Ditemukan 378 data
22 — 6
Dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkandirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, telah terpenuhi dan terbukti secara sahdan meyakinkan ;7 Unsur baik dengan memakai nama palsu atau Keadaan palsu, baik dengan akaldan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataanperkataan bohong,membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang ataumenghapuskan piutangMenimbang, bahwa arangan perkataan bohong = satu kata bohong tidak cukup,disini harus dipakai banyak kata kata bohong
13 — 6
bahkan selama ini tidak ada pihak lainyang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;5. bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikahkarena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena Penggugatdan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yangberwenang;Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahanPenggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan menilai apakah pernikahantersebut memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta /arangan
40 — 10
atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;5. bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikahkarena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat karena Penggugatdan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yangberwenang;Halaman 10 dari 19 halamanPutusan Nomor 137/Padt.G/2020/ PA Buol.Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahanPenggugat dan Tergugat, Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebutmemenuhi rukun dan syarat pernikahan serta /arangan
A B D U L L A H
Tergugat:
Kepala Desa Usar Kecamatan Plampang
205 — 97
Kemudian dengan memperhatikan hal atausyarat dan ketentuan yang termuat dalam pasal 51 Undangundang Desatentang /arangan sebagai perangkat Desa, serta memperhatikan ketentuandalam pasal 52 ayat (2) Undangundang Desa tentang pemberian sangsiadministratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis, dapat disimpulkanbahwa alasan TERGUGAT adalah hal yang tidak logis dan premature, sebabkeseimbangan antara hak dan kewajiban TERGUGAT sebagaimana yangdiamanatkan oleh Undangundang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang
70 — 5
naungkomae eroka acarita punna tena nunaung mae kesambilai ballanuyang artinya Baharu kamu turun kesini, kamu jangan sembunyi, kamuturun kesini saya mau cerita jika kamu tidak turun saya lempari rumahmu;Bahwa saksi korban tidak turun dari rumahnya sehingga Terdakwamengambil batu gunung dan langsung melempari kaca jendela rumahdengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sehinggamengakibatkan kaca jendela tersebut pecah dan tidak dapat dipakai lagi; Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dala arangan
29 — 22
Syahruddin Saragih, Sp.PApenanggung jawab Klinik Rani Pematang Siantar tertanggal 10 April 2013,yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine Terdakwa positifmengandung narkotika jenis shabushabu;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim menilaisecara tekstual kepemilikan dan penguasaan shabushabu bisa saja terjadi,namun isi pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatersebut harus dipandang sebagai bagian dari /arangan peredaran gelapnarkotika artinya urgensinya adalah untuk
160 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang No.30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan;Pasal 17 Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarangmenyalahgunakan Wewenang; Ayat (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:e larangan melampaui Wewenang;e /arangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau;e larangan bertindak sewenangwenang;Pasal 18 Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikanmelampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(2) huruf a apabila Keputusan
88 — 45
Krawain yangselama ini belum terbagi, sehingga dalam hal pelepasan berupa jualbeliharuslah dilakukan secara bersama antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah terjadi selama ini:Bahwa walaupun Tergugat Il telah mendapat berbagai keterangan danpenjelasan tersebut, namun kenyataannya Tergugat Il masih tetap sajahendak menguasai Tanah Obyek Sengketa yang dilepaskan olehTergugat , membuat Para Penggugat membuat larangan secara adat diatas Tanah Obyek Sengketa berupa pemasangan Sasi (/arangan
secaraadat):Bahwa dengan dilakukannya pemasangan Sasi (/arangan secara adat),Tergugat Il kembali bertindak untuk menguasai dan melakukanpenggusuran atas sebagian tanah adat Soa Krawain yang masihterletakdi dalam area tanah adat yang dikenal dengan nama Andrit.
