.,) mendatangi Penggugat di rumahnya dengan alasanmengenai risalah lelang yang sudah lama belum selesai;3.

Sedangkandalam halaman 8 (delapan) dan halaman 9 (sembilan) gugatan Penggugat,memohon ganti rugi dan menyatakan Risalah Lelang nomor: 217/198788,Hal. 13 dari 31 hal. Put.

Adapunkeikutsertaan Tergugat II dalam gugatan a quo karena adanya Risalah Lelang nomor: 217/197888, tanggal 11 Januari 1988.

a quomenjadikan risalah lelang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;c.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telahberubah wujud menjadi Risalah Lelang nomor: 217/19871988,yang seharusnya perkara tersebut harus juga secara bersamaanmemohon pembatalan risalah lelang a quo, karena peristiwanyaterjadi pada tahun yang hampir bersamaan;e Dalam hal Pengadilan menyatakan risalah lelang tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat, berarti secaraadministratif risalah lelang berakibat merugikan posisi kantorPemohon Kasasi/dahulu Pembanding Il/semula Tergugat Ill,dan mengakibatkan

MENGADILI:Dalam Eksepsi:-Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;2.Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;3.Menyatakan Lelang terhadap Obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor : 152/ 02 / 2019 tanggal 1 April 2019 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.Memerintahkan

Bahwa Penggugat tidak rnah menan ngani risalah perundinmenyatakan bahwa perundingan menemui jalan buntu atau dead lock danPenggugat masih membuka diri untuk berunding ;8.

dicatat dalam risalah dimaksud", olehkarenanya Risalah Perundingan tanggal 2 Juli 2013 adalah risalah yangsah;Lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 3 ayat (3) UU No. 2/2004,menyatakan:Apabila dalam jangka waktu 30 (liga puluh) hah sebagaimana disehut dalamayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau perundingan telahdilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, makaperundingan bipartit dianggap gagar.

dimaksud", oleh karenanya Risalah Perundingan tanggal 2Juli 2013 adalah risalah yang sah;Lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 3 ayat (38) UU No. 2/2004,menyatakan : "apabila dalam jangka waktu 30 (tigapulnh) hari sebagaimanadisebut dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atauperundingan telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapaikesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagaf.

3 dari 46 halaman, perkara Nomor 96/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgT8T9T10T11T12T13T15T16.AT16.BT16.CT16.DT17.AT17.BT17.CSurat Penggugat No.18/PGAASI/VI/2013 dan No.20/PGAASI/VI/2013,tertanggal 14 Juni 2013 ;Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 24 Juni 2013 ;Surat Tergugat perihal ajakan berunding keII No.21/B/PUK SPAMKFSPMIPT ASI/V/2013, tertanggal 25 Juni 2013;Surat Penggugat No.21/PGAASI/V1/2013, tertanggal 26 Juni 2013 ;Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 02 Juli 2013 ;Surat Tergugat No.002/

para Tergugat menyangkalnya dalam butir 5 jawaban paraTergugat bahwa perundingan tanggal 2 Juli 2013 benar perusahaan menolak menandatangani risalah perundingan dan telah menanda tangani daftar hadir perundingan, danketidakbersediaan tersebut dicatat dalam risalah tersebut, oleh karenanya risalahperundingan tanggal 2 Juli 2013 adalah risalah yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 a = T9 berupa minute meetingtertanggal 24 Juni 2013 yang dituangkan dan dinyatakan sebagai risalah perundinganBipartit

NegeriBogor tanggal O08 Oktober 2020 dibawah register Nomor633/SK/HK/2020/PN.Bgr (untuk Turut Tergugat 1) ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, ParaPenggugat datang menghadap Kuasanya dan Kuasa Tergugat III, Kuasa TurutTergugat I, Kuasa Turut Tergugat Ill, Kuasa Turut Tergugat IV, Kuasa TurutTergugat V juga hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadapataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telahdipanggil secara patut dan sah berdasarkan risalah

panggilan sidang No.97/Pdt.G/2020/PN.Bgr tanggal 03 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 25Agustus 2020 dan risalah panggilan sidang No. 97/Pdt.G/2020/PN.Bgr tanggal10 September 2020 untuk sidang tanggal 17 September 2020, risalah panggilansidang No. 97/Pdt.G/2020/PN.Bgr tanggal September 2020 untuk sidangtanggal O8 Oktober 2020 Tergugat II tidak datang menghadap ataupunmenyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggilsecara patut dan sah berdasarkan risalah panggilan sidang

