Ditemukan 3495 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ariel artike artikah aldikel artotel arpikal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 17 Desember 2015 — Pidana Korupsi - HUSKE DWI GUSTIAN
194 — 29
  • Dengan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, makaunsur ini telah terbukti.Menimbang, bahwa pengertian menerima disini artinya seperti yangdimaksud dalam artikel 1720 BW (eigenaar). Pasal ini sama dengan pasal 1683BW Indonesia (vide : Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi MelaluiHukum Pidana Nasional dan Internasional, Penerbit Pusat Studi Hukum PidanaUniversitas Trisakti, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2004, hlm. 194).
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 31-07-2017 — Putus : 15-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 16/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 15 September 2017 — RUDI PURWANTO
210 — 334
  • derogat Lex Generalis;Pendapat ahli hukum Prof.Dr Romli Atmasasmita yang menyatakan : bahwa perbedaan pasal 2 dan pasal 3 di tentukan dengan bertolak dariadresat ketentuan pasal 2 dan pasal 3 tersebut yang mana kedua pasaltersebut di tujukan terhadap seseorang yang memiliki perbedaan statushukum ketika tindak pidana korupsi dilakukan, oleh karena itulah makaketentuan pasal 2 di rumuskan berbeda dari ketentuan pasal 3 di tujukanuntuk subyek yang memilikikualitas sebagai pejabat atau memilikikedudukan (artikel
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Putus : 19-10-2012 — Upload : 13-08-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 03-K/PMT.III/AD/III/2011
Tanggal 19 Oktober 2012 — Sukijat Letkol Inf (Purn) Nrp 26495
114 — 45
  • (dalam artikel TantanganTerhadap Perkembangan Administrasi Negara;Varia Peradilan Tahun XXIV No. 284; Juli 2009;halaman 6) menyatakan, bahwa dalam doktrindikenal pula adanya prinsip, kalau Suatu perkaraberlatar belakang suatu keputusan tata usahanegara, maka haruslah terlebin dahuludiselesaikan menurut asas dan kaidah hukumtata usaha negara (hukum administrasi), tidakboleh serta merta melompat ke pidanaUnsur Setiap Orang dalam hubungannya denganPasal 27 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000 dan Pasal57
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 22-08-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 10 Januari 2018 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I KETUT SUKARTAYASA,SH, S. Kep., M.Sc.
251 — 160
  • tidakada disebutkan harus ambil berapa itu lebih kepada yang ditetapkankeahlian oleh BPK tergantung jenis ;Bahwa dari hasil evaluasi hanya menemukan bahwa dalam dokumenpengadaan yang dirancang itu ada halhal yang tidak terkait atau tidakperlu dan tidak banyak terjadi karena dari LHKPP menerbitkan namanyastandar pengadaan itulah yang kemudian dipakai oleh hampir semuauntuk membuat dokumen lelang sehingga lupa mendelete / menghapus ;Dan beberapa info yang kami dapatkan dari dokumen pengadaan danjuga ada artikel
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
DJONI SAMSURI, SH., MH.
Terdakwa:
1.FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M. Anak Dari NYONO MARTOWIJOYO.
2.MEINDAHLIA PRATIWI, S.T. Binti WAHYUDI PRASETYO.
291 — 63
  • (Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah denganUU Nomor 20 tahun 2001, Artikel oleh Prof. Dr.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-03-2015 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 375/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 3 Maret 2015 — PT. HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN melawan REGGIE KANASUT CS
134 — 32
  • Ton ;Foto copy Kesepakatan Jual Beli Pupuk, Nomor : 11/HSKBJR/MKN/001, tertanggal 01 Februari 2012, antara PT Matahari KahuripanIndonesia disebut Pihak Pertama dan PT Hanampi SejahteraKahuripan Pihak disebut Kedua, Jenis Pupuk : Haracoat 18/8/8/2/TE,Volume : 1551.45 Ton ;: Foto copy Surat Kuasa No. 017/HSK/SEKT/II/2013, tanggal12 Februari 2013 dari Hengkie Porawouw kepada Reggie Kanasut ;: Foto copy Surat Kuasa tertanggal 12 Februari 2013 dari HengkiePorawouw kepada Reggie Kanasut ;: Foto copy Artikel
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum
Register : 07-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PT GANDAERAH HENDANA PT GH di Wakili JEONG SEOK KANG Anak dari Mr KANG Diwakili Oleh : WIRYA NATA ATMAJA,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL SH
818 — 555
