Ditemukan 561 data
Urut Berdasarkan
Putus : 15-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1323 K/Pdt/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 — 1. ROY CHARLES, dkk. VS 1. PT KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI I (PT KAI DAOP I), diwakili oleh John Robertho (Executive Vice President Daerah Operasi I Jakarta) , 2. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan Surat Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 570/32/3594/D.III tanggal 22 Oktober 1992yang pada pokoknya surat tersebut secara tegas menyebutkan tanahGrondkaart SS di atas tanah Eigendom atas nama He Gouverment VanNederland Indie sudah diserahkan penguasaannya dengan peruntukan bagiKepentingan SS yang sekarang menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero):H. R.
Register : 02-01-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 2/Pid.B/2019/PN Ttn Tanggal 13 Februari 2019 — - Fajar Sidik Nasution Bin Amlan
- Sutejo Bin Katijo
- Diky Alamsyah Bin Rahmat Riadi
34 — 5
34 — 5
sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
Register : 20-04-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 200/Pid.B/2018/PN Mre Tanggal 9 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.BENI PRANATA,SH
2.GUSTIAN WINANDA,SH
Terdakwa:
1.WELL TENDY AGUS DIARTHA BIN WEDI UMIROH
2.MARWAN BIN MAT REDAN
59 — 13
1.BENI PRANATA,SH
2.GUSTIAN WINANDA,SH
Terdakwa:
1.WELL TENDY AGUS DIARTHA BIN WEDI UMIROH
2.MARWAN BIN MAT REDAN
59 — 13
secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
Register : 02-01-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 1/Pid.B/2019/PN Ttn Tanggal 13 Februari 2019 — - Aris Irwanto Bin Supaat
36 — 4
36 — 4
sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
Register : 10-02-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN MERAUKE Nomor 01/Pdt.Plw/2011/PN Mrk Tanggal 6 Oktober 2011 — - ALEXANDER FERNANDO LEO, Dkk
melawan
- JORGEN BETAUBUN
90 — 28
90 — 28
menjadi masalah terletak di jalan Raya MandalaMerauke yang bersebelahan dengan apoteknya bapak Jorgen Betaubun ;Bahwa setahu saksi dulu pemilik tanah tersebut adalah bapak Martinus RafaelPiet tapi sekarang sudah dijual kepada bapak Jorgen Betaubun;Bahwa setahu saksi tahun 2003 tanah tersebut dijual kepada bapak JorgenBetaubun ;Bahwa setahu saksi bapak Martinus Rafael Piet dalam keadaan sehat jasmani danrohani sewaktu mengadakan transaksi jual beli tersebut ;Bahwa setahu saksi benar tanda tangan bapak indie
Register : 06-08-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN TAIS Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Tas Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.DODI YANSAH PUTRA, S.H.
2.SARI PRILIYANA, S.H.
Terdakwa:
YOHARYONO Alias WALKER Anak Dari SAIMIN
95 — 28
1.DODI YANSAH PUTRA, S.H.
2.SARI PRILIYANA, S.H.
Terdakwa:
YOHARYONO Alias WALKER Anak Dari SAIMIN
95 — 28
dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie
Register : 12-03-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 138/Pid.B/2019/PN Mre Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
SRIYANI, SH
Terdakwa:
1.APRIANSYAH BIN HERINANTO
2.ALEX HAKE BIN MASMUDIN
31 — 3
SRIYANI, SH
Terdakwa:
1.APRIANSYAH BIN HERINANTO
2.ALEX HAKE BIN MASMUDIN
31 — 3
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijkke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Register : 10-02-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 1/Pdt.G/2014/PN Liw Tanggal 13 Agustus 2014 — Penggugat:
A. HALIM, DKK
Tergugat:
1.Kementerian Kehutanan RI
2.Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI Cq. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
3.Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Lampung-Bengkulu
73 — 26
73 — 26
merupakan kawasan hutan berdasarkan:Natuurmonummenten en Wildreservaten ordonantie, Besluit van den GouveneurGeneral van NederlandschIndie van 11 Januari 1932 nomor 18, Staatsbald vanNederlandschIndie 1932 nomor 17 (Undangundang Cagar Alam dan SuakaMargasatwa, surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 11 Januari1932 Nomor 18, lembaran Negara Hindia Belanda 1932 Nomor 17)Besluit van den GouvernourGeneral van NederlandschIndie van 24 December 1935No. 48, Staatsblad van Nederlandsch Indie