No.97/Pdt.G/2020/PN.Bgr tanggal 11 Agustus 2020 untuk sidang tanggal 25Agustus 2020, risalah panggilan sidang No. 97/Pdt.G/2020/PN.Bgr tanggal 28Penetapan No. 97/Pdt.G/2020/PN.BgrAgustus 2020 untuk sidang tanggal 17 September 2020, risalah panggilansidang No. 97/Pdt.G/2020/PN.Bgr tanggal 11 Agustus 2020 untuk sidangtanggal 25 Agustus 2020, risalah panggilan sidang No. 97/Pdt.G/2020/PN.Bgrtanggal 22 September 2020 untuk sidang tanggal 08 Oktober 2020, panggilanumum melalui media massa Koran Sindo

tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untukmewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkanrisalah panggilan sidang No. 97/Pdt.G/2020/PN.Bgr tanggal 03 Agustus 2020untuk sidang tanggal 25 Agustus 2020, risalan panggilan sidang No.97/Pdt.G/2020/PN.Bgr tanggal 08 September 2020 untuk sidang tanggal 17September 2020, dimana dalam relaas panggilan tersebut diterangkan Sadr.Wisnu sebagai keponakan menerangkan bahwa yang bersangkutan telahmeninggal dunia dan risalah

, SuratUkur/Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 1999 No 18/1999.3 Bahwa menunjuk alat bukti diatas, seharusnya Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurwodadi tidak menerima permohonan eksekusi yang disertai bukti surat,khususnya Kutipan Risalah Lelang hukumnya tidak dapat dipergunakan untukmengajukan Eksekusi Pengosongan, sebab dalam Kutipan Risalah Lelang hanyatercantum diberikan Kutipan kepada pembeli sebagai Akta Jual Belitertanggal 26 September 2011, sebagai Akta Jual Beli Kutipan Risalah Lelanghanya dapat

Ketentuan bunyi irahirah tersebut sesuai UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok KekuasaanKehakiman, yang berlaku sejak tahun 1970.Dengan demikian dalam perkara ini harusnya yang dipergunakan untukpengajuan Permohonan Eksekusi Pengosongan haruslah Groose Risalah Lelang.Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Purwodadi dalam putusan Penetapan EksekusiNo.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd, tertanggal 13 Januari 2015 tersebut tidakberdasarkan GROSSE Risalah Lelang yang sesuai dengan pasal 224 HIR/258RBg seharusnya

Indonesia No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pemindahan hak dengan Lelang pasal41 ayat (5) mensyaratkan untuk pemindahan hak yag diajukan kepada KepalaKantor Pertanahan harus menggunakan KUTIPAN RISALAH LELANG karenadalam Kutipan Risalah Lelang pada halaman terakhir tertera kalimat Berlakusebagai Akta jual Beli.Dengan demikian adalah salah besar bila Kutipan Risalah Lelang tersebutdigunakan sebagai dasar pengajuan eksekusi pengosongan.

LELANG yangbersangkutan.b Sertifikat Hak Milik.Dengan demikian menurut Peraturan Pemerintah tersebut untuk baliknama sertifikat kepemilikan hasil pembelian lelang harus menggunakanKutipan Risalah lelang bukan menggunakan Salinan Risalah Lelang.Bahwa pengurusan pada Terlawan III/ Badan Pertanahan Nasional KabupatenGrobogan telah berhasil meskipun alas hak peralihannya hanya SalinanRisalah Lelang bukan Kutipan Risalah Lelang yang berlaku sebagai Akta JualBeli.

Hal ini sangat melawan hukum karena dalamKutipan Risalah Lelang tersebut tidak tercantum irahirah yang berbunyiDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terlawan Rekonvensi ;DALAM KONVENSI :DALAM POKOK PERKARA :- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 05 Nopember 2015 Nomor : 78/Pdt.Plw/2015/PN Kln ;MENGADILI SENDIRI :- Menolak perlawanan Pembanding / semula Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi untuk seluruhnya ;- Menyatakan bahwa Pembanding / semula Pelawan Konvensi / Terlawan Rekonvensi bukan Pelawan yang benar ;- Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 Mei 2015 No. 02/Pdt.Eks/2015/PN Kln jo Risalah

Permasalahan pembelian Obyek Sengketa :2.12.2Terlawan , dengan etikad buruknya membeli Obyek Sengketamelalui Terlawan Ill dalam keadaan as is, dalam keadaan masihdikuasai oleh Pelawan sebagai pemiliknya, dengan harga yangpatut ditengarai sangat murah jauh dari harga umum untukmengeruk keuntungan yang sebesarbesarnya;Selanjutnya Terlawan mengajukan Eksekusi Pengosongannyaberdasarkan Risalah Lelang yang notabene bukan merupakanKeputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi hanyatulisan Berita

