Banyuasin;e Bahwa Tugas Terdakwa II sebagai penanggung jawab CPU di Samsat Banyuasinadalah :On/off CPU ;Edit/perbaikan data yang salah ;Membuat kutipan untuk penyetoran dan cetak kutipan ;RW NOBuat laporan harian dan bulanane Bahwa Terdakwa III.

disarankan untukmengurusi terlebin dahulu Penetapan dari PengadilanNegeri setempat tentang Perbaikan tahuan kelahiranPemohon tersebut ;e Bahwa, benar Pemohon sangat memerlukan adanya Pasportersebut dan Pemohon bermaksud untuk memperbaikikesalahan pada tahun kelahiran Pemohon tersebut ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut Pemohontidak keberatan menyatakan benar keterangannya ;e Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannyaPermohonan Pemohon adalah guna memenuhi Syaratuntuk mendapatkan Perbaikan

Data Paspor , Karena dataPaspor Nomor : B 890119 atas nama Pemohon (HENDRIARIYAWAN MAWARIANTO), lahir di Jember pada tanggal.24 JULI 1978 , ada kesalahan Tulis yang benar adalah lahirdi Jember pada tanggal. 24 JULI 1983 dan Pemohonbermaksud akan memperpanjang masa berlakukanyaPaspor tersebut , maka oleh Pihak Kantor Imigrasidisarankan untuk mengajukan Penetapan dari PengadilanNegeri setempat tentang adanya Perbaikan tersebut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Akan mempertimbangkan lebihlanjut tentang

Salah satu Sertipikat baik milik PENGGUGAT atau TERGUGAT IlINTERVENSI tidak sesuai antara gambar/surat ukurnya dengan fisiktanah yang diakul; atau sehingga perlu dilakukan perbaikan Data Fisikdan Data Yuridis.Bahwa terhadap beberapa kemungkinan diatas akan dijadikan sebagaidasar untuk menguji apakah gugatan PENGGUGAT pada Pengadilan tataUsaha Negara sudah tepat sesuai hukum acara atau terdapat kekeliruansesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana penjelasan selanjutnya ;Berdasarkan

Dalam hal hasil penelitian terhadap data BC 2.5sebagaimana dimaksud pada butir 7 kedapatan tidak sesual :8.1.SKP mengirim respon penolakan berupa NPP.8.2.Penyelenggara/Pengusaha TPB menerima respon NPP danmelakukan perbaikan data BC 2.5 sesuai respon NPP danmengirim kembali data BC2.5 yang telah diperbaiki..

memploting dan mengukur langsung jadi hanya melakukanpengecekan serta inventarisir secara data pertanahan pemohontersebut.Bahwa benar proses pembayaran tidak dilakukan didepan Notarisnamun kewajiban yang dibayarkan terhadap Notaris adalah biaya jasasebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah).Bahwa benar terhadap perubahan tersebut awalnya saksi sempatmempertanyakan kepada terdakwa II SUMA SANJAYA dan dijawaboleh pak terdakwa II SUMA SANJAYA objeknya berubah.Bahwa benar yang merenvoi atau melakukan perbaikan

data persiladalah saksi bersama saksi SUKERI atas permintaan sdr.

keterangan dan alasannya;Bahwa penggabungan itu misalnya Pemohon mempunyai tanah 2 petak tetapibersandingan syarat penggabuangan di atas tanah tidak boleh dipisahkan denganjalan atau saluranBahwa kalau ada tanah 1 petak tetapi ditengahnya dibatasi jalan maka tanah itu harus2 sertifikat dengan nama yang samaHalaman 33 dari 88 Putusan Nomor 1030/Pdt.G/2020/PA.GM.Bahwa banyak kemungkinan sertifikat tumpang tindih karena alat dimasa lalu tidaksecanggih saat ini dan sekarang Menteri Agraria meminta perbaikan

data sekarangdan bisa jadi obyeknya tidak tumpang tindih serta upaya peningkatan terkaitkualitas data pertanahan;Bahwa apabila ada sertifikat tumpang tindih, tindakan BPN menyarankan kepadapihak untuk menyerahkan tanah apabila memang benar jika mereka tidakmempunyai hak tetapi jika tidak mau maka mengajukan upaya hukum;Bahwa tanah GG adalah tanah milik negara yang dikuasai oleh rakyat dalam waktuyang lama dan tanah GG yang lama dikuasai peralihannya bisa melalui ganti rugi dantanah GG yang sudah

