Ditemukan 354 data
172 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persaingan dalam harga akan menyebabkan terjadinya harga padatingkat yang serendah mungkin, sehingga memaksa perusahaanmemanfaatkan sumber daya yang seefisien mungkin, sebaliknya, denganadanya perjanjian penetapan harga, para pelaku usaha yang terlibatdalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan ataumemaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen,dimana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakanharga yang berada di atas kewajaran;4.
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
1.Martin Paul Lindsey Clark
2.Richard Oliver Wellershoff
124 — 63
kalau ini konsep proyek bangun sendirikalau mau membangun bisa kita bantu mencarikan tenaga kerja danuruS pembelian bahan dengan harga yang paling bagus dan hargacocok dan ada beberapa orang mau membangun villa sendiri ditanahtersebut dan kita menawarkan kepada yang lain kita yang akanmembantu atau membangun sendiri serta kapan saja jika sdr.ALFREDO POLLO memberhentikan kita dalam prose pembangunan,kita siap saja kemudian dibilang terdakwa kaget kalau kita bisamelakukan pembangunan ini dengan harga serendah
PT.NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK.
Tergugat:
KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA
Turut Tergugat:
PT. PRIMA TOP BOGA
294 — 183
terhadap denda yang dijatuhkan oleh Termohonkepada Pemohon sebesar Rp.2.800.000.000, (dua milyar delapan ratus jutarupiah) dimana dalam Putusannya Termohon tidak mempertimbangkan apa yangmenjadi dasar atas jumlah denda tersebut sehingga Majelis Hakim dalam putusanini akan juga mempertimbangkan terhadap denda tersebut sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) huruf g UndangUndang nomor 5 tahun 1999 dimana Komisi berwenang menjatuhkan sanksitindakan administratif berupa denda serendah
Pembanding/Penggugat II : TRI PENA SETIATI K
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK BUKOPIN Tbk
Terbanding/Tergugat IV : JENNY
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan KPKNL
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pertanahan Kab Cirebon
Terbanding/Tergugat III : PT. Balai Mandiri Prasarana
57 — 26
ribu rupiah) danb.Nilai Likuidasi sebesar Rp 5.335.800.000, (lima milyar tiga ratus tigapuluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)39.Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada butir 23 dalam gugatannya,yang pada pokoknya menyatakan dengan penetapan nilai limit oleh penjualsebelum pengaturan nilai limit oleh PMK 103/PMK.06/2013 ada indikasiPENGGELAPAN/PENYELUNDUPAN PAJAK karena adanya itikad tidakbaik antara pejabat kantor lelang, penjual in casu TERGUGAT I danpembeli, melalui penetapan limit lelang serendah
58 — 33
melalui TERGUGATII tersebut ternyatatelah merugikan dan mengorbankan PENGGUGAT, apalagi sudah adaKesepakatan secara lisan akan dilakukan Pembayaran pada BulanDesember 2019 sehingga perbuatan TERGUGAT I dan Tergugatlltersebut telah memenuhi unsurunsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM(Onrechmatige Daad) terhadap PENGGUGAT.Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTERGUGATI dan II tersebut, PENGGUGAT merasa kaget, Shock dankecewa karena PENGGUGAT tidak menyangka obyek Jaminan akandijual dengan harga serendah
169 — 41
Seharusnya anakanak itu dibiarkan saja oleh ibunya, tidak usahdiurus hidupnya biar mati kelaparan atau tidak usah sekolah biar jadianak jalanan, tentu Para Penggugat yakin seyakinnya, ayah ParaTergugat bukanlah orang yang serendah itu dan ini hanyalah sematamata hanya nafsu dan keangkuhan dari Para Tergugat. sedangkanpernyataan Para Tergugat bahwa Hamimah (Pewaris) bekerja danberhenti bekerja pada tahun 1961 adalah dalil yang tidak berdasar dantidak ada relevansinya dengan perkara aquo.
19 — 7
Bisa saja Penggugat melakukan hal yangsama seperti yang dilakukan tergugat, tapi Penggugat tidak maumelakukan hal yang serendah itu.Disini Penggugat juga merasa kembali di bohongi, karena dari apayang di janjikan oleh tergugat yaitu 100.000/hari sama sekali tidakHal. 31 dari 107 hal. Putusan Nomor 1036/Padt.G/2016/PA.