merupakan kawasan hutan berdasarkan:a Natuurmonummenten en Wildreservaten ordonantie, Besluit van denGouveneurGeneral van NederlandschIndie van 11 Januari 1932 nomor18, Staatsbald van NederlandschIndie 1932 nomor 17 (UndangundangCagar Alam dan Suaka Margasatwa, surat Keputusan Gubernur JenderalHindia Belanda tanggal 11 Januari 1932 Nomor 18, lembaran NegaraHindia Belanda 1932 Nomor 17)b Besluit van den GouvernourGeneral van NederlandschIndie van 24December 1935 No. 48, Staatsblad van Nederlandsch Indie
Putus : 25-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 PK/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014 — DRS. H. ABDUL RASYID >< PEMERINTAH DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DK
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang menurut surat hak tanah tanggal19121916 Nomor 1862 tertulis atas nama: Gouvernement VanNederlandsch Indie, dahulu terletak di Rt.0013/013 sekarang Rt.05/06Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara yang terdiridari:Sebidang tanah garapan seluas 1.000 m* sesuai dengan suratpernyataan tanggal 20 November 1979 yang diketahui dan dicatat olehLurah Papanggo Nomor 002/120A/013/79 tanggal 20 November 1979dan Camat Tanjung Priok dengan Nomor 171118/KT/1980 tanggal. 18Agustus 1980 dengan
Register : 26-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 K/TUN/2018 Tanggal 9 April 2018 — A.F. SUKANI., DKK VS PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG;
99 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
badanbadannegara diberi pembaharuan hak atas tanah tersebut tetap atas namayang bersangkutan, tidak boleh disertipikatkan atas nama pihak lainsebelum mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan dan SuratNomor: 570.323594D Ill tanggal 29 Oktober 1992 Kepala BadanPertanahan Nasional Cq Deputi Bidang Hak Atas Tanah menjelaskankepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat sebagai berikut:e Tanah Grondkaart SS di atas tanah hak eigendom atas nama HetGouverment van Nederlandsch Indie
Register : 10-01-2012 — Putus : 13-06-2012 — Upload : 13-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 03/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 13 Juni 2012 — Ivone Felicia Intan D.S;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat,2.PT. Pertamina (PERSERO)
158 — 102
158 — 102
,Koninjlijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie Van Petroleumbronen inNederlandsch Indie dari RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARADJAJADININGRAT alias RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARADJAJADININGRAT berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa tanggal 3Desember 1928 dan masa sewa berakhir tanggal 3 Desember 1955. dengan hargasewa total 125415,94 Goulden ; Sebelah Utara : Jl. Brunkops, sekarang Jl. Tanah abang IV.Sebelah Timur : Tanah Abang West, sekarang Jl. Abdul muis.Sebelah Selatan : Jl. G.
Thomas Bkps Kebon JaheDjakarta, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; UndangUndang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang NasionalisasiPerusahaanPerusahaan Milik Belanda di Indonesia, (foto kopi darifoto kopi) ; : BB Model No 17, Staat behoorende bij het besluit van denGouvemuer Generaal Van Nederlandsch Indie Van 19 No. yangPenggugat peroleh dari arsip Negara, (foto kopi dari foto kopi) ; Halaman 51 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUNJKT.47. Bukti P 3848. Bukti P 39A9. Bukti P 40a50.
Putus : 16-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2062 K/Pdt/2012 Tanggal 16 Desember 2013 — I NYOMAN REDEG vs I WAYAN WIRTA, dkk
71 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahanatas benda tidak bergerak tunduk terhadap beberapa peraturan tersendiriterutama peralihan hak dan pendaftaran haknya, seperti ordonasi baliknama yang diundangkan pada 2141934, staatblad 1834 No. 27 tentangbea balik nama atau ordonantie inscherijven van hypotheken op dezelve,in nederlandsch indie atau disebut juga dengan ordonansi balik nama;Jual beli atas tanah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan seharihari,dalam praktik lalu lintas hukum.
