kesempatan temanteman untukbertanya, mengacu pada Pasal 34 Statuta Unsrat; Bahwa, Rapat Senat terobuka mengenai Pasal 1 (Satu) dan Pasal 2(dua), berakhirnya Dekan Fakultas Pertanian Unsrat tanggal21 Februari 2018, Butir a dan b, masuk, Butir c, tidak masuk; Bahwa, masuk sidang tertutup tidak dilaksanakan; Bahwa, setelah sidang terbuka dilanjtkan ke sidang tertutup; Bahwa, pelaksanaan penjaringan visi dan misi tidak terlaksana; Bahwa, Bukti P5 dan P7 diakui oleh saksi; Bahwa, situasinya karena tidak bisa voting

; (Pihak Penggugat Keberatan); Bahwa, Anggota Senat protes; Bahwa, Sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah tanggal 25 Oktober2017; Bahwa, Saksi kurang tahu apakah Penggugat tahu atau tidak,kemungkinan Penggugat dapat tembusan; Bahwa, Panitia sudah lakukan sosialisasi tentang tahapan danpelaksanaan ke Faperta; Bahwa, Saksi tahu banner dan pengumuman ditempel di sekitarFakultas; Bahwa, Secara formal tidak ada komunikasi; Bahwa, Saksi bertanggung jawab kepada Dekan, tapi dipilin olehSenat lewat voting

Panitia yang digunakan Rektor; Bahwa, tidak melalui voting dan suara; Bahwa, dasar pemilihan Dekan Fakultas Pertanian Unsrat yaituStatuta Unsrat No. 61 Tahun 2011; Bahwa, bukti surat P5 dan P7 diakui saksi;(Untuk selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam BeritaAcara Persidangan);Menimbang, bahwa Pihak Penggugat melalui kuasaHukumnya telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 Agustus2018 pada persidangan tanggal 23 Agustus 2018 yang isiselengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadisatu

Berdasarkan permohonan Debitor dan disetujui oleh ParaKreditor dalam voting (Pasal 229 UUK PKPU);5.3.3. Hakim Pengawas melaporkan kepada Majelis Pemutus hasilvoting PKPU Sementara untuk diputus menjadi PKPU Tetap;5.3.4. Laporan Hakim Pengawas berisi:a. Hasil voting tentang persetujuan terhadap PKPU Tetap untukjangka waktu yang telah disetujui dalam voting;b. Hasil voting tentang Penolakan terhadap PKPU Tetap.5.3.5.

Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian ditutup.10.Rapat Pemungutan Suara (Voting) Rencana Perdamaian10.1.

Setiap piutang yang kurang dari Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) tidak mendapatkan hak suara.Pelaksanaan Pemungutan Suara (voting);Rencana Perdamaian diterima apabila disetujui lebih dari %(setengah) jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan yanghaknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yangmewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruhpiutang Konkuren yang diakui, atau untuk sementara diakui,dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapattersebut (Pasal 151 UUK PKPU

tanggal 21 Juni 2012 diPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hasil dari RapatKreditor tersebut dituangkan ke Berita Acara Rapat Kreditor PT Mitra SafirSejahtera (Dalam Pailit), tertanggal 21 Juni 2012 yang ditandatangani olehHakim Pengawas dan Panitera Pengganti dimana mayoritas kreditor setuiuuntuk menggunakan skema pemberesan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat(3) UndangUndang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dm PenundaanKewajiban Pembayaran utang (UUPKP") dengan mekanisme voting

Sikap Kreditor PT Mitra Safir Sejahtera (Dalam Pailit) terhadap PT AgungSinar Mulya sebagai satusatunya Calon Investor (ditindaklanjuti denganmekanisme voting atau tidak);b. Perlu atau tidaknya Tim Kurator PT Mitra Safir Sejahtera (Dalam Pailit)melakukan pengumuman ulang dengan menggunakan skema Pasal 185 ayat(3) di muka umum;c.

Selanjutnya,Pengadilan akan memberikan putusannya:TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penolakan atas Rencana Perdamaian adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut dicapai dengan voting sebagaimana dimaksud dalam Pasal281 ayat (1) Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;Menimbang, bahwa pada waktu diadakan pemungutan suara pada tanggal 01 April 2010, seluruh Kreditor yanghadir dan

tertanggal 26 Agustus 2019 dengan perubahan terakhirnyatertanggal 29 Agustus 2019.Menimbang, Debitor PKPU dalam suratnya No.027/JIMSUKPKPU/DPS/X/2019 menyampaikan pada pokoknya belum dapatmemenuhi permintaan kreditor untuk membayar secara tunai sebesar Rp.2.700.000.000, (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sehingga Debitor tetap padaproposal yang telah diajukan sebelumnya.Menimbang, dari laporan Hakim Pengawas, pada tanggal 16 Oktober 2019 telahdiselenggarakan pembahasan dan pengambilan keputusan/voting