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka sudahsemestinya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No.02/Pdt Eks/2015/ PN.KIn tanggal 12 Mei 2015 Jo Risalah LelangNo.1224/2014 KPKNL Surakarta, dinyatakan batal demi hukum. Olehkarenanya Pelaksanaan Pengosongan obyek sengketa sudahsemestinya harus pula dinyatakan batal demi hukum:;3.

tidak menanggapi halhal yang tdakbersifat penting dan substansial karena menurut hemat Terlawan dalilHalaman 11 Putusan No. 3/Pdt/2016/PT SMGdalil yang diajukan Pelawan sangatlah tidak masuk akal sehinggaharuslah ditolak untuk keseluruhannya;Bahwa untuk mempertahankan dalildalil dalam Jawabannya Terlawan menganggap perlu menyampaikan Gugatan Rekonpensi atas perlawananPelawan yang adalah sebagai berikut:DALAM REKONPENSI1.Bahwa faktanya Terlawan adalah pemohon Pelaksanaan Eksekusiterhadap Grosee Risalah

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, perintah pengosongansebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten No.02/Pdt.Eks/2015/PN Kin, tanggal 12 Mei 2015 jo Risalah lelang No.1224/2014 KPKNL Surakarta dinyatakan batal demi hukum ;Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut PengadilanTinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut terhadap halhal yang sudah menjadi fakta karena telah diakui keberadaannya yaitu hutangpiutang antara Pembanding

Eks/2015/PN Kin tanggal 12 Mei 2015 jo Risalah lelang No. 1224/2014KPKNL Surakarta berdasarkan ketentuan pasal 132 a (1), 3. tidakdiperbolehkan untuk diajukan tuntutan Rekonvensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut, maka perlawanan Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima ;DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENS!

. / Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki, yang menyatakan bahwapada tanggal 18 September 2013, Penggugat / Pembanding PAULUSRANGKORE telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus olehPengadilan Negeri Saumlaki tanggal 17 September 2013 Nomor06/Pdt.G/2013/PN.SML. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkatbanding;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Penggugat /Pembanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriSaumlaki, yang menyatakan

masingmasing bahwa pada tanggal 20 SeptemberScanned by CamScanner rarve42013 kepada Tergugat / Terbanding dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama.Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Penggugat /Pembanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriSaumlaki, yang menyatakan masingmasing bahwa pada tanggal 20 September2013 kepada Tergugat II / Terbanding dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan / disampaikan

secara sah dan seksama.Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Penggugat /Pembanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriSaumlaki, yang menyatakan masingmasing bahwa pada tanggal 20 September2013 kepada Tergugat Ill / Terbanding dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama.Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Penggugat /Pembanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriSaumlaki, yang

menyatakan masingmasing bahwa pada tanggal 20 September2013 kepada Tergugat IV / Terbanding dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama.Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Penggugat /Pembanding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriSaumlaki, yang menyatakan masingmasing bahwa pada tanggal 20 September2013 kepada Tergugat V / Terbanding dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan / disampaikan secara sah dan

seksama.Membaca Surat Memori Banding dari Penggugat / Pembanding tertanggal18 Oktober 2013 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Saumlakipada tanggal 23 Oktober 2013, dan Surat Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada para Tergugat( TI, Tl, T Ill dan T IVScanned by CamScanner RENGADILASL TINGCLAARAAL5/ para Terbanding masingmasing pada tanggal 25 Oktober 2013 dan kepadaTergugat V / Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2013;Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan

,M.Hum. untuk mengkonsep isi dari RisalahPemeriksaan Panitia B terhadap Risalah PengolahanData dan Daftar Pengantar dalam rangka prosespengajuan perpanjangan HGU PT.Budi Duta AgroMakmur, yakni untuk Lembar ke1 sampai lembar ke7,yang mana terhadap lembar terakhir Risalah telahditandatangani lebih dahulu oleh Panitia B pada tanggal18 Juli 2008 dan 4H. Djauhari, S.H.,M.Hum.merekomendasikan HGU PT.

Budi Duta Agro Makmur;Bahwa pada tanggal 11 November 2008 TerdakwaAkhmad Kosasih, S.Sos melakukan print out(percetakan akhir) terhadap Risalah PemeriksaanPanitia B, Risalah Pengolahan Data dan DaftarPengantar dalam rangka proses pengajuanperpanjangan HGU PT. Budi Duta Agro Makmur yangHal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1840 K/Pid/2012kemudian diberikan kepada H. Djauhari, S.H.,M.Hum.untuk ditandatangani dan selanjutnya H. Djauhari,S.H.

tanggal 10 November 2008;e 1 (satu) unit Laptop Inventaris Kanwil BPN Propinsi Kaltimyang digunakan untuk membuat Risalah Panitia PemeriksaTanah B tanggal 18 Juli 2008;Dipergunakan untuk perkara lain;4.

Bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah BNomor : 540.2 / 15 / RPT.PAN.BA / V / 2008 tanggal 18 Juli 2008, Terdakwatelah memasukkan peta bidang tanah Nomor : 600/43/BPN44/2008 tanggal 10November 2008 dengan luas 9.630,34 Ha, sementara risalah ditandatanganitanggal 18 Juli 2008, di mana seharusnya peta bidang tanah dilakukan padatanggal 18 Juli 2008 bukan tanggal 10 November 2008;5.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan telah diakuiTerdakwa dalam persidangan, telah terungkap bahwa benar Terdakwa yangmembuat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor: 540.2 / 15 /RPT.PAN.BA / V/ 2008 tanggal 18 Juli 2008, di mana Terdakwa juga mengakuiterhadap tanggal yang tertera dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Bdibuat seolaholah tanggal 18 Juli 2008, padahal Risalah Panitia PemeriksaanTanah B tersebut dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 04 November 2008,sebagaimana Alat Bukti Surat

Bahwa, di samping itu, PMK Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Pasal 93 telah memperluas norma yang terkandungdalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik karena mengenai memperlihatkan ataumemberitahukan Minuta Risalah Lelang dan/atau suratsurat ataudokumendokumen yang dilekatkan kepada pihak yang berkepentinganlangsung dengan minuta risalah lelang yaitu penjual, pembeli/ahliwaris/orang yang memperoleh hak, dan pihak lain yang diberikan

Bahwa Minuta Risalah Lelang merupakan dokumen pelaksanaanlelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dan sebagaimana telahdiatur dalam Pasal 85 s.d Pasal 92 PMK Petunjuk PelaksanaanLelang, di dalam Minuta Risalah Lelang tidak terdapat atau tidakmenyebutkan informasi terkait besaran outstanding atau kewajibanhutang Para Pemohon;4.

terkaitpelaksanaan lelang dan tidak ada informasi publik tentang jumlahhutang;Bahwa keinginan Para Pemohon untuk mengetahui informasihutangnya dengan meminta melihat Minuta Risalah Lelang menjadianeh karena telah dengan jelas disebutkan bahwa tidak adainformasi publik tentang jumlah hutang di dalam Minuta RisalahLelang yang diterbitkan oleh KPKNL atau Pejabat Lelang;Bahwa dengan tidak adanya informasi publik yang dibutuhkan olehPara Pemohon di dalam Minuta Risalah Lelang sehingga justruPasal 93

Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beliuntuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuaikebutuhan;b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporanpelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan;c. Pengawas Lelang (Superintenden) memperoleh Salinan RisalahLelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas; ataud.

;Bahwa Risalah Lelang merupakan suatu akta yang dibuat berdasarkanketentuan sebagai berikut:1. Dibuat menurut Undangundang (Pasal 3739 Vendu Reglement);2. Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Lelang (Pasal 1a dan Pasal 35VR)3. Wilayah kerja Pejabat Lelang ditentukan oleh Menteri Keuangan;Dengan demikian unsurunsur sebagai suatu akta otentik telah dipenuhioleh Risalah Lelang.

yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial danTenagakerja Provinsi Kota Gorontalo Cacat Formil;Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2004disebutkan:Hal 5 dari 12 hal.Put.Nomor 443 K/Pdt.SusPHI/2014Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melaluimediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajibmengembalikan gugatan kepada penggugat."

;Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) di atas Pengajuan gugatan wajib dilampiririsalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, dengan demikianseseorang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrialharus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi, dengan cacat formilnyarisalah penyelesaian melalui mediasi teitanggal 19 November 2013 antaraPenggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan TenagakerjaProvinsi Kota Gorontalo, maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidakdilampiri

dengan risalah penyelesaian melalui mediasi sehingga hakim wajibmengembalikan dan menolak gugatan tersebut;Berdasarkan penjelasan diatas. gugatan dapat diterima apabila dilampiri risalahpenyelesaian melalui mediasi yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian HubunganIndustrial.

Meskipun TermohonKasasi dahulu Penggugat sudah melampiri Risalah PenyelesaianHubungan Industrial dari Mediator tetapi Risalah yang dilampirkantersebut cacat formil.

yangdikeluarkan oleh mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Provinsi Kota Gorontalo,cacat formil dan tidak bias dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan, sehinggagugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat harus ditolak;Hal 9 dari 12 hal.Put.Nomor 443 K/Pdt.SusPHI/2014Hal ini sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 tahun 2004tentang penyelesaian hubungan Industrial yang berbunyi:sugatan dapat diterima apabila dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi yangdikeluarkan sesuai dengan

Oleh karena itu sesuaidengan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam Risalah LelangNomor : 212 Tanggal 3 September 1975, maka pelelangan umumtersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakanbatal;Bahwa sampai dengan saat ini PENGGUGAT belum menerimapembayaran atas objek lelang sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor 212tertanggal 3 September 1975.