  • masyarakat tersebut akandiambil atau harus diserahkan kepada perusahaan;Bahwa kemudian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriRengat tidak memandang mudah persolaan pembangunanplasma serta harus dikaji baik secara sosiologis, historismaupun halhal yang menghambat atau tidak terlaksananyapembangunan kebun plasma sebagaimana yang termuatdalam dokumen ANDAL tersebut;Bahwa masalah yang kerap ditemui pada saat prosespembangunan kebun plasma diantaranya (Vide artikelhttps://disbun.kaltimprov.go.id/artikel
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-12-2024 — Putus : 21-04-2025 — Upload : 28-04-2025
Putusan PN MEDAN Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn
Tanggal 21 April 2025 — Penuntut Umum:
Tri Handayani
Terdakwa:
RINI RAFIKA SARI, S.H., M.H
85 — 67
  • tanggal 06 Juni 2023 senilai Rp.15.600.000,- atas pemb rilis dan halaman BIA dan expose mei 23
  • Nota Kredit Nomor 0609/SP-PR/NP/2023 tanggal 08 Juni 2023 senilai Rp.20.475.000,- atas pemb iklan lelang DPK 8 juni 2023
  • Nota Kredit Nomor 0618/SP-PR/NP/2023 tanggal 09 Juni 2023 senilai Rp.48.740.250,- atas pemb sponsorship BIA 2023
  • Nota Kredit Nomor 0629/SP-PR/NP/2023 tanggal 12 Juni 2023 senilai Rp.24.375.000,- atas pemb partisipasi sposorship dan artikel
    senilai Rp.15.600.000,- atas pemb iklan pengumuman lelang bank sumut 2 x penerbitan
  • Nota Kredit Nomor 0934/SP-PR/NP/2023 tanggal 24 Agustus 2023 senilai Rp.26.325.000,- atas pemb iklan Bank Sumut
  • Nota Kredit Nomor 0958/SP-PR/NP/2023 tanggal 28 Agustus 2023 senilai Rp.20.475.000,- atas pemb iklan Bank Sumut New Tapanuli sidempuan
  • Nota Kredit Nomor 0962/SP-PR/NP/2023 tanggal 29 Agustus 2023 senilai Rp.26.325.000,- atas Pemb sponsorship GRC dan penulisan artikel
    .25.000.000,- atas Biaya bantuan pelaksanaan kegiatan hari kesetiakawanan dinas sosial
  • Nota Kredit Nomor 0170/SP-PR/NP/2024 tanggal 13 Februari 2024 senilai Rp.48.020.000,- atas pemb rilis , advetorial dan wawancara program money talks
  • Nota Kredit Nomor 0178/SP-PR/NP/2024 tanggal 15 Februari 2024 senilai Rp.31.164.000,- atas Biaya Iklan pengumuman lelang Bank Sumut
  • Nota Kredit Nomor 0183/SP-PR/NP/2024 tanggal 20 Februari 2024 senilai Rp.27.000.000,- atas Biaya sponsor dan artikel
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
130 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, dasar kepemilikan atas tanah milik Pemohon Kasasi /Pembanding 1/dahulu Tergugat , secara yuridis dilindungi oleh undangundang, hal tersebut sejalan dengan artikel dari Timur Abimanyu,Kompasiana tanggal 12 Januari 2012, yang menyatakan:Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang selanjutnya dalam paper ini disingkatdengan UUPA pada Pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakankepastian hukum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakanpendaftaran tanah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 20-05-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 111/G/2020/PTUN-JKT
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat : PT AMOSYS INDONESIA diwakili oleh: Kawiro Susilo (Direktur Utama) ; Tergugat : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA ; Tergugat II Intervensi : PT. DWI MITRA ARTHA
1757 — 1673
  • :Bukti T.ILINTERV 26A :Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad),(Print out);Artikel Hukum dari Pengadilan Negeri TilamutaKelas Il, Kabupaten Boalemo, Gorontalo 96313,berjudul Ketua MA: hatihati putus perkaraperdataterkait kewenangan mengadiliperbuatan melanggar hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan, (Print out);Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungTahun 2016 Sebagai Pedoman PelaksanaanTugas Bagi Pengadilan, (Printout
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2013 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Tdn
Tanggal 14 Agustus 2014 — NG ENG HO lawan 1. PT. TIMAH (PERSERO) Tbk 2. CV. KELUARGA MULYA MANDIRI 3. DINAS PERTAMBANGAN dan ENERGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR 4. BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
233 — 102
  • UCIL Bin MASSAKIRANG, diberitanda bukti P78;Sesuai dengan asli Artikel dari Harian Pos Belitung tanggal 20 Juli 2013, diberitanda bukti P79;Asli Fotofoto Kerusakan Lahan tanggal 26 November 2013 (pada saat dilakukansidang Pemeriksaan Setempat), diberi tanda bukti P80.A s/d P80.1;Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/92/.X/2013/RESKRIMtanggal 11 September 2013, diberi tanda bukti P81;Fotocopy dari fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/91/1X/2013/RESKRIMtanggal 11 September 2013, diberi