Itupunhasil evaluasi berkas tersebut tidak diberi nomor, tanggal dan tidakditandatangani instansi yang menerbitkannya.Bahwa isi dari hasil evaluasi berkas tersebut setelah dilakukan klarifikasikepada Tergugat 1 LUTFIN, S.Sos. dapat disanggah oleh Tergugat 1 danditerima oleh Panitia Pemilhan Desa, karena isi surat tersebutmemerintahkan untuk melampirkan izin cuti, padahal nyatanyata Tergugat 1telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 9 September 2019.Bahwa voting day yang seharusnya dilakukan pada

tanggal 31 Oktober 2019telah lewat, sehingga dilakukan revisi jadwal voting day menjadi tanggal 2Desember 2019.Bahwa sampai dengan tanggal 17 November 2019 hasil assesment belumjuga keluar, melainkan hasil evaluasi berkas yang kedua kalinya yangdikeluarkan oleh Panitia Pemilinan Kabupaten.

Hasil tersebut didapatkan setelahmelalui voting pemungutan suara dengan 4 suara setuju dan 1 suara tidaksetuju, yaitu Ketua Panitia Pemilihan Desa EKO SUBIANTO, S.P. karenamemiliki pendapat yang berbeda.

Pemilihan Kabupaten Donggala melalui Dinas PemberdayaanMasyarakat Desa (DPMD)13)Bahwa pada tanggal 25 November 2019 Panitia Pemilihan Kabupatenkembali mengundang Panitia Pemilihan Desa dalam rapat koordinasipembagian hasil assesment yang sudah lama dinantinanti tersebut, yanghasilnya justru menempatkan Penggugat ISMAN pada peringkat terakhir.Dalam rapat tersebut Panitia Pemilihan Kabupaten memrintahkan untuksegera melakukan rapat penetapan Calon Kepala Desa berdasarkan hasilassesment tersebut, karena voting

Bahwa kemudian ProposalPerdamaian yang ditawarkan oleh Penggugat tersebut disepakati oleh ParaKreditur dalam proses voting dan disahkan melalui Putusan HomologasiPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Sby tertanggal 16 November 2020 (VIDE BUKTIAWAL T3).

Sby tertanggal 3 Agustus 2020, Penggugatmelalui direktur Utamanya yaitu Yohanes Johny Wong (in casuPenggugat) kemudian mengajukan proposal perdamaian yangkemudian disepakati oleh mayoritas kreditur melalui mekanisme voting(pemilinan suara) sehingga menjadi sebuah perjanjian perdamaian yangmengikat para pihak yang dimana kemudian Perjanjian Perdamaiantersebut kemudian di homologasi atau disahkan oleh PutusanHomologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 17/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Sby

Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat pada Poin 22 gugatana quo, Putusan Homologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 17/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Sby tertanggal 16November 2020 telah mengesahkan perjanjian perdamaian yangdiajukan oleh Penggugat in casu Yohanes Johny Wong sebagai DirekturUtama PT Hotel Bahtera Jaya Abadi dan disepakati oleh MayoritasKreditur dalam mekanisme Voting (pemungutan suara) dimana Tergugat sebagai kreditur mayoritas baik Separatis maupun Konkuren;11

tujuh ratus delapan puluh tigaribu lima ratus duanpuluh Rupiah) sebagaimana amar Judex Facti;Bahwa namun demikian putusan Judex Facti harus diperbaiki sebatas formatputusan karena telah mengabulkan sebagian dari Petitum Primair dan sebagian dariPetitum Subsidair tidak dapat dibenarkan (vide putusan MA No. 3589 K/Pdt/1994,tanggal 16 Februari 1999);Hal. 11 dari 13 hal.Put.Nomor 49 K/Pdt.Sus/2013Menimbang, bahwa dalam persidangan terjadi perbedaan pendapat diantaraMajelis, maka sidang diputus dengan voting

Nomor 647 K/Padt.SusPailit/2021Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata Hakim Pengawastelah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Hakim Pengawas telan menerima laporan dari Team Pengurusterkait dengan proses PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna pada tanggal 3Februari 2021: Bahwa dalam laporan tersebut Team Pengurus melaporkan pada pokoknyatelah terjadi voting yang telan menerima rencana perdamaian dan telahdituangkan

Pasal 289 Undangundang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ditunjuk segala sesuatuyang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaanpersidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa penolakan terhadap Rencana Perdamaian dan PemberianPerpanjangan PKPU Tetap tersebut dicapai dengan voting sebagaimana dimaksuddalam Pasal 229 ayat (1) jo