Bahwa Nomor Bidang Bangunan 155,25 atas nama Sudar yang jugadiklaim kepemilikannya oleh Pihak Siti Fatimah yang saat inidipermasalahkan oleh Penggugat, nilai penggantian wajar sejumlah Rp.43.145.000, (empat puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah),yang diperoleh berdasarkan Inventarisasi, Identifikasi dan atau VerifikasiHalaman 35 dari 110 Halaman, Putusan Nomor 194/Pat.G/2020/PNCkrdan perbaikan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam PetaBidang Bangunan dan Daftar Nominatif

pertanahan Kabupaten Lebak, nomor: 16.1/KEP- 36.02/11/2018 tanggal 23 maret 2018 tentang penetapan penilai pertanahan (Apprisal) pada pelaksanaan pengadaan tanah jalan Toll Serpan sesi 2 Desa Muaradua Kecamatan Cikulur, Desa Tambakbaya dan Desa Panancangan Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang berisi tentang penetapan KJPP SHIRWIYADI & Rekan sebagai penilai ganti kerugian berikut dengan tugas-tugas dan kewenangan;

data Inventarisasi dan Identifikasi dengan Nomor: UM.01.03/440357/24/V/04.1/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh PPK pengadaan tanah jalan Toll Serpan Sesi 2.

Musirawas, namun keberatan akan dibahas di KPU RI.Bahwa Setelah diperlinatkan dokumen berupa data DB dan DB 1 Kab.Musi Rawas tanggal 22 April 2014 (dokumen asli), dan data DC dan DC 1(copy di legalisir), tanggal 09 Mei 2014 serta data perbedaan jumlahperolehan suara DPD RI dan DPR RI tanggal 13 Mei 2014, serta SuratRekomendasi dari BAWASLU dengan nomor :0478 / Bawaslu / V / 2014tanggal 02 Mei 2014, dan Brita Acara Penolakan perbaikan data dari KPUMusi Rawas, dengan Nomor :270 / 177 / BA / KPU.MURA

Gugatan Penggugat masih terlalu dini (prematur), denganalasan:Dalildalil Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukumdan bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa,namun tibatiba meminta Tergugat Ill, IV dan V keluar danmengosongkan tanah dan bangunan miliknya serta mengajukangugatan terhadap Tergugat Ill, IV dan V yang nota bene telahmempunyai SHM No. 759/Bombongan yang saat ini masih dalamproses perbaikan data yuridisnya, namun hak kepemilikannyaatas tanah tersebut masih melekat

terhadapdokumen polis atau informasi dalam sistem administrasi(terhadap data polis seperti usia masuk, uangpertanggungan maupun informasi manfaat yang dijanjikandan skema nilai tunai)(51) Apabila Aktuaris tidak dapat meyakini bahve data yang dipakaisebagai masukan terhadap program kalkulasi sudah akurat,lengkap dan handal, maka Aktuaris wajib mengungkapkan haltersebut dalam komunikasi mengenai hasil valuasi yangbersangkutan kepada badan pengawas industri perasuransiandengan disertai komitmen rencana perbaikan

data olehPerusahaan.

Garassi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa;

Menetapkan menurut hukum untuk memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon II sebagaimana yang tercatat dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yaitu tanggal 1 Juli 1982 menjadi tanggal 11 Juli 1983 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Garassi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa;

Menyatakan bahwa penetapan ini dipergunakan khusus untuk perbaikan

data administrasi kependudukan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kab.

Hasil pengumuman dan verifikasi/perbaikan data inventarisasi danidentifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatantanah;d. Menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;e. Mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan;Halaman 25 dari 128 Putusan Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Cbi28.20;30.31.32.33.34.f.

SUKARI makadilakukan Verifikasi (perbaikan data) dan pengukuran ulang pada tanggal 6 Mei1983, hasilnya Girik C Nomor : 628A Persil 78 DII, seluas 46.750 M2 tercatatatas nama MARJANIH Bin H. SUKARI menjadi Girik C Nomor : 715 Persil 49D.II, seluas 45.908 M2 atas nama MARJANIH Bin H. SUKARI sedangkan GirikC Nomor : 629A Persil 78 D.II, seluas 47.320 M2, tercatat atas nama H. SUKARIBin H.

