Ditemukan 357 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : m.si m.sc m.sn m.m m.s m.sh m.km m.se m.sy
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 16/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes
Tergugat:
BUPATI NIAS SELATAN
91 — 47
  • Desember 2018, MajelisHakim berpendapat keputusan objek sengketa a quo tidak dapat ditetapkanberlaku surut meskipun pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017mengatur tentang waktu berlakunya sejak putusan pengadilan telan memilikikekuatan hukum tetap karena bertentangan dengan pasal 58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan hal inisejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH yang ditetapkanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/50/ M.SM
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 06-02-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 7/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
DESYANTI, SE
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
1033 — 512
  • Hal ini terkait dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Februari 2019 yang isinya Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud namun yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi hukuman disiplin, maka Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut Harus dicabut dan segera ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Horma.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 39/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. SANUSI YAHYA, M.M
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
226 — 148
  • (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1398/99, tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat PenyampaianData PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatandan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai PNS, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/50/M.SM
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-02-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 22/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
AKHMAD SAIKHU, S.Sos, M.Si
Tergugat:
BUPATI BLITAR
128 — 56
  • Tentang PokokPokok Kepegawaian;Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara;Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintah;Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor : 11 Tahun 2017tentang Menejen Pegawai Negeri Sipil;Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Nomor Surat005/1395/408.205.3/2019, Perihal : Undangan Tertanggal 10Desember 2018) 22222 n nnn nen nn nena nnn n eeFotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor B/50/M.SM
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 25 April 2019 — JAROT BUDI PRABOWO ; KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
132 — 70
  • Para Bupati/WalikotaNomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Pebruari 2019,Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKTerhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 25-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
119 — 61
  • T 19 : Surat MENPAN RB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, Lapiran 2 (dua)Lembar, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPKterhadap PNS yang dijutuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanggal 28Februari 2019 (Sesuai dengan fotokopi);20.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-05-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 177/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
dr Haposan Siahaan M.Kes
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
95 — 37
  • menurut Majelis Hakim pemberlakuan ObjekSengketa secara surut tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan 58ayat (6) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan;Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum di atas, PemerintahRepublik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan Keputusan PTDH sebagaiPNS terhitung mulai tanggal ditetapbkannya Keputusan, sebagaimana diamanatkanPemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 24-07-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 24/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
RINA DEWITA, SE
Tergugat:
Bupati Lima Puluh Kota
162 — 129
  • (fotokopi sesuai fotokopi);Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019. (fotokopisesual fotokopi);Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh KotaNomor: 800/1368/BKPSDMLK/2018, tanggal 13 Desember2018. (fotokopi sesuai asli);Notulen Rapat tanggal 14 Desember 2018.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat:
Dr. Jusdin Puluhulawa, S.H.,M.Si
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
185 — 167
  • B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28Februari 2019 hal Petunjuk Pelaksanaan PenjatuhanPTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangBerkekuatan Hukum Tetap (fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan No. B/495/UN47/KP.15/2019, tanggal14 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Pernyataan No.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 05-08-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 8/G/2019/PTUN.BL
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
Dra. SRI WAHYUNI, MM.
Tergugat:
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN
281 — 314
  • Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan KepalaBKN Tertanggal 14 Januari 2019 ( Fotocopy sesuaidengan aslinya ) ;Surat Bupati Lampung Selatan Nomor:800/607/V.05/2018, Perihal: Permohonan IzinPenetapan Keputusan Pemberhentian PNS diLingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatanyang ditunjukan kepada Gubernur Lampung tanggal 31Desember 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:B/50/M.SM
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus
Register : 23-05-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli
Tanggal 4 Juni 2018 — I Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M. Bin H. ARKANI, Terdakwa II H. M. GAZALI Bin MASRI, Terdakwa III Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN, Terdakwa IV M. RAFIKI EFFENDI, M. Si. Bin H. ABDULLAH dan Terdakwa V Ir. SUHARYO Alias HARYO Bin SUPRIYO
111 — 205
  • Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan KeduaAtas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaMenjadi Undangundang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 TentangPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta yang terbaruberupa Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi(Men PANRB), Nomor B/71/M.SM
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
2.PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
3.MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA
4.MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
5.ASOSIASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Kesehatan RI
670 — 1268
  • (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/196 /M.SM.02.03 /2019 tanggal 9 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.01.03/Menkes /475/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang ditujukan kepadaMenteri PANRB Hal Tanggapan atas Surat MengenaiStatus dan Kedudukan PNS yang menjadi Ketua/AnggotaKKI (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.01.03/Menkes/461/2019 tanggal 19 Agustus 2019
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus
Register : 16-01-2019 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD BUDI MUKLISH, SH, S.Hum
Terdakwa:
NURDIN, S.Pd.I Bin SANI
150 — 196
  • Indonesia Nomor 7Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, telah diatur sedemikian rupa pula melaluiberbagai norma oleh pemerintah, diantaranya adalah Undangundang Nomor 5tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil, serta yang terbaru berupa Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi (Men PANRB), Nomor B/71/M.SM
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
MUHAMAD NURDIANSYAH bin DADANG SADELI
196 — 47
  • M.SM bin MUHARAM SETIAWAN ,dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar saksi menerangkantidak kenal dengan orangorang yangbernama sdr. ARIS RUSLAN, sdr. MUSLIH AHMAD, sdr. M.NURDIANSYAH, dan sdr. KOMARUDIN dari Koperasi HimpunanPengusaha Pribumi Indonesia (KOHIPPI) Sukabumi dan saksi tidakmempunyai hubungan keluarga, pekerjaan dan perkawinan dengan sdr.ARIS RUSLAN, sdr. MUSLIH AHMAD, sdr. M.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDE SUTISNA, SH., MH
Terdakwa:
KOMARUDIN, S. Par Bin ISRO
317 — 48
  • M.SM bin MUHARAM SETIAWAN,Purwakarta, 35 tahun / 04 Nopember 1980,Lakilaki, Indonesia,Perumahan Grand Sharon Residence JI. Sharon Timur II No. 2 Kel.Cipamokolan Kec.Rancasari Kota Bandung, Islam, Karyawan BJBPusat Bandung (Manajer Support pada Divisi Audit Internal), S2Ekonomi, di bawah sumpah di depan persidangan padapokoknya menerangkan sebagaiDerikUt :022 022222 ne nena nen Bahwa benar saksi tidak kenal dengan orangorang yangbernama sdr. ARIS RUSLAN, sdr. MUSLIH AHMAD, sdr.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2019 — Putus : 09-03-2020 — Upload : 03-12-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 9 Maret 2020 — Penuntut Umum:
JOKO HERMAWAN, SH
Terdakwa:
AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO
241 — 90
  • Kudus;
  • 1 (satu) bundel surat bernomor: B/88/M.SM.02.03/2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  • 1 (satu) lembar dokumen tabel Daftar Usulan dengan nama Triyono pada urutan 1;
  • 1 (satu) bundel dokumen Mutasi dengan tulisan Selasa 28-05-2019, jam 16:55;
  • 1 (satu) lembar dokumen atas
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 03-12-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 6 April 2020 — Penuntut Umum:
JOKO HERMAWAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD TAMZIL
989 — 945
  • Kudus;
  • 1 (satu) bundel surat bernomor: B/88/M.SM.02.03/2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  • 1 (satu) lembar dokumen tabel Daftar Usulan dengan nama Triyono pada urutan 1;
  • 1 (satu) bundel dokumen Mutasi dengan tulisan Selasa 28-05-2019, jam 16:55;
  • 1 (satu) lembar dokumen atas