menjadikewenangan pengolahannya oleh kantor Menteri Negeri Agraria/ BPN.Atas dasar halhal tersebut di atas dengan melihat danmempertimbangkan sistem pemerintah yang sedang berjalan telah diaturpula kKewenangankewenangan apa saja yang dipunyai pemerintah pusatyang tugas dan fungsinya diserahkan kepada kantor menteri NegaraAgraria/BPN maupun kewenangan pada tingkat otonomi di daerah baikkepada gubernur selaku penanggung jawaban wilayah propinsi maupunkantor wilayah pertanahan dipropinsi.Bahwa atas kewenang

pemeriksaan surat ;Keenam, Mengambil sidik jari dan memotretseseorang ;Ketujuh, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksasebagai tersangka atau saksi ;Kedelapan, Mendatangkan orang ahli yang diperlukandalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;Kesembilan, Mengadakan penghentian penyidikan ;Kesepuluh, Mengadakan tindakan lain menurut hukumyang bertanggung jawab ;Bahwa adapun Pelaksanaannya Terhadap Laporan yangdilaporkan oleh Pelapor adalah sebagai berikut : Bahwa ternyata terdapat beberapa point kewenang

.= Laporan kemajuan pisik pekerjaan .Bahwa dana tersebut sudah masuk kedalam rekening SKPD DPA SKPD Dinaspendapatan pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kab Kepahiang dan telah dibayarkan kepada Rubianto ST.selaku wakil direktur CV.Citra Malino;42Bahwa tugas dan kewenang saksi dalam proses pencairan dana adalahmembuat usulan SPD, membuat berita acara membayar, membuat kwitansipembayaran dan menanda tangani SPP LS selaku bendahara pengeluaran;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa

Bp.penggugat Obscuur Libel karena kata tanah persawahan dan sebidang tanahpersawahan diubah dengan kalimat 2 (dua) petak tanah sawah.Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwapenggunaan kata untuk menunjukkan suatu Objek sengketa tidak diatur secarapasti dan merupakan kebebasan dari para pihak untuk menggunakan kata apasehingga adalah kewenang dari Penggugat untuk menggunakan istilah ataupemilinan kata dalam penyebutan Objek sengketa apakah hendak menyebutnyadengan kata

Putusan Nomor 2059 K/PID.SUS/2017Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan JudexFacti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatidak salah menerapkan hukum;Bahwa selain itu hal yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/PenuntutUmum yaitu berkenaan dengan penentuan besarnya uang pengganti adalahmerupakan kewenang Judex

pokoknyaTergugat berpendapat bahwa bangunan telah berubah bukan bangunanyang semula maka gugatan slah obyek , oleh karenanya gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa isi eksepsi ketiga Tergugat pada pokoknyaTergugat berpendapat bahwa urutan Ahli Waris salah ,sehingga perkara aquo Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (Obscur Libel), olehkarenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang , bahwa eksepsi diperbolehkan pada kewenanganrelative dan kewenang

tidak ditemukan adanya tuntuan Terbanding agar peralihan SertipikatHak Milik No. 3546/Tanjung Rejo dari atas nama SAMSUL BAHRI ke atas namaHENDRA GUNAWAN yang dilakukan oleh Turut Terbanding agar dibatlkan/dinyatkantidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi TurutTergugat tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena apa yangdikemukanan oleh Turut Terbanding dalam eksepsinya tersebut tidak mengandungkebenaran, maka eksepsi tentang kewenang

Santoso dan yang beberapa kaliditandatangani P mahfud yang senilai Rp. 35.000.000, ada terdakwa danselebihnya itu tidak ada terdakwa, P Mahfud dan Inka Saadilah dan saksi tidakmeminta nota tetapi saksi pernah menanyakan kepada saksi Mahfud dandijawab oleh saksi Mahfud untuk kepentingan kantor ; e Bahwa untuk pembuatan LPJ harus didukung bukti pengeluaran ; Bahwa saksi bukan anggota dewan dan saksi mulai bergabung di partai sejakbulan juli 2012 ; 2222222 n nen nn nnn ne nnne Bahwa saksi mempunyai kewenang

Bahwa, atas dasar faktafakta di atas, nyatanyata Surat Keputusan Tergugat aquo yaitu penetapan batas desa administrative yang berimplikasi hukum pada : Kewenang Aset Desa Pemanfaatan ruang Pengendalian ruang Perencanaan Ruang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Yang telah menimbulkan akibat kerugian, sehingga merugikan kepentinganPenggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun

Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 1 dan Pasal 8 angka 1 dan angka 5UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenang annya,untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secaratertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengankewenangannya dan BPK memantau pelaksanaan tindak

Insentif dan Penyelamatan sapi /kerbau betinaproduktif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten PringsewuTahun 2011 yang berbunyi :Melakukan Fungsi monitoring danevaluasi dan Membuat Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatandi tingkat kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Kepala DinasKabupaten/kota yang kemudian diteruskan kepada Kepala DinasProvinsi dan Direktur jenderal Peternakan dan Kesehatan HewanMenimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatanterdakwa telah menyalahgunakan,kewenang

denganStandar Oprasional Prosedur.Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Para Penggugat tersebut,Turut Tergugat dan Tergugat Ill mengajukan jawaban yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1.Bahwa TURUT TERGUGAT PEMKAB secara tegas menyatakan menolaksemua dalildalil Gugatan yang disampaikan PARA PENGUGAT dalam suratGugatanya tertanggal 11 Juli 2019 dan Perbaikan Gugatan tertanggal 22Agustus 2019 kecuali yang secara tegastegas oleh TURUT TERGUGATPEMKAB diakui kebenarannya;Kompetensi Kewenang

IBERAHIM telah melakukan misbruik van gezag, abuse of authority, dtournementde pouvoir, penyalahgunaan wewenang.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelisberpendapat bahwa unsur ke3, yakni Menyalahgunakan Kewenang, Kesempatanatau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan, telah terpenuhidan terbukti secara hukum pada perbuatan Terdakwa .Ad.4.

