Halmahera Tengah sejak tahun 2014sampai dengan bulan April 2017; Bahwa tupoksi saksi selaku kepala Dinas PPKAD Kab.

Patani Timur Kab.Halmahera Tengah tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 telah dicairkan 100%,Halaman 45 dar 163 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN Ttemengenai penggunaan anggaran tersebut saya tidak tahu, yang saya ketahuihanyalah mengenai pencairan anggaran tersebut;Bahwa setelah diterbitkan SP2D oleh Dinas PPKAD kemudian diserahkan keBank untuk mentransfer anggaran dari Kas Daerah ke rekening desa MasureKec. Patani Timur Kab.

Halmahera Tengah tahun 2015, 2016dan tahun 2017;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya LHP tersebut karena saat itusaya sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas PPKAD Kab.

Patani Kab.Halmahera Tengah pada Dinas PPKAD Kab. Halmahera Tengah; Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Masure; Dialog dengan masyarakat Desa Masure dan Aparat Pemerintah DesaMasure; Melakukan pengecekan ke lapangan; Klarifikasidengan Kepala Desa Masure dan Bendahara Desa Masure;Bahwa dalam melakukan audit anggaran ADD dan DD di Desa Masure dilakukanklarifikasi kepada Kepala Desa Sdr. Sulfi Jakaria, Plt Kepala Desa Sdr. TamrinHi.

Nama lengkap ELISABETH SERAN Alias LIS;Tempat lahir Ruteng; Umur / tanggal lahir 40 Tahun / 25 Mei 1975;Jenis kelamin : Perempuan;Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Jalan BangunLawir, Kelurahan Lawir, Kecamatan LengkeRembong, Kabupaten Manggarai;Agama Katolik;Pekerjaan : PNS (pada Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai);IV.

Sabtu tanggal23 Januari 2016 sekitar jam 10.00 wita di ruang tamu rumah milik CELY WEOyang terletak di Jalan Satar Tacik, Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan LangkeRembong, Kabupaten Manggarai; Bahwa Terdakwa pergi ke rumah CELY WEO tanpa ada yang mengundangkarena pada hari Jumat Terdakwa sudah pernah ke rumah CELY WEO;Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS (pegawai negeri sipil) di kantor PPKADKabupaten Manggarai, dan pada saat itu Terdakwa tidak masuk kerja, karenaTerdakwa tidak ada tugas dari kantor PPKAD

(Rincian Rencana Penggunaan);

Rencana Penggunaan);

Nomor: 00131/SPP/LS/1.08.01/ B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 November 2012 (Ringkasan Kegiatan);

(Rincian Rencana Penggunaan);

Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/ B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (Rincian Rencana Penggunaan);

sebagai pengeluaran oleh pemerintah daerah, dan pada Mei 2010Dinas PPKAD Kab.

Lebong,dan tanggal 18 Juni 2010 Dinas PPKAD Kab.

Lebong dan pada tahun 2008 s/d 2009menjabat selaku Kasubid Verifikasi pada bagian perbendaharaandan verifikasi Dinas PPKAD Kab.

GUNAIDI, SE Bin NAWI :Bahwa tahun 2008 2009 saksi sebagai PNS pada Dinas PPKAD Kab.

Dalam hal ini yang memerintahkan adalah Sadr.MUSTARANI selaku Kepala Dinas PPKAD sesuai denganSurat nomor : 790/386/DPPKAD/2010 tanggal 18 Juni 2010.e Bahwa dana senilai Rp. 2.058.233.624, tersebut di setorkankembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lebongdengan nomor rekening 202.01.01.1.00051 tertangal 18 Juni2010. Berdasarkan surat dari Dinas PPKAD KAB.

Saksi 1; umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada PPKAD Palu, tempat kediaman di Kota Palu di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi saudarasepupu Penggugat ;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah padatahun 1987 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup = rukun danharmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10(sepuluh) tahun, akan

Pekerjaan Honorer Dinas PPKAD Kabupaten KonaweKepulauanTerdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik tidak ditahan;2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2015 sampaidengan tanggal 1 Maret 2015;3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2015 sampaidengan tanggal 17 Maret 2015;4.

R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh TokoSinar Hero yang diberi cap Toko P & D Sinar Hero,tanggal, 09 Oktober 2013.Halaman 162 Putusan No.16/Pid.SusTIPIKOR/2014/PT.PLGTanggal,O7 November 2013 telah menyita barang berupa;3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampirankeputusan Bupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD /2012 tanggal 17 Juli 2012 An.

R.00809dan 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh TokoRizki Electronika yang diberi cap toko Rizki dengan No.R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.. 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko SinarHero yang diberi cap Toko P & D Sinar Hero, tanggal, 09Oktober 2013.Suratsurat Keputusan : 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampirankeputusan Bupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD /2012 tanggal 17 Juli 2012 An.

Tanggal,07 November 2013 telah menyita barang berupa; 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampirankeputusan Bupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD /2012 tanggal 17 Juli 2012 a.n. Megawati,SIP.MM. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampirankeputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2 / 88 / KEP /BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 An.