Nomor 596 K/Pdt.SusPailit/2021Akta 04/2018 yaitu dalam Pasal 45 dan Pasal 58 ayat (1) dan (2) UndangUndang Undang Nomor 17 Tahun 2012 maka Pengurus berhak untukmengajukan rencana perdamaian, bahwa pemungutan suara (voting) ternadaprencana perdamaian yang diajukan Termohon Kasasi/dahulu Termohon PKPUdiadakan pada tanggal 11 Januari 2020, yang hasilnya adalah rencanaperdamaian diterima dan disetujui olen 296 Kreditor Konkuren (dari 396 KreditorKonkuren yang hadir) yang mewakili 28.566 hak suara kreditor

kepada wargaPerumahan TVM, apakah setuju pembangunan masjid di atas lahanPHT/RTH yang terletak di Blok C1 atau di atas lahan SSI yang telahdisediakan oleh Pengembang Perumahan berdasarkan Site PlanPerumahan TVM yang terletak di Blok D2 samping sekolah ST.JOHN;36.Bahwa, adapun hasil voting dari 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) wargaPerumahan TVM yang mengikuti voting diperoleh hasil warga yangmemilih pembangunan masjid di samping sekolah St.John sebanyak 359(tiga ratus lima puluh sembilan) warga

Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUNJKT.Warga TVM yang berada di Jakarta Barat sebanyak 193 (seratussembilan puluh tiga) KK dan sebanyak 181 (Seratus delapan puluh satu)KK tersebar di Kota Tangerang dan tentunya dengan latar belakangagama yang berbedabeda telah menghadiri dan mengikuti rapat untukmenyampaikan aspirasinya yaitu mengenai rencana pembangunanrumah ibadat di dalam Kawasan Perumahan TVM dan dalam Rapattersebut dilakukan voting dengan opsiopsi sebagai berikut:a.

Tergugat II Intervensi pun telah memiliki rekomendasi dari KepalaKantor Wilayah Kementerian Agama, FKUB, dan Walikota (vide Pasal 5huruf c, d, dan e Pergub No. 87/2012) Sehingga hasil voting tidakmenjadi syarat dalam pembangunan rumah ibadah;c.

Voting itu bersifat Diskriminatif, karena mayoritas hanya diikuti olehWarga Non Muslim, tidak seluruh Warga TVM yangmajemuk/Heterogen, serta data yang dipakai tentang jumlah Voting jugatidak benar, yaitu jumlah yang disebut Penggugat sebanyak 374KK/Kepala Keluarga sedangkan Faktanya Jumlah KK di TVM itu 527KK/Kepala Keluarga;9.

T.llLIntv8 : Voting Warga RT 015 RW 10 dengan Pilihan Masjid di dirikanHalaman 178 dari 210 halaman. Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUNJKT.9. T.ll.Intv 910. T.ll.Intv 10 :11. T.ILIntv11 :12. T.ll.Intv 1213. T.ll.Intv 13 :14. T.ll.Intv 1415. T.ll.Intv 1516. T.Il.Intv 1617.T.ILIntv17 :18. T.Il.Intv 1819.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 26 April 2024 beserta lampirannya berupa Rencana Perdamaian Final berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) terhadap Rencana Perdamaian tanggal 26 April 2024 yang telah ditandatangani oleh Para Termohon PKPU Grand Blossom Finance Limited (Dalam PKPU), PT Hangtuah Buana Perkasa (Dalam PKPU), PT Raya Fortuna Energi (Dalam PKPU), PT Sriwijaya Swarna Dwipa (Dalam PKPU),

HOTEL BAHTERA JAYA ABADI, dalamkeadaan PKPU Sementara;Setelah membaca dan memperhatikan Surat Pemberitahuan Hasil RapatPemungutan Suara / Voting Atas Proposal Perdamaian dari Pengurustertanggal 03 Juli 2020;Setelah membaca Surat Rekomendasi dari Hakim Pengawas yangditujukan kepada Majelis Hakim tanggal 03 Juli 2020 yang pada pokoknyamerekomendasikan agar Majelis Hakim memutus PT.

perdamaian untuk penyeiesaian kewajiban PTDGF kepada Para Nasabah (Rencana Perdamaian) yang akanditawarkan kepada seiuruh Nasabah PT DGF iermasuk Pararenggugai,Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 bertempatdi gedungPengadian Nlaga pada Pengadilan Negerl Jakarta PusatullakSanakan pernuriguian suara/voiiriy uniuk rnenyeiujui aiau MenolakRencana Perdamaian kepada Para Nasabah yangdihadin oleh 6SO (enam ratus de'apan puluh) Nasabal/Kreditoriermasuk Para renggugai,Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara/voting

tersebutdidapatkan hasil 621 (enam ratus dua puluh satu) Nasabah/Kreditorrnenyeiujul Rencana Perdamaian, 54 (iirma puluh) empatNasabah/Kreditor menolak RencanaPerdamaian, dan 5 Nasabah/Kreditor tidak memberikan suaranya(Absiain),Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara/voting tersebut,maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negen Jakarta Pusatmengesarikan perdamaian aniara PT DGF dengan Para Nasabah melaluiPutusan No.36/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanqgqal 01 Februari2012.