149 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkannarkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima ataumemperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalamtangannya jelas merupakan miliknya atau setidaktidaknya dalamkekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117,Pasal 119, Pasal122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undangundang nomor 35 tahun2009tentang Narkotika, dengan anggapan pasalpasal tersebutmencantumkan arangan
18 — 6
, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwadan pada saat dilakukan pemeriksaan didalam kantong celana depansebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkusan kotak rokokSampoerna A Mild didalamnya terdapat satu paket kecil diduga narkotikajenis ganja;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim menilaisecara tekstual kepemilikan dan penguasaan ganja bisa saja terjadi,namun isi pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatersebut harus dipandang sebagai bagian dari /arangan
79 — 55
dari Penggugat maupun Tergugatdidukung dengan surat bukti yang diajukan Penggugat ternyata dalam Seitifikat Hak Milik No. 340Desa Bondalem atas namaMade Meliun tersebut tidak ada yang beralih kepada Ketut Tatarat karenahibah baik sebagian maupun seluruhnya bahkan dalam sertifikat tersebut belum pernah adaperalihan hak baik secara pembagian waris maupun secara hibali kepada siapapun juga;Menimbang, bahwa oleh karena penghibahan harta tidak bergerak berupa tanah pertanian yangsekarang menjadi pek arangan
45 — 9
bawah meja kamar hotel tersebut, dan alangkah janggalnyaPutusan Nomor: 379/Pid.Sus/2016/PN.Jmb Halaman 23 dari 30 Halamankeberadaan shabu yang ditemukan dibawah meja tersebut, yang seharusnyakeberadaan shabu tersebut berada disuatu tempat yang agak tersembunyi ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim menilaisecara tekstual kepemilikan dan penguasaan shabu bisa saja terjadi, namunisi pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebutharus dipandang sebagai bagian dari /arangan
MURSADA
Tergugat:
Bupati Bener Meriah
163 — 105
/arangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atauc. /arangan bertindak sewenangwenang.Pasal 18 ayat (1) huruf cHalaman 23 dari 54 HalamanPutusan Perkara Nomor: 31/G/2019/PTUN.BNABadan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampauiWewenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf aapabilakeputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan.: ...c.bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan46.
50 — 13
telah di cocokan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup adapun buktitersebut adalah sebagai berikut :Nalaman 13dari23Putusan PHI Nomor :139/Pdt.SusPH1/20I6/PN.MdnMenimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatanprovisi agar menjatuhkan putusan provisi untuk membayar upah yang belumdibayar, sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2014 berdasarkan Pasalwrew =:Lr/te:wer.yrwy VL=t = i r/it aM~ weTr wWPOBkv=, L 15 1 ayat (3) jo. 155 ayat (1) 6A ayat (2) UU No. 13 T anun 2003, Karena ~arangan
T.ROY SIMANJUNTAK, SH
Terdakwa:
Poniman
31 — 5
E N G A D I L I :
- Menyatakan Terdakwa PONIMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membiarkan hewannya berjalan di kebun kepunyaan orang lain yang dilarang dimasuki dengan sudah diberikannya tanda larangan
47 — 27
Wama biru standarTNI AU, Noka KF50013498 dan Nosin 5K021669, karena sopiryang lainnya juga Mobil di Parkir di dekat kediaman Sopirmasing masing tidak ada arangan sampai dengan saat ini.4. Kami Sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, menberikancontoh dan seanjutnya untuk dapatnya dijadikan dasar oditurMiliter Il 08 Jakarta karena perkara ini sama persis denganperkara yang dialami oleh Terdakwa yaitu) : Saran hukum9Kaodmilti Il Jakarta dengan surat Nomor B/30/1/2010 tanggal28 Januari 2010 berikuta.
38 — 8
untuk peredaran gelap narkotika, namun MajelisHakim berpendapat bahwa karena maksud dan tujuan Terdakwa adalahmempergunakan shabushabu tersebut secara bergantian, maka sudahbarang tentu para Terdakwa akan menguasai atau memiliki shabushabutersebut terlebih dahulu;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai secaratekstual kepemilikan dan penguasaan ganja bisa saja terjadi, namun isi pasal112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut harusdipandang sebagai bagian dari /arangan
47 — 41
Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, TergugatRekonvensi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang padapokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berhubung tidak ada kesepakatan diantaraPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap dalildalilgugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangNafkah Iddah, Mutah, Kiswah, Maskan, Nafkah Madhiyah (Nafkah lampau) dan1/3 Gaji Tergugat Rekonpengj arangan
34 — 10
Adapun terhadap adanya kedua posita Penggugat tersebut perlukami tanggapi sbb :Bahwa adanya gugatan provisi Penggugat mengenai /arangan Turut Tergugat Ilmenerbitkan/ mengeluarkan izin atas pembangunan BBPK Ciloto di atas tanah SHGBNo.207/Ciloto, sudah sepatutnya diabaikan dan tidak dikabulkan oleh Yang MuliaMajelis Hakim karena:1) Bahwa pihak Turut Tergugat tidak pernah menerbitkan izin pembangunanBBPK Ciloto di atas tanah sebagaimana SHGB No.207/Ciloto.
84 — 28
ketentuan Pasal 64 KeputusanDirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islamdan Penyelenggaraan Haji Nomor: D/348 Tahun2003 tentang Perubahan atas Keputusan DirekturJenderal Bimbingan Masyarakat Islam danPenyelenggaraan Haji Nomor: D/377/2002 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan IbadahHaji dan Umrah yang telah dibuatnyasendiri, karenaHal 37 dari 89 hal Put No.32/G/2008/PTUN JKTtelah secara jelas dan tegas disebutkan dalamPasal 64 angka 3 bahwasanya jika PIHK melanggarsalah satu atau seluruh /arangan