R.00809dan 1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh TokoRizki Electronika yang diberi cap toko Rizki dengan No.R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh Toko SinarHero yang diberi cap Toko P & D Sinar Hero, tanggal, 09Oktober 2013.Suratsurat Keputusan : 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampirankeputusan Bupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD /2012 tanggal 17 Juli 2012 An.

R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.Halaman 260 Putusan No.16/Pid.SusTIPIKOR/2014/PT.PLG1 (Satu) nota kosong asli yang dikeluarkan oleh TokoSinar Hero yang diberi cap Toko P & D Sinar Hero,tanggal, 09 Oktober 2013.Suratsurat Keputusan : 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampirankeputusan Bupati Lahat Nomor : 245 / KEP / PPKAD /2012 tanggal 17 Juli 2012 An.

No.11/TIPIKOR/2012/PT.PLG29)30)31)32)33)34)35)36)37)38)Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi 01Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.DIPA TA. 2010 PPKAD Kab.

No.11/TIPIKOR/2012/PT.PLG26)27)28)29)30)31)32)33)34)35)36)37)Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penjunjukan BendaharaPengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran2010.Biodata Peserta kegiatan Montir TelevisiBiodata Peserta Kegiatan JahitMenjahitFotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi 01Januari 2010 s/d 31 Desember 2010DIPA TA. 2010 PPKAD Kab.

MBD tahun 2009 adalah saksi SAMUELDAHOKLORY , nn nana nnn nn nnn en nnn cn nc cn nce en nce en nee cnn n enn e cen n neem nn nen nn nennnneBahwa ada bantuan dana alokasi Desa, termuat dalam nomor rekening1.20.1.20.02.00.00.5 1 7 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD) Kab.

MBD 2009 adalah saksi SamuelDahokloty ; 2n nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn ncn ncn nnn nnn cnne Bahwa ada bantuan dana alokasi Desa yang termuat dalam nomor rekening1.20.1.20.02.00.00.5 1 7 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD) Kab.

HENDRIK JOHANSZ :Bahwa ada dana bantuan untuk alokasi dana desa termuat dalam APBD Kab.MBD tahun 2009 di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD) Kab. MBD 5 22 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nenBahwa mekanisme pencairan adalah dana ditransfer dari bendaharapengeluaran Dinas PPKAD Kab. MBD tahun 2009 ke rekening SKPD BPMD,selanjutnya saksi SAMUEL DAHOKLORY selaku Bendahara pengeluaranSKPD BPMD Kab.

MBD Bahwa jabatan saksi pada tahun 2009 adalah sebagai Staff BendaharaPengeluaran Dinas PPKAD Kab. MBD untuk bantuan Subsidi Kepala Desadan Dusun pada pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihnan AparaturPemerintahan Desa dan Dusun di Kab. MBD ;Bahwa tugas saksi adalah untuk membayar dan menyusun laporanpertanggungjawaban atas administrasi pencairan ;Bahwa Bendahara BPMDPP & PD Kab.

Maluku Barat Daya 2009 adalah saksiSAMUEL DAHOKLORY 6)2 22 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence ncn encesBahwa benar ada bantuan dana, termuat dalam nomor rekening1.20.1.20.02.00.00.5 1 7 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (PPKAD) Kab.

UTIARAHMAN,SE : e Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , namun tidak mempunyaihubungan keluarga maupunperkawinan 5e Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di penyidik KejaksaanNegeri Limboto dan keterangan yang dia berikan sudahe Bahwa saksi diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Limboto satue Bahwa saksi sebelum membubuhi tanda tangan terlebih dahulu saksiMOEMDACANYA 5 $n nnn n nnn enn ne nnn nn nnn nn ne nn nena ncn ncnase Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri sejak bulan Desembertahun 2003 pada dinas PPKAD

Bartim, kemudian bendahara Pengeluaran mengajukan ke kantorPPKAD dan kantor PPKAD mengeluarkan Surat Pencairan Dana danSurat Perintah membayar ( SPM ), SPPLS (Surat Perintah PembayaranHalaman 65 dari 136 Putusan Nomor: 40/Pid.SusTPkK/2016/PN PikLangsung) yang ditandatangi oleh saksi selaku PPTK dan bendaharapengeluaran dan untuk SPM ditandatangai oleh Sekda selaku penggunaAnggaran, selanjutnya setelah SPM ditandatangi oleh SekertarisDaerah, bendahara pengeluaran menyerahkan kembali SPP dan SPMke

PPKAD untuk diterbitkan SPPD, setelan SPPD selanjutnya dilanjutkan dengan penerbitan cek giro.

