penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalahagar ditetapkan perubahan nama ayah Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama ayahPemohon tertulis nama kakek Pemohon KAKEK PEMOHON diubah menjadi nama ayahkandung Pemohon sebenanrya yaitu BAPAK PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

adalah perkara permohonan Perubahan BiodataNikah, walaupun volunter akan tetapi dibenarkan oleh pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007, maka dapat diterima untukdipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) UndangUndangnomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebutadalah agar ditetapbkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya namaPemohon tertulis PEMOHON menjadi NAMA ASLI PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

atasNarkotika jenis ganja tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke1 (Satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Repulik

telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1)UndangUndang Repulik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif ke1 (satu);Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka

meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalammencegah dan memberantas penyelahgunaan dan peredaran Narkotika; Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Repulik

sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa ASEP SAEFUL ANWAR alias AGED bin NANOSUPRIATNO tidak terbukti telah tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114ayat 1 Undangundang Repulik

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa ASEP SAEFUL ANWAR alias AGED bin NANOSUPRIATNO tidak terbukti telah tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau) menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat 1 Undangundang Repulik Indonesia Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika;Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair;Menyatakan Terdakwa ASEP SAEFUL ANWAR alias

AGED bin NANOSUPRIATNO bersalah telah tanpa hak atau) melawan hukummenggunakan Narkotika Golongan berbentuk kristal warna putih bagidiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127ayat (1) huruf a Undangundang Repulik Indonesia Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASEP SAEFUL ANWARalias AGED bin NANO SUPRIATNO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahandalam tahanan sementara;7.

Keputusan Tata Usaha Negara aquo danjuga telah mengeluarkan Keputusan Penolakan telahbenentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969Tentang PensiunPegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai ;Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 197411Tentang Pokok Pokok Kepegawaian ;Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999Tentang Pemerintahan Daerah ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;Peraturan Pemerintah Repulik

Indonesia Nomor 32 Tahun1979 Tentang Pemberhentian Pegawali Negeri Sipil ;Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 30 Tahun1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil =;Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 25 Tahun2000 + Tentang Kewenangan Pemerintah Dan KewenanganProvinsi Sebagai Daerah Otonom ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2003 Tentang Peruhahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7Tatum 1977 3; Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu khususnyaAzas

Putusan Nomor 30/G/2012/PTUNSMDSebelum sampai pada alasanalasan yang factual diajukannya gugatan ini, terlebih dahuluPenggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan Penggugat mengajukangugatan ini, yaitu sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia,berhak atas pemenuhan Hak AsasiManusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Repulik Indonesia tampadiskriminasi dalam bentuk apapun ;2 Bahwa Sebagai Warga Negara Indonesia, Penggugat memiliki Hak yang samadidepan hukum untuk

Hak Asasi Manusia dan Kebebasandasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkandari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatanmartabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan sertakeadilan ;4 Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat sebagai penyelenggara Negara RepulikIndonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut diatasmelidungi, mengajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiapWarga Negara Repulik

2012 dimutasi dari Kepala Sekolah10SDN.015 Pasir Belengkong menjadi guru biasa di SDN.017 Pasir Belengkong yangKepala Sekolahnya ( atasan Penggugat ), pangkatnya lebih rendah dariPenggugat berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor : 824/73/Bid.1.I/BKDtertanggal 25 Juli Tahun 2012 (bukti P.3), sedangkan Kepala Sekolah SDN. 015yang menggantikan Penggugat di SDN.015 bukan lulusan S1 atau Diplomaempat kependidikan atau non kependidikan seperti yang disyaratkan olehPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Repulik

beserta lampirannya ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugat melaluikuasanya telah mengajukan buktibukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberitanda T1 sampai dengan T8, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli/ataufoto copynya dipersidangan, sebagai berikut :Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil ;Foto copy dari foto copy Peraturan Presiden Repulik

penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON menjadi NAMA BENAR PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik

Agama Kisaran telah mengeluarkanSurat Keterangan tanggal 12 Februari 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, nyatanyata Penggugat tidakmemenuhi isi teguran, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam berperkara;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam halmengajukan gugatannya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan muatan Pasal 148 R.Bgdan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

biodata yakni nama Pemohon tertulisXXXX dan nama Pemohon Il tertulis XXXX XXXX yang tercatat dalam Kutipan AktaNikah Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tanggal 31 Maret 1979, yang sebenarnyanama Pemohon adalah XXXX dan nama Pemohon II adalah XXXX ;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 (a) Undang undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama dan Ketentuan yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (5)dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Repulik Indonesia. Cq.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah,Cq.

maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalahagar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON lahir tahun 1974 menjadi NAMA ASLI PEMOHON lahir tanggal 23 Juli 1974;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalahagar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama dan tanggal lahirPemohon tertulis PEMOHON lahir 25 th menjadi NAMA ASLI PEMOHON lahir tanggal 07Juni 1958;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalahagar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON menjadi NAMA ASLI PEMOHON lahir tanggal 25 Pebruari 1972;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON menjadi NAMA ASLI PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik

permohonan tersebut adalahagar ditetapkan perubahan biodata para Pemohon yang dalam Akta Nikahnya tanggal lahirPemohon I tertulis 321962 menjadi 03 Nopember 1962 sedangkan tempat lahir Pemohon IItertulis Pasuruan menjadi Pasir Utama;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang undang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Repulik

persidangan perkara ini dandianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalahagar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON menjadi NAMA BENAR PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

acara persidangan perkara ini dandianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon I tertulisPEMOHON B menjadi PEMOHON A;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik

persidangan perkara ini dandianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON menjadi NAMA BENAR PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik

depanpersidanganPemohon telah mengajukan bukti P.l sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi sepertitersebut di atas.Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon oleh majelisdinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebihlanjut dalam perkara ini.Menimbang, bahwa dari bukti P.l diperoleh fakta hukum bahwa I Panca benartelah meninggal dunia pada tahun 2007.Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 diperoleh fakta hukum bahwa LaMindang benar adalah seorang anggota Veteran Repulik