Seharusnya Pemohon sadar sebagaiPNS telah melanggar PP No. 10/1983 jo.PP No.45/1990 Pasal 15ayat (1) PNS dilarang hidup bersama dengan wanita atau priasebagai suamiistri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Pemohonmenikahi wanita idaman lain tanpa izin dari Termohon istri yang sahdan sudah mempunyai anak dari pernikahan tersebut sebelumbercerai dengan Termohon;8. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun danharmonis lagi.

Pembelian DenganPembayaran Secara Angsuran sebagaimana yang tertera pada SERTIFIKATJAMINAN FIDUSIA (Foto Copy) Nomor : W.28.00014541.AH.05.01 Tahun2018, Tanggal 02 Agustus 2018 dengan nomor Perjanjian 4511802570 yangdibuat dibawah tangan.Bahwa adapun SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA (Foto Copy) NomorW.28.00014541.AH.05.01 Tahun 2018, Tanggal 02 Agustus 2018 yangditunjukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, ketika dipelajari dandikaitkan dengan UU RI Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo.PP

;Bahwa, terbitnya sertipikat Nomor 234/Desa Cikeas udik atas namaPENGUGAT terdapat kesalahan Administrasi, dimana perolehan tanahtidak tunduk pada aturan yang telah ditetapkan sebagaimana UdangUndang No. 5 Tahun 1960 Jo.PP 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah;Putusan.No.258/Pdt/2019/PT.Bdg. Hal 36 dari 54 hal18. Bahwa, berdasarkan Fakta yang ada jelas bahwa Juala Beli antaraTERGUGAT II dengan ahli waris H.

No. 5Tahun 1960 Jo.PP. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hal inidapat dibuktikan bahwa antara TERGUGAT atau Pihak Lain tidakpernah melakukan jual beli dengan H. MAJIDI atau ahli warisnya;Bahwa, berdasarkan Fakta yang ada jelas bahwa Juala Beli antaraTERGUGAT II dengan ahli waris H. MADJIDI dilaksanakan berdasarkanUndangundang yang berlaku dan dilakukan di Kantor PPAT KabupatenBogor yaitu (TERGUGAT VII), sehiangga Jelas TERGUGAT IV tidakmelakukan Perbuatan Melawan Hukum.

oleh kuasanya masingmasing telah datang menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkansurat izin dari atasannya sesuai dengan surat Nomor 800/1215.K yang dikeluarkan olehWalikota Medan karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syaratAdminitrasi untuk melakukan perceraian sebagaimana ditentukan dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990,demikian pula Termohon sesuai dengan PP No.10 Tahun 1983 jo.PP

Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukundan damai sebgaimana layaknya suami isteri yangdiharapkan oleh lembaga perkawinan= yaitu suamiisteri saling cinta mencintai, hormat menghormati,setia member bantuan lahir batin yang satu kepadayang lainnya, (Undang undang No. 1 Tahun 1974 jo.PP.

No. 3 tahun 1979 jo.PP no. 40 tahun 1996);Bahwa berdasarkan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 5 Keputusan Presiden nomor32 tahun 1979 jo. Pasal 12 (poin b.) Permendagri (vang menyatakan bahwaTanahtanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hakBarat dapat diberikan kembali hanya kepada yang bersangkutan yangdikuasai dan digunakan sendin) jo. PP. Nomor 40 tahun 1996 (tentang HakGuna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah) Pasal 26ayat 1 (poin a.)

berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi tersebut, Pelawan telah mengajukanjawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:I Terhadap Dasar Permohonan:1 Bahwa dasar Permohonan Intervensi dari Penggugat Intervensi adalah hanyaberupa kwitansi penerimaan tertanggal 18 Mei 2007, dan surat pernyataan Terlawan IVtelah menjual tanah tersebut kepada Penggugat Intervensi;2 Bahwa pengalihan hak atas tanah berdasarkan PP 10 Tahun 1961 Pasal 19 jo.PP