Bahwa Terdakwa1 menjadi Ketua Keprim dengancara voting pada saat apel pagi yang pada saat ituKomandan mengambil alin untuk menentukan KetuaKeprim dengan cara menampilkan kandidat yangakan dicalonkan diantaranya Terdakwa1, Kapten CziJoko Sutradona, Kapten Czi Slamet Nurhadikemudian dari ketiga kandidat tersebut sebagianbesar memilih Terdakwa1 kKemudian Danyonzipur 10Kostrad menerbitkan Surat Perintah selanjutnya padatanggal 23 Desember 2012 dilaksanakan serahterima antara Kapten Czi Edy Purwanto (

Bahwa Terdakwa1 menjadi Ketua Keprim dengancara voting pada saat apel pagi yang pada saat ituKomandan mengambil alih untuk menentukan KetuaKeprim dengan cara menampilkan kandidat yangakan dicalonkan diantaranya Terdakwa1, Kapten CziJoko Sutradona, Kapten Czi Slamet Nurhadikemudian dari ketiga kandidat tersebut sebagianHal. 41 dari 181 hal. Putusan Nomor 177 K/ PM.

Bahwa Terdakwa1 menjadi Ketua Keprim dengancara Voting pada saat apel pagi, yang pada saat ituKomandan mengambil alin untuk menentukan KetuaKeprim dengan cara menampilkan kandidat yangakan dicalonkan diantaranya Terdakwa1, Kapten CziJoko Sutradona, Kapten Czi Slamet Nurhadikemudian dari ketiga kandidat tersebut, sebagianbesar memilih Terdakwa1.

Bahwa benar Terdakwa1 menjadi Ketua Keprimdengan cara voting pada saat apel pagi yang padasaat itu. Komandan mengambil alih untukmenentukan Ketua Keprim dengan caramenampilkan kandidat yang akan dicalonkandiantaranya Terdakwa1, Kapten Czi Joko Sutradona,Kapten Czi Slamet Nurhadi.

Bahwa benar Terdakwa1 menjadi KetuaKeprim dengan cara voting pada saat apel pagiHal. 157 dari 181 hal. Putusan Nomor 177 K/ PM. IIl12/ AD/IX /2018yang pada saat itu Komandan mengambil alihuntuk menentukan Ketua Keprim dengan caramenampilkan kandidat yang akan dicalonkandiantaranya Terdakwa1, Kapten Czi JokoSutradona, Kapten Czi Slamet Nurhadi.

Bhineka Bumi namun saksi tidak paham sedangkan di wilayahtersebut ada alat eksafator 3 unit, mesin pompa, dan ada tumpukan pasir besi .Bahwa saksi ketahui adanya penambangan pasir besi yang masuk wilayah PT.Bhineka Bumi saat saksi melakukan pengukuran Hari Jumat, Tanggal 09092011sudah ada penambangan yang masuk wilayah yang di voting oleh PT. Bhineka Bumiyang ditentukan melalui titik koordinat. Bahwa benar tindakan saksi setelah mengetahui adanya penambangan yang masukwilayah PT.

Termohon (Debitor) dengan para Kreditortelah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang UndangKepailitan dan PKPU sebagai perdamaian yang dapat disahkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah ada alasanalasan untuk menolakpengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalamPasal 285 ayat (2) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Mei 2015 , telahdilaksanakan Rapat Pemungutan suara (voting

alasanhukum sebagai berikut dibawah ini ;Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014, Majelis Hakim Pengadilan Niaga,atas permohonan yang diajukan oleh salah satu Kreditor Tergugat yaituPT Multi Nitrotama Kimia, telah menyatakan PT Indo Muro Kencana (incasu Tergugat) berada status PKPU Sementara sebagaimana termuatdalam Putusan PKPU;Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2014, sesuai denganproses PKPU Tergugat sebagaimana diatur dalam UU 37/2004,dilaksanakan Rapat Kreditur dengan agenda pemungutan suara (voting

Bahwa dengan demikian, Penggugat selaku kreditor konkuren (yangmemiliki piutang yang tidak dijamin) terikat dengan PerjanjianPerdamaian, meskipun Penggugat tidak ikut dalam pemungutan suara(voting) atas Rencana Perdamaian.