,pada Tanggal 10 Agustus 1974 dalam Perkara Nomor : 91 / 1974 G.Pelelangan umum tersebut diadakan pada Hari Rabu, Tanggal 3September Tahun 1975, Jam 12 lewat 15 Menit waktu sebagaimanatertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 212;Bahwa apablia pada saat ini diatas sebidang tanah objek pelelanganumum sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang Nomor : 212Tanggal 3 September 1975 telah diterbitkan sertifikat hak berupasertifikat Hak Milik maupun hakhak lain seperti Hak Guna Bangunan(HGB) atau sedang dalam

BASOEKI selakuPejabat Lelang, hal mana Kutipan Risalah Lelang tersebut ditandatanganiole Drs.

Pelelangan umum tersebut diadakan pada Hari Rabutanggal 13 September Tahun 1975 jam 12 lewat 15 rnenitsebagaimana tertuang dalarn Risalah Lelang Nfomor 212.

Demikian tidak ada klausula Risalah lelang yang clilanggar oleh Pemenang11.lelang, Turut Tergugat maupun Penjual dalam hal ini Pengaclilan NegeriJakarta UtaraTimur.

MULTIKARYA LISUN PRIMA, beralamat di Jalan BangkaNomor 2 Wisma Warta Ulak Karang Utara Kota Padang PropinsiSumatera Barat, sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar Penggugat ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 1 Juni2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian oleh Mediator HubunganIndustrial pada dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

panggilan sidang Nomor:23/Pdt.SusPHI/2021/PN.Pdg tanggal 18 Juni 2021, risalah panggilan sidangNomor: 23/Pdt.SusPHI/2021/PN.Pdg tanggal 2 Juli 2021 dan risalahpanggilang sidang dengan peringatan Nomor 23/Pdt.SusPHI/2021/PN.Pdgtanggal 9 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena ituTergugat dianggap tidak akan mempertahankan haknya dalam perkara aquo danpemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran pihak

penyelesaiandalam mediasi atau konsoliasi dimaksud adalah ketentuan yang mengatur tatacara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit yangterdapat dalam pasal 6 UU PPHI yang menyatakan;Halaman 7 dari 12 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.SusPHI/2021/PN Pdg(1) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dibuatrisalah yang ditandatangani oleh para pihak;(2) Risalah perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat:a.

atau anjuranmediasi;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengancermat dan teliti risalah penyelesaian yang dikeluarkan Mediator HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrsi Provinsi Sumatera Baratbulan Agustus 2020 maupun Anjuran Nomor: 563/1290/HIWas/2020 tanggal 7September 2020 yang merupakan lampiran gugatan dalam perkara a quo , tidakditemukan identitas Santo Sihotang in casu Penggugat sebagai pihak yangdimediasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

atau anjurantertulis yang sekurang kurangnya memuat nama lengkap dan alamat parapihak, tanggal dan tempat mediasi, pokok masalah atau alasan perselisihan,pendapat para pihak, anjuran tertulis, dan kesimpulan hasil mediasi;Menimbang, bahwa oleh karena selain identitas Penggugat sebagaisubjek dalam perkara a quo yang tidak tercantum dalam risalah maupunAnjuran tersebut, ternyata Mediator juga lalai memuat keterangan para pihakyang merupakan alasan serta pokok pokok persoalan yang menjadi objekgugatan

Menyatakan lelang ~ eksekusi tanggal 9 Agustus 1993menurut risalah lelang No. 241/199394 oleh Tergugat IVkhusuS mengenai tanah hak garapan Penggugat sepertidiuraikan pada Akte Ganti Rugi No. 536/MD/1978 tanggal18 September 1978 adalah tidak sah karena cacat hukumdan batal;.

Menyatakan secara hukum risalah lelang tanggal 9 Agustus1993, No. 241/199394 adalah sah ;5. Menyatakan secara hukum tanah terperkara adalah milikPenggugat ;6. Menyatakan Surat Akte Ganti Rugi No. 536/MD/1978,tanggal 18 September 1978, yang diterbitkan olehTergugat Il terhadap tanah terperkara batal demi hukumatau sekurang kurangnya tidak mempunyai kekuatan hukum ;Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 195PK/Pdt/20077.

Lelang tanggal 9 Agustus 1993No. 241/1993 94 ;Bahwa bersamaan dengan perkara a quo ada sejumlahperkara yang lama menyangkut Risalah Lelang tanggal 9Agustus 1993 No. 241/199394, yaitu antara lain:1.