/Keu2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal penerbitan SPD LsGanti Rugi tanah yang ditandatangani Pengguna Anggaran ditujukan keKepala Dinas PPKAD untuk diterbitkan Surat Pencairan Dana (SPD)untuk ganti rugi tanah rencana relokasi makam pahlawan di desajaweten sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) setelah diDPKAD lalu di proses secara global dengan pencairan dana yang lainyang masih dalam kegiatan yang sama dalam satu rekening yaituno.5.2.3.01.388 pada nomor DPA yang sama sehingga nilai

/Keu2012 tanggal 03 Desember 2012 PerihalPenerbitan SPD LsGanti Rugi tanah yang ditandatangani PenggunaAnggaran ditujukan ke Kepala Dinas PPKAD untuk diterbitkan SuratPencairan Dana (SPD) ganti rugi tanah rencana relokasi makam pahlawandi desa jaweten sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah). Setelahitu, diterbitkan SPD No. 262/SPDLS/BL.DAU/SETDA tahun 2012 tanggal04 Desember 2012.

/Keu2012tanggal 03 Desember 2012 Perihal Penerbitan SPD LsGanti Rugi tanah yangditandatangani oleh terdakwa sebagai Pengguna Anggaran ditujukan ke KepalaDinas PPKAD untuk diterbitkan Surat Pencairan Dana (SPD) ganti rugi tanahrencana relokasi makam pahlawan di desa jaweten sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah). Setelah itu, diterbitkan SPD No. 262/SPDLS/BL.DAU/SETDA tahun 2012 tanggal 04 Desember 2012.

ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD; - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- berupa Surat Pengantar

ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD; 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanoa nomor dan tanpatanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000, untuk pembayarantagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutanKantor Bupati Konawe Utara (tahap Ill) TA. 2011 yang diterima olehARNOLD LILI; 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012sebesar Rp. 243.500.000, berupa Surat Pengantar yang ditandatanganioleh

AGUS SUSANTO, A.Md., dengan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai staf keuangan pada Dinas PPKAD KabupatenKonawe Utara dari tahun 2008 sampai tahun 2011 ;Bahwa yang minta kepada saksi untuk dibuatkan Dokumen adalah SIODINAR;Bahwa pimpinan saksi waktu itu Drs.

ALIMUDDIN, M.Si., dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Halaman ke 30 dari 99 halaman Putusan Perkara No. :55/Pid.Tipikor/2015/PN.KDIBahwa saksi selaku kepala dinas PPKAD Kab.Konawe Utara dari tahun 2010sampai tahun 2013;Bahwa Dalam proyek pembangunan Gedung Kantor Bupati Konut saksimenjabat sebagai BUD;Bahwa sebagai BUD tugas saksi adalah Menandatangani SP2D dan BG.Bahwa biaya proyek pembangunan Gedung Kantor Bupati Konawe Utarasebesar Rp.4.800.000.000, (empat milyar delapan

ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD; 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpatanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000, untuk pembayarantagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutanKantor Bupati Konawe Utara (tahap Ill) TA. 2011 yang diterima olehARNOLD LILI; 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012sebesar Rp. 243.500.000, berupa Surat Pengantar yang ditandatanganioleh

ulang oleh Bidang Anggaran, apabila ada kelebihan bayarmaka dikembalikan;Bahwa Pengguna Anggaran (PA), Kadis PPKAD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sertaKuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) tahun anggaran 2010 s/d 2013 anggaran perjalanandinas luar daerah Kepala Daerah Kab.

HABIRPONULELE, MM., Kadis PPKAD 2010 s/d 2013 yaitu HHASAN BASRI, SE., MM., PPK2010 s/d 2013 yaitu IRWAN, S. Sos., KBUD 2010 s/d 2011 yaitu Hj.

Donggala sekaligus sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan(PPK) tanggal 6 Januari 2011, SK Bupati tanggal 6 Januari 2012 dan SK Bupati tanggal 7Januari 2013;Bahwa proses pengajuan pencairan perjalanan dinas luar daerah Bupati Donggala Tahun 2010s/d 2013 yaitu harus ada SPP, SPM kemudian dilampirkan dengan buktibukti pendukung,setelah diteliti maka dilanjutkan ke Kepala Dinas PPKAD selaku PPKAD untuk didisposisikepada bidang keuangan, setelah diverifikasi olebh KBUD kemudian diterbitkan SP2D, setelahterbit

HABIRPONULELE, MM, Kadis PPKAD 2010 s/d 2013 yaitu HIHASAN BASRI, SE., MM., PPK2010 s/d 2013 yaitu saya sendiri IRWAN PETTALOLO, S. Sos. , KBUD 2010 s/d 2011 yaituHj. ANI (ALM), awal 2011 yaitu WATI, sedangkan 2011 s/d 2013 yaitu RAHMANSY AH,S.Sos;Bahwa anggaran perjalanan dinas luar daerah Bupati Donggala tahun 2010 s/d 2013 telahdipertanggungjawabakan secara keseluruhan;Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa Drs. H.

HHABIR PONULELE, MM;50Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2010 s/d 2013 di Kantor Bupati Donggala yaitu sebagaiKepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (Kadis PPKAD) tanggal 25Januari 2010;Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kadis PPKAD yaitu melaksanakan pengelolaanAPBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;Bahwa jumlah anggaran perjalanan dinas luar daerah Kepala Daerah Kab.