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Tbk
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
SUCIPTO
Tergugat:
1.KAHAR
2.HASIM
3.NURLAILA
4.LURAH SUNGAI LAKAM BARAT
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARIMUN
6.UMARTA PARNINGOTAN PARDEDE
7.BONTOR K MARPAUNG
8.JOHANNES AGUSTONO
9.ANDRI MANURUNG
10.MARINGAN SIMAMORA
11.MULA LUMBAN RAJA
12.CHRISTIAN NADEAK
13.SABAM NADEAK
14.BERNANDUS MANALU
15.AHMAD MIZAN DENI REJEKI ADI
16.TURNADI JOKO SUPRAPTO
17.EMERSON MANULANG
18.SOPAR OMPUSUNGGU
19.ERWIN
20.SYAMSIR
21.HUSRI
22.MURNI
23.HADARIAN ARITONANG
24.JAMMERI NAINGGOLAN
25.WALMAN NAINGGOLAN
26.SUDUNG SITORUS
27.MANAOR SITANGGANG
28.CHANDRA RINDU F HUTAHAEN
29.DALIAN PANGGARIBUAN
30.TOHAP LUMBAN TORUAN
31.JAMES NABABAN
32.HOTBEN SIHOTANG
33.RUBEN LUMBAN TOBING
34.PASMAN TARIHORAN
35.ROBERT TAMPUBOLON
36.RUSTI SITUMORANG
37.JONNES AGUSTONO
38.CRISTIAN NADEAK
39.DALIAN PANGARIBUAN
251 — 145
  • Bukti Copy dari copy artikel Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPNGandeng Polisi. Selanjutnya diberi tanda Bukti TVI 4A;6. Bukti Copy dari copy Kutipan dari surat keputusan kepala agrarian daerahkepulauan riau tenteng pemberian hak pakai kepada Tjong Sei Jeon denganLuas Tanah 3.01 Hektar keadaan Tanah saat itu kelapa dan sagu. Tertanggal19 Oktober 1962 Selanjutnya diberi tanda Bukti TVI 5A;7.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
268 — 39
  • (Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah denganUU Nomor 20 tahun 2001, Artikel oleh Prof. Dr.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-08-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Dra. ROCHIDA ALIMARTIN, SH., MH
Terdakwa:
ANANG SUHARI,drg
260 — 48
  • (PerbedaanPasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UUNomor 20 tahun 2001, Artikel oleh Prof. Dr.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc
110 — 60
  • (Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 20017, Artikel oleh Prof. Dr. RomliKartasasmita);Menimbang, bahwa dalam prinsip hukum dimanapun berlaku halhal yangkhusus mengesampingkan halhal yang umum atau halhal yang khusus (spesialis)lebih didahulukan daripada yang bersifat umum (genus).
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — SYAHRUDDIN MILE, ST
101 — 58
  • (Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 20017, Artikel oleh Prof. Dr. RomliKartasasmita);Menimbang, bahwa dalam prinsip hukum dimanapun berlaku halhal yangkhusus mengesampingkan halhal yang umum atau halhal yang khusus (spesialis)lebih didahulukan daripada yang bersifat umum (genus).
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
177 — 145
  • jugamempertimbangkan Pendapat Ahli Hukum Prof.Dr Romli Atmasasmita yangmenyatakan : Bahwa perbedaan pasal 2 dan pasal 3 di tentukan dengan bertolakdari adresat ketentuan pasal 2 dan pasal 3 tersebut yang mana kedua pasaltersebut di tujukan terhadap seseorang yang memiliki perbedaan status hukumketika tindak pidana korupsi dilakukan, oleh karena itulah maka ketentuan pasal 2di rumuskan berbeda dari ketentuan pasal 3 di tujukan untuk subyek yangmemiliki kualitas sebagai pejabat atau memiliki kedudukan (artikel
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
214 — 156
  • mempertimbangkanPendapat Ahli Hukum Prof.Dr Romli Atmasasmita yang menyatakan : Bahwaperbedaan pasal 2 dan pasal 3 di tentukan dengan bertolak dari adresatketentuan pasal 2 dan pasal 3 tersebut yang mana kedua pasal tersebut ditujukan terhadap seseorang yang memiliki perbedaan status hukum ketika tindakpidana korupsi dilakukan, oleh karena itulah maka ketentuan pasal 2 di rumuskanberbeda dari ketentuan pasal 3 di tujukan untuk subyek yang memiliki kualitassebagai pejabat atau memiliki kedudukan (artikel
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1844 — 8439
  • tetapi dalamperhitungan perubahan iklim kedepannya akan sangat diperhitungkan,memang secara nyata kebakaran hutan ini memberikan faktor emisiyang sangat besar dan terutama pada lahan gambut, karena sayasendiri secara pribadi pada tahun 2007 mengeluarkan sebuahpublikasi ilmiah yang menyebutkan bahwa emisi dari lahan gambut itumemberikan nilai faktor 9 kali lipat dibanding pada kebakaran hutanbiasa, jadi angka ini sebenarnya angkat yang sangat moderat, waktuitu saya pada tahun 2008, 2009 memakai artikel
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
244 — 78
  • (Perbedaan Pasal 2dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20tahun 2001, Artikel oleh Prof. Dr.