No.35/Pdt.G/1994/PNMdn jo No. 26/Pdt/1995/PT Mdn ;Bahwa dari putusan perkara No. 1 sampai dengan No. 5tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap yang padapokoknya menyatakan Risalah lelang tanggal 9 Agustus 1993No. 241/199394 yang didasarkan atas sita eksekusi tanggal24 Juli 1993 No. 57/Eks/93/258/Pdt.G/1982/PNMdn, yangdalam hal ini termasuk juga tanah objek perkara adalah sah,tetapi dalam perkara a quo Hakim Agung dalam pertimbanganhukumnya tidak meneliti secara cermat Risalah Lelangtanggal 9 Agustus

Sebab tanah yang diusahai dalam alas hak tersebuttidak pernah dikenal di dalam tanah yang menjadi objeklelang sesuai Risalah Lelang tanggal 9 Agustus 199394No. 241/1993 94 ;Bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon Peninjauankembali sebelumnya ke persidangan sesuai bukti P.1. P.2. P. 3. P. 4. P. 5. P. 6. P. 7. P. 8. P. 9. P.10. P.11. P.12. P. 13. P. 14. P. 15 dan P. 16 telah terbuktitanah objek perkara adalah milik Pemohon PeninjauanKembali.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNGNOMOR 1 TAHUN 1963MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIAMenimbang bahwa dalam waktu akhirakhir ini sangat terasa oleh khalayak ramai, bahwa suratsurat yang dikirim dengan perantaraan Pos sangat lambat diterima oleh pihak yang bersangkutan,bahkan surat kawatpun diterima sangat lambat, sehingga hal itu tidak jarang mengakibatkanterlambat diterimanya permohonan kasasi dan/atau risalah kasasi dengan akibat, bahwapermohonan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa tiada suatu peraturan

Risalah kasasi juga dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan, yang memutus perkara yangbersangkutan dalam tingkat pertama"PASAL IIIPada pasal 112 Undangundang Mahkamah Agung Indonesia ditambah ayat ke tiga yang berbunyisebagai berikut:"3. Permohonan kasasi tersebut dapat pula diajukan di Kepaniteraan Pengadilan yang memutusperkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama.PASAL IVPada pasal 125 Undangundang Mahkamah Agung Indonesia ditambah ayat ke empat yangberbunyi sebagai berikut:"4.

Risalah kasasi dan perlawanan risalah kasasi tersebut juga dapat diajukan di KepaniteraanPengadilan, yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama".PASAL VPeraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1963.MAHKAMAH AGUNGKetua,Tid.(Mr. WIRJONO PRODJODIKORO,SH.)Atas perintah Majelis:Panitera,Ttd.(J. Tamara)

Sona menyampaikan Surat Panggilan Aanmaningkepada Budiyanto di alamat Perumahan Taman Semanan Indah, JalanDharma Karya Blok D8 Nomor 37 RT 010/RW 012, Kelurahan Semanan,Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, ternyata penghuni diHalaman 10 Putusan Nomor 665/PDT/2020/PT.DKIrumah memberikan alasan bahwa dia tidak kenal dan tidak mengetahulnama Budiyanto (Penggugat);GUGATAN KURANG PARA PIHAK KARENA PETITUM MENYEBUTKANPEMBATALAN RISALAH LELANG MAKA GUGATAN HARUS MENARIK PIHAKPENERBIT RISALAH LELANG

YAITU KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA III SEBAGAI PIHAK TERGUGAT14.15.Bahwa benar setiap orang atau Penggugat mempunyai hak untukmenggugat hanya kepada pihak yang menurut Penggugat telah merugikandirinya, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat menyebutkan dalamPetition maupun Posita bahwa Risalah Lelang atas nama Tergugatberdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2002/PIE/196 tanggal 5 November2002 tidak mengikat dan agar dibatalkan, karena Risalah Lelangdikeluarkan oleh Kantor

Bank Negara Indonesia (Persero), Tok. sebagai pihakdalam gugatan maka mengakibatkan surat gugatan kurang pihak (pluriumlitis consortium);POSITA DAN PETITUM GUGATAN MENUNTUT RISALAH LELANG TIDAKSAH DAN TIDAK MENGIKAT DAN MENUNTUT PEMBATALAN TETAPI TIDAKMENYEBUTKAN NOMOR DAN TANGGAL RISALAH LELANG16.Bahwa Penggugat dalam surat gugatan pada bagian posita membahasRisalah Lelang yang kemudian pada bagian petitum menuntut RisalahLelang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan pembatalan RisalahLelang;Bahwa

dalam bagian posita maupun petitum ternyata tidak disebutkannomor dan tanggal Risalah Lelang yang hendak dituntut pembatalan.Bahwa apabila dipaksakan gugatan untuk dikabulkan tentu harus menyebutnomor dan tanggal Risalan Lelang yang dimohon pembatalan, apabila haltersebut terjadi maka putusan memutuskan hal yang tidak dituntut atauUltra Petita;Bahwa karena Penggugat dalam perkara a quo tidak menyebutkan nomordan tanggal penerbitan Risalah Lelang yang dimohon dibatalkan menjadiHalaman 11 Putusan