Eksepsi Kewenang Mengadili (Kompetensi Absolut)Bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat pada dalil posita gugatanpoint 3, yang dimohon dalam petitumnya pada angka 3 s/d angka 5 yangpada pokoknya tentang permohonan Penggugat mengenai pengesahansecara hukum tentang Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor:030/Kep.229Aset/2010 tanggal 17 Juni 2010 jo Berita Acara Serah TerimaPemindahtanganan Aset Nomor: 030/912/Aset tanggal 1 Juli 2010 jo SuratKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung

SOLEHUDIN, SH khawatir suara tersebut akan hilang danberkurang pada saat penghitungan tingkat Desa;Bahwa mengamankan perolehan suara (C1) adalah tugas dari saya selakuHalaman 29 dari 84 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2021/PN.PtkKetua Panitia Pemilinan Kecamatan;Bahwa mengamankan perolehan suara (C1) adalah kewenang saya selakuPanitia Pemilihan Kecamatan, tercantum didalam UndangUndang Nomor 7tahun 2017 pasal 53 ayat 2 huruf a yang berbunyi mengumpulkan hasilpenghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah

Memilikikompetensi atau kewenang dalam penyusunan RAB dan DesainGambar karena saksi sudah berkoordinasi dengan dinas PUPRmengingat dari desa tidak ada yang mempunyai keahlian di bidangtersebut.

Peutari Tanisa telahbeberapa kali mendapatkan fasilitas kredit sehingga melebihi limit kewenang BankBPD Cabang Lhokseumawe akan tetapi Pemberian fasilitas kredit tidak mendapatpersetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 12 AnggaranDasar Perseroan No. 20 tanggal 20 Januari 2010, kemudian disamping itu Laporanhasil analisa legalitas/yuridis tanggal 26 Maret 2010 tidak ditandatangani olehKabag Legal;Selanjutnya, pada tanggal 5 April 2010 TERDAKWA bersamasama denganASNAWI ABDULLAH

bersama dengan terdakwa di Sudin Kesehatan JakartaBarat pada tahun 2009 s/d tahun 2011;Bahwa benar ada program pemasangan IPAL di Cengkareng dan Kaliderestetapi saksi tidak sebagai anggota dalam kepanitiaan;Bahwa setahu saksi anggaran untuk 2 (dua) IPAL kurang lebihRp.900.000.000, dan setahu saksi terdakwa sebagai PPK dan ketuapanitianya pak SULARDI ;Bahwa saksi tahu ada pengadaan pemasangan IPAL dari dokumen karenasaksi sebagai PPTK yang memeriksa dokumen persyaratan pembayaran;Bahwa saksi tidak ada kewenang

PeutariTanisa, dengan tujuan Penggunaan untuk Investasi pengembangan danrehabilitasi Kilang Padi / Penggilingan Padi Besar (PPB), yang dituangkan dalamPerjanjian Kredit nomor: 048/KATT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Plafondkredit sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah), padahal group PT.Peutari Tanisa telah beberapa kali mendapatkan fasilitas kredit sehinggamelebihi limit kewenang Bank BPD Cabang Lhokseumawe akan tetapiPemberian fasilitas kredit tidak mendapat persetujuan dari Dewan Komisarissebagaimana

PeutariTanisa, dengan tujuan Penggunaan untuk Investasi pengembangan danrehabilitasi Kilang Padi / Penggilingan Padi Besar (PPB), yang dituangkan dalamHalaman 57 dari 216 Putusan Nomor 78/Pid.B/2014/PNLsmPerjanjian Kredit nomor: 048/KATT/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Plafondkredit sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah), padahal group PT.Peutari Tanisa telah beberapa kali mendapatkan fasilitas kredit sehinggamelebihi limit kewenang Bank BPD Cabang Lhokseumawe akan tetapiPemberian fasilitas

Nomor 114 tahun 2014 tentang pedomanpembangunan desa dan RPJMD ini penting dibuat guna pencairan APB Desakarena jika tidak ada RPJMD maka anggaran Desa tidak dapat dicairkan;.Menimbang, bahwa dapat tidaknya diterima penawaran kegiatan pelatihanbagi aparatur pemerintah Desa di Yogjakarta dan penawaran kegiatan Bimtekbagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekabupaten Rokan Hulu di Batamtahun anggaran 2015 yang ditawarkan oleh Saksi Faisal Umar, bukanlahkewenangan dari Terdakwa karena yang mempunyai kewenang

jika tidak ada RPJUMD maka anggaran Desa tidak dapat dicairkan;.Menimbang, bahwa dapat tidaknya diterima penawaran kegiatan pelatihanbagi Aparatur Pemerintah Desa di Yogjakarta dan penawaran kegiatan Bimtekbagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekabupaten Rokan Hulu di BatamHalaman 172 dari 200 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2017/PN Pbr.tahun anggaran 2015 yang ditawarkan oleh Saksi Faisal Umar, bukanlahkewenangan dari Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemerimtahan Desa danKelurahan karena yang mempunyai kewenang