baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompetenuntuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yangberkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana padadelegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan ataujabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahansecara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadisuatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (Literature

hukumbaru bagi Penggugat karena Penggugat menjadi dalam kondisi pemberiansanksi pencantuman dalam Daftar hitam oleh Tergugat, terhadap tindakanTergugat tersebut dalam sudut pandang AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik, tindakannya bertentangan dengan Asas Bertindak cermat atau kehatihatian (The principle of carefulous), dimana asas ini menghendaki agarpemerintah bertindak cermat secara hatihati, bahkan mengharuskannya untukberbuat cermat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat(Literature

., dalam literature yang berjudul Perbuatan MelawanHukum Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, pada halaman 35,dijelaskan kualifikasi Perouatan Melawan Hukum sebagai berikut (kutipan):Hal. 11 dari 52 Hal Putusan Perdata Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Son11.12.13.14.Dengan meninjau kembali perumusan luas dan onrechmatigedaad, maka daaad(perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:a. Bertentangan dengan hak orang lain atau;b.

kebesaran Raja NegeriNusaniwe yang dimiliki oleh keturunan Waittilete Latu Laiar sebagaiketurunan Parentah di Negeri Nusaniwe, bukti surat P13; Lambang Negeri Nusaniwe yang terdapat pada atribut dan pakaian Raja,bukti P14; Keterangan saksi Semi Jeffry Soplantila, bahwa Jonathan Waittiletepernah menjadi Kepala Desa di Nusaniwe, dan keluarga Wattiletemempunyai pakaian Raja dan tongkat kepemimpinan Raja; Keterangan saksi Yehezkel Soplantila, bahwa saksi mengetahui dari tuturorang tua dan membaca beberapa literature

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, penetapan penundaan terhadappelaksanaan TUN dalam literature Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang penundaanpelaksanaan surat keputusan Tata UN yang digugat, terdapat kriteriadiantaranya sebagai berikut: (a) Obyek sengketa harus merupakan keputusanTUN yang menjadi kompetensi absolut TUN, (b) Perbuatan factual yangmenjadi isi dalam keputusan TUN itu belum dilaksanakan secara fisik, (C).Penundaan dapat dikabulkan apabila

Dalam literature ilmu geografi,pengertian danau adalah cekungan yang berukuran besar yangberada di permukaan bumi yang terisi atau digenangi oleh air tawarmaupun air asin yang di sekelilingnya adalah daratan, yakni danauvulkanik, danau teknonik, danau bendungan dan danau karst.

;Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;Bahwa Ahi belatar belakang Keahlian sebagaimana Skripsi Ahli TentangTindak Pidana Korupsi, Tesis dan Disertasi Tindak Pidana PencucianUang (TPPU);Bahwa Ahli ada menulis beberapa buku Hukum Pidana;Bahwa Ahli pernah menjadi ahli dipersidangan lebin kurang dua belaskali;Bahwa berdasarkan literature kesengajaan tidak ada definisi yang pasti,syarat kesengajaan adanya menghendaki dan mengetahui jika tidakterpenuhi bukan merupakan tindak

Bahwa Ahli menerangkan Surat Edaran Jaksa Agung dan PeraturanJaksa Agung itu ketika sudah dirumuskan secara tertulis di dalam aturanbaku maka ia menjadi literature. Jadi jika itu semua tidak dilaksanakanadalah batal demi hukum. Bahwa Ahli menerangkan hukum pidana formil tidak bisa dilakukaninterpretasi, tidak ada interpretasi dalam hukum acara, karena dia bicaratadi do or donts, boleh atau tidak. Jadi, apa yang tertulis, apa yangdibaca, itu Saja yang diartikan.

mengandung unsur positif;Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif negara tidakmenjamin kebenaran data yang disajikan dalam daftar umum dan dalam sertipikathak atas tanah, Penggunaannya adalah atas resiko dari pihak yangmenggunakannya sendiri, menurut asas nemo plus yuris, perlindungan diberikankepada pemegang hak yang sebenarnya, maka dengan asas ini selalu terbukakemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dari orang yang merasasebagai pemilik yang sesungguhnya atas tanah tersebut (literature

Bantenologi dari tahun 2007 sampai dengan2015;Bahwa, Kurang lebih sudah 20 (dua puluh) buku yang dibahas dari hasilriset tersebut tentang sejarah Banten;Bahwa, Sumber literature sumbernya dari lembaga arsip nasional danperpustakaan nasional, ahli mencari sumber literature mengenai Bantensampai keluar negeri tepatnya di Negara Belanda untuk mencari data yangvalid;Bahwa, Buku yang sudah ahli buat diantaranya tentang sejarah pendidikanBelanda di Banten;Bahwa, ahli mencari data tersebut sampai ke daerah