Penggugat memohon pembatalan Risalah Lelang tetapi tidakmenyertakan KPKNL sebagai pihak dalam perkara ini padahalHalaman 12 Putusan Nomor 665/PDT/2020/PT.DKI19.2.19.3.19.4.19.5;KPKNL yang menerbitkan Risalah Lelang dan tidak menyertakan PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tok. sebagai pihak dalam perkaraini padahal PT.

Nomor: 094/2016 ..., karenapada kenyataannya berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 094/2016, tanggal27 Mei 2016 menunjuk pada Perjanjian Kredit Nomor : 0001055SPK75760214 tanggal 25 Februari 2014 Jo.

tersebut diatas, maka dalil Penggugat dalam halaman 3 sampai dengan halaman 7gugatannya, yang intinya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang atasobyek sengketa cacat hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.Bahwa benar dalam kutipan Risalah Lelang Nomor: 094/2016 tanggal 16Juni 2016 Tergugat Il telah mengutip Nomor Surat Perjanjian Kredit000399/PK/03379/2400/ 0412 tanggal 27 April 2012 yang seharusnyasesuai Minuta Risalah Lelang Nomor: 094/2016 tanggal 27 Mei 2016 yaitunomor Surat Perjanjian

Bahwa Tergugat II dalam pelaksaan Lelang membuat Minuta RisalahLelang, Salinan Risalah Lelang dan Kutipan Risalah Lelang;16.2. Bahwa Rlsalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yangdibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan Akta Otentik danMempunyai kekuataan pembuktian sempurna.Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Wop.16.3.

Bahwa yang dimaksud dengan Minuta Risalah Lelang adalah asiliRisalah Lelang berikut lampirannya yang merupakan dokumen atauarsip negara.16.4. Bahwa Salinan Risalah Lelang adalah salinan kata demi kata dariseluruh Risalah Lelang.16.5. Bahwa kutipan Risalah Lelang adalah Kutipan kata demi kata darisatu atau beberapa bagian Risalah Lelang.16.6.

redaksional dalam mengutip) yang menentukan dalam kaitandengan pelaksanaan lelang atas tanah objek sengketa;Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P17 berupa FotocopyKutipan Risalah Lelang Nomor; 094/2016 pada tanggal 16 Juni 2016, terdapatperbedaan Nomer Perjanjian Kredit didalam Kutipan Risalah Lelang, namundikaitkan dengan bukti surat TIl19 berupa Risalah Lelang No. 094/2016tanggal 27 Mei 2016, dan bukti surat TI32 berupa Fotocopy Salinan RisalahLelang Nomor 094/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang

Menghukum Tergugat Intervensi dan Tergugat Intervensi Il membayarbiaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar NIHIL ;Membaca Risalah pernyataan permintaan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 06November 2014 Penggugat / Tergugat Intervensi / Pembanding melalui KuasaHukumnya bernama ROOS JEANE ALFARIS,SH telah mengajukanpermohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan NegeriAmbon tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 42 / Pdt.G/

2014 / PN.AMB, diperiksadan diputus dalam peradilan tingkat banding sesuai risalah pernyataanpermohonan banding Nomor 42 / Pdt.G / 2014 / PN.AMB, tanggal 06November 2014;Membaca Risalah pernyataan permintaan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 07November 2014 MARCHUS PATTY Tergugat / Tergugat Intervensi Il/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yangdiputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 42

/Pdt.G / 2014 / PN.AMB, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat bandingHalaman 3 dari 9 Putusan nomor56/Pdt/2014/PT.AMBsesuai risalah pernyataan permohonan banding Nomor 42 / Pdt.G / 2014 /PN.AMB, tanggal 07 November 2014;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat olehJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwapada tanggal 27 November 2014 permohonan banding Kuasa HukumPenggugat Asal/ Tergugat Intervensi / Pembanding tersebut telah disampaikandan

diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Penggugat Intervensi /Terbanding yang diterima oleh para Penggugat Intervensi / Terbanding;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat olehJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwapada tanggal 27 November 2014 permohonan banding Kuasa HukumPenggugat Asal/ Tergugat Intervensi / Pembanding tersebut telah disampaikandan diberitahukan secara sah dan seksama kepada MARCHUS PATTYTergugat / Tergugat Intervensi