Putus : 15-10-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 218/Pid.B/2014/PN.Tgt Tanggal 15 Oktober 2014 — -SYAHRUDIN Bin MIDHANSYAH
59 — 7
59 — 7
Tgthukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dantidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest tanggal
Register : 24-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1066/Pid.Sus/2018/PN Pbr Tanggal 28 Januari 2019 — Penuntut Umum:
TRI DJANUER N.P MANURUNG, SH
Terdakwa:
RIKO EKA PUTRA Als EKO
53 — 9
TRI DJANUER N.P MANURUNG, SH
Terdakwa:
RIKO EKA PUTRA Als EKO
53 — 9
dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaError in Persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalamsistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang haltersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
Putus : 27-04-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 64/Pid.B/2015/PN.Tgt Tanggal 27 April 2015 — -HERMAN DAMANIK als TOGAR Bin JENSEN DAMANIK
-BUDIANSYAH als BUDI Bin BARLI JOHAN
-SAPARUDIN als NDIN Bin ASRANSYAH
38 — 3
38 — 3
Put Perkara No : 64/Pid.B/2015/PN.Tgtperson(manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahanindividual; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaituBahwa Terdakwa HERMAN DAMANIK Als TOGAR Bin JENSEN DAMANIK,Terdakwa Il BUDIANSYAH Als BUDI Bin BARLI JOHAN, Terdakwa IlSAPARUDIN Als
Register : 17-06-2020 — Putus : 17-07-2020 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN BUOL Nomor 28/Pid.B/2020/PN Bul Tanggal 17 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
1.Ali Bin Yahya, S. IP alias Ali
2.Zainudin TB. Umar, S. IP alias Jay
77 — 30
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
1.Ali Bin Yahya, S. IP alias Ali
2.Zainudin TB. Umar, S. IP alias Jay
77 — 30
Unsur BarangsiapaMenimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam pasal ini sejatinyamerupakan terjemahan dari unsur Hij die dalam naskah asli wetboek vanstrafrecht voor Nederlandsch Indie. Unsur ini menunjuk pada subyek hukumyang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta padadirinya tidak terdapat keadaankeadaan yang menghapuskan pidana atasperbuatan pidana yang dilakukannya.
Register : 16-11-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 189 / Pid.B / 2015 / PN.Tdn Tanggal 13 Januari 2016 — Nama Lengkap : VIRGO ESHA JUARA Alias VIRGO Bin LUKMAN HAKIM ;
Tempat Lahir : Pangkal Pinang ;
Umur atau Tanggal Lahir : 26 Tahun / 08 September 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Mat Yasin RT. 18 RW. 07 Kelurahan Paal Satu
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat).
56 — 5
56 — 5
menguntungkan diri sendiri atau orang lain;211.3. secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan;4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atausupaya member hutang maupun menghapuskan piutangnya.Unsur barang siapaKitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia berlaku di Indonesiaberdasarkan azas konkordansi yang memberlakukan Wetboek van Strafrecht(KUHP Belanda) di wilayah Hindia Belanda (Nederland Indie
Register : 10-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 420/Pid.B/2019/PN Mre Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AGUS SISWANTO, ST, SH.
Terdakwa:
1.HAIRUL BIN H YAHDIN
2.TARSAN THAMRIN ALS ATA BIN THAMRIN
3.IBNU ALS BENU BIN MAHMUD
4.YUDI IRAWAN BIN KUSNADI
5.NASIR HARAHAP BIN H ARIF HARAHAP
39 — 6
AGUS SISWANTO, ST, SH.
Terdakwa:
1.HAIRUL BIN H YAHDIN
2.TARSAN THAMRIN ALS ATA BIN THAMRIN
3.IBNU ALS BENU BIN MAHMUD
4.YUDI IRAWAN BIN KUSNADI
5.NASIR HARAHAP BIN H ARIF HARAHAP
39 — 6
secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyekhukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkanbahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalahnatuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie
Register : 13-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 17/Pid.B/2019/PN Ttn Tanggal 2 April 2019 — - Suparman Bin (Alm.) Anas Idris
- Hafidhul Wildhan Bin Armadi
63 — 11
63 — 11
sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
Register : 20-03-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Agm Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ASFERI JONI, SH
Terdakwa:
RUSMANTO Als MANTO Bin RUSLAN EFENDI
78 — 89
ASFERI JONI, SH
Terdakwa:
RUSMANTO Als MANTO Bin RUSLAN EFENDI
78 — 89
sebagaimana disebutkan dalam SuratDakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalah sejalandengan subyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesiaadalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshofvan Nedherland Indie