Bahwa PENGUGGAT INTERVENSI telah melakukanmenympaikan keterangan yang tidak benar denganberusaha mengambil literature, berbagai perundangan danpasalpasal dalam peraturan pemerintah dan sebagainya,agar supaya meyakinkan Majlis Hakim bahwa TERGUGGATINTERVENSI dalam gugatanya konvensi, kabur, tidakmempunyai hubungan hukumlah dan sebagainya , padahalyang sudah tidak memiliki hubungan hukum dalam perkarain, PENGUGGAT INTERVERENSI SENDIRI.Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGATINTERVENSI mohon

sebagaimana beberapa pola tindak pidana pencucian uang,terdakwa tidak terlalu mempertimbangkan besarnya biaya yang harusdikeluarkan sehingga terdakwa berani memberikan fee milyaran rupiah ataskeberhasilan penjualan The Calyx Villa, membayar milyaran rupiah kepadaseorang pengacara, memberikan hadiah seseorang hingga ratusan juta rupiah;karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asalusul uang ;Menimbang, bahwa perbuatanperbuatan terdakwa sebagaimanadiuraikan diatas, dalam beberapa literature

Citra Aditya Bakti, cetakan I, Bandung, 1995halaman 104105, menyatakan :Eksepsi Relatif ini maksudnya beda dengan kewenangan relative,sehingga kami tidak hapus ini karena di TUN tidak ada literature di TUNmengenai eksepsi domini untuk menyambung ke literature perdata,mohon petunjuk)Eksepsi Relatif adalah tangkisan mengenai halhalkekurangan/kesalahan mengenai pembuatan gugatan.

2014, sedangkanuntuk Tergugat XI, Tergugat XIII tidak mengajukan kesimpulannya;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak adahalhal yang diajukan lagi dan mohon putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuatdalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusanHal.69 dari 95 hal.Put No.25/Pdt.G/2014/PN.BTM70ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkandengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM PROVISI:Menimbang, bahwa didalam literature

Bahwa oleh karena baik di dalam KUHAP, maupun literature hukum lainnyatidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang KewenangannRelatif Pengadilan mana yang berwenang dalam hal memeriksa, mengadilidan memutus permohonan praperadilan, maka untuk mengisi kekosonganhukum tersebut kiranya Pasal 118 HIR/142 RBg dapatlah dijadikan rujukanhukum untuk menentukan wilayah atau yurisdiksi Pengadilan dalam haldiajukannya suatu permohoan praperadilan ke Pengadilan;5.

, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompetenuntuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yangberkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana padadelegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan ataujabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secaraatributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasiselalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang ( Literature

Jakarta: Program Sarjana FH UI, hal117), meliputi:1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2) Bertentangan dengann hak subyektif orang lain;3) Bertentangan dengan kesusilaan;4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehatihatian.Dalam literature lain, disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum juga dapat(vide Munir Fuady, 2005:13). diartikan:1) Perilaku yang melanggar hak orang lain;2) Perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;3) Perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan

Sebagaimana yang terdapat diberbagai literature tentang penerapan dan pelaksanaan hukuman matidisebutkan para Terpidana dihukum mati dikarenakan telah menimbulkankorban;. Bahwa pada prinsipnya kita semua mendukung tekad pemerintah yangmempunyai komitmen kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasanperedaran Narkotika, antara lain dengan menjerat merekameraka yangterlibat dalam tindak pidana peredaran Narkotika tersebut.

Delima Laksana Tata;Bahwa pedoman Ahli dalam pemeriksaan fisik lapangan adalah:dokumen kontrak dan addendum pekerjaan beserta kelengkapannya,gambar pelaksanaan (as built drawing), back up data perhitunganvolume hasil pekerjaan (mutual check), laporan kemajuan pekerjaan,ketentuanketentuan teknis terkait pekerjaan yang dikeluarkan olehKementerian Pekerjaan Umum, Bukubuku literature, pengetahuan dankeahlian yang dimiliki Ahli, dan datadata hasil pemeriksaan kualitas dankuantitas pada lokasi proyek;Bahwa

Efekyang ditimbulkan oleh narkotika ini berdasarkan literature hampir samadengan ganja seperti efek melayang euphoria,halusinasi bahkan dapatmeningkatnya detak jantung dan kejangkejang. Senyawa ini dapatberdiri sendiri namun dipasaran biasanya dijual dalam keadaan sudahbercampur dengan tembakau tetapi ada juga yang dijual dalam keadaancairan.