137 — 47
ratus ribu rupiah) danb.Nilai Likuidasi sebesar Rp 5.335.800.000, (lima milyar tiga ratus tigapuluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada butir 23 dalam gugatannya,yang pada pokoknya menyatakan dengan penetapan nilai limit oleh penjualsebelum pengaturan nilai limit oleh PMK 103/PMK.06/2013 ada indikasiPENGGELAPAN/PENYELUNDUPAN PAJAK karena adanya itikad tidakbaik antara pejabat kantor lelang, penjual in casu TERGUGAT danpembeli, melalui penetapan limit lelang serendah
287 — 65
BUDI ANTONI ALJUFRIalias TONI alias HBA yang berjudul MEMBELA DIRI SETELAHTERZHOLIMI, uraian selengkapnya sebagaimana terurai dalam notapembelaannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwaDemikianlah pledoi ini saya buat, sekali lagi jika apa yang saya lakukanadalah salah di mata hukum saya mohon maaf dan mohon dapatdihukum serendah rendahnya dan pada kesempatan ini saya mohonagar kiranya kesalahan istri saya mohon dimaafkan karena apa ygdilakukan olehnya tidak lain sabagai kepatuhan dia terhadap perintahsuaminya
BUDI UTARI
Tergugat:
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
222 — 137
O004a/PANSELPDPHJPDPAUS/IV/2019 tanggal April 2019 tentangPerubahan Persyaratan Pendaftaran Panitia Seleksi yang isinya Khususkepada peserta PNS serendah rendahnya berumur 35 tahun dan setinggi tingginya 57 tahun pada tanggal 31 Desember 2019, sementara berdasarkanPengumuman nomor 003/PANSELDP.PDPHJPDPAUS/IV/2019 tentangPendaftaran Calon Badan Pengawas Perusahaan daerah Pasar Horas Jayadan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha KotaPematangsiantar periode 2019 2022 pada point 9 menyatakan
107 — 46
Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 28 Pebruari 2017 yang pada pokok mohon kepada Majelis Hakimagar Terdakwa dijatuhi hukuman yang serendah rendahnya sesuai derajatkesalahan dan peranannya dalam perkara aquo.Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa pribadi yang padapokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yangseringan ringannya.Setelah mendengar
230 — 166
urusannyapetani itu ada di relawan dan petani;Hal 94 dari 116 hal.Pen.No.307/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.Bahwa kalau menurut dokumen itu perjanjian dana bantuan, waktu itu adasponsor, perjanjian dana sponsip, hanya perbaikan sistem diganti namanyamenjadi perjanjian dana bantuan untuk menabung pohon;Bahwa semua seharusnya sudah paham untuk ditaraf itu karena PertaminaFoundation bukan lagi dalam rangka untuk program menanam tetapimenabung, itu harus dibedakan, karena ketika orang mau menanam pohonitu biayanya tidak serendah
188 — 88
RAZALI(Alm) dengan hukuman serendah dan seringanringannya;2. Membebaskan Terdakwa ROSMAWATI Binti H.
44 — 9
Menurut pendapat saksi bahwa untuk pelelangan sendiridilaksanakan agar adanya persaingan yang sehat dengan tujuan untukmemperoleh harga yang serendah rendahnya tetapi sesuai denganspesifikasi yang ditentukan / dipersyaratkan, dan apabila terjadipersekongkolan antara peserta pelelangan tentunya hal tersebut tidakdiperbolehkan, dan setelah saksi membaca peraturan Presiden Nomor54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah haltersebut telah melanggar Pasal 118 ayat (1) huruf b.
Ir. ANTHON TORIKI, M.Si
Tergugat:
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
133 — 57
Serendah rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkatdi bawah jenjang pangkat yang ditentukan;c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yangditentukan;d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan danf.
96 — 48
Menurut pendapat saksi bahwa untuk pelelangan sendiridilaksanakan agar adanya persaingan yang sehat dengan tujuan untukmemperoleh harga yang serendah rendahnya tetapi sesuai denganspesifikasi yang ditentukan / dipersyaratkan, dan apabila terjadipersekongkolan antara peserta pelelangan tentunya hal tersebut tidakdiperbolehkan, dan setelah saksi membaca peraturan Presiden Nomor 54tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah hal tersebuttelah melanggar Pasal 118 ayat (1) huruf b.
49 — 4
Menurut pendapat saksi bahwa untuk pelelangan sendiridilaksanakan agar adanya persaingan yang sehat dengan tujuan untukmemperoleh harga yang serendah rendahnya tetapi sesuai denganspesifikasi yang ditentukan / dipersyaratkan, dan apabilaterjadipersekongkolan antara peserta pelelangan tentunya hal tersebut tidakdiperbolehkan, dan setelah saksi membaca peraturan Presiden Nomor54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah haltersebut telah melanggar Pasal 118 ayat (1) huruf b.
191 — 332 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 14;dan atauc. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikankegiatan yang terbukti menimbulkan praktekmonopoli dan atau menyebabkan persaingan usahatidak sehat dan atau merugikan masyarakat; danataud. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikanpenyalahgunaan posisi dominan; dan ataue. penetapan pembatalan atas penggabungan dan ataupeleburan badan usaha dan pengambilalihan sahamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan atauft. penetapan pembayaran ganti rugi; dan ataug. pengenaan denda serendah
189 — 72
Pengenaan denda serendah rendahnya Rp.1.000.000.000,00(satu. milyar rupiah) dan setinggi tingginyaRp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).Berdasarkan ketentuan tersebut di atas pada huruf a, makayang dapat ditetapbkan pembatalannya adalah Perjanjiansebagaimana dimaksud Pasal 4 sampai dengan Pasal 13,Pasal 15 dan Pasal 16.Hal ini sesuai dengan Keputusan Komisi Pengawas PersainganUsaha Nomor : 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang PedomanPelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang Undang No.5Tahun 1999
ANDI HERNAWATI, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RAIS B, M.Si.
169 — 96
perjanjian kerjasama tersebut dihentikan sebelum waktunya; Bahwa Abhli tidak mengetahui mengenai penetapan harga kayu pinus hasilkegiatan penjarangan tersebut; Bahwa Ahli menerangkan Tim penebangan juga haruslah orang yang kompetensehingga tidak berpotensi menimbulkan penyimpangan dari tujuan penjarangantanaman pada hutan tsb; Bahwa Abhli pernah diajak Penyidik ke lapangan melihat langsung kegiatanpenebangan untuk penjarangan tersebut, ahli berpendapat seharusnya juga titikpenebangan pada sebuah pohon serendah