SABINUS, Luas : 2.613 M2,berdasarkan Surat Pernyataan menyerahkan Tanggal 23 Juli2007 ; Kemudian ditingkatkan haknya menjadi Sertipikat Hak MilikNomor 469/Desa Kepayang, Tanggal 16 Oktober 2012, Surat UkurNomor 364/Kepayang/2012, Luas 2.613 M2 atas nama SABINUS,sbg Tergugat II Intervensi 7 ;Bahwa, oleh karenanya penguasaan bidang fisik tanah oleh paratergugat II Intervensi yang telah diterbitkan menjadi sertipikat hakmilik adalah telah sesuai dengan PP 10 Tahun 1961 Jo.PP 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Sinjun harus mampumenunjukkan secarayuridis dan administrasibuktikepemilikanseperti SuratKeterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sesuaiyang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1961 Jo.PP 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah ;3.

No. 45 tahun 1990 Jo.PP.

Sehingga dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusiatersebut, eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugatadalah legal dan valid, sebagaimana juga Perjanjian Pokok dan AktaJaminan Fidusia yang sah dan tidak melanggar UU No. 42 tahun 1999 jo.PP No. 21 tahun 2015 jo. KUHPerdata pasal 1320. Dan dengan ini dalilPenggugat pada poin 12 dan 13 telah gugur dengan sendirinya;12.

dipertahankan sebagaimana ajaran KATOLIK yangTERGUGAT dan PENGGUGAT yakini sepenuhnya dimana pada prinsipnyatidak membenarkan adanya perceraian, dan semua yang TERGUGAT alamiTERGUGAT anggap sebagai cobaan dalam kehidupan perkawinan rumahtangga TERGUGAT dan PENGGUGAT;Bahwa sebagaimana dalil yang TERGUGAT uraikan dalam eksepsi danjawaban TERGUGAT dalam perkara aquo, maka nyata dan terang kiranyaalasan dan/atau syaratsyarat teqadinya perceraian sebagaimana yang diaturdalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.PP

I seluas 6.364,5 Ha dan No.2 seluas 2827,5Ha yang, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatansesuai dengan prosedur dan ketentuan Perundangundangan yang berlakuyakni UU.No.5 Tahun 1960 tentang UUPA Jo.PP No.40 Tahun 1996 tentangHGU, HGB dan Hak Pakai Jo.PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftarantanah;Bahwa tanah objek sengketa seluas 1.200 Ha tersebut diatas sebahagianberasal dari tanah adat masyarakat adat Luhat Simangambat yang sebahagiantelah diganti rugi oleh Tergugat Intervensi

I seluas 6.364,5 Ha danNo.2 seluas 2.827,5 Ha atas nama PT.Wonorejo Perdana/Tergugat Intervensi IIsesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku yakni UUNo.5 tahun 1960 tentang UUPA Jo.PP No.40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB danHak Pakai Jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa benar Tergugat Intervensi II menjadikan SHGU No. I dan No.2 sebagai HakTanggungan pada PT.

Pasal 4, 8 PERPU No. 8 tahun 1962 tentangperdagangan barangbarang dalam pengawasan Jo.PP No. 11 tahun 1962 tentangperdagangan barangbarang dalam pengawasan Jo. PP No. 19 tahun 2004 tentangperubahan atas PP No.11 tahun 1962 tentang perdagangan barangbarang dalampengawasan Jo. Pepres No. 77 tahun 2005 Jo.

PC Paul, dengan tetapmelanjutkan pembayaran sewanya kepada pemiliknya, dimana karenasebidang tanah dan bangunan di Jl.Kartini) NO.6A Makassar (Obyeksewa menyewa ) berdasarkan pada ketentuan UU No.3 Prp tahun 1960Jo.UU No.5 Tahun 1960 Jo.PP NO.6 Tahun 1958 Jo.Perpu tahun No.49Tahun 1961 obyek sewa menyewa dengan dasar hak EigendomVerponding No.2034 dinyatakan sebagai tanah Negara atau tanah yangdikuasai Negara, maka sejak tahun 1961 hubungan sewa menyewa atastanah dan bangunan di Jl.Kartini NO.6A