I/ Pembanding yang diterima oleh Tergugat /Tergugat Intervensi Il / Pembanding;Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat olehJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwapada tanggal 17 November 2014 permohonan banding MARCHUS PATTYTergugat / Tergugat Intervensi Il / Pembanding tersebut telah disampaikan dandiberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat Asal / TergugatIntervensi / Pembanding yang diterima oleh ROOS JEANE ALFARIS, SHKuasa Penggugat

Achmad Zamroniberdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 188/2016 pada tanggal 18Agustus2016 oleh Pejabat Lelang di Kantor KPKNL Tegaldankemudian sekarang dijual kepada Penggugat;4.

;Halaman.4 dari15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Pml Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untukmenghadap ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggildengan sah dan patut menurut Risalah Panggilan Sidang tanggal 31 Mei2018 untuk sidang tanggal 26 Juni 2018, Risalah Panggilan Sidangtanggal 28 Juni 2018 untuk sidang tanggal 3 Juli 2018, Risalah PanggilanSidang tanggal 6 Juli 2018 untuk sidang tanggal 17 Juli 2018, dan RisalahPanggilan Sidang tanggal 18 Juli 2018

Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 188 / 2016 tanggal 23Maret 2016, diberi tanda P5 ;Fotocopy suratsurat tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok ;Halaman.5 dari15 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.PmlMenimbang bahwa, selain suratsurat sebagaimana tersebut di atas,Penggugat juga mengajukan saksisaksi yang telah disumpah sesuaiagamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut :1.

Panggilan Sidang tanggal 31 Mei 2018 untuk sidangtanggal 26 Juni 2018, Risalah Panggilan Sidang tanggal 28 Juni 2018 untuksidang tanggal 3 Juli 2018, Risalah Panggilan Sidang tanggal 6 Juli 2018untuk sidang tanggal 17 Juli 2018, dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 18Juli 2018 untuk sidang tanggal 24 Juli 2018 sedangkan alasan alasannyayang sah apakah sebabnya ia tidak datang menghadap ke persidangan itutidak ada, maka Para Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untukmembantah gugatan Penggugat

Bahwa semula sebidang tanah sawah dengan Sertipikat HakMilik Nomor 00487 seluas 2885 m2 yang terletak di Desa BumirejoKecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang milik Para Tergugat yangtelah diberikan Hak Tanggungan kepada Bank Mega Syariah dandengan Kutipan Risalah Lelang Nomor 188/2016 tanggal 18 Agustus2016 dengan pemenang lelang Sdr. Achmad Zamroni yang kemudiandijual kepada Penggugat, objek sengketa masih dikuasai/dikelola olehpihak Para Tergugat sebagai pihak pemberi Hak Tanggungan ;4.

Bahwa kemudian berdasarkan Risalah Lelang No. 384/65/2019 yang cacathukum tersebut, Terbantah mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri Denpasar untuk pengosongan atas obyek perkara.20. Bahwa atas permohonan Terbantah tersebut, Ketua Pengadilan NegeriDenpasar telah mengeluarkan penetapan No. 75/Eks/2019/PN. Dps Jo No.16/Pdt.Eks.RIil/2019/PN Dps Jo RL No. 384/65/2019.21.

Bahwa terbukti berdasarkan buktibukti yang cukup dikarenakan Risalah LelangNo. 384/65/2019 tertanggal 20 Juni 2019 adalah cacat hukum, maka segalaproduk hukum yang beralas hak Risalah Lelang tersebut yaitu Penetapan KetuaPengadilan Negeri Denpasar No. 75/Eks/2019/PN.

Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini.AtauApabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, KuasaPembantah hadir pada sidang pertama tanggal 30 Januari 2020 dan selanjutnyatidak pernah datang hadir, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patutsesuai risalah panggilan, risalah panggilan eCourt kedua untuk sidang tanggal 2April

2020, risalah panggilan eCourt ketiga untuk sidang tanggal 6 Mei 2020 danrisalah panggilan eCourt keempat untuk sidang tanggal 19 Juli 2020, untuk pihakTerbantah hadir Kuasanya MUH.

panggilan eCourt keduauntuk sidang tanggal 2 April 2020, risalah panggilan eCourt ketiga untuk sidangtanggal 6 Mei 2020 dan risalah panggilan eCourt keempat untuk sidang tanggal19 Juli 2020 ternyata Pembantah telah dipanggil dengan patut, namun tetap tidakhadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap sebagai Kuasanya untukmelanjutkan persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkansuatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugattidak serius melakukan