SUKARI makadilakukan Verifikasi (perbaikan data) dan pengukuran ulang pada tanggal 6 Mei 1983,hasilnya Girik C Nomor : 628A Persil 78 D.II, seluas 46.750 M2 tercatat atas namaMARJANIH Bin H. SUKARI menjadi Girik C Nomor : 715 Persil 49 DII, seluas 45.908M2 atas nnma MARJANIH Bin H. SUKARI sedangkan Girik C Nomor : 629A Persil 78D.II, seluas 47.320 M2, tercatat atas nama H. SUKARI Bin H.

SUKARI makadilakukan Verifikasi (perbaikan data) dan pengukuran ulang pada tanggal 6 Mei 1983,hasilnya Girik C Nomor : 628A Persil 78 D.II, seluas 46.750 M2 tercatat atas namaMARJANIH Bin H. SUKARI menjadi Girik C Nomor : 715 Persil 49 DII, seluas 45.908M2 atas nama MARJANIH Bin H. SUKARI sedangkan Girik C Nomor : 629A Persil 78D.II, seluas 47.320 M2, tercatat atas nama H. SUKARI Bin H.

Bahwa Nomor Bidang 157.75 atas Sondi Irwanto Silalahi yang juga diklaimkepemilikannya oleh Pihak Hemat Nahampun yang saat ini dipermasalahkanoleh Penggugat, nilai penggantian wajar sejumlah Rp. 282.007.000, (duaratus delapan puluh dua juta tujuh ribu rupiah), yang diperoleh berdasarkanInventarisasi, Identifikasi dan atau Verifikasi dan perbaikan data fisik dan datayuridis yang tercantum dalam Peta Bidang Bangunan dan Daftar Nominatifserta hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Areyanti

datatersebut.Bahwa pada tanggal 24 April 2014, saat paparan kembali dari pihak Bawaslu propinsiSumsel dan saksiSaksi menyanggah data yang dibacakan dan saksisaksi serta BawasluPropinsi Sumsel meminta untuk hanya membacakan DA1 dari masingmasing Kecamatansekota Lubuklinggau.Halaman 89 dari 102 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/PN Llg,~BAhwa pada tanggal 25 April 2014, sekira jam 14.30 wib, terdakwa mengecek danmenanyakan kepada Ketua Devisi Tekhnis Pelaksanaan Pemilu yaitu F.GATOTWIDJAYANTO perihal perbaikan

data tersebut namun terdakwa VF.

POS Indonesia; Meniliti dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) besertakelengkapannya (Invoice, Packing List, BL dsb); Melayani perbaikan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);Bahwa Saksi tidak pernah meneliti barang berupa kapal dari PT Trimitra;Bahwa pada tanggal 5 Desember 2019, PT.

Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan data kelahirantersebut kepada kantor Catatan Sipil Tapanuli Selatan agar dicatat dalam daftarregister sebagaimana ketentuan yang berlakud.

per meter masingmasing untuk tanah dan gudang, danjuga tidak akan ada surat internal Bulog sebelum transaksi yangmenyebutkan nilai bangunan seluas 768 M2 dengan harga Rp 425.000,00per meter dan total harga jual Rp. 326.400.000,00, sehingga perjalanansurat menyurat itu telah menunjukkan kesepakatan yang terjadi diantarapara pihak adalah bangunan gudang dan tanah dijual secara terpisah;Menimbang, bahwa dari bentuknya Akta Jual Beli merupakan sebuahproduk pejabat Tata Usaha Negara, sehingga untuk perbaikan

data yangada di dalamnya adalah kewenangan dari Pejabat yang membuatnya itu,dalam hal ini notaris, dan jika pejabat yang bersangkutan tidak maumemperbaikinya maka selalu dapat dimintakan melalui litigasi diPengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak yang dirugikan, namun ternyata214dalam kasus ini mengetahui terjadinya kekeliruan itu Notaris Agung CahyoKuncoro telah melakukan perbaikannya dengan adendum, dan hal itudapat dibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang terjadi dalamkonteks

Umi) ketika dia menerimapermohonan baru pembayaran termin 1, saat itu mengalami kesulitanakses untuk melakukan perbaikan data SPM lama, sehingga membuatentri data SPM baru.Bahwa setelah saksi lakukan pengecekan pada monitoring statusSPPSPM di Sistem SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan KeuanganDaerah) Propinsi DKI Jakarta diketahui bahwa ternyata SPM dengannoper 20120000379 hanya berproses sampai dengan tahap cetakdokumen SPM berarti tidak berproses sampai dengan validasipembayaran (tidak sampai masuk