Perin adalah Jual Beli SEMU dan bukanlah jual belisesungguhnya seperti yang diamanatkan oleh UUPA No.5 tahun 1960 jo.PP. 10 tahun 1961 jo PP. 24 tahun 1997, dengan FAKTA bahwa GirikC.1113 Persil 1992 S.l pada tahun 2000 para ahli waris Alm. H. Aspas BinH. Perin yaitu Hj. TASLIMAH BINTI TAING beserta anakanaknya ixmengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara yaituPermohonan pembagian harta peninggalan H. Aspas bin H. Perin berupaGirik C.1113 persil 192 S.Il seluas 3.000 M?

., tanggal 22 Juli 2015 pindahdi rumah Anak Kandung kami yang bernama .Sebagaiman disebutkan dalam angka angka 11 (sebelas) tentangUndangUndang No. 1 tahun 1974 Jo.PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19. Jo.Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.Tergugat menyatakan Pemenuhan Alasan Perceraian dari hal tersebut diatas belum memenuhi Syarat.1. Penggugat pernah dihukum Penjara selama 3 (tiga) bulan ataspelanggaran Pasal 303 tentang Perjudian. ( Di muat dalam MediaCetak dan disiarkan dalam Media Eletronik ).2.

alamatnya,dengan demikian bentuk panggilan seharusnya dilakukan melalui Bupati /Walikota dan dipanggil melalui pengumuman disalah Satu Mas Mediadan sekurangkurangnya dilakukan dua kali, dimana tenggang waktuantara panggilan yang pertama dan kedua adalah satu bulan, ternyatahal ini tidak dilakukan sehingga pemanggilan kepada Tergugat AHMADtidak dilakukan sebagaimana mestinya dan putusan dibuat hanya dalamtenggang waktu 42 hari saja ( Mohon diperhatikan Pasal 121 dan 390HIR Jo Pasal 1,2 dan 3 Rv Jo.PP

tidaknya tanah yang dijaminkan dimaksud.g. katanya Tergugat AHMAD tidak diketahui lagi alamatnya aliasFiktif, dengan demikian bentuk panggilan seharusnya dilakukanmelalui Bupati / Walikota dan dipanggil melalui pengumuman disalahsatu. mas media sekurang kurangnya dilakukan dua kali, dimanatenggang waktu antara panggilan yang pertama dan kedua adalahsatu bulan, ternyata hal ini tidak dilakukan sehingga Putusannyamenjadi cacat hukum.( Mohon diperhatikan Pasal 121 dan 390 HIRJo Pasal 1,2 dan 3 Rv Jo.PP

ANDI WAHYUDIETONG, M.Si Bin ANDI PANAUNGI BASO bersama dengan URBANUSBin SENDANA (dilakukan penuntutan secara terpisah),sebagaimana telah diuraikan diatas bertentangan denganPasal 32 Ayat (3) dan ayat (4), pasal 36 ayat (1) dan (2)dan Pasal 37 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo.PP.

AHU 0049972.AH.01.12.Tahun 2016 Ditetapkan diJakarta pada tanggal 14 Desember 2016.dan memiliki Tanda Daftar LembagaPerlindungan Konsumen (TDLPK) dari Dinas Perdagangan Kota Manado,Nomor: 289/D.18/Perindag/VIII/2019 dikeluarkan Tanggal 20 Agustus 2019yang tujuan berdirinya adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dantelan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, makadengan ini bertindak atas nama LPKSM yang tugas pokok dan fungsinyadiatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Jo.PP

Bahwa Pemohon adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)dan telah terlebin dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukanPermohonan Talak/Cerai pada tanggal 09 Mei 2018 ,yang mana Suratpermohonan pemohon sudah ditindaklanjuti atasan tempat Pemohonbertugas,dan ditanda tangani atasan pada tanggal 08 Juni 2018.makaPermohonan Talak ini telah Ssesuai dengan ketentun pasal 5 ayat(2)PP.No.10 Tahun 1983 Jo.PP No.45 Tahun 1990 sehingga atut untukditerimah dan